DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 25 Tahun 2015

Nomor: 25
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan sarana air minum dan sanitasi yang dibangun melalui kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, badan pengelola, mekanisme kerja, sumber pendanaan, tata kelola pengoperasian dan pemeliharaan, transparansi dan akuntabilitas, pemantauan, pembinaan dan pengawasan, sanksi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan telah selesainya pembangunan sarana air minum dan sanitasi melalui kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahap I dan rr di Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi dimaksud agar dapat berfungsi secara optimal;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Pengelolaan Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Dibangun melalui Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatcra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ten tang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ,. Mengingat Menimbang GUBERNURSUMATERASELATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 25 TAHUN2015 TENTANG PENGELOLAANSARANA AIR MINUMDANSANITASI YANGDIBANGUNMELALUIKEGIATANPENYEDIAANAIR MlNUM DANSANITASrBERBASISMASYARAKAT DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan : I. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan.
3.Gubernur adaJah Gubernur Surnatera Selatan.
4.Program PAMSIMAS adalah Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dimana pcmerintah berupaya untuk meningkatkan jumJah masyarakat pedesaan dan pinggiran kota dalam mengakses air rrunurn, kesehatan dan sanitasi, mengurangi penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melului air dan lingkungan, sehingga pada akhirnya pencapaian target MDGs bidang air minum dan penyehatan lingkungan dapat terwujud.
5.Provincial Project Management Unit yang seJanjutnya disingkat PPMU adalah Provincial Project Management Unit Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENGELOLAANSARANAAIR MINUM DAN SANITASJYANG DIBANGUNMELALUIKEGIATANPENYEDlAANAIR MINUM DAN SANITASIBERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum [Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4377);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pcnanggulangan Kemiskinan;
6.Peraturan Mcnteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Air Minum;
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Menctapkan
6.Provincial Project lmplementiori Unit yang selanjutnya disingkat PPIV adalah Provincial Project Implementiol1 Unit Program Nasional Penycdiaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Kepurusan Gubcrnur.
7.Asosiasi SPAMS Perdesaan adalah Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat yang diakui oleh Pemerintah Daerah seternpat.
8.Distric Project Management Unit yang selanjutnya disingkat DPMU adaJah Distric Project Management Unit PANSIMAS yang ditctapkan dengan Keputusan BupatijWalikota, dengan Ketua minimal Eselon 1IIberasal dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan beranggotakan Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya/ sepadannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desajscpadannya, Dinas Kcsehatan, Dinas Pendidikan dan Instansi terkait Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.Panitia Kernitraan yang selanjutnya disingkat PAKEM adalah bagian dari Pokja AMPLdengan tauibahan anggota dari perwakilan masyarakat atau individu yang mernpunyai perhatian dan keahlian di bidang pembcrdayaan masyarakat serta air rninum dan sanitasi, 10.Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKMadalah organisasi masyarakat warga (sipil) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desaj'kelurahan yang bersangkutan secara dernokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, memperhatikan kesetaraan gender (gender balance), keberpihakan kepada kelompok rentan dan terisolasi serta kelompok miskin (indigenous and vulnerable people). II. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disingkat BPSPAMS adalah lernbaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa/ kelurahan, yang anggotanya berasal dan dipilih oleh semua lapisan masyarakat dengan berbasis pada nilai dan kualitas sifat kernanusiaan, selain kemampuan yang bersifat teknis. y •,~.....

(2)BPSPAMSdibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.mcningkatkan akses air minum yang aman baik secara kualitas maupun kuantitas;
(1)BPSPAMSdikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dapat pula dikukuhkan melalui Peraturan Desai Lurah. BAB11 BADAN PENGEI-OI-A Pasal 3 Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai acuan bagi pengoperasian, perneliharaan dan pengem bangan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun melaJui kegiatan PAMSIMASeli Provinsi. petugas di puskesrnas yang melaksanakan upaya kesehatan

