DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2014

Nomor: 19
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman tarif nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh dan bangunan di atasnua akibat operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta Lainnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, nilai ganti kerugian untuk keperluan eksplorasi dan/atau eksploitasi, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh dan Bangunan di atasnya Akibat Operasi Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya;

a.bahwa tarif-tarif nilai ganti kerugian pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunanltanam tumbuh di atasnya yang terkena operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan perekonomian dan tingkat perkembangan harga dewasa ini sehingga pertu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan ; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBEBASAN TANAM TUMBUH, DAN BANGUNAN 01 ATASNYA, AKIBAT OPERASI EKSPLORASI DAN/ATAU EKSPLOITASI BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA LAINNYA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG GUBERNUR SUMATERA SElATAN • , , .
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Oasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Oi atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. 4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. 5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. 6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kati diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. 8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); ,
8. 1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
9. 2.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
10. 3.Nilai Ganti Keruglan adalah suatu pembayaran oleh Badan Usaha, Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya yang dilaksanakan secara langsung kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanam tumbuh di atasnya danJatau benda-benda lain yang terkait bagi kepentingan operasi eksplorasi danJatau eksploitasi minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kelistrikan dan perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan.
11. 4.Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) di Wilayah Kerja yang ditentukan.
12. 5.Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Alam (SDA) dari wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Sumber Daya Alam (SDA) di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TARIF NILAI GANTI KERUGIAN ATAS PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBEBASAN TANAM TUMBUH DAN BANGUNAN 01 ATASNYA, AKIBAT OPERASI EKSPLORASI DANJATAU EKSPLOITASI BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan

9.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan "fanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156); , . ., 1

(1)Berdasarkan panjang jalur kegiatan, nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah akibat operasi eksplorasi minyak, gas bumi, pertambangan dan energi ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Tanah belukar, rawa, alang-alang yang ada pemiliknya Rp 1.350,- 1 m2
2. b.Ladang yang diusahakan palawija dan sayur-sayuran Rp 2.700,-1 m2
3. c.Ladang 1sawah yang ada padinya Rp 3.300,-1 m2
4. d.Kebun tanaman perkebunan Rp 4.050,-1 m2
5. e.Kebun tanaman buah-buahan dan lain-lain Rp 2.850,-1m2.
(2)Apabila dalam kegiatan eksplorasi ternyata terdapat tanam tumbuh yang harus ditebang maka nilai ganti kerugiannya sama dengan nilai ganti kerugian yang diaklbatkan oleh kegiatan eksploitasi.
(3)Ganti kerugian alas pemakaian tanah akibat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup semua kegiatan untuk kepentingan eksplorasi.
(4)Khusus untuk pembuatan titian guna menyeberangi daerah rawa yang menggunakan kayu-kayu milik rakyat dengan diameter paling besar 10 cm dan panjang 4 meter, maka nllai ganti kerugian untuk kayu-kayuan yang terpakai dihitung setelah selesai dibuat, sebagai berikut :

6.Pertanian adalah suatu jenis produksi yang berlandaskan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan hewan.
7.Perkebunan adalah usaha budidaya komoditi perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan, badan hukum koperasi dan masyarakat dengan pengembangan skala besar, menengah dan kecl!.
8.Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, termasuk hak-hak atas tanah yang diakui oleh masyarakaUadat setempat. · .

