DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sekaligus meningkatkan kinerja Kelembagaan Green Growth dan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ten tang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3419); sebagaimana Kelembagaandimaksud daJam huruf a, diperlukan

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya slam yang lestari dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera SeJatan, perlu diperkuat dengan perencanaan dan pernanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas darr/atau fungsi lingkungan hidup, pengendaJian dan pelestarian surnber daya aJam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 16 TAHUN2017 TENTANG KELEMBAGAANGREEN GROWfH PLAN DANKELEMBAGAANKEMITRAAN PENGELOLAANLANSEKAPEKOREGIONPROVINSISUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 5

Dewan Pembina (Governing Board), mempunyai tugas :

a.melakukan pembinaan dan arahan-arahan strategis tingkat tinggi yang mewakili unsur kepemimpinan eli tingkat Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi melalui Dewan Pengarah (Steering Committee);
b.mendorong inisiatif-inisiatif terkait dengan green growth plan dan pengelolaan lansekap ekoregion Provinsi yang bersinergi dengan strategi, kebijakan dan program Pemerinlah Pusat danyatau Pemerintah Provinsi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, koriservasi keanekaragaman hayati, pcrlindungan dan restorasi hutan dan gambut, serta pcnanggulangan kebakaran hutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai kctentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi ditetapkan dengan Keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang- Ekoregion Gubemur undangan.

Pasal 4

(1)Struktur Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kernitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi, terdiri atas:
1. a.dewan pembina (governing board);
2. b.dewan pengarah (steering committee);
3. c.tim tekriis kebijakan (technical advisory);
4. d.badan eksekutif (executive board);
5. e.pusat data (data centre);
6. f.pernantauan, pelaporan dan verifikasi [monitorinq, reporting and verification/MRV);
7. g.koordinator lansekap (coordinator landscape).
(2)Struktur Kclernbagaan Green Growth Plan dan KeJembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi sebagnirnann dimaksud pada ayat (I), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Susunan dan keanggotaan Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kernitraan Pengelolaan Lansekap Ekorcgion Provinsi merupakan lembaga yang bersifat non struktural yang berkedudukan pada Bappeda Provinsi.
1. a.memberikan masukan dan arah kebijakan terkait green growth plan dan Zatau pengelolaan lansekap berkelanjutan di Provinsi;
2. b.mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dan arahan kebijakan dari Dewan Pengarah (Steering Committee) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kernitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. d.mengesahkan program kerja dan/ atau rancangan anggaran tahunan Kelembagaan Green Growth Plan dan Kclembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi sesuai ketentuan pera.turan perundang-undangan;
4. e.mernastikan berbagai inisiatif terkait green growth plan danj atau pengelolaan lansekap berkelanjutan di Provinsi terkoordinasi dengan kebijakan dan program Pemerintah Pusat;
5. f.memastikan adanya koordinasi antar instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, lembaga donor, dao /atau sektor swasta yang relevan untuk tujuan pengelolaan lansekap berkelanjutan dengan VISI pembangunan hijau di Provinsi;
6. g.mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun untuk melakukan evaluasi tentang perkembangan danj atau kemajuan kinerja dari Badan Eksekutif (Executive Board) danj'atau Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi secara keseluruhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, (milestones) Kelembagaan target-target capaian Growth Plan dan Provinsi beserta Kelembagaan Green Pasal 6 Dewan Pengarah (Steering Committee), mempunyai tugas :
7. a.melakukan proses seleksi dan menetapkan Direktur Eksekutif dari unsur profesional di dalam organ Badan Eksekutif (Executive Board);
8. b.rnelakukan fungsi supervisi dan evaluasi terhadap kinerja Direktur Eksekutif dan unsur di daJarn Sadan Eksekutif (Executive Board);
9. c.menyiapkan dan mengesahkan rencana induk pengelolaan (master plan of managemen~ dan/atau pada level lansekap Badan Eksekutif (ExecutiveBoardj, mempunyai tugas :
10. a.menyusun rencana program kerja danj'atau rancangan anggaran tahunan Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. b.menyusun rencana induk green growth plan dan pengelolaan lansekap ekoregion Provinsi beserta target pencapaian proyek per tahunnya (project milestones), yang mengkonsoJidasikan seluruh rencana kerja para landscape area manager dan/ a tau Project Management Unit (PMU)dari masing-masing Jansekap di Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. c.mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi perkembaogan/kemajuan berbagai inisitaif terkait dengan green growth plan dan pengeloJaan lansekap dengan berkoordinasi dengan masing-masing landscape area manager dan/ a tau berbagai inisiatif di tataran tapak;
13. d.mengembangkan bentuk kerjasarna kernitraan dan jaringan seluas-luasnya yang mendukung pencapaian tujuan pengelolaan lansekap berkelanjutan di Provinsi sesuai ketentuan pcraturan perundang-undangan;
14. e.mengembangkan dan mernfasilitasi berjalannya forum pengelolaan lansekap ekoregion Provinsi yang berkelanjutan;
15. f.mengembangkan paparr/Iayar informasi (dashboard) data dan informasi dari berbagai lansekap (landscape manager) yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan para pihak, yang didukung oleh unsur Pusat Data (Data Center) serta Pemantauan, Pelaporan Dan Verifikasi (Monitoring, Reporting and Verijication/MRV);
16. g.mengkordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai inisiatif berbasis tapak bagi kemitraan aksi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada tingkat lansekap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. h.mengelola segala bentuk administrasi terkait dengan Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi, seperti surat menyurat, dokumentasi, publikasi, komunikasi, logistik, pengelolaan keuangan, dan Zatau hal-hal terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, STRUKTUR, TUGAS, DAN TATA KERJA Pasal 3 Pasal 7 Tim Teknis Kebijakan (TechnicalAdvisory), mempunyai tugas :