15.Sanitarian adalah bertanggung jawab
12.Regional Oversight Management Services (ROMS) adalah konsultan pendarnping untuk ROMS berperan dalam memberikan dukungan teknis dan penguatan capacity kepada provinsi dan kabupaterr/ kota dalarn implementasi program, perluasan dan pengarusutamaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. 13.Tim Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disebut TFM adalah tim tenaga pendamping yang telah dilatih dalam keterampilan untuk meningkatkan kapasitas /kemampu- an masyarakat untuk memutuskan, merencanakan, rnelaksanakan dan rnengelola kegiatannya dengan berperan secara aktif dalam setiap keputusan yang diarnbil yang terdiri dari 2 bidang keahlian, yaitu bidang Penyc.:diaanSaruna Air Minum dan Sanitasi dan bidang Pernberdayaan MasyarakaL
14.Pengclolaan dun Pemeliharaan Optimal adaJah upaya pengopcrasian dan pemeliharaan saran a dan prasarana secara optimal dan cfisien oleh rnasyarakat pcngguna dengan pernbinaan pemerintah secara berkesinarnbung- an. BPSPAMSrncrnpunyui tugas sebagai bcrikut :

a.menyelenggarukan sistcm operasi dan perneliharaaan sarana air minum dan sanitasi dalam pendanaan untuk kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengernbangan;
b.menyelenggarakan sistem operasi elan perncliharaaan sarana air rninum dan sanltasi dalam pendanaan untuk kegiatan pernanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan;
c.mernbuat laporan pengelolaan keuangan dengan membuat pernbukuan dana kepada rnasyarakat dan pengelolaan proyek kepada DPMU secara periodik dengan bimbingan TFM;
d.rnernbuat surat perjanjian resrni dengan supplier setelah masyarakat desajkelurahan telah memilih pemenang lelang:
e.memberikan pertanggungjawaban kegiatan dan peng- gunaan dana kegiatan PAMSIMAS kepada masyarakat untuk disarnpaikan ke DPMUdan PAKEM.
f.mernbuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda- tangani Ketua BPSPAMS dan Ketua DPMU untuk dilaporkan kepada BupatijWalikota;
b.peningkatan akses sanitasi yang layak dan terjangkau;
c.kesinambungan dan berhasil guna (efektivitas) kegiatan melalui partisipasi masyarakal.

(3)BPSPAMS berfungsi sebagai pengelola pelayanan air minurn dan sanitasi, melakukan pemeliharaan dan perbaikan, pelestarian sumber daya air, mcnetapkan tarif/iuran pemanfaatan sarana air minum clan sanitasi sesuai kesepakatan bersarna rnasyarakat dan mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain.
(4)Anggota BPSPAMS berasal dan dipilih oleh semua Iapisan masyarakat yang mempunyai kcrnampuan teknis melalui mekanisme rnusyawarah untuk mufakat yang melibatkan masyarakat.
(5)Masa kepengurusan BPSPAMS adalah selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan bahwa dalam rnasa itu, proses adaptasi, implcmentasi dan pengembangan telah terlaksana dcngan baik. BABIJI MEKI\NISMEKEHJA Pas u 1 4 " .,
(1)Sumber pendanaan operasional BPSPAMS berasal dari iuran pemanfaatan, biaya penyambungan, bantuan dari pemerintah desa Zkclurahan dany atau pemerintah kabupaten I kota dan bantuan dana dari pihak swasta dan/atau lernbaga/badan lain yang tidak mengikat. BABIV SUMBER PENDANAAN Pasa15
1. g.mengurnpulkan rencana pendanaan terkait dengan operasi dan perneliharaan, baik secara swadaya maupun dari sumber pendanaan lainnya;
2. h.menghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air mi.num dan sanitasi atau dana APSD Kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat; ). rnenyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BPSPAM8; J. memberikan laporan pelaksanaan laporan pertanggung- jawaban kepada Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) dan Pcrnerintah Desa secara berkala setiap b butan dan mernpublikasikannya;
3. k.mcngidentilikasi sumber potensi kerusakan sarana air minum dan sanitasi, antara lain menginventarisasi sarana dan prasarana air rninum dan sanitasi dcsa, menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi; I. mengorganisasikan kegiatan pelestarian sumber air minum, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, kcgiatan keschatan lingkungan (di masyarakat dan sekolah) terrnasuk rneningkatkan penggunaan jarnban;
4. m.ruengorganisasikan kcgiatan peningkatan sanitasi total berbasis masyarakut eli masyarakat dan sckolah bersarna Sanitarian Puskesmas;
5. n.rnendorong dan rncngupayakun peningkatan akses sanitasi di masyarakat. . ,.
(1)BPSPAMS bertanggung jawab untuk memfasilitasi rnasyarakat penerirna manfaat untuk mengembangl<an alat dan rnenyusun aturan pernanfaatan sarana yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa/Lurah,
(2)BPSPAMS harus rnernposisikan air sebagai barang ekonomi tidak sekedar barang sosial dan menjadi tanggung jawab pengelola yang dibentuk melalui musyawarah dese /kclurahan.