(7)Apabila suatu tempat digunakan untuk penyelidikan/survey seismik pada kegiatan eksploras! maka ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Rintisan Seismik per M (meter) panjang lintasan mendapat ganti rugi Rp 5.000,-
2. b.Lubang Seismik pada kegiatan eksplorasi mendapat ganti kerugian Rp 50.000,-/lubang.
(6)Apabila pada suatu tempat tertentu (daerah milik rakyat) perlu dibuat landasan helikopter (helipad) dan areal pengamannya, maka nilai ganti kerugiannya dihitung sebagai berikut :
1. a.Apabila landasan kayu yang bahannya diambil dar! dalam areal pengaman, sedangkan landasannya sendiri terletak di dalam areal pengaman maka nilai ganti kerugian dihitung dengan cara sebagai berikut : Luas areal pengaman dikalikan separoh dari nllai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. b.Apabila landasan kayu bahannya diambll dari luar areal pengaman, maka memperhitungkan nilal ganti kerugian dlbebankan antara nlla! gantl kerugian areal pengaman dengan nilai ganti kerugian landasan sebagai berikut :
  1. 1.Nilai ganti kerugian kayu untuk areal pengaman adalah luas areal pengaman dikalikan setengah dari nllai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  2. 2.Nilai ganti kerugian kayu untuk landasan disesuaikan dengan besar kecilnya landasan : - Landasan kecil (sId 35 m2) Rp415.800,-lIandasan - Landasan sedang (sId 42 m2) Rp 498.960,-1 landasan - Landasan besar (sId 50 m2) ~p 594.000,-lIandasan
3. a.Titian yang dibuat dari jenis kayu kehutanan Rp 12.000,-1 batang;
4. b.Titian yang dibuat dari jenis kayu yang bermanfaat menghasilkan bagi pemiliknya Rp 24.000,-lbatang.
(5)Apabila pada tempat tertentu di luar jalur kegiatan perlu didirikan kemah yang menggunakan kayu-kayu milik rakyat maka ganti kerugiannya ditetapkan sebesar Rp 120.000,- setiap kemah keria. I - I - sId 1 Rp 39.039,-1 pohon - sId 2 Rp 71.498,-1 pohon - sId 3 Rp 115.133,-/pohon - sId 4 Rp 173.952,-1 pohon - sId 5 Rp 249.893- I pohon - sId 6 Rp 713.763,-1 pohon - sId 7 Rp 755.979,-1 pohon - sid 8 Rp 789.064,- I pohon - sId 9 Rp 806.316,-1 pohon - sId 10 Rp 805.481,-1 pohon - sId 11 Rp 778.600,-1 pohon - sId 12 Rp 778.494,-1 pohon - sId 13 Rp 772.956,-1 pohon
(8)Pembayaran nilai ganti kerugian atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (5), (6) dan (7) tidak mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan.
(9)Apabila pada lokasi eksplorasi/eksploitasi dinyatakan terdapat sumber daya alam yang akan dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka akan dilakukan pembebasan hak atas tanah berdasarkan asas musyawarah dan mufakat dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
(10)Jangka waktu pemakaian tanah untuk keperluan eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun.
(1)Nilai ganti kerugian pembebasan tanah untuk eksploitasi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan dengan memperhatikan nilai nyatalsebenarnya (harga pasaran setempat) berdasarkan penilaian lembagaltim penilai harga tanah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Nilai ganti kerugian atas tanah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Khusus kebun karet yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut : Umur dalam tahun : r 1 1"''- ,., Umur dalam tahun : - sid 1 Rp 13.500,-1 pohon - sId 2 Rp 20.637,-1 pohon - sId 3 Rp 30.237,-1 pohon - sid 4 Rp 77.748,-1 pohon - sId 5 Rp 83.352,-1 pohon - sid 6 Rp 86.528,-1 pohon - sId 7 Rp 88.750,-1 pohon - sid 8 Rp 90.559,-1 pohon - sid 9 Rp 90.087,-1 pohon - sId 10 Rp 89.606,-1 pohon - sId 11 Rp 86.167,-1 pohon - sId 12 Rp 82.405,-1 pohon - sId 13 Rp 78.272,-1 pohon - sid 14 Rp 73.719,-1 pohon - sId 15 Rp 68.685,-1 pohon - sid 16 Rp 63.781,-1 pohon - sId 17 Rp 59.023,-1 pohon - sid 18 Rp 54.097,-1 pohon - sId 19 Rp 49.076,-1 pohon - sid 26 Rp 251.062,-1 pohon - sid 27 Rp 198.164,-1 pohon - sid 28 Rp 139.292,-1 pohon - sId 29 Rp 73.555,-1 pohon - Setiap kebun karet dihitung maksimum 450 (empat ratus lima puluh) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun.
