DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 21 Tahun 2014

Nomor: 21
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan sasaran, penyelenggaraan pelayanan perizinan, jenis dan waktu pelayanan, tata cara pelayanan, layanan pengaduan, pembiayaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelaporan, informasi, kepuasan masyarakat, insentif pegawai, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

b.bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi me- lalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha rnikro, keeil dan menengah, perlu dilakukan penambahan objek perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan pelayanan dan percepatan waktu penyelenggaraan perizinan; Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, telah diatur mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non Perizinan di bidang penanaman modal; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TERPADUSATUPINTU PENYELENGGARAANPELAYANANPERIZINAN TENTANG NOMOR21 TAHUN2014 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
1. 1.Oaerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. 3.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Peraturan Gubernur ini yang termaksud dengan : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANANPERIZINANTERPADUSATUPINTU. BABI KETENTUANUMUM Pasall MEMUTUSKAN:
5. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. 4.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal:
7. 5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Oaftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. 6.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. 7.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanarnan Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931);
10. 8.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 05 Tahun 2013 ten tang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
11. 9.Peraruran Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Oaerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri 0); 10.Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014 - 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Seiatan Tahun 2014 Nomor ); 'riO .,.,._,...--
12. 5.Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut BP3MD adalah Badan Prornosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. 6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanarnan Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
14. 7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai kewenangan menerbitkan penzman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera SeJatan.
16. 9.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera SeJatan berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti Jegalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan us aha tertentu.
17. 10.Non izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
18. 11.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
19. 12.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
20. 13.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
21. 14.Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut PenyeJenggaraan PTSP adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokurnen perizinan dan perizinan yang dilaksanakan terpadu secara satu pintu, pada Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
22. 15.Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Unit PTSP adalah unit penyelenggara pelayanan penzman seeara terpadu pada Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
23. 16.Jenis pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh unit Penyelenggara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.

(1)Penyelengaraan PTSP pada BP3MD secara teknis dan administrasi dilaksanakan oJeh Unit PTSP di bawah koordinasi Kepala Badan.

Pasal 4

a.terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
b.terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pe1ayanan di bidang perizinan maupun non perizinan; dan
c.terwujudnya iklim investasi yang kondusif. BABIII PENYELENGGARAANPELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

c.menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal;
d.mernpercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal;
e.memberikan informasi mengenai penanaman modal. publik di bidanga. meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;
b.mernberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mernperoleh pelayanan di bidang penanaman modal; Tujuan Penyeienggaraan PTSP adalah :
1. 17.Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan peJayanan.
2. 18.Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk rnenyelesaikan seluruh proses perizinan dan non izin.
3. 19.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat yang mewakili masing-masing SKPD,dan atau Akademisi, dan atau Profesional yang bertugas untuk melaksanakan proses penerbitan izin dan non izin sesuai dengan kewenangan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. 20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRDadalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
a.informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan peraturan- peraturan teknis di bidang pelayanan perizinan;
b.inforrnasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan perizinan, mekanisme dan tata cara pelayanan;
c.pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan;
d.pelayanan dan penanganan pengaduan. Ruang lingkup Pelayanan Perizinan meliputi : Pasa! 6

(1)Penerbitan dan/atau penolakan permohonan surat perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Gubernur berdasarkan pertimbangan Tim Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerbitan dan/ atau penolakan permohonan surat non izin ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Gubernur berdasarkan pertimbangan Tim Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa!5
(3)Bagan susunan Organisasi Unit PTSPadalah sebagairnana tercantum dalam Lampiran r yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Uraian tugas masing-rnasing personalia Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai- mana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.
1. a.Koordinator;
2. b.Urusan Pendaftaran dan Informasi;
3. c.Urusan Pengolahan dan Penerbitan;
4. d.Urusan Monitoring dan Evaluasi;
5. e.TiroTeknis.
(2)Susunan Organisasi Unit PTSP terdiri dari : ,~,
1. a.pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan;
2. b.pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan; Tata cara pelayanan perizinan pada Unit PTSP adalah sebagai berikut: BABV TATA CARA PELAYANAN PasaJ 13
(2)Waktu penyelesaian peJayanan perizinan secara rinci sebagaimana tercantum. dalam Iampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(1)Waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta persyaratan. PasaJ 12 Jenis non izin yang dilayani pada Unit PTSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Pasal 11

