DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 22 Tahun 2014

Nomor: 22
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, sasaran program dan besaran PSG, penerapan PSG, organisasi pelaksana, prosedur pelaksanaan dan penggunaan dana, tata tertib pengelolaan PSG, monitoring, pengawasan dan pelaporan, layanan pengaduan masyarakat, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam uruf a, b, c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pem- bentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tam- bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN,

a.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa Program Sekolah Gratis merupakan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang dananya bersumber dari sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga Program Sekolah Gratis dapat juga disebut Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
c.bahwa mulai pada Tahun 2014 Program Sekolah Gratis berfungsi sebagai sharing dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga penyaluran dana Program Sekolah Gratis sarna dengan penyaluran dana BOS dan dana PMU;
d.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mengatur secara lengkap sistem pengelolaan dana bantuan Pendidikan Menengah (PMU)sehingga perlu disempuma- kan; PEDOMANPENYELENGGARAAN PROGRAMSEKOLAHGRATIS TENTANG PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 22 TAHUN2014 GUBERNURSUMATERASELATAN Mengingat Menimbang / . I' -11
1. 7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat,
2.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5.Pemerintah Kabupaten/kota adalah Pemerintah Kabupaterr/Kota di Sumatera Selatan.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati Walikota di Sumatera Selatan.
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4301);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten tang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ten tang tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYE- LENGGARAANPROGRAMSEKOLAHGRATIS. Menetapkan T : Tujuan pedoman penyelenggaraan PSG sebagai acuan atau panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan PSG mi disusun dengan maksud :

a.sebagai dasar pengelolaan dana PSG agar tepat sasaran dalam pernanfaatan dana PSG dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak usia sekolah; dan
b.sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan dana PSG secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan.
1. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu- paterr/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabu- paten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
2. 9.Program Sekolah Gratis yang selanjutnya disebut PSG adalah sharing dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU)yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. 10.Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disebut SD, SDLB , MI adalah Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan.
4. 11.SekoJah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut SMP,SMPLB, dan MTs adalah SekoJah Menengah Pertama, SekoJah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Madrasah Tsanawiyah baik negeri maupun swasta di Sumatera SeJatan.
5. 12.Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMA, SMALB,MA. dan SMKadalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta di Sumatera Selatan. r r-...r- I· ..., 1'1 (J) Semua sekolah negeri penerima BOS danl atau PMU wajib menerima dana PSG;

(2)Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional dan penerima BOS danj atau PMU wajib menerima dana PSG. BABIIl PENERAPAN PSG
1. a.SO, MI, dan SDLB sebesar Rp. 700.000,- berasal dari (BOSAPBN+ APBDI + APBDII) ;
2. b.SMP,MTs,dan SMPLBsebesar Rp. 890.000,-berasal dari (BOSAPBN+ APBDI + APBDII);
3. c.SMA,MA,dan SMALBsebesar Rp. 1.500.000,- berasal dari (PMUAPBN+ APBDI + APBDII);
4. d.SMKTeknik sebesar Rp. 2.500.000,- berasal dari (PMUAPBN+ APBDI + APBDll); dan
5. e.SMK NonTeknik sebesar Rp. 2.000.000,- berasal dari (PMUAPBN+ APBDI + APBDIl.) Pasal 6 Alokasi dana PSG untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan KepaJa Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 7

Dana PSG akan diberikan selama 12 (duabelas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu sebagai berikut :

a.Priode Januari - Maret;
b.Priode April - Juni;
c.Priode Juli - September; dan
d.Priode Oktober - Desember.

Pasal 5

a.SO, SDLB, dan MI, baik negeri maupun swasta;
b.SMP, SMPLB,MTs, baik negeri maupun swasta; dan
c.SMA, SMALB, MA, dan SMK baik negeri maupun swasta. - :,-n'l 1'1'1 Pasal 13 (I)KepaJa SDLB dan Zatau SMPLB menjamin semua iulusannya dapat meianjutkan ke SMPLB dan/ atau SMALB; Dalam melaksanakan PSG, setiap penyelenggara pen- didikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
a.PSG harus menjadi sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan;
b.PSG harus memberikan kepastian bahwa tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah;
c.PSG harus menjamin lulusan akhir jenjang pendidikan dasar untuk meJanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya; Pasalll

(1)Pemerintah Provinsi harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
(2)Sumbangan yaag diterima dari masyarakat/ orang tua/wali siswa sgaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)harus mengikuti prinsip nirlaba, transparan dan akuntabel.
(3)Bupati/Walikota dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila pungutan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.
(2)Semua sekolah yang menerirna PSG harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertang- gungjawaban keuangan PSG yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Pasall0
(1)Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah.
(2)Bumbangan dapat berupa uang dan/ atau barang/ jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlahnya maupun jangka waktu pemberiannya.