(4)Khusus kebun kopi yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikutl kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya dftetapkan sebagaf berikut : - sId 14 Rp 761.211,-1 pohon - sId 15 Rp 742.389,-1 pohsn - sId 16 Rp 710.908,-1 pohon - sId 17 Rp 694.682,-1 pohon - sId 18 Rp 670.714,-1 pohon - sId 19 Rp 637.963,-1 pohon - sId 20 Rp 602.039,- I pohon - sId 21 Rp 557.935,-1 pohon - sId 22 Rp 509.054,-1 pohon - sid 23 Rp 454.734,-1 pohon - sid 24 Rp 394.224,-1 pohon - sId 25 Rp 326.685,-1 pohon -, - sId 1 Rp 1.363,-/ pohon - sid 2 Rp 2.276,- I pohon - sId 3 Rp 3.611,-/ pohon - sId 4 Rp 15.195,-/pohon - sid 5 Rp 16.133,-1 pohon - sid 6 Rp 16.964,-/ pohon - sid 7 Rp 17.673,-1 pohon - sId 8 Rp 18.245,-1 pohon - sid 9 Rp 18.659,-1 pohon - sid 10 Rp 18.994,-1 pohon - sid 11 Rp 19.293,-1 pohon - sId 12 Rp 19.550,-1 pohon - sId 13 Rp 19.758,-1 POhOA - sid 14 Rp 20.014,-1 pohon - sid 15 Rp 20.121,-1 pohon - sId 16 Rp 20.159,-1 pohon - sId 17 Rp 19.963,-1 pohon - sid 18 Rp 19.504,-/ pohon - sid 19 Rp 18.895,-1 pohon - sid 20 Rp 18.117,-/pohon - sid 21 Rp 17.198,-1 pohon - sid 22 Rp 16.169,-1 pohon - sId 23 Rp 15.015,-/pohon - sId 24 Rp 13.667,-1 pohon - sid 25 Rp 12.251,-1 pohon
(5)Khusus kebun teh yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : Umur dalam tahun : - sid 20 Rp 44.186,-1 pohon - sid 21 Rp 39.329,-1 POhOA - sid 22 Rp 34.624,- I pohon _ sid 23 Rp 29.521,-1 pohon - sid 24 Rp 25.213,-1 pohon - sid 25 Rp 21.017,-1 pohon - sid 26 Rp 17.070,-1 pohon - sid 27 Rp13.166,-/pohon - sid 28 Rp 9.550,-1 pohon - sid 29 Rp 6.143,-1 pohon - sid 30 Rp2.415,-/pohon - Setiap kebun kopi dihitung maksimum 1600 (seribu enam ratus) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun. - sId 28 Rp 796.823,4 ,-I pohon - sId 29 Rp 796.823,4 ,-I pohon - Setiap kebun cengkeh dihitung maksimum 110 (seratus sepuluh) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun. Umur dalam tahun : - sId 1 Rp 115.677,0,-1 pohon - sId 2 Rp 191.733,5,-1 pohon - sId 3 Rp 293.950,4,-1 pohon - sId 4 Rp 425.990,2,-1 pohon - sId 5 Rp 592.027,9,-1 pohon - sid 6 Rp 796.823,4,-1 pohon - sId 7 Rp 1.808.372,3,-1 pohon - sId 8 Rp 1.834.013,7,-1 pohon - sId 9 Rp 1.867.889,4,-1 pohon - sid 10 Rp 1.911.107,6,-/pohon - sId 11 Rp 1.926.228,2,-1 pohon - sId 12 Rp 1.948.143,4,- I pohon - sId 13 Rp 1.977.859,2,-1 pohon - sId 14 Rp 2.016.202,8,-1 pohon - sId 15 Rp 1.986.998,2,-1 pohon - sId 16 Rp 1.958.189,3,- I pohon - sId 17 Rp 1.929.989,4,-1 pohon - ~/d 18 Rp 1.902.569,5,-1 pohon - sid 19 Rp 1.875.853,7,-1 pohon - sId 20 Rp 1.772.379,6,-1 pohon - sId 21 Rp 1.659.119,5,-/pohon - sId 22 Rp 1.534.617,1,-/pohon - sid 23 Rp 1.397.620,4,-1 pohon - sId 24 Rp 796.823,4,-1 pohon - sId 25 Rp 796.823,4 ,-I pohon - sid 26 Rp 796.823,4 ,-I pohon - sId 27 Rp 796.823,4 ,-I pohon
(6)Khusus kebun cengkeh yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : - sId 26 Rp 10.761,-1 pohon - sid 27 Rp 9.080,-1 POhOA - sId 28 Rp 7.183,- / pohon • sId 29 Rp 5.039,-1 pohon - sId 30 Rp 2.613,-1 pohon - Setiap kebun teh dihitung maksimum 10.000 (sepuluh ribu) pohon per hektar. I.......,..., - sId 1 Rp 17.326,-/ pohon
(8)Khusus kebun lada yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dlkelola dengan menglkutl kultur teknis perkebunan, nilai ganli kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : Umur dalam lahun : - sId 21 Rp 203.252,-1 pohon - sId 22 Rp 185.606,-1 pohon - sId 23 Rp 166.266,-1 pohon - sId 24 Rp 147.385,-1 pohon - sId 25 Rp 126.635,-1 pohon , sId 26 Rp 106.159,-/pohon - sId 27 Rp 83.583,-1 pohon - sId 28 Rp 63.400,-1 pohon - sid 29 Rp 41.174,-/ pohon - sId 30 Rp 18.994,-/ pohon - Setiap kebun kelapa dihitung maksimum 143 (seratus empat puluh tiga) pohon per hektar dan kayunya dimanfaatkan oleh pemilik kebun. - sId 1 Rp 57.347,-1 pohon - sId 2 Rp 77.786,- I pohon - sId 3 Rp 106.160,-1 pohon - sId 4 Rp 143.579,-1 pohon - sId 5 Rp 360.759,-1 pohon - sId 6 Rp 374.300,-1 pohon - sId 7 Rp 390.507,-1 pohon - sId 8 Rp 400.197,-1 pohon - sId 9 Rp 407.231,- I pohon - sId 10 Rp 406.455,-1 pohon - sId 11 Rp 401.563,-1 pohon - sId 12 Rp 391.988,-1 pohon - sId 13 Rp 374.661,-1 pohon - sId 14 Rp 355.694,-1 pohon • sId 15 Rp 334.845,-1 pohon - sid 16 Rp 311.856,-1 pohon - sId 17 Rp 286.415,-1 pohon - sId 18 Rp 265.367,-1 pohon - sId 19 Rp 242.136,-1 pohon - sId 20 Rp 223.603,-1 pohon