Pasal 7

(1)Untuk menjamin keberJanjutan layanan wajib dilakukan pcrlindungan icrhadap dacrah tangkapan air, sumber air dan lingku 11141111.

BAB V

TATAKELOLAPENGOPERASIANDAN PEMELIHARAAN

Pasal 6

pengelolaan air minum dan sanitasi dapat berasal c1ari pernerintah daerah melalui SKPD terkait clan surnbcr lainnya yang sah dan tidak rncngikat. mendukung keberlanjutanuntuk

(2)luran Pernanfaatan sebagairnana dimaksud pad a ayat (1) udalah iuran ,Yang dibayarkun oJch sctiap anggota pemakaijpemunfaat sarana air minurn dan sanitasi atas penggunaan uir clan saran a sanitasi yang bcsarannya ditentukan secara musyawarah oleh warga atas c1asar perhitungan yang mempertimbangkan 3 aspek biaya yaitu operasional, perneliharaan dan penyusutan serta rencana pengembangan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Lurah,
(3)Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang didapat BPSPAMS rnelalui penyclenggaraan pelayanan jaringan sampai pada tingkat rumah tangga,
(4)Pendanaan penyetenggaraan keberlanjutan dan pengelolaan air minum dan sanitasi bersurnber dari masyarakat seperti iuran pernanfaatan atau biaya scndiri dan lainnya.
(5)Pendanaan ,- air minurn dan sanitasi total berbasis masyarakat dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaterr/kota darr/atau masyarakat, konsultan dan pihak donor. perencanaan,persiapan,program dirnulai dari pelaksanaan dan pelestarian.
(2)Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keberlanjutan
(1)Pernantauan adalah kegiatan pengurnpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus untuk mernastikan kegiatan PAMSIMAS dan BPSPAMS sudah dilaksanakan scsuai dengan rencana dan dilakukan sepanjang siklus
(2)Semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan/ keputusan, penerima bantuan, kegiatan dan keuangan wajib dipublikasikan dan disebarluaskan oleh BPSPAMS kepada rnasyarakat luas serta pihak-pihak terkait lainnya secara terbuka.
(3)BPSPAMS harus menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada ((KM, Kepala Desa dan Asosiasi SPAMS Perdcsaan.
(4)Laporan bulanan dipaparkan kepada anggota/warga yang mernanfaatkan air minum dan sanitasi program PAMSIMAS melalui pertemuan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh BPSPAMS.
(2)Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi daerah tangkapan air, surnber air dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rnenanarn dan memelihara pohon, membuat sumur resapan, surnur gali dan tidak mencernari badan air.
(1)Perneriksaaan kegiatan PAMSIMASdilakukan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Provi.nsi danjatau Kabuputeri/ Kota. BABIX SANKSI

BAB VI

TRANSPARANSI DAN AI<UNTABILfl'AS Pasal 8

Pasal 12

puda ayat (1) dupat. mclimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan keberlanjutan air minurn dan sanitasi berbasis masyarakat.

(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan terhadap :
1. a.penyelenggaraan keberlanjutan dan pengelolaan air rninum dan sanitasi oleh masyarakat;
2. b.pelaksanaan dukungan keberlanjutan clan pengelolaan air minum dan sanitasi; dan
3. c.pengelolaan BPSPAMS dalam rangka mendukung keberlanjutan air minum dan sanitasi. oleh Desaj

Pasal 11

(1)Pembinaan dan Pcngawasan dilaksanakan Gubcrnur, Bupati/Walikota, Carnat dan Kopala Lurah.
(2)Gubernur dan l3upati/Walikota sebagaimana dimaksud Pembinaan dilakukan dengan cara memfasilitasi kemitraan bagi peningkatan kinerja BPSPAMS dan anggotanya, fasilitasi pembelajaran bersama an tar BPSPAMS dan penyelenggaraan lomba kelembagaan BPSPAMS yang bcrprestasi.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk rnernperolch garnbaran mengenai keberlanjutan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan indikator yang meliputi aksesbilltas keberhasilan, permasaJahan dan dampak keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : I. Provinsi adalah Provinsi Surnatera Selatan.

