DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 27 Tahun 2014

Nomor: 27
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman pengelolaan pegawai non PNS pada RS Ernaldi Bahar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan status, perencanaan dan pengadaan pegawai, masa percobaan, penugasan, dan pembinaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, masa kerja dan batas usia pensiun, hak dan kewajiban, anggaran, pembinaan karier, pengawasan dan pengendalian, larangan, penyelesaian perselisihan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Emaldi Bahar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PEDOMANPENGELOLAANPEGAWAINON PEGAWAlNEGERI SIPIL PADARUMAHSAKITERNALDIBAHAR YANGMENERAPKANPOLAPENGELOLAANKEUANGAN BADANLAYANANUMUMDAERAH TENTANG TAHUN2014NOMOR 27' PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN " Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 61\6 ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKlT ERNALDI BAHAR YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLMN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. GUBERNUR PEDOMANTENTANGPERATURAN MEMUTUSKAN:

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/ Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Petjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
8.Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnurn (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rurnah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5063); I 'T'1 Menetapkan
2.Pemsrintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Rumah Sakit Emaldi Bahar yang selanjutnya disebut RS. ERBA adalah Rumah Sakit Urnum Unggulan .Jiwa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
7.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak.
8.Pegawai Tetap adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi, telah menjaiani masa percobaan dan telah menyelesaikan masa kontrak dua kali kontrak dengan masa kontrak masing- masing satu tahun.
9.Pegawai Kontrak adaiah seseorang yang telah memenuhi P.erl?Y?J"~~ ~Qm!ni$t;r<l,si, dinyatakan lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan.
10.Seleksi adalah aktivitas yanl{ tahapannya dimulai dari pemilihan calon yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan secara administratif (termasuk pemeriksaan keabsahan dokumen iamaran), kemudian diikuti dengan wawancara (interview) oleh Tim Rekrutmen, Psikotes, dan/ atau Tes Keterampilan Kerja (Skill Test) hingga diperoieh calon yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
11.Pengadaan Pegawai adalah aktivitas yang tahapannya dimulai dari penerimaan permintaan kebutuhan karyawan dari unit instalasi yang membutuhkan, analisa kebutuhan berdasarkan rencana penambahan karyawan yang sesuai dengan strategi rumah sakit, publikasi kebutuhan, sampai dengan proses pengumpuian lamaran yang melamar untuk kebutuhan tersebut.
12.Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yan~ dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas rumah sakit.
13.Kompetensi Jabatan adalah karakteristik dasar yang dipersyaratkan untuk mampu melaksanakan jabatan tertentu yang terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku guna mencapai kinerja yang terbaik. .3. 1

Pasal 5

(1)Perencanaan kebutuhan pengadaan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan, arah kebijakan dan strategi serta rencana kerja dan anggaran RS ERBA.
(2)Perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana (Jim~sug pada ayat (1) gertuj\!@ lIDtuk mengnasilkan formasi pegawai dan persyaratan kompetensi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai, manajemen kinerja serta kompensasi.

Pasal 4

Dalam hal terdapat tugas/pekcriaan dengan kompleksitas tertentu, Direktur dapat mengadakan perjanjian kerja dengan scseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk rnelaksanakan /mtmgemban tugas/pekerjaan tcrsebut dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas RS ERBA. BABIII PERENCANAANDANPENGADAANPEGAWAl

Pasal 3

Status Pegawai Non PNS terdiri dari :

a.Pegawai Tetap;
b.Pegawai Kontrak. BAB 11 KEDUDUKANDANSTATUS

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai RS ERBA yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PP-K-BLUD)secara bertahap.

14.Kompetensi Pegawai adalah karateristik dasar dan kernampuan-kemampuan yang ungguJ dari individu yang terdiri dan keahlian, pengetahuan dan perilaku yang digunakan untuk mencapai kinerja yang terbaik dalam melakukan tugasnya.
15.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai maupun perilaku nyata yang ditampilkan oleh individu, kelompok kerja, unit kerja sebagai prestasi kerja dalam upaya mencapai tujuan.

Pasal 7

Persyaratan umum bagi Pegawai Non l?NS,adaJah :

a.warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas] tahun dan paling tinggi 38 (tiga puluh delapan] tahun;
b.tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
c.tidak pemah diberhentikan tidak dengan horrnat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Pegawai Swasta;
d.tidak berkedudukan sebagai CaJon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
e.mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
f.berkelakuan baik;
g.sehat jasmani dan rohani;

(3)Perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan :
1. a.jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
2. b.kemampuan pendapatan operasional;
3. c.prasarana dan sarana yang tersedia;
4. d.uraian tugas dan pcta jabatan. PasaJ6
(1)Pengadaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Pengadaan Pegawai Non PNS diJakukan secara terbuka oJeh RS ERSt\.dan diJaporkan kepada Dewan Pengawas,
(3)Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cars seJeksi yang meliputi seJeksi administrasi, test psikologi, seJeksi akademik dan keterarnpilan, wawancara dan test kesehatan. II
(4)Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang selama dua kali kontrak dapat ditetapkan sebagai Pegawai Tetap apabiJa dinilai berperilaku baik dan mempunyai kinerja yang baik.
(5)Pegawai dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakhiri hubungan kerja dengan sukarela tanpa kompensasi apapun.
(6)Terhadap Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri atau atas keputusan manajemen RS ERBAdilakukan sesuai peIjanjian kerja.
(1)Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan status Pegawai Percobaan.
(2)Pegawai Percobaan yang selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai berperilaku baik dan mempunyai kinerja yang baik dapat ditetapkan sebagai Pegawai Kontrak.
(3)Status Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama untuk 2 (dua) kali kontrak dengan masa kontrak masing-masing satu tahun. BABIV MASAPERCOBAAN,PENUGASANDANPEMBINAAN Pasal 8
1. h.bersedia dan wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi pada umumnya dan khususnya di lingkungan RS ERBA; dan
  1. 1.memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 12