(7)Khusus kebun kelapa yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dlkelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nitai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : Umur dalam lahun : ., 1 ' - sId 2 Rp 35.004,-1 pohon - sid 3 Rp 61.574,-1 penon - sId 4 Rp 219.494,-1 pohon - sid 5 Rp 225.767,-1 pohon - sid 6 Rp 226.589,-1 pohon - sId 7 Rp 225.738,-1 pohon - sId 8 Rp 225.287,- I pohon - sid 9 Rp 222.987,-1 pohon - sid 10 Rp 218.594,-1 pohon - sid 11 Rp 211.819,-1 pohon - sid 12 Rp 204.600,-1 pohon - sid 13 Rp 190.044,-/pohon - sId 14 Rp 173.961,-1 pohon - sid 15 Rp 153.855,-1 pohon - sid 16 Rp 131.462,-1 pohon - sId 17 Rp 106.433,-1 pohon - sid 18 Rp 79.543,-1 pohon - sid 19 Rp 52.827,-1 pohon - sId 20 Rp 25.149,- I pohon Setiap kebun lada dihitung maksimum 2000 (dua ribu) pohon per hektar.
(9)Khusus kebun kakao yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilal ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : Umur dalam tahun : - sId 1 Rp 15.318,-1 pohon - sId 2 Rp 23.837,-1 pohon - sid 3 Rp 35.093,-1 pohon - sId 4 Rp 98.228,-1 pohon - sid 5 Rp 105.627,.1 pohon - sid 6 Rp 110.786,-/pohon - s/q 7 Rp 114,791,-/ pohon - sId 8 Rp 116.779,- 1pohon - sid 9 Rp 117.869,-1 pohon - sId 10 Rp 117.938,-1 pohon - sId 11 Rp 116.841,- 1pohon - sId 12 Rp 114.414,-/pohon - sId 13 Rp 109.777,-1 pohon - sid 14 Rp 102.616,-1 pohon - sid 15 Rp 93.980,-1 pohon - sId 16 Rp 83.662,-1 pohon - sId 17 Rp 70.723,-1 pohon - sid 18 Rp 56.196,-/ pohon - sId 1 Rp 139.441,-1 pohon - sId 2 Rp 239.084,-1 pohon - sId 3 Rp 363.215,-/ potion - sId 4 Rp 948.300,- I pohon - sId 5 Rp 1.017.602 I pohon - sId 6 Rp 1.057.025,-1 pohon - sid 7 Rp 1.084.703,-/pohon - sId 8 Rp 1.107.298,- I pohon - sId 9 Rp 1.101.821,-1 pohon - sId 10 Rp 1.096.221,-1 pohon - sid 11 Rp 1.054.233,-1 pohon - sId 12 Rp 1.008.256,-1 pohon - sid 13 Rp 957.723,-1 pohon - sId 14 Rp 902.013,-/ pohon - sId 15 Rp 840.391,-1 pohon - sId 16 Rp 780.364,-1 pohon - sId 17 Rp 722,.140,-1pohon - sId 18 Rp 661.833,- I pohon - sId 19 Rp 600.371,-/ pohon - sId 20 Rp 540.525,-1 pohon - sId 21 Rp 481.069,-/ pohon - sId 22 Rp 423.500,-1 pohon - sId 23 Rp 361.014,-/ pohon - sId 24 Rp 308.324,-1 pohon - sId 25 Rp 257.021,-1 pohon - sId 26 Rp 208.772,-1 pohon - sid 27 Rp 161.056,-/ pohon - sId 28 Rp 116.872,-/ pohon - sId 29 Rp 75.273,-1 pohon - sId 19 Rp41.957,-/pohon - sId 20 Rp 29.444,-1 pohen - sId 21 Rp 21.001,-1 pohon - sId 22 Rp 17.194,-1 pohon - sId 23 Rp 13.007,-1 pohon - sId 24 Rp 8.606,-1 pohon - sId 25 Rp 3.736,-1 pohon - Setiap kebun kakao dihitung maksimum 1100 (seribu seratus) pohon per hektar.
(10)Khusus kebun kelapa sawit yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis perkebunan, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut: Umur dalam tahun : ·.
(13)Khusus tanaman pisang yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nirai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : - sid 1 Rp 1.973,40,-1 rumpun - s/d2 Rp 2.410,-/rumpun - sId 3 Rp 2.847,-1 rumpun - sId 4 Rp 3.284,- I rumpun - sId 5 Rp 2.847,-1 rumpun Setiap hektar tanaman nanas dihitung maksimum 10.000 (sepuluh ribu) rumpun per hektar.