Jenis penzman yang dilayani pada unit PTSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

d.evaluasi dan pelaporan.
a.pelaksanaan administrasi pelayanan;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan; Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unit PTSP mempunyai Iungsi :

BAB IV

JENIS DAN WAKTUPELAYANAN PasaJ 10 penyelenggaraan administrasic. pengkoordinasian pelayanan; dan

Pasal 9

Unit PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggung jawab kepada KepaJa Badan dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal. PasaJ 8 .~, 1'1 ~-, harus direspon dan paling lambat dalam

(2)Pengaduan yang disampaikan ditindaklanjuti oleh Unit PTSP waktu 3 (tiga)hari kerja.
(1)Apabila pelayanan perizinan oleh Unit PTSPtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan yang dilakukan baik secara lisan tulisan melalui media yang disediakan. BABYl LAYANANPENGADUAN Pasal 15 Bagan alur tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 14

c.fonnulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran;
d.petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan rnaka petugas memberikan Teal penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan;
e.petugas mengembalikan berkas perrnohonan dan persyaratan apabila tidak lengkap dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan, untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon;
f.berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi;
g.apabila hasil verifikasi dan validasi memerlukan pemeriksaan lapangan, maka koordinator Unit PTSP meJapor kepada Kepala Badan untuk menugaskan Tim Teknis melakukan penelitian lapangan;
h.apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menerbitkan surat penolakan atas permohonan dimaksud;
1. 1.apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan surat perizinan; J. apabila Surat izin telah ditandatangani oleh Kepala Badan maka Koordinator Unit PTSP menerbitkan SKRD dan menginformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telah selesai;
k.pemohon mengambil SKRD dan membayar retribusi di tempat pembayaran yang telah ditentukan; I. pemohon mengambil surat izin ke loket pengarnbilan dengan menyerahkan surat bukti pembayaran.
b.tata ruang kantor / loket-loket peJayanan; Sarana dan prasarana Unit PTSPadalah terdiri adari:
a.gedung kantor PTSP;

(1)Pegawai Unit PTSP adalah pegawai yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(3)Pegawai Unit PTSP dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan tunjangan khusus yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(4)Kepala Badan berkewajiban meningkatkan kemampuan sumber daya manusia PTSP secara berkesinambungan.

Pasal 18

(1)Untuk pengembangan pelayanan BP3MD dapat melakukan kerja sarna dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
(2)Personalia yang ditugaskan oleh pihak instansi/mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(3)Untuk mengadakan kerjasama instemasional sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur sesuai ketentuan yang berlalru. BABIX SARANA DAN PRASARANA Pasal 19
(1)Besarnya retribusi penzman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k ditetapkan sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah.
(2)Sumber pembiayaan Unit PTSP dibebankan pada APBD Provinsi.
(3)Bagan alur mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. . (1) BP3MD wajib melakukan survei indeks kepuasan masya- rakat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan. KEPUASANMASYARAKAT Pasal 23 BP3MD menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha. BABXlI
(1)BP3MD wajib memberikan informasi rnengenai syarat- syarat, kepastian mengenai waktu, besarnya biaya dan prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh BP3MD, baik dalam bentuk peragaan, visual, maupun media elektronik.
(3)BP3MD sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerbitan perizinan. BABXl INFORMASI BABX PELAPORAN Pasal 20
1. c.janngan sistem pelayanan Local Area Network (fasilitas jaringan, server / UPS dan aplikasi);
2. d.media informasi tentangjenis-jenis layanan, prosedur, biaya, persyaratan dan waktu penyelesaian;
3. e.Website, Touch Screen, SMS GATEWAY;
4. f.SMS ONLINEuntuk Pengaduan melalui hand phone. Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan secara fungsional dilakukan oleh SKPD teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN Pasal 16

Pasal 28

Pembinaan dan pengendaJian Unit PTSP diJakukan oleh KepaJaBadan.

