DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah acuan dalam perbaikan data spasial, acuan dalam akurasi penyusunan rencana tata ruang, dan acuan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi, yang bertujuan tercapainya koordinasi pelaksanaan pcmbangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Surnatera Selatan, diperlukan data yang akurat, update, terintegrasi, akuntabel, dinarnis, handal, sahih, yang ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif serta dapat diakses seca.ra luas, yang dapat diwujudkan dalam bentuk peta;
b.bahwa untuk terwujudnya data sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4725); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 1, TAHUN2017 TENTANG PERCEPATANPELAKSANAANKEBIJAKANSATUPETA PROVINSISUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN .' - > . Mengingat Menimbang Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5393);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang .Jaringan Inforrnasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor78);
10.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor28); tentang RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
4.Undang-Undang Nornor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana teJah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5.Undang-Undang Nornor 4 Tahun 2011 tentang Informasi GeospasiaJ (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5214);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubcrnur ini yang dirnaksud dengan: L Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2.Pemerintah Provinsi adaJah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adaJah Gubernur Surnatera Sefatan.
4.Pemerintah KabupatenjKota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5.KabupatenjKota adaJah KabupatenjKota di Sumatera Selatan.
6.Badan Informasi GeospasiaJ adalah Badan Infonnasi Geospasial Republik Indonesia.
7.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPO, adaJah Organisasi Perangkat Daerah di Iingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Peta adaJah suatu gambaran dari unsur-unsur aJam dan I atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9.Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP, adalah arahan strategis dalam pemenuhan saru peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
10.GeospasiaJ adaJah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan daJam sistem koordinat tertentu. SUMATERASELATAN PROVINSIPETASATU PERCEPATANTENTANGGUBERNUR KEBIJAKAN Menetapkan: PERATURAN PELAKSANAAN MEMUTUSKAN: 1L Peraturan KepaJa Badan Informasi GeospasiaJ Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data GeospasiaJ;
12.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perarigkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
11.Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, danj atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang keburnian.
12.Informasi Gcospasial Dasar, yang selanjutnya disebut IGD, adalan informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan Iisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
13.Informasi Oeospasial Ternatik, yang selanjutnya disebut lOT, adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
14.Walidata adalah pimpinan pada Orgarrisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalarn rangka penyelenggaraan informasi geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Kelompok Kerja Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja KSP, adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengeioia penyeJenggaraan kebijakan satu peta antar pemangku kepentingan.
16.Forum Data Kebijakan Satu Pete, yA.ngselanjutnya disebut Forum Data KSP, adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan dialog antar Organisasi Perangkat Daerah dan para pihak dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyarnakan perscpsi antar pcnyedia data dan pengguna data.
17.Data adalah catatan atas kumpulan Iakta atau deskripsi dari sesuatu, kejadian, dan/atau kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan/ atau bunyi yang merepresentasikan kejadian sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, dari/atau situasi.
18.Metadata adalah inforrnasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menernukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kernbali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen filedata dalarn suatu basis data.
19.Data Spasial adalah data yang merniliki refcrensi ruang kebumian (georeferenced) dimana berbagai data atribut terletak dalarn berbagai unit spasial.

Pasal 6

Ruang lingkup percepatan pelaksanaan KSPadalah:

Pasal 5

Sasaran percepatan pelaksanaan KSP adalah terjaminnya ketersediaan data, khususnya berupa peta, Pasal 4 Tujuan percepatan pelaksanaan KSP adaJah agar ter- koordinasinya pelaksanaan pernbangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Maksud percepatan pelaksanaan KSP adalah sebagai acuan dalam perbaikan data spasial, acuan dalam akurasi penyusunan rencana tata ruang, dan acuan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi.

a.kepastian hukum;
b.keterpaduan;
c.keakuratan;
d.kemanfaatan;
e.kemutakhiran;
f.keterbukaan.

