(1)Gubemur melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pembebasan pokok pajak dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas tunggakan PKB dan pembebasan BBN- KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
BABIII TATACARAPEMBEBASANPOKOKPAJAKDAN SANKSIADMINISTRA81BERUPADENDADAN BUNGAATASTUNGGAKANPKBSERTAPEMBEBASANBBN-KBII Pasa14
(1)Untuk mendapatkan pembebasan pokok pajak dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas tunggakan PKB dan pembebasan BBN-KBII sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, wajib pajak harus mendaftarkan kendaraannya di Kantor Bersama Samsat sesuai dengan domisili masing-masing dengan membawa surat-surat kendaraan yang diperlukan.
(2)Pembebasan pokok pajak dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas tunggakan PKB dan pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilayani/ dilaksanakan setelah menyelesaikan kelengkapan administrasi dari pihak Kepolisian.
5 I' BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR22 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMAhELATAN, H.MUKTISULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 13· A'gu.'l.tus;2016 Ditetapkan di Palembang pada tanggal '1t' P..'l'Ustlle 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 9 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan Daerah.