DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini ialah: ketentuan Umum ,Organisasi,Tata Kerja,Persyaratan,Pemberhentian,Pendanaan dan Pelaporan,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ( TENTANG TATAKERJA, PERSYARATAN,SERTATATACARA PENGANGKATANDANPEMBERHENTlANUNSURPENENTUKEBIJAKAN BADANPROMOS! PARIWISATADAERAHPROVlNSISUMATERASELATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 2< TAHUN2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
6.Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Badan, adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Sumatera Selatan yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang danj atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi an tara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: BABI KETENTUANUMUM Pasall MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN,DAN TATA CARA PENGANGKATANDAN PEMBERHENTlAN UNSUR PENENTUKEBIJAKANBADAN PROMOSI PARlWlSATA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
5.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.OOl/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan dan Prornosi Pariwisata Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM2/HK.OOl/MKP/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 69/HK 004/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia; ( Menetapkan BABIII TATAKERJA Pasal 5

(1)Badan mempunyai tugas:
1. a.meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia dan Sumatera Selatan;
2. b.meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerirnaan devisa;
3. c.meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
4. d.menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Sumatera Selatan. Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
6. a.wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat)orang;
7. b.wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
8. c.wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
9. d.pakar/akadernisi 2 (dua) orang.

Pasal 3

(1)Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan.
(2)Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
(3)Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja
(4)Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga)tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Badan. ( Struktur organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana. BABII ORGANISASI Pasal 2 l t Unsur Penentu Kebijakan Badan sebanyak 9 (sembiIan) orang anggota sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. PasallO BABV PENGANGKATAN Pasal 8 Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 9

Penetapan pengusulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Dinas. Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan :

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani;
c.memaharni sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepariwisataan;
d.merniliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
e.dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
f.rnenyampaikan pemyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan. BABIV PERSYARATAN

Pasal 7

(2)Badan mempunyai fungsi sebagai ;
1. a.koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan di provinsi; dan
2. b.mitra kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Pasal 6 Badan mempunyai kewajiban sebagai berikut ;
3. a.memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. b.berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
5. c.menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan;
6. d.melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur.

Pasal 11

Unsur penentu kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota. BABVI PEMBERHENTIAN Pasal 12

(1)Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan berhenti karen a:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
3. c.tidak lagi sebagai anggota danl atau pengurus asosiasi;
4. d.tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
5. e.berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut- turut.
(2)Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
(3)Kepala Dinas memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan untuk ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1)Bantuan dana dapat bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang bersifat hibah, pemangku kepentingan, danl atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bantuan dana yang bersumber dan APBN dan APBD yang bersifat hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan.
(3)Pendanaan yang berasal dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata danjatau Badan Perneriksa Keuangan (BPK) danj atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)apabila diperlukan. BERITADAERAHPROVlNSlSUMATERASELATAN TAHUN 2016 NOMOR 2 H. M TI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal :!'I Januari 2016 SEKRETARISDAERAH PROVINSIS ATERASELATAN, Ditetapkan di PaJembang pada tanggal ;~il.h:tu r5 2016 (x:GUBERNUR SUMATERASELATAN, I J Jr/f/!b;;N- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Oubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABVIlI KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

, \

Pasal 14

Unsur penentu kebijakan Badan berkewajiban menyampaikan laporan kepada:

a.Menteri Pariwisata sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN; danj'atau
b.Gubemur sepanjang peJaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dan APBD. dari APBD harus dengan peraturan

(4)Pendanaan yang berasal dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
(5)Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non- APBD wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…