BAB XLV

PEMBINAAN,PENGENDALIANDANPENGAWASAN

Pasal 27

Pengaturan mengenai pernberian insentif sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 25 ditetapkan dengan Kcputusan Gubemur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PasaJ 26 Pegawai yang ditugaskan pada Unit PTSP dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi. BABXIII INSENTIFPEGAWAJ

Pasal 25

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat (3)ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. PasaJ 24

(4)Hasil survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.
(3)Pelaksanaan survei indeks kepuasan rnasyarakat sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar pelayanan perizinan yang diJakukan setiap 6 (enam) bulan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Dalarn melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP3MD dapat bekerjasama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -JO- \ BERITADAERAHPROVlNSISUMATERASELATAN TAHUN2014 NOMOR 21 H. MtBKTISULAIMAN • fJJjJL ;1! H. ALEXNOERDIN Diundangkan di Palembang pada tanggal 17 Juli 2014 SEKRETARlSDAERAHPROVlNSI SUMATERASELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal :16 Juli 2014 GUBERNURSUMATERASELATAN,j orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Oubernur im dengan daJam Berita Daerah Provinsi Sumatera Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. Peraturan Oubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Se1atan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 11 Seri E ) dicabut dan clinyatakan tidak berlaku. BABXV KETENTUANPENUTUP Pasal 29 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN [ . C! ~H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, I KEPALA BP3MD ..............., TIM TEKNIS KOORDINATOR I I I URUSAN URUSAN URUSAN PENDAFTARAN PENGELOLAAN MONITORING DAN DAN INFORMASI DAN PENERBITAN EVALUASI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR SUMSEL NOMOR 2'1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN I GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

4.Urusan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :

