DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pola tata kelola RS Khusus Mata Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pola tata kelola korporasi, pola tata kelola staf medis, tindakam dan korektif, pemberhentian, sanksi, kerahasiaan dan informasi medis, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan ~eraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, TENTANG POLATATAKELOLA RUMAHSAKlTKHUSUS MATAMASYARAKAT PROVINSISUMATERASELATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR -P.r. TAHUN2016 GUBERNURSUMATERASELATAN Mengingat Menimbang Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 TahW1 2012 tentang ·Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 8adan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ten tang Republik
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 17);
11.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah . beberapa kali diu bah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/V/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/ Vl/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) ;
19.Peraturan Gubemur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Nomor Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 2, Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKATPROVINSl SUMATERASELATAN

Pasal 7

(1)Anggota dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
1. a.pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
2. b.pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
3. c.tenaga ahIi yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
(3)Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
1. a.memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
2. b.mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah dinyatakan pailit atau tidak pemah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu Badan Usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindakan pidana yang merugikan daerah; dan Paragraf3 Keanggotaan Dewan Pengawas Pasal 9
3. d.memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
4. e.melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola;
5. f.memonitor tindak Janjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
(5)Dewan Pengawas berwenang :
1. a.merneriksa buku-buku, surat-surat, dan dokumen-dokumen:
2. b.meminta penjelasan pejabat pengelola;
3. c.meminta pejaba.t pengeloJa - danj'atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
4. d.mengajukan usulan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.
(6)Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu- waktu diperlukan. Pejabat Pengelola Rumah Sakit terdiri atas :
1. a.Pernimpin, selanjutnya disebut Kepala Rumah Sakit;
2. b.Pejabat Keuangan, selanjutnya disebut Kepala Subbagian Tata Usaha; Paragraf4 Masa Jabatan Dewan Pengawas Pasall0
(1)Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya,
(2)Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur,
(3)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila :
1. a.tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. b.tidak dapat melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
3. c.terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan
4. d.dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.

Pasal 11

(1)Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. Paragraf6 Biaya Dewan Pengawas Pasal 12
1. c.mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Rumah Sakit berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(3)Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
(4)Pejabat Pengelola Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubemur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf2 Pengangkatan Pejabat Pengelola Pasal 17
(1)Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola Pasal 16 Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Subbagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan serta Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Penunjang Medik dan Perawat selaku Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit sesuai bidang tanggungjawab masing-masing. PasallS ketentuan peraturan perundang-undangan. Daerah sesuaiSekretarisjawab kepada Gubernur melalui Kepala Rumah Sakit selaku pemimpin rumah sakit bertanggung Pasal 14
1. c.Pejabat Teknis, selanjutnya disebut :
  1. 1.Kepala Seksi Pelayanan;
  2. 2.Kepala Seksi Penunjang Medik dan Perawatan. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha adalah :
2. a.memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang tata usaha di Rumah Sakit;
3. b.berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha pelayanan umum dan administrasi yang profesional;
4. c.mampu melaksanakan koordinasi di. lingkup umum dan administrasi Rumah Sakit;

Pasal 20

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit adalah :

a.seorang Dokter yang memenuhi kriteria keah Iian , integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
b.berkelakukan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
c.marnpu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
d.berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil;
e.bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di Rumah Sakit;
f.memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari PNS;
g.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf3 Persyaratan menjadi Kepala Rumah Sakit Pasa119 - (PNS), maka yang bersangkutan merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah.