(12)Khusus tanaman nanas yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : Umur dalam tahun : - 15tahun ke atas dan masih menghasilkan Rp 28.462,-1 pohon - Setiap hektar tanaman jeruk dihitung maksimum 625 (enam ratus dua puluh lima) pohon per hektar. - sid 1 Rp 23.974,40,-1 pohon - sid 2 Rp 28.462,-1 pohon - sId 3 Rp 32.949,-1 pohon , sId 4 Rp 37.436,.1 pohon - sId 5 Rp 41.923,-1 pohon - sId 6 Rp 46.410,- I pohon - sId 7 Rp 50.898,-1 pohon - sId 8 Rp 55.385,-1 pohon - sId 9 Rp 55.385,-1 pohon - sid 10 Rp 50.898,-1 pohon - sid 11 Rp 46.410,-1 pohon - sId 12 Rp 41.923,-1 pohon - sId 13 Rp 37.436,-1 pohon - sId 14 Rp 32.949,-1 pohon - sid 15 Rp 28.462,-1 pohon
(11)Khusus tanaman jeruk yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : Umur dalam tahun : sid 30 Rp 29.723,-1 pohon - Setiap kebun kelapa sawit dihitung maksimum 130 (seratus tiga puluh) pohon per hektar. Rp 64.840,-1 pohon Rp 79.787,.1 pohon Rp 94.733,-1 pohon Rp 109,680,-1 pohon 'r-- r , - sid 2 - sId 3 - sId 4 - sid 5
(15)Khusus tanaman rambutan, mangga, pedaro/kelengkeng dan sawo yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : Umur dalam tahun : - sid 1 Rp 49.893,33,-1 pohon - sId 6 Rp 128.377,-1 pohon - sid 7 Rp 144.573,-/ pohon - sid 8 Rp 160.770,-1 pohon - sid 9 Rp 160.770,-1 potion - sId 10 Rp 176.967,-1 pohon - sId 11 Rp193.163,-/pohon - sId 12 Rp 209.360,-1 pohon - sid 13 Rp 225.557,-1 pohon - sId 14 Rp241.753,-/pohon - sId 15 Rp 257.950,-1 pohon , sid 16 Rp 274.147,-1 pohon - sid 17 Rp 290.343,-1 pohon - sid 18 Rp 306.540,-1 pohon - sid 19 Rp 322.737,-1 pohon - sId 20 Rp 338.933,-1 pohon - Setiap hektar tanaman duku, durian dan manggis dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar. Rp 47.393,33,-1 pohon Rp 63.590,-1 pohon Rp 79.787,-1 pohon Rp 95.983,-1 pohon Rp 112.180,-/pohon - sid 1 - sid 2 - sid 3 - sid 4 • sId 5
(14)Khusus tanaman duku, durian dan manggis yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : Umur dalam tahun : - sid 1 Rp 17.335,00,-1 rumpun - Setiap hektar tanaman pisang dihitung maksimum 400 (empat ratus) rumpun per hektar. Umur dalam tahun : '.. - sId 3 Rp 69.7B7,-1 pohon - sid 4 Rp 64.733,- I pohon - sId 5 Rp 99.680,-1 pohon - sId 6 Rp 114.627,-1 pohon - sId 7 Rp 129.573,-1 pohon - sId 8 Rp 144.520,-1 pohon - sId 9 Rp 144.520,-1 pohon - sId 10 Rp 159.467,-/pohon - sId 11 Rp 174.413.-/pohon , sId 12 Rp 1B9.360,-1 pohon - sId 13 Rp 204.307,- I pohon - sId 14 Rp 219.253,-1 pohon - sId 15 Rp 234.200,-1 pohon - sId 16 Rp 249.147,-1 pohon - sId 17 Rp 264.093,-1 pohon sId 18 Rp 279.040,- I porion - sid 19 Rp 293.987,-1 pohon - sId 20 Rp 308.933,- I pohon - sId 20 Rp 318.933,- I pohon - Setiap hektar tanaman rambutan, mangga, pedarol kelengkeng dan sawo dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.
(16)Khusus tanaman nangka, cempedak, alpukat, sukun, melinjo, sirsak, petai, jengkol dan jambu air yang tidak menggunakan bibit unggul dan tidak dikelola dengan mengikuti kultur teknis pertanian, nilai ganti kerugiannya ditetapkan sebagai berikut : Umur dalam tahun : - sId 1 Rp 39.893,33,- I pohon - sid 2 Rp 54.640,-1 pohon - sId 6 Rp 124.627,- I pohon - sId 7 Rp 139.573,-1 POhOA - sId B Rp 154.520,- I pohon e- sId 9 Rp 154.520,-1 pohon - sId 10 Rp 169.467,- I pohon - sId 11 Rp 164.413,- I pohon - sId 12 Rp 199.360,-1 pohon - sId 13 Rp 214.307,-1 pohon - sId 14 Rp 2.29.253,-I pohon - sId 15 Rp 244.200,-1 pohon - sId 16 Rp 259.147,- I pohon - sId 17 Rp 274.093,- I pohon - sId 18 Rp 289.040,- I pohon - sId 19 Rp 303.987,-1 pohon
(1)Perusahaan BUMN/BUMD, koperasi atau perusahaan swasta yang dalam kegiatannya menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas atau kepentingan pembangunan lainnya di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukannya, maka kepada yang bersangkutan dikenakan kewajiban rnernbayar ganti kerugian atas tegakan/pohon yang ditebang di samping kewajiban lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Besarnya ganti kerugian nilai tegakan/pohon pada kawasan hutan alam diperhitungkan dengan besarnya tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk setiap meter kubik sebagai berikut :
1. a.Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