2.Pcrnerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Sclatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
4.Program PAMSIMAS adaJah Program Penyediaan Air Minum dan ~ul1itasi E.lcrbasis Masyarakat dimana pcrnerintah bcrupaya untuk meningkatkan jumlah masyarakat pcdesaan dan pinggiran kala dalam mengakses air rrunum, kesehatan dan sanitasi, mengurangi penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan, sehingga pacta akhirnya pencapaian target MDGs bidang air minum dan penyehatan lingkungan dapat terwujud.
5.Provincial Project iv.fanagemen.t Unit yang seJanjutnya disingkat PPMUadalah Provincial Project Management Unit Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Oubernur.
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang PengembanganSistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Peraturan Prcsiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Air Minum;
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; MEMUTUSKAN: Merietapkan
6.Provincial Project lmplemeruion Unit yang selanjutnya disingkat PPJU adalah Provincial ProjectImplemention Unit Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubemur.
7.Asosiasi SPAMS Perdesaan adalah Asosiasl Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdcsaan Tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh, dari dan untuk rnasyarakat yang diakui oleh Pernerintah Daerah setempat.
8.Distric Project Management Unit yang selanjutnya disingkat DPMU adalah Distric Project Management Unit PANSIMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dengan Ketua minimal Eselon III bcrasal dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan bcranggotakan Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Kenya/ sepadannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desaj sepadannya, Dinas Kcsehatan, Dinas Pcndidikan dan instansi terkait lainnya sesuai dcngan kcbu tuhan.
9.Panitia Kemitraan yang selanjutnya disingkat PAKEM adalah bagian dari Pokja AMPLdengan tarnbahan unggota dari perwakilan rnasyarakat atau individu yang mempunyai perhatian dan keahlian di bidang pemberdayaan masyarakat serta air minurn dan sanitasi, 10.Kelornpok Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KKMadalah organisasi masyarakat warga (sipil) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa/kelurahan yang bersangkutan secara dernokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, mernperhatikan kesetaraan gender (gender balance), keberpihakan kepada kelornpok rentan dan terisolasi scrta kelornpok miskin (indigenousand vulnerablepeople). II. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang seJanjutnya disingkat BPSPAMS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana air minum dan sanitasi di tingkat dcsaj kelurahun, yang anggol.anyu berasal dan dipiJih oleh sernua lapisa n masyarakat dcngan berbasis pada niJai dan kualitas Hif'UL kernanusiaan, selain kcmampuan yang bersifat teknis. 'I' '", ,.t .. ",'. \" i

(2)BPSPAMSdibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.meningkatkan akses air rninum yang aman baik secara kualitas maupun kuantitas; (l) BPSPAMS dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan J<epalaDesai Lurah dan dapat pula dikukuhkan rnelalui Peraruran Desai Lurah. BAB1I BADANPENGELOLA

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan rnaksud dan iujuan sebagai acuan bagi pengoperasian, perneliharaan dan pengembangan sarana air minurn dan sanitasi yang telah dibangun melalui kegiatan PAMSIMASdi Provinsi. petugas di puskcsrnas yang melaksanakan upaya kesehatan

12.Regional Oversight Management Services (ROMS) adalah konsultan pendamping untuk ROMS berperan dalam rnemberikan dukungan teknis dan penguatan capacity kepada provinsi dan kabupaten Zkota daJam implementasi program, perluasan dan pengarusutamaan melalui pendekatan pemberdayaan rnasyarakat. 13.Tim Fasilitator Masyarakat yang selanjutnya disebut TFM adalah tim tenaga pcndamping yang telah dilatih dalam ketcrampilnn untuk mcningkatkun kapasitasy kemampu- an rnasyarakat untuk mcrnutuskan, mercncanakan, rnelaksanakan dan mengelola kegiatannya dcngan bcrperan secara akLif dalam setiap keputusan yang diambil yang terdiri dari 2 bidang keahlian, yaitu bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan SaniLasi dan bidang Pernberdayaan Masyarakat.
14.Pengelolaan dan Pcmeliharaan Optimal adalah upaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara optimal dan efisien oleh masyarakat pengguna dengan pembinaan pemerintah secara berkesinambung- an.
15.San itarian adalah bertanggung jawab DABIII M EI<AN1SMEKERJA Pasa14 BPSPAMSmempunyai tugas sebagai berikut :

