DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan standar pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud, tujuan, dan manfaat, pedoman penyelenggaraan standar pelayanan publik, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 26 TAHUN2016 TENTANG PEDOMANPENYELENGGARAANSTANDARPELAYANANPUBLIK DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN : Oalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan peJayanan publik dan aeuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,
6.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, danl atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 7

(1)Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik pada SKPDmasing-masing.
(2)Hasil penyusunan Standar Pelayanan Publik pada SKPD disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan u.p Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
(3)Penyelenggara pelayanan publik mempublikasikan Standar Pelayanan Publik kepada masyarakat.

Pasal 6

(1)Instrumen dan metode Standar Pelayanan Publik dapat digunakan sebagai acuan bagi penerapan standar pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan.
(2)Sasaran dan metode standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, n dan III Peraturan Gubemur ini, PasalS Penyelenggaraan pelayanan publik dan keikutsertaan masyarakat adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.
(4)Evaluasi Standar Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil dan prestasi suatu penetapan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/ atau kegagalan dalam rangka penetapan standar pelayanan publik, kemudian proses evaluasi juga mempertirobangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh serta hasil dari survei kepuasan masyarakat. '. BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR .?..6. H. MUKTI SULAIMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, .. Diundangkan di Palembang pada tanggal 13, S0"pteJ]',])er 2016 . ALEX NOERDIN •/)tIlllh Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1YJ Sept.ambt)lJ 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ProvinsiSumatera Selatan.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPDyang membidangi pengawasan, perencanaan dan pembinaan aparatur.
(4)Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik. . .. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN H. ALEXNOERDIN ... GUBERNURSUMATERASELATAN, -!¥iJUIl-- __._.- Keterangan :

1.Unit pelayanan diisi dengan nama unit pelayaoan yang memberikan pelayanan, contoh BP3MD (Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal).
2.Kolom 1 : nomor urut
3.Kolom 2 : pelayanan yang diberikan/diselenggarakan diisi dengan jenis- jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh unit pelayanan yang bersangkutan, contoh : ijin reklame, SJUP (surat ijin usaha perdagangan)
4.Kolom 3: dasar hukum diisi dengan peraturan perundang undangan sesuai dengan pelayanan yang bersangkutan. No. Jerus Pelavanan diberikan Zdiselenazarakan Dasar Hukum 1 2 3 Unit Pelayanan . Lembaran Kerja I Identifikasi Jenis Pelayanan PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK 01 LINGKUNGAN PEMERlNTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN LAMPlRAN1 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Keterangan :
1.Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara peiayanan.
2.KolomI : nomor urut
3.Kolom2 : persyaratan diisi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
4.Kolom3 : prosedur diisi dengan aktivitas pelayanan mulai dari awal sampai dengan akhir pernberian pelayanan.
5.Kolom4 : waktu pelayanan diisi dengan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
6.Kolom5 : biayaj'tarif diisi dengan besaran tarif-tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerirna layanan.
7.Kolorn6: produk harus diisi dengan hasil pelayanan yang diberikan dan diterima oleh pengguna layanan.
8.Kolom 7 : pengelolaan pengaduan diisi dengan mekanisme yang dapat di tempuh oleh pengguna layanan untuk melakukan pengaduan atas adanya ketidaksesuaian antara layanan yang diberikan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. No Persyaratan Prosedur Waktu Biaya/ Produk Pengelolaan Pelayanan Tarif Pelavanan Pengaduan 1 2 3 4 5 6 7 Unit Pelayanan . Lernbaran Kerja II Analisis Standar Pelayanan PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 26 TAHUN 2016 TENTANG PEOOMAN PENYELENGGARAAN STANOAR PELAYANAN PUBLIK OJ LJNGKUNGAN PEMERINTAH PROVJNSI SUMATERA SELATAN LAMPlRAN II GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN ( ) Ditetapkan di .. pada tanggal . (Pimpinan Penyelenggara) MEMUTUSKAN:
1.Undang-Undang ;
2.Undang-Undang ;
3.dst ; : a. bahwa dalarn rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggara pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan;

b.bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan ........... (diisi sesuai dengan pelayanan yang diterapkan) dengan Keputusan Kepala ....... (Satuan Kerja penyelenggara pelayanan);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan; PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN, Menetapkan Kesatu Kedua Ketiga Mengingat Menimbang KOP INSTANSI KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN NOMOR XXX TAHUN XXX TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN . Contoh Bentuk dan Susunan Standar Pelayanan
1. 1.Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMER}NTAtI PROVlNSI SUMATERA SELATAN LAMPlRAN III GUBERNUR SUMATERA SELATAN, I#I~ H. ALEX NOERDIN ( ) (Pimpinan Penyelenggara) No Komponen Uraian I. Service Delivery
2. 1.Persvaratan
3. 2.Sistem Mekanisme dan Prosedur
4. 3.Jangka Waktu Pelayanan
5. 4.Biava/Tarif
6. 5.Produk Pela,yanan
7. 6.Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan U. Manut'actllrin&
8. 1.Dasar Hukum
9. 2.Sarana dan Prasarana
10. 3.Kompetensi Pelaksanaan
11. 4.Pengawasan Internal
12. 5.Jumlah Pelaksana
13. 6.Jaminan Peiavanan
14. 7.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
15. 8.Pelaksana
16. 4.Jenis-jenis Pelayanan :
a.Pelayanan Administrasi, meliputi :
b.PeJayanan Barang, meliputi :
c.Pelayanan Jasa meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Tranportasi, dll. B. Standar Pelayanan Jenis Pe1ayanan . A. Pendahuluan Memuat gambaran umum secara singkat tentang keberadaan unit penyelenggara pelayanan yang akan dibuat Standar Pelayanan Publik yang mernuat :
1. 1.Visi: Visi adaJah visi organisasi (satuan kerja] yakni rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
2. 2.Misi: Misi adalah misi organisasi (satuan kerja] yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upeya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. 3.Ruang Lingkup Tugas : Penjelasan mengenai tugas dan fungsi satuan kerja unit organisasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. 2.Standar Pelayanan Publik GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…