BAB II

NILAI GANTI KERUGIAN UNTUK KEPERLUAN EKSPLORASI DAN/ATAU EKSPLOITASI

Pasal 5

Setiap hektar tanaman nangka, cempedak, alpukat, sukun, melinjo, sirsak, petai, jengkol dan jambu air dihitung maksimum 150 (seratus lima puluh) pohon per hektar.

(17)Untuk tanaman semusim termasuk rempah-rempahan dan sayur-sayuran akan diperhitungkan sesuai dengan analisa usaha tani yang berlaku pada saat itu.

Pasal 4

(1)Untuk kebun/tanaman yang menggunakan bibit unggul dan pengelolaannya mengikuti kultur teknis perkebunan/pertanian dinilai sebesar 200 % (dua ratus persen) kali tarit yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 ayat (3) sampai dengan ayat (17).
(2)Untuk jenis kebun/tanaman yang sudah tidak menghasilkan lagi, nilai ganti kerugiannya ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari nilai ganti kerugian terendah menurut jenisnya masing-masing.
(3)Dalam menetapkan nilai ganti kerugian terhadap kebun/tanaman campuran, perhitungan didasarkan kepada jenis-jenis tanam tumbuh yang terdapat di atas kebun/tanaman tersebut secara proporsional (prosentase) yang besarnya adalah sesuai dengan tarlt yang berlaku.
(4)Bagi komoditi perkebunanlpertanian yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, besarnya tarit nilai ganti kerugian dihitung sesuai dengan analisa usaha tani yang berlaku pada saat ini. - Kayu Bulat Keeil (KBK) = 10 % x harga Patokan yang berlaku!M3