BAB II

SASARANPROGRAMDANBESARANPSG Pasal 4 Sasaran PSG adalah semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi, yang terdiri dari :

Pasal 9

:r-I , 'T , rr BABIV ORGANISASIPELAKSANA Pasa116

(1)Organisasi pelaksana PSG terdiri dari Tim Pengarah, Tim Manajemen Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen Sekolah.
(2)Tim Pengarah dan Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubemur.
(3)Untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan PSG, Tim Pelaksana PSG disusun mengacu danj'atau dapat digabung dengan Tim Manajemen BOS dan/atau PMU yang dibiayai dengan dana APBN. PasallS PengeloJaan dana PSG sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 dilaksanakan dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu:
1. a.Sekolah harus mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel;
2. b.Sekolah harus memiJiki Rencana .Jangka Menengah Sekolah, yang merupakan program 4 tahunan:
3. c.Sekolah harus menyusun Reneana Kerja Tahunan (RKT)dalaro bentuk Reneana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS),dimana dana PSG merupakan bagian integral di dalaro RKASterse but;
4. d.Rencana Jangka Menengah Sekolah dan RKASharus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk sekolah negeri, atau oleh Yayasan untuk sekolah swasta.
(2)Kepala Sekolah wajib mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali bersekolah;
(3)Program PSG tidak menghalangi orang tua siswa yang mampu, atau walinya untuk memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada sekolah.
(4)Sumbangan orang tua siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat waktu dan jumlahnya, serta tidak menjadikan diskriminasi bagi mereka yang tidak memberikan sumbangan. alokasi APBD Tim Manajemen KabupatenjKota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.menetapkan dan menjamin ketersediaan sharing dana PSG yang bersumber dari Kabupaten/Kota, sesuai kesepakatan;
2. h.membentuk Sekretariat Tim Manajemen dan keleng- kapannya;
3. c.merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat sekolahjmadrasah;
4. d.mengumumkan nama sekolah/madrasah penenma bantuan ;
5. e.menyalurkan dana ke sekolahjmadrasah;
6. f.melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen Sekolah dalam penyaluran dana;
7. g.merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
8. h.mcmberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
9. i.menyelesaikan permasalahanjpenyimpangan di tingkat Kabupatenj Kota;
10. j.melaporkan pelaksanaan program sekolah gratis kepada BupatijWalikota dengan tembusan kepada Tim Manajemen Provinsi.

Pasal 17

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud daJam Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan PSG.

Pasal 18

Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.menetapkan alokasi bantuan PSG yang bersumber dari APBDProvinsi untuk tiap KabupatenjKota;
b.menjamin ketersediaan alokasi sharing dana PSG yang bersumber dari APBD KabupatenjKota melalui mekanisme pengesahan APBDKabupatenjKota.
c.Membentuk Sekretariat Provinsi dan kelengkapannya;
d.merencanakan dan melakukan sosialisasi di tingkat Provinsi;
e.melakukan pendataan dan sosialisasi tingkat Provinsi;
f.menyalurkan dana ke sekolahjmadrasah;
g.melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Manajemen KabupatenjKota dalam penya- luran dana;
h.merencanakan dan meJaksanakan monitoring dan evaluasi; L. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat; J. menyeJesaikan permasalahanjpenyimpangan di tingkat Provinsi;
k.melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur; Pasa124 Tim Manajemen Kabupaten/Kota menyampaikan alokasi kebutuhan PSG dengan melampirkan daftar sekolah / madrasah penerima dan data siswa kepada 'Tim Manajemen Provinsi. Mekanisme pengalokasian dana PSG dilaksanakan sebagai berikut: a.Tim Manajemen Provinsi merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah melalui Tim Manajemen Kabupaten/ Kota. b.Tim Manajemen Provinsi dan Tim Manajemen Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah/madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada tiap sekolah/ madrasah.

Pasal 22

Tim Manajemen Kabupaten/Kota menetapkan sekolah /madrasah yang bersedia menerima dana PSG.

Pasal 23

(1)Penetapan sekolah/madrasah penerima PSG diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan Kabupaten /Kota.
(2)Penetapan madrasah salafiyah dan sekolah keagamaan lainnya sebagai penerima PSG diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota dan Dewan Pendidikan Kabupat.en /Kota. SABry PROSEDURPELAKSANAAN DANPENGGUNAANDANA Sagian Kesatu Penetapan Alokasi Dana Pasa121 Pasal 20 Tim Manajemen Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa;
2. b.rnelaksanakan penyelenggaraan PSG sesuai pedoman pelaksanaan dan arahan Tim Manajemen;
3. c.mengadakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan PSG;
4. d.melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan PSG sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selisih Salur Dana PSG Pasa129 Apabila terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah siswa, make. harus segera dilaporkan kepada Kantor Pes/Bank bersangkutan, Tim Manajemen Kabupaten/Kota dan Tim Manajcmen Provinsi.

Pasal 27

(1)Penyaluran dana PSG yang bersumber dari APBD Provinsi dilakukan dengan ketentuan :
1. a.dana disalurkan setiap tiga bulan sekali; dan b.dana disalurkan pada awal bulan dari setiap periode.
(2)Penyaluran dana PSG yang bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota dilakukan dalam waktu bersamaan dengan penyaluran dana PSG dari Provinsi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…