Pasal 3

20.Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah suatu sistern pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada rnasyarakat luas sccara mudah, cepat, dan akurat.
21.Data Rahasia adalah data dan/atau inforrnasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
22.Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
23.Aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-inforrnasi yang dimiliki oleh obyck dalam data spasial.
24.Jaringan lnformasi Geospasial Daerah, yang seJanjutnya disebut J(GD, adalah Jaringan lnforrnasi Geospasial Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

KOMPILASIDATA101'

Pasal 7

(1)Kornpilasi data 101' merupakan kegiatan pengumpulan, penyerahan, dan penyimpanan lOTyang berasal dari berbagai walidata.
(2)Kompilasi data 101' scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD Pemerintah Provinsi danj atau Pemerintah Kabupateri/Kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Data 101' yang dikumpuJkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
1. a.data pendidikan;
2. b.data kesehatan;
3. c.data pekerjaan umum;
4. d.data peru mahan;
5. e.data penataan ruang;
6. f.data perhubungan;
7. g.data lingkungan hidup;
8. h.data pertanahan;
  1. 1.data kependudukan dan catatan sipil; J. data kebudayaan, pariwisata, hotel, dan restoran:
9. k.data pemerintahan umum;
  1. 1.data komunikasi dan informasi; rn. data pertanian dan ketahanan pangan;
10. n.data kehutanan;
11. o.data energi, sumber daya mineral, air, dan gas;
12. p.data kelautan dan perikanan.
(4)Kompilasi data 101' sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sccara periodik sesuai dengan pcriode kompilasi data beserta metadata, dan diserahkan kcpada Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP.
1. a.kompiiasi data 101' yang dimiliki oleh OPD Pemerintah Provinsi darr/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. b.integrasi data 101'melalui proses koreksi dan verifikasi 101' terhadap 100;
3. c.sinkronisasi danj'atau penyelarasan antar data 101' yang terintcgrasi;
4. d.penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 10'1',termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka pcnyclesaian permasalahan rersebut,
5. e.data rahasia 101';
6. f.protokol berbagi pakai data 101' dan pembentukan forum data 101';
7. g.rencana aksi percepatan pelaksanaan 101'. BABIV SINKRONISASllOT

Pasal 11

(1)Sinkronisasi lOT mcrupakan kegiatan penyelarasan 101' antar lembaga yang tumpang tindih sehingga diperoleh IGT yang clean and clear.
(2)IGTyang clean and clear sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan bersarna melalui JIGD.

Pasal 10

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), mempunyai tugas:

a.melaksanakan invcntarisasl dan kornpilasi basis data JGTyang bersumber dari OPD Pemerintah Provinsi dari/atau Pemerintah Kabupaterr/Kota;
b.melakukan pengelornpokan lGT ke dalam kelompok IGT Status, JOTPerencanaan Ruang, dan IGT Potensi:
c.roelakukan proses integrasi lOTyang mengacu pada IGD;
d.mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi antara Tim Percepatan KSP dengan OPD Pernerintah Provinsi, Peroerintah Kabupaten/Kota, dany atau Pemerintah Pusat.

(1)Pelaksanaan integrasi data lGT merupakan kegiatan koreksi geometrik dan verifikasi IGT yang berasal dari berbagai walidata terhadap fOD.
(2)Verifikasi 101' akan dilaksanakan oleh satuan tugas dan menjadi tanggungjawab Badan Informasi Geospasial.
(3)Editing 101' akan dilaksanakan melalui mekanisme kelompok kcrja IGT. Pasa18
(1)Data IGT yang berasal dad masyarakat darr/atau mitra pembangunan diserahkan atau dikornpilasi olch walidata lGT sesuai dengan tcmatiknya.
(2)Data yang berasal dari masyarakat darr/atau rnitra pembangunan scbagaimana dimaksud pada ayal (1), jenisnya dapat berupa spasial dan/ atau aspasial.
(5)Periode kompilasi data ditetapkan oleh Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP.
(6)Pembentukan, susunan, dan keanggotaan Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. D£JJI-' A DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 19 PROVINSJ SELATAN, H. JOKO I Diundangkan di Palernbang pada tanggal }O l1ei 2017 Pit. SEIKRI~ARJS H. ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 30 Mei' 2017 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bel-ita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraruran Gubernur ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVI

BAB III

INTEGRASIDATAIGT Pasal 9

Pasal 13

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi darr/atau sum bel' dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PEMBIAYAAN

Pasal 12

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…