(1)Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS dilaporkan Direktur kepada Gubemur melalui Dewan Pengawas. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai non PNS dari tugas danj'atau jabatan selain jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Direktur. BABV PENGANGKATAN,PEMINDAHANDANPEMBERHENTlAN

Pasal 10

(1)Pembinaan Pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan iangsung melalui penilaian kinerja.
(2)Pembinaan karir Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Direktur, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
(3)Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi pendidikan dan peiatihan, peningkatan pengalarnan kerja, mutasi (rotasi, promosi dan demosi) dan pemberian sanksi berdasarkan hasil penilaian kineIja masing-masing pegawai.
(4)Pengembangan karir pegawai dilakukan seeara adil dan terbuka bagi setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kinerja pegawai yang bersangkutan .
(2)Penugasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa pereobaan dan /atau kontrak.

Pasal 9

(1)Penetapan penugasan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Direktur dengan peIjanjian kerja. -r 1 Batas usia pensiun Pegawai Non PNS ditentukan sebagai berikut:
1. a.Dokter konsuJen/Konsultan/SpesiaJis/Dokter Umurn/ Dokter Gigi dan Apoteker, 60 (enam puluh) tahun. PasaJ 15
(1)Penentuan masa kerja Pegawai Non PNS diusulkan oleh Direktur kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Masa kerja diluar atau masa kerja sebelum bekerja di RS ERBA tidak dihitung sebagai masa kerja pegawai Non PNS.
1. a.pemberhentian atas permintaan sendiri;
2. b.pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun danj atau berakhirnya perjanjian kerja;
3. c.pemberhentian tidak atas perrnintaan sendiri, apabila :
  1. 1.tidak sehatjasmani darr/atau rohani;
  2. 2.tidak cakap dalarn melaksanakan tugas;
  3. 3.memberikan pernyataan/kelerangan palsu pada waktu mengajukan larnaran:
  4. 4.dijatuhi hukuman penjara atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukurn tetap;
  5. 5.rnelanggar ketentuan / isi perjanjian kerja;
  6. 6.tidak menjalankan tugas kedinasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)kali. PasaJ ]3
(2)Pegawai Non PNS yang diberhentikan sebagai pegawai RS ERBA diberikan hak - hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan RS ERBAdan/ atau perjanjian kerja yang disepakati.
(3)Pegawai Non PNS yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik dibcrikan hak-hak kepegawaian.

BAB VI

MASAKERJADANBATASUSIAPENSIUN PasaJ 14 Pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 17

Pemberian gaji dan remunerasi diberikan berdasarkan kemampuan keuangan RS ERBA. BABVIII ANGGARAN Pasal 18

(1)Anggaran beJanja untuk membiaya Pegawai non PNS dibebankan pada RS ERBA dan dianggarkan dalam RBA.
(2)Untuk membiayai belanja pegawai non PNS dalam bentuk apapun, tidak boleh dibebankan pada pendapatan yang bersumber dari APBN.
(1)Setiap Pegawai Non PNS berhak :
1. a.memperoleh gaji berdasarkan beban kerja/ tanggung jawab;
2. b.memperoleh kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan prestasinya serta kebutuhan RS ERBA;
3. c.memperoleh remunerasi (tambahan penghasilan); sesuai ketentuan yang berJaku;
4. d.memperoleh cuti.
(2)Setiap Pegawai Non PNS wajib :
1. a.melaksanakan pekerjaan dan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
2. b.rnemelihara dan/atau menjaga kerahasian, nama baik dan citra positif RS ERBA;
3. c.mematuhi dan menjalankan peraturan danj atau tata tertib RS ERBA;
4. d.bersedia ditugaskan di seJuruh unit kerja pada RS ERBA.

BAB VII

HAKDANKEWAJIBAN

Pasal 16

b.Paramedis Keperawatan/ Non Keperawatan 58 (lima puJuh delapan) tahun.
c.Petugas Administrasi Kesehatan 58 (lima puluh delapan) tahun.
d.Petugas Administrasi Umum 58 (lima puluh deJapan) tahun.

(1)Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan RS ERBA diselesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.
(2)Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. a.melakukan mogok kerja pada saat melaksanakan tugas;
2. b.melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
3. c.mclakukan perbuatan tidak hormat;
4. d.menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik. BABXl LARJ\NGAN Pasal 21
(1)Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(2)Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diJaporkan kepada Gubernur. BABX PENGAWASANDANPENGENDALIAN Pasal 20 r--··~·--·-'~""-----'rr·""""'''''''-------,.,.......- - , BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN2014 NOMOR 27 H. MUKTI SULAIMAN SUMA~LATAN' Diundangkan di Palembang pada tanggal 28 ;l.gustus 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI Ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 l\(l\lStue 2014 \('UBERNUR SUMATERASELATAN. I /}JlfIIL J v:ALEX NOERO'N penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan. memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diunda ngkan, BABXIV KETENTUANPENUTUP Pasal 24 pernberhentian, pembinaan, hak dan kewajiban serta pengembangan karir Pegawai Non PNS diusulkan oleh Direktur kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan. syarat dan tata cara pemindahan dan Ketentuan Iebih lanjut mengenai pengadaan, pengangkatan,

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…