DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan, kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lernbaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANGUBERNUR SUMATERASELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGASERTIFIKASIPROFESI PEMERINTAH PROVlNSISUMATERASELATAN GUBERNURSUMATERASELATAN Mengingat Menimbang

2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANGUBERNURTENTANGLEMBAGASERTIFlKASI PROFESIPEMERINTAHPROVlNSISUMATERASELATAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 5

a.pembina;
b.pengarah;
c.penanggung jawab;
d.kepala;
e.manajer teknis sertifikasi;
f.manajer mutu; dan/ atau
g.sekretariat.

(2)Susunan Organisasi LSP Pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(3)Susunan Organisasi LSP Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(1)Struktur Organisasi LSP Pemerintah Provinsi dapat terdiri atas:

Pasal 4

BAS III STRUKTURORGANISASI,TUGAS POKOKDANFUNGSI

(1)LSP Pemerintah Provinsi merupakan unit non struktural yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan.
(2)LSP Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertujuan meningkatkan mutu serta untuk pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. PasaJ 10 Manajer Teknis Sertifikasi LSP Pemerintah Provinsi, mempunyai tugas :
1. a.memfasilitasi penyusunan materi uji kompetensi dan kualifikasi;
2. b.meJaksanakan kegiatan penilaian (assesment); Kepala LSPPemerintah Provinsi, mempunyai tugas :
3. a.menyusun visi, misi dan tujuan LSP Pemerintah Provinsi;
4. b.menyiapkan rencana program dan anggaran LSP Pemerintah Provinsi;
5. c.melaksanakan program kerja LSP Pemerintah Provinsi;
6. d.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP Pemerintah Provinsi;
7. e.memberikan laporan dan pertanggungjawaban LSP Pemerintah Provinsi kepada Pengarah ; dan
8. f.melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN Pasal 3

Pasal 9

Penanggung jawab LSPPemerintah Provinsi, mempunyai tugas :

a.bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP Pemerintah Provinsi;
b.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP Pemerintah Provinsi dengan semua unit kerja terkait;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus LSP Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

Pengarah LSP Pemerintah Provinsi bertugas mengarahkan dan menjaga keberlangsungan LSP Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Pembina LSP Pemerintah Provinsi bertugas membina LSP Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

b.melakukan uji kompetensi;
c.menerbitkan sertifikasi kompetensi; dan
d.melakukan verifikasi tempat uji kompetensi BABIV PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pendanaan LSP Pemerintah Provinsi bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; darr/atau
c.sumber Jainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. LSP Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkup organisasi maupun dengan Satuan KeIja Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 13

Sekretariat LSP Pemerintah Provinsi, mempunyai tugas :

a.memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP Pemerintah Provinsi guna terseJenggaranya program sertifikasi;
b.rnelaksanakan tugas-tugas Ketatausahaan organisasi LSP Pemerintah Provinsi;
c.melaksanakan Kegiatan Administrasi;
d.menyiapkan Dokumentasi Uji Kompetensi;
e.mendokumentasikan berkas hasil uji kompetensi;
f.melaksanakan Registrasi Piagam Sertifikasi; dan
g.melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan LSP Pemerintah Provinsi. Pasa112 Manajer Mutu LSP Pemerintah Provinsi, mempunyai tugas :
a.mengembangkan, menerapkan, dan memelihara berlangsung- nya sistem manajemen mutu sesuai dengan regulasi, standar dan pedoman yang berlaku;
b.melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen ; dan
c.melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

C. melaksanakan verifikasi TUK;

d.mengembangkan skema sertifikasi; dan
e.melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BERITADAERAHPROVINSJSUMATERASELATAN TAHUN2016 NOMOR 2'7, Diundangkan di PaJembang pada tanggal '13 S'3pte:abe:r: 2016 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMA~LATAN' H.MUKTISULAIMAN Ditetapkan di Palembang pada tanggaJ 1~ Septecabe:c' 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, ~L-----. ~RDIN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LSP Pemerintah Provinsi.
(2)LSP Pemerintah Provinsi secara teknis dibina oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. BABV PEMBINAANDANPENGAWASAN PasaJ 15 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, PEMBINA PENGARAH PENANGGUNG JAWAB KEPALA LSP PEMERINTAH PROVINSI I I MANAJER MUTU MANAJER TEKNIS SERTIFIKASI SEKRETARIAT STRUKTUR ORGANISASI LSP PEMERINTAH PROVINSI -, LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOM OR 27. TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA SERTIFlKASI PROFESI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN . GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…