(2)Dalam hal Kepala Rumah Sakit berasal dari un sur non Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang bersangkutan bukan merupakan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Daerah.
(3)Dalam hal Kepala Rumah Sakit bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi Pejabat Kuasa Pengguna Anggararr/Barang Daerah adalah Kepala Subbagian Tata Usaha yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

(1)Dalam hal Kepala Rumah Sakit berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Penunjang Medik dan Perawatan adalah:
1. a.rnemenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman eli bidang penunjang medis di Rumah Sakit;
2. b.berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan kegiatan penunjang medis di Rumah Sakit;
3. c.mampu melaksanakan koordinasi di lingkup umum dan administrasi Rumah Sakit;
4. d.berstatus PNSdan Non PNS;
5. e.bersedia membuat surat pemyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penunjang medis di Rumah Sakit;
6. f.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan adalah :

a.memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan medis di Rumah Sakit;
b.berkelakuan baik dan merniliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
c.mampu melaksanakan koordinasi di lingkup urnum dan adrninistrasi Rumah Sakit;
d.berstatus PNS atau Non PNS;
e.bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
f.memenuhi ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 21

d.berstatus PNS atau Non PNS, dengan ketentuan apabila Kepala Rumah Sakit berstatus non PNS maka Kepala Subbagian Tata Usaha harus berstatus PNS;
e.bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administrasi di Rumah Sakit;
f.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan I' WewenangKepala Rumah Sakit adalah :
a.memberikan perlindungan kepada dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 26

Pasa125 Kepala rumah sakit selaku pemimpin rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan rumah sakit. Kesehatan provinsi. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinasg. melaksanakan Tugas dan Kewajiban Kepala Rumah Sakit selaku Pemimpin Rurnah Sakit adalah:

a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan '. . mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit;
b.menyusun Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit;
c.menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
d.mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubemur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
f.menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah sakit kepada Gubemur; Pejabat PengelolaRumah Sakit dapat diberhentikan karena :
a.meninggal dunia;
b.berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
d.melanggar rnisi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
e.mengundurkan diri karena alasan yang patut;
f.terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman hukuman pidana 5 (lima)tahun atau lebih;
g.alasan-alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pasal 27 Tanggung Jawab Kepala Rumah Sakit menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a.kebenaran kebijaksanaan Rumah Sakit;
b.kelancaran, efektivitas dan efisiensi kegiatan Rumah Sakit;
c.kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
d.meningkatkan akses, keteIjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
b.menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
c.menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.mengangkat dan memberhentikan pegawai Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan sesuai perundang-undangan;
f.memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
g.memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
i.mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan; J. menetapkan organisasi pelaksan~. dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
k.melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan sesuai ketentuan perundang- undangan;
1. 1.mendelegasikan sebagian kewenangan kepadajajaran dibawahnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
m.Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis Rumah Sakit. Tugas dan Kewajiban kepala seksi penunjang medik dan perawatan selaku pejabat teknis di bidang penunjang medik dan perawatan adalah:
a.menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang penunjang medik dan perawatan selaku pejabat tcknis di bidang penunjang medik dan perawatan;
b.melaksanakan kegiatan teknis sesuai dcngan RBA;

Pasal 33

Pasal 31 Kepala seksi peJayanan selaku pejabat teknis di bidang pelayanan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang pelayanan.

Pasal 32

Tanggung Jawab Direktur Pelayanan berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya di bidang pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan Kewajiban Kepala Seksi Pelayanan selaku Pejabat Teknis di bidang pelayanan adalah :

a.menyusun pcrcncanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan;
b.melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
c.mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan;
d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasa130 melaksanakan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi penanggungjawab keuangan rumah sakit. dalam sebagai Pasa129 sclaku Pcjabat KeuanganKepala Subbagian Tata Usaha
a.mengkoordinasikan dan penyusunan RBA;
b.menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit;
c.melakukan pengelolaan dan pendapatan dan biaya;
d.menye1enggarakan pengelolaan kas;
e.melakukan pcngcJolaan utang-piutang;
f.menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
g.menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
h.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; I. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olch atasan.

Pasal 37

(1)Pembentukan dan perubahan unit didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
(1)Guna memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dapat dibentuk unit pelayanan non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan unit ditetapkan dengan Keputusan kepala Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unit dipirnpin oleh Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Rumah 8akit.
(4)Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan pejabat pengeioia terkait.
(5)Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/ atau tenaga non fungsional.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…