DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 28 Tahun 2016

Nomor: 28
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2.Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817); . !. GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANRENCANAKERJA PEMERlNTAHDAERAH PROVINSISUMATERASELATANTAHUN2016 TENTANG PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 26; TAHUN 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Pasal 2

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pasall

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.
(2)Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2016. MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraruran Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
11.Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2015 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatcra Sclatan Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 32); BERlTA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 2B\ SEKRETARlS DAERAH PROVINSI SU ~ SELATAN, H. MU TI SULAIMAN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1~ Sapteaben' 20 I, GUBERNUR SUi RA SELATAN, , ft.H. ALEX NOERDIN Diundangkan di Palembang pada tanggal 19) S'"I!pteJl:ben' 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa14

(1)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan program/kegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)ini.
(2)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/ review terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan program/kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat dalarn Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016.

Pasal 3

lsi beserta uraian naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini,

c.BAB III d.BAB IV PENDAHULUAN. EVALUASIHASIL PELAKSANMN RKPD PROVINSI SUMATERA SELATANTAHUN 2016 SAMPAIDENGAN TRIWULANII TAHUN 2016. RENCANAPROGRAMDAN KEGIATANPRIORITAS. PENUTUP. a.BAB I b.BAB II SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 TENTANG NOMOR 2~1 TAHUN 2016 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN LAMPlRAN : /- 1Perubahan RKPDProvinsi Sumatera Selatan Th. 2016
1. 1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaJuasi pelaksanaannya dalam tahun 2016 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: Pada Pasal 10 ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan bahwa penambahan program baru daJam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan darr/atau penambahan program daJam RPJMD. Dalam hal penambahan program baru merupakan kebijakan nasional yang tercantum daJam RKP, tidak perlu merubah RPJMD. Penarnbahan kegiatan baru daJam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan Zatau penambahan kegiatan daJam Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD. Perubahan RKPDditetapkan dengan Peraturan Gubemur dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUAdan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD. 1.1. Latar Beiakang Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RKPD dapat diubah daJam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :
a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan prioritas daerah;
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebe1umnya harus digunakan untuk tahun berjalan; danj atau
c.keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan RKPDProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 akan menjadi dasar dan aeuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)Tahun Anggaran 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 hingga ke Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P)Tahun Anggaran 2016. 1.2. Maksud dan Tujuan Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tereapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Pereneanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD,maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBDTahun Anggaran 2016. Berbagai pertimbangan di atas disebut sebagai dasar perlunya Perubahan RKPDTahun 2016. SeJanjutnya Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 ini akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memuat reneana kerja, program dan indikasi kegiatan secara terukur.
1. 2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2015 harus digunakan untuk tahun berjaJan;
2. 3.Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan a1ternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. I· 3Perubahan RKPDPravinsi Sumatera Selatan Th. 2016 Dasar hukum Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
3. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
4. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4286);
5. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
8. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 1.3. Dasar Hukum Penyusunan /_4Perubahan RKPDProvinsi Sumatera Selatan Th. 2016 Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan 1-2016 mencapai Rp 84,76 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 64,22 triliun. 1.4. Daaar Pertimbