DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2014 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, penghitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bennotor dan Sea Balik Nama Kendaraan Bennotor Tahun 2014, ketentuan Pasal 5 ayat (9) .dan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 28 1'ahun 2009 tentang PajaJ< Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa penghitungan Dasar Pengenaan Pcijak Kendaraan Bermotor dan Sea Balik Nama Kenda.raan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Gubemur;
b.bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu rnenetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Se1atan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (J..embaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ~ak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghltungan Dasar PengenaanPajak Kendaraan Bennotor dan Sea Balik Nama Kendaraan 8ermotor Tahun 2014(Berita. Negara Republik IndonesiaTahun 20 14 Nomor 447); Mengingat Menimbang GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, lIT '!"'1 ..... ..,.. _.
4.KepaJa Dinas Pendapatan Daerab adalab KepaJa Dinas Pendapatan Oaerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan atau pemerintah, meJiputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaiakan daerah.
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jaJan darat dan digerakkan oleh peraJatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubab suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga Kendaraan Bermotor yang bersangku tan , termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air.
7.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adaJah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adaJab pajak alas kepernilikan danj atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAANBERMOTORTAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan,
2.Gubernur adalab Gubemur Sumatera Selatan.
3.Dinas Pendapatan Daerah adalab Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 20 11 tentang ~ak Daerah (Lembaran Daerah. Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
6.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerab Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tabun 2012 Nomor 11); 2 Menetapkan , .

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a NJKB; dan
1. b.Bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan /atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)NJKB scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada Tahun 2013 .

9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKS adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bennotor sebagai akibat pe!janjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang teJjacLi karena jual bell, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha,
10.Kendaraan Bennotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau serta.penggunaannya. 11.Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adaJah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12.Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adaJah alat-alat berat dan alat-alat besar yang daJarn operasinya menggunakan roda dan motor dan tldak melekat secara permanen.
13.Nilai Jual Kcndaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor.
14.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adaJah Harga Rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15.Bobot adalah koefisien mencerminkan secara relatif kadar kcrusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat pengggunaan kendaraan bermotor. 16.Tahun Pembuatan adaJah tahun perakitan dan/atau yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
17.Umur Rangka/bodi adaJah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body
18.Umur Motor adaJah umur motor kendaraan di air yang dihitung dari tahun pernbuatan. 3 ....-,--, ~'I 1T' (l)Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Larnpiran I Peraturan Gubernur ini.

(2)Dasar pengenaan BBNKS untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar60"10 (enam puluh persen)dan dasar pengenaan BBNKS sebagaimanatercantum pada kolorn 6 Lampiran I Peraturan Gubemur ini.
(3)Dasar pengenaan PKS untuk kendaraan bcrmotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80"/0 (delapan puluh persen) dan dasar pengenaanPKS sebagaimanatercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubemur ini.
(4)Dasar pengenaan BBNKS untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80"/0 (de1apanpuluh persen) dan dasar pengenaan BBNKS sebagaimana tercantum pada kolom 6 Larnplran I PeraturanGubernur ini.

BAB IL

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKS

Pasal 5

Pasal 4 NJKB sebagairnana dimaksud daJam PasaJ2 ayat (3) dijaclikan dasar pcngenaan BBNKB.

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di tuar jalan umum, dasar pengenaan PKOadalah NJKB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya I (satu) atau Iebih besar dari 1 (satu).
(5)Koefisien yang nilainya 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan danyatau penccmaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
(6)Koefisien leblh besar dari 1 (satu) sebagaimana pada ayat (4) berarti penggunaan kendaraan bermotor dianggap mclewati batas toleransi.
(7)Bobot sebagairnana dimaksud pada ayat (4) lercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Oubernur ini melalui penetapan sebagai beriku t :
1. a.sedan, jeep, minibus, bus, sepeda motor dan sejenisnya, scbesar 1 (satu); dan
2. b.mobil barang/beban, sebesar 1,3 (satu koma tiga). 4 ·. r Pasal 8
(1)Jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/ body, yaitu:
1. a.kayu;
2. b.serat, fiber, karet dan sejenisnya; dan
3. c.besi, baja, ferrocement; dan sejenisnya.
(2)Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dil<elompokkan berdasarkan fungsi:
1. a.angkutan penumpang darr/atau barang;
2. b.penangkap ikan;
3. c.pengerukan; dan
4. d.pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 7

(I) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKS untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka atau body dan nilai jual motor penggcrak kendaraan bermotor di air.

(2)NJKB untuk kcndaraan bermotor yang dioperasikan di air scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dloperasikan di air.
(3)Nilai jual rangka atau body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (OT/gross tonnage) antara OT 5 sampal dengan GT 7, fungsi dan umur rangka atau body.
(4)Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda atau h.orse power dan umur motor.

Pasal 6

(1)NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengbitungan PKS dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual u bah bentuk.
(2)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Oubernur ini.
(3)Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belurn tercantum dalarn Lampiran Peraturan Oubernur ini ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 5 ..,.

Pasal 13

(1)Dalarn hal Gubemur belurn menetapkan penghitungan dasar pengenaanPKB dan BBNKB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKS dengan ket.entuan:
1. a.dalam ha.l diperoleh harga. kosong (off the road), nllal jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebcsar tarif Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 12

(1)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebelum tahun pembuatan 2014 ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.
(2)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pembuatan lebih tua ditetapkan lebih rendah dari NJKB tahun pernbuatan lebih muda. Baglan Keernpat Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalarn Lampiran Peraturan Gubemur

Pasal 11

Pcnghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2014 yang jenis, merek, tipe dan nUai jualnya belum tercantum dalarn Lampiran Peraturan Gubemur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubemur.

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bennotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
(2)NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan IIPU atas suatu kcndaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada Tahun 2013.

Pasal 9

(1)NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalarn suatu tabel yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 6
(1)Gubemur menetapkan Pcraturan Gubemur untuk melaksanakan dasar pengenaan PKB dan BBNKE berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pcnghitungan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bcrmotor Tahun 2014, serta penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bcrmotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun scbelumnya
1. b.dalam hal diperoleh harga isi (on the roadJ, nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditarnbah tam BBNKE ditambah tarif Pajak Pertambahan Ni.lai.
(2)Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak dikctahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
1. a.harga kendaraan bermotor dengan isi silinder oan/atau satuan tenaga yang sarna;
2. b.pcnggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. c.harga kendaraan bermotor dengan merck kendaraan bermotor yang sama;
4. d.harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sarna;
5. e.harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor;
6. f.harga kendaraan bermotor dcngan kendaraan berrnotor scjenis; dan
7. g.harga kcndaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(3)Kepaia Dinas Pcndapatan Daerah menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tarnbahan atau selisih NJKB gantt mesin yang belum tercantum dalam Lamplran Peraturan Gubernur ini,
(4)Dasar pengenaan PKB dan BBNKB scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan o.yo.t(3) serta nilai jual ubah bentuk sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1.) ditetapkan dengan Peraturan Oubcrnur dan. disampaikan kepada Menter] Dalam Negeri rnelalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) han kerja setelah diundangkan. Pasa114 Dasar pengenaan PKB dan BBNKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku sampai ditetapkannya penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasa112. 7 BERnA OAERAH PROVINSI SUMAl'ERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 20 I. • H. MUKTI SULAIMAN Oiundangkan eli Palembang pada tanggal 114 Juli 2014 SEKRETARlS OAERAH PROVINSI I Ditetapkan di Palembang pada tanggal 14 Juli 2014 GUBERNUR SUMAl'ERA SELATAN,

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…