3.Kelompok Kayu Rimba Campuran : ~ Kayu Bulat (KB) ::;10 % x haroa Patokan yang berlaku!M3 - Kayu Bulat Sedang (KBS) = 10 % x harga Patokan yang !lertakuIM3 - Kayu Bulat Keen (KBK) 10 % x harga Patokan yang bertaku/M3
2.Kelompok Kayu Meranti : - Kayu Bulat (KB) • 10 % x harga Patokan yang ber1akulM3 - Kayu Bulat Sedang = 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3

e.Keuntungan perusahaan pemilik izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
1. 1.Kelompok Kayu Indah = 10 % x harg8 Patokan yang berlaku!M3
2. 3.Kelompok Kayu Rimba Campuran : - Kayu Bulat (KB) US $ 12,5/M3 - Kayu Bulat Sedang (KB) US $ 121M3 - Kayu Bulat Kecil (KBK) US $ 41M3 us $ 14,5/M3 US $ 141M3 US $ 41M3 us $ 181M3
b.Tarif Dana Reboisasi (DR)
1. 1.Kelompok Kayu Indah
2. 2.Kelompok Kayu Meranti : - Kayu Bulat (KB) - Kayu Bulat Sedang(KBS) - Kayu Bulat Keeil (KBK)
3. 1.Ke/ompok Kayu /ndah = 10" x harga Patokan yang oorialwlM3
4. 2.Ke/ompok Kayu Maranti .' - Kayu Bulat (KB) = 10" x harga Patokan yang beriakulM3 • Kayu Bulat Sedang (KBS) )= 10" x harga Patokan yang berfakulM3 - Kayu Bulat Keeil (KBK) = 10 % x harga Patokan yang berlakuIM3
5. 3.Kelompok Kayu Rimba Campuran : - Kayu Bulat (KB) = 10 % x harga Patokan yang bel1akuIM3 - Kayu Bulat Sedang (KBS) = 10 % x haros Patokan yang bel1aku/M3 - Kayu Bulat Keeil (KBK) = 10 % x harga Patokan yang benaku!M3 , 1

(4)Besamya Volume tegakan/pohon pada hutan alam dan hutan tanaman yang akan diganti rugi, didasarkan pada Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
(5)Petugas pelaksana Inventarisasi Hutan (cruising) berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota terkait.
1. c.Keuntungan perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan: - Kayu Bulat (KS) : Rp 36.000,-/M3 - Kayu Bulat Kecil (KBK) : Rp 24.500,-IM3 Standar biaya pembangunan Hutan Tanaman IndustrilHa No Umur Tanaman Besarnya Ganti Rugi (Tahun) Per hektar IRo/hal 1 1 14.070.020,- 2 2 15.056.858,- 3 3 15.923.108,- 4 4 16.415.771,- 5 5 16.662.034,- 6 6 16.662.034,- b. 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3 : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3 : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3 : 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3 6 %x Harga Patokan yang berlaku/m3 - Pinus -Acacia - Balsa - Eucaliptus - Gmelina - Karet - Sengon
2. a.Tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
(3)Besamya ganti kerugian nilai tegakan/pohon pad a kawasan hutan tanaman diperhitungkan dengan besarnya tarit Flrovisi Sumber Daya Hutan (PSDH), biaya standar kegiatan pembangunan hutan tanaman dan keuntungan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan apabila kawasan hutan tersebut telah ada pemegang izin, dengan perinclan sebagai berikut: ,- (b) Keuntungan pemilik tanah - Kayu Bulat (KB) : Rp 36.000,-/M3 - Kayu Bulat Kecil (KBKJ : Rp 24.500,-/M3 No Umur Tanaman Besarnya Ganti Rugi (Tahun) Per hektar (Rplha) 1 1 10.010.112,- 2 2 10.996.950,- 3 3 11.863.200,- 4 4 12.355.863,- 5 5 12.602.126,- 6 6 12.602.126,-
(6)Perusahaan BUMN/BUMD, koperasi dan perusahaan swasta yang dalam kegiatannya menggunakan hutan haklmilik kepada yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagai berikut :
1. a.Besarnya ganti rugi tegakan pada hutan haklmilik yang masih terdapat hutan alam berupa keuntungan pemilik tanah dengan perineian sebagai berikut:
  1. 1.Kelompok Kayu Indah = 10 % x halga Patokan yang berlakulM3
  2. 2.Kelompok Kayu Meranti : - Kayu Bulat (KB) .. 10 % x harga Patokan yang berlaku/M3 - Kayu Bulat Sedang (KBS) = 10 % x halga Patokan yang berlakuIM3 - Kayu Bulat Keeil (KBK) = 10 % x harqa Patokan yang berlakuIM3
  3. 3.Kelompok Kayu Rimba Campuran : - Kayu Bulat (KB)= 10 % x harga Patokan yang berlakulM3 - Kayu Bulat Sedang (KB) = 10 % x helga Patokan yang berlakuIM3 - Kayu Bulat Keeil (KBK) = 10 % x harga Patokan yang berlakuIM3
2. b.Besarnya nilai ganti rug! tegakan pada hutan haklmilik yang terdapat hutan tanaman terdiri dar! biaya tanaman ditambah keuntungan pemilik tanah dengan perineian sebagai berikut: (a) Standar biaya pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ·. ...... -..., ....