a.menyelenggarakan sistem operasi dan pemeliharaaan sarana air minum dan sanitasi dalam pendanaan untuk kegiatan pernanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan;
b.menyclenggarakan sistem operasi dan perneliharaaan sarana air minum dan sanitasi dalam pencanaan untuk kegiatan pernanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan;
c.rnernbuat laporan pengelolaan keuangan dengan rnernbuat pembukuan dana kepada masyarakat dan pengelolaan proyek kepada DPMU secara periodik dengan bimbingan TFM;
d.membuat surat perjanjian resrni dengan supplier setelah masyarakat desa/ kelurahan telah memilih pemenang lelang;
e.memberikan pertanggungjawaban kegiatan dan peng- gunaan dana kegiatan PAMSIMAS kepada masyarakat untuk disampaikan ke DPMUdan PAKEM.
f.rnembuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda- tangani Ketua BPSPAMS dan Ketua DPMU untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota;
b.peningkatan akses sanitasi yang layak dan terjangkau;
c.kesinambungan dan berhasil guna (efektivitas) kegiatan melalui partisipasi masyarakat.

(3)BPSPAMS berfungsi scbagai pcngelola pelayanan air minum dan sanitasi, melakukan pemeliharaan dan perbaikan, pelestarian surnber daya air, menetapkan tarif'/iuran pernanfaatan sarana air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan bersama masyarakat dan mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain.
(4)Anggota BPSPAMS berasal dan dipilih oleh sernua lapisan masyarakat yang mempunyai kcmarnpuan teknis melalui mekanisme musyawarah uruuk mufakat yang rnelibatkan musyurakut.
(5)Mass kepcngurusan BPSPAMS adalah selarna 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan bahwa dalarn masa itu, proses adaptasi, implcmcntasi dun pengembangan telah terlaksnna dcngan toile
(1)Sumber pendanaan operasional BPSPAMS berasal dari iuran pemanfaatan, biaya penyarnbungan, bantuan dari perncrintah desa Zkelurahan danj atau pemerintah kabupaten /kota dan bantuan dana dari pihak swasta dan Zatau lernbaga Zbadan lain yang tidak mcngikat.

Pasal 5

alaS pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi atau dana APBD Kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat; ). menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air rninum dan sanitasi secara bcrkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus BPSPAMS; J. memberikan laporan pelaksanaan laporan pcrtunggung- jawaban kepada Kelompok Kcswadayaan Masyarakat (KKM)dan Pcmerintah Desa secara bcrkala scuap 6 bulan dan mempublikasikannya;

k.mengidenlifikasi sumber potensi kerusakan sarana air minum dan sanitasi. antara lain rnenginventarisasi sarana clan prasarana air minum dan sanitasi desa, menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi; I. mengorganisasikan kcgiatan pclestarian surnber all' rninum, pcningkatun periluku hidup bersih dan sehat, kegiatan kcsehatan lingkungan (eli masyarakat dan sekolah) tcrrnusuk mcningkutkun penggunaan jamban;
m.mengorganisasikan kegiat an pcningkatan sanitasi total berbusis rnasyurukat eli masyarakut dan sekolah bersama Sanitarian Puskesmas;
n.mendorong dan mengupayakan peningkatan akses sanitasi di masyarakat, rnengelola masyarakat
h.rnenghirnpun, mengadministrasikan dan keuangan yang berasal dari iuran bulanan
g.mengumpulkan rencana pendanaan terkait dengan operasi dan pemeliharaan, baik secara swadaya maupun dari sumber pendanaan Jainnya; ..