Pasal 8

(1)Koordinator Lansekap (Coordinator Landscape), mempunyai tugas:
1. a.rnelakukan pengelolaan berbasis tapak di masing- masing Jansekap dan sub lansekap di wilayah Provinsi:
2. b.mengkoordinasi berbagai kegiatan terkait dengan pengelolaan lansekap berke1anjutan pada masing- masing lansekap untuk sejalan dengan misi dan visi pengelolaan lansekap berkelanjutan dan pertumbuhan hijau Provinsi;
3. c.mengkoordinasikan berbagai kegiatan pada tataran lansekap, termasuk perencanaan pada tingkat tapak di Provinsi, dengan Badan Eksekutif (Executive Board) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Koordinator Lansekap (Coordinator Landscape) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.koordinator lansekap 1, yaitu menangani bidang lansekap hutan rawa gambut dan kawasan ekosistem gambut;
2. b.koordinator lansekap 2, yaitu menangani bidang lansekap hutan pantai dan mangrove perairan;
3. c.koordinator lansekap 3, yaitu menangani bidang lowland, rawa lebak, dan lahan kering;
4. d.koordinator lansekap 4, yaitu menangani bidang Daerah Aliran Sungai (DAS),tangkapan air, dan highland.

Pasal 11

Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Reporting and Verification/MRVj, mempunyai tugas :

a.menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan;
b.menyiapkan bahan verifikasi, pernutakhiran, anahsis, dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana;
c.menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaiuasi, serta pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pusat Data (Data Centre), mempunyai tugas :

a.menyusun rencana dan program pernbinaan, pengembangan, dan pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
c.mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ],0 RITADAERAHPROVlNSlSUMATERASELATAN TAHUN2017 NOMOR 16 TERA SELATAN,PROVINSI S Diundangkan di Palembang pada tanggal 24 ).lei 2017 PIt. SEKRETARISDAERAH Ditetapkan di Palembang pada tanggal 24 Mel 2017 l: GUBERNURSUMATERASELATAN, J~~N BABV KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABIV PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 14

(1)Gubernur melakukan pernbinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi.
(2)Pernbinaan teknis terhadap Kelembagaan GreenGrowth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi dilakukan oleh Kepala Bappeda Provinsi. BABIn PEMBIAYAAN Pasal 13 Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Provinsi danj atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tata kerja Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lansekap Ekoregion Provinsi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, slnkronisasi, dan simplikasi, baik pada lingkup internal organisasi maupun dengan instansi terkait. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA LGUBERNUR SUMATERA SELATAN, J Mfllk k H. ALEX NOERDIN DEWAN PEMBINA (GOVERNING BOARIY) DEWAN PENGARAH r----------+ (STEERING COMMITTEE) I I r--' I I I I ; ! I I'EMANTAUAN. I I PELN'ORAN TIM TEKNIS ~----------. OlIN KESIJAKAN PUSATOATA VERlFlKASI (TIU'.HNICAL (DATA C8NTRIll (MONrTORJNG. ADVISOR!,) I<EPORTIJIG BAOAN AIID I EKSBKUTlF VERIFIC/I.TlOII I (EXECUTIVE MRVJ i BOARD) --------------------- KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR KOORDINATOR L.ANSEKAP 1 LANSEKAP2 L.ANSEKAP3 tANSEKAP4 (COORDINATOR (COORDINATOR (COORDINATOR (COORDINATOR LANDSCIIPB 1) LAIIDSCAPE 2) LAllDSCAPE 3) LANDSCIIPB 4) BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN GREEN GROWTH PLAN DAN KELEMBAGAAN KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSEKAP EKOREGION PROVINS) SUMATERA SELATAN LAMPlRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELEMBAGAAN GREEN GROWTH PLAN DAN KELEMBAGAAN KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSEKAP EKOREGION PROVINS! SUMATERA SELATAN. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…