Pasal 7

(1)Besarnya nilai ganti kerugian bangunan ditetapkan sesuai standar Bappenas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7)Apabila terjadi perubahan ketentuan tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Pasal 6

(1)Nilai ganti kerugian terhadap sungai dan lebak lebung yang menjadi objek pelelangan setiap tahun dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ditentukan sebagai berikut;
1. a.Sebelum penggantian kerugian, jika dipandang perlu terlebih dahulu dapat dilakukan penelitian oleh Tim Ahli dari Pertambangan dan Ahli Perikanan dan atau Badan Lingkungan Hidup Provinsi bersama-sama Dinas Kabupaten/Kota setempat untuk membuktikan bahwa kerugian dimaksud benar diakibatkan oleh pencemaran minyak dan gas bumi atau pertambangan lainnya yaitu untuk menentukan luas dan tingkat parahnya kerusakan.
2. b.Untuk menetapkan besarnya nilai ganti keruglan terhadap sungai dan lebak lebung yang terkena lokasi dari operasi eksploitasi dan yang terkena pencemaran minyak bumi pertambangan lainnya oleh Tim Komis; perlu dilakukan musyawarah antara pihak perusahaan dengan masyarakat, dengan ketentuan bahwa maksimum besamya nilai ganti kerugian adalah (nilai lelang tahun yang bersangkutan) dikurangi (nilai dari hasil yang sudah dlambil sebelum pencemaran terjadi) dikalikan (tingkat parahnya kerusakan seperti tersebut pada huruf a).
(2)Bagi suatu kawasan balk berupa perkebunan/perladanganl persawahan atau lainnya (di luar sungai dan lebak lebung) yang mengalami kerusakan akibat pencemaran (dengan pembuktian dari ahli pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan dan Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidangnya masing-masing) dan Berita Acara yang dibuat oleh panitia ganti rugi yang bersangkutan, maka nilai ganti ruginya dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini. -,
(1)Besarnya tarif nllai ganti kerugian dalam Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman/acuan dalam penetapan nilal ganti kerugian pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, bangunan di atasnya akibat operasi, eksplorasi, eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya.
(2)Penetapan tarlf nilal gantl kerugian atas pemakaian tanah, tanam tumbuh dan bangunan akibat operasi eksplorasi, eksploitasi oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Oaerah dan Perusahaan Swasta lainnya pada prinsipnya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
(3)Khusus penetapan nilai kompensasi bangunan yang retaklrusak akibat kegiatan seismik, besarannya dihitung berdasarkan kajian dan verifikasi lapangan oleh tim independen. BABV

Pasal 9

BAB III PEMBIAYAAN

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Tanah untuk keperluan BUMN, BUMO, dan Perusahaan Swasta lainnya termasuk biaya Akte Pelepasan Hak dlbebankan pada Instansi atau Badan Hukum yang berkepentingan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

(2)Besamya tarif nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah setelah ditaksasi dan dimusyawarahkan bersama Instansi Teknis yang berwenang.
(3)Besarnya nilai ganti kerugian dalam saluran dan bangunan pengairan baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun rnasyarakat, ditetapkan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Gubernur/BupatilWalikota maslng-masing. BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 19 H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 15 Jul.i 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, ~h 2014

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh dan Bangunan Di atasnya Akibat Operasi Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri G), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Apabila Pemerintah KabupatenlKota telah mengatur tarif nilai ganti kerugian sebagaimana yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pembayaran ganti kerugian pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, bangunan di atasnya dilakukan dengan mempedomani Peraturan/Keputusan BupatiNValikotayang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…