Pasal 7

(1)Untuk menjamin keberlanjutan layanan wajib dilakukan perlindungan terhadap daerah tangkapan air, surnber air dan lingkungan.
(1)BPSPAMS bertanggung jawab untuk rnemfasilitasi masyarakat penerima manfaat untuk mengembangkan alat dan rnenyusun aturan pemanfaatan sarana yang ditetapkan dengan Pcraturan Kepala Desa/Lurah.
(2)BPSPAMS harus rncrnposisikun air scbagai barang ekonomi tidak sekedar barang sosial dan menjadi tanggung jawub pcngclolu yang dibentuk melalui musyawarah dcsaj'kelurahan. BABY TATA KELOLA PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 6
(2)luran Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah iuran yang dibayarkan oleh setiap anggota pemakai/pemanfaat sarana air minum dan sanitasi atas penggunaan air dan sarana sanitasi yang bcsararmya ditentukan secara musyawarah oleh warga atas dasar perhitungan yang mempertimbangkan 3 aspek biaya yaitu operasional, pemeliharaan dan penyusutan serta rencana pengembangan dan ditetapkan dengan Peraturan Desai Lurah.
(3)Biaya Penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang didapat BPSPAMS melalui penyelenggaraan pelayanan jaringan sampai pada tingkat rumah tangga.
(4)Pendanaan penyelenggaraan keberlanjutan dan pengelolaan air minurn dan sanitasi bersurnbcr dari masyarakat seperti iuran pemanfaatan atau biaya scndiri dan lainnya.
(5)Pendanaan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi dapat berasal dari pernerintah daerah melalui SI<PD ierkuit dan surnbcr lainnya yang sah dan tidak mengikat. air minum dan sanitasi total berbasis masyarakat dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaterr/kota dan/atau masyarakat, konsultan dan pihak donor, perencanaan,persiapan,program dimulai dari pelaksanaan dan pelestarian.
(2)Pemantauan dan evaluasi penyelcnggaraan keberlanjutan
(1)Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan inforrnasi yang dilakukan secara terus mencrus untuk mernastikan kegiatan PAMSlMASdan BPSPAMS sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dilakukan sepanjang siklus BABVII PEMANTAUAN Pasal 9
(1)Dalam mengelola keuangan BPSPAMSharus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan membuka akses kepada sernua pihak terutama masyarakat, untuk memperoleh informasi yang terkait.
(2)Scmua informasi yang berkaitan dengan kebijakan/ keputusan, penerima bantuan, kegiatan dan keuangan wajib dipublikasikan dan disebarluaskan oleh BPSPAMS kepada masyarakat luas serta pihak-pihak terkait lainnya secara terbuka.
(3)BPSPAMS harus menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada KKM, Kepala Desa dan Asosiasi SPAMS Perdesaan.
(4)Laporan bulanan dipaparkan kepada anggota/warga yang memanfaatkan air minum dan sanitasi program PAMSIMAS melalui perternuan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh BPSPAMS.

Pasal 8

I3A 13 VI TRANSrARANSIDANAKUNTABILITAS

(2)Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi daerah tangkapan air, sum bel' air dan lingkungan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah menanarn dan memclihara pohon, mcmbuat surnur resapan, sumur gali dan tidak mencemari badan air,
(1)Perneriksaaan kegiatan PAMSIMAS dilakukan olch BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi dan/atau Kabupateri/ Kola. BABIX SANKS!

Pasal 12

(1)Pcmbinaan dun Pcngawasan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Carnat dan Kepala Desa/ Lurah.
(2)Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat rnelimpahkan kewcnangannya kepada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyclenggaraan keberlanjutan air minurn dan sanitasi berbasis masyarakat,
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diarahkan terhadap :
1. a.penyelenggaraan keberlanjutan dan pengelolaan air rninum dan sanitasi oleh rnasyarakat;
2. b.pelaksanaan dukungan keberlanjutan dan pengclolaan air minum dan sanitasi; dan
3. c.pengelolaan BPSPAMS dalam rangka mendukung keberlanjutan air minurn dan sanitasi. Pasal II Pembinaan dilakukan dengan cara memfasilitasi kernitraan bagi peningkatan kinerja BPSPAMS dan anggotanya, Iasilitasi pernbclajaran bersuma antar BPSPAMS dan penyelenggaraan lomba kelernbagaan BPSPAMS yang berprestasi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…