a.meJakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peJayanan;
b.membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan;
c.melayani Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Perizinan.
1. 2.Urusan PendaItaran dan Inforrnasi mempunyai tugas sebagai berikut
a.pendaftaran perizinan;
b.informasi perizinan;
c.pendataan perizinan.
1. 3.Urusan Pengolahan dan Penerbitan bertugas ;
a.verifikasi dan validasi perizinan;
b.perhitungan dan Penetapan Retribusi Daerah ;
c.penatausahaan Perizinan.
c.melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasl perizinan kepada Kepala Badan.
b.mengkoordinasikan penanganan upaya tindak lanjut pengaduan dari masyarakat;
1. 1.Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut ;
a.rnengkoordinaskan pelaksanaan tugas proses administrasi perizinan yang telah diintegrasikan ke PPTSP- BP3MD Provinsi ; URAIAN TUGAS PERSONALIA UNIT PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU LAMPIRANII : PERATURANGUBERNUR SUMSEL NOMOR '21 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANANTERPADUSATU PINTU - I3 - GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN ~-. NO JENIS WAKTU(HARI) 1 lzin Usaha Perikanan (IUP) 5 2 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPT)10 GT - 30 GT 5 (30 PK - 90 PK) 3 Surat Izin KapaJ Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPlI) 5 10 GT- 30 GT (30 PK- 90 PK) 4 Surat lzin KapaJ Pengangkut dan Pengumpul Ikan 5 Indonesia (SIKPPIl)(30 PK- 90 PK) 5 Surat Izin Perusahaan Pemboran (SIPPAT)Air 7 Bawah Tanah 6 Surat lzin Pemanfaatan Air (SIPA)Bawah Tanah '7 • 7 Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPPAlRIPermukaan 7 8 Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 5 (LPTKS) 9 Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja 3 Asinz 10 Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan 5 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 11 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 5 (IUIPHHK)s.d. 6.000 m3/thn 12 Izin Perluasan IUIPHHKs.d. 6.000 m3/thn 5 13 Izin Perubahan dan Penggantian Nama Pernegang 5 1UIPHHKs.d. 6.000 m3/thn 14 lzin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) 3 15 Izin Usaha Perkebunan (IUP)Lintas Kabupaten / 7 Kota 16 lzin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) 7 Lintas Kabupaten /Kota 17 Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) 7 Lintas Kabupaten / Kota 18 Izin Penvalur Alat Kesehatan Cabang) 7 19 Izin Laboratorium Prosthetic PMDN) 7 20 lzin Medical Check up Center 7 21 Izin Klinik Rehabilitasi Medis 7 22 Izin Klinik Fisioterapi 7 23 Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan 7 Berbahayal Penzecer Terdaftar 24 Surat lzin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 7 (SIUJPT) 25 Usaha Eksnedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 7 26 Surat lzin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat 7 (SIUPPER) 27 Izin Prinsip Penanaman Modal 3 28 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3 A. I Z IN DAFTARJENIS DANWAKTUPENYELESAIANIZINDANNONlZiN PADAPTSP - BP3MD PROVINSI. LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANO PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU GUBERNURSUMATERASELATAN, -Milt- ~ ~~NOERDIN NO JENIS WAKTU(HARI)_ 1 Rekomendasi Penempatan Lokasi Penumpang Tipe B 5 2 Rekomendasi Penzooerasian terminal Tipe B 5 3 Rekomendasi Penyelenggaraan Perkeretaapian 5 Khusus Yang .Jaringan Jalurnya Melebihi Wila:yah Satu Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi 4 Rekomendasi Pembangunan Dan Pengadaan Kapal 5 Sampai Dengan GT 300 Di Tugas Pemantauan Kenada Provinsi 5 Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal 5 Berukuran GT 7 yang Berlayar di Perairan Daratan dan Laut 6 Rekomendasi Kantor Cabang dan Loket Pelayanan 5 Operator Bidang Telekomunikasi 7 Rekomendasi Kesesuaian dengan perencanaan 5 Pernbangunan Perkebunan Provinsi dari Gubemur Sebagai Dasar Penerbitan Izin Perkebunan yang Diterbitkan oleh Buoati/Walikota 8 Rekomendasi Usaha lndustri Obat Tradisional 5 9 Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Rumah 5 Sakit 10 Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis 3 Berhadiah (Sales Promotion) 11 Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 5 B2 {Bahan Berbahaval Distributor Terdaftar 12 Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol 5 13 Rekomendasi Sub-Distributor Minuman Beralkohol 5 14 Rekomendasi Izin Biro Perjalanan Dalam 3 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh B. NONlZIN 29 lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 3 30 Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 3 31 lzin Usaha 7 32 lzin Usaha Perluasan 7 33 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman 7 Modal (Merger) 34 Izin Usaha Perubahan 7 35 Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 7 Asing {RPTKA} 36 Izin Usaha Industri 37 Izin Perluasan Industri 7 38 Surat Izin Penzeboran (SIP)Air Bawah Tanah 7 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN _, GUBERNUR SUMATERA SELATAN, I Pcngguna Jasa LokclPengaduan Unlt Kctja Penanganan Penzaduan IIMenyamPlbn P.n~on I .1 MeneIYnI Pen~duan I "I - telp I El111yOat. ::: AnaUSBPenyebab r--- e-mail - fax -SMS - Kntak Pengaduan .. Web site I M~n ThckIkon I..Langsung E~no--nl MoI;:_ fnIOtmUI I ! L IMel,l<ukan Tlndwn I InlOfmnj l J 1 I 1 Vtriftkasi r'lNnpun/- PIla. Tid"" J Y. I Setesal I BAGAN ALUR MEKANISME PENGADUAN PADA PTSP-BP3MD LAMPlRAN IV: PERATURAN GUBERNUR SUMSEL NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN -co . • / t: 1 1 \.£:) 0 !( ~ f. i - ttl 1 ~ r-- L..J ~ Rrw ~ ~ en E Ii c f~ ~ f4 ;: ~ I ttl ~ ::0 ttl ~ 0 S! r iI - L2.... Z en ttl i---1" ~ ~ ~I \ r . 1- f~ ~. .~ o~ .. ~ ~ §:~.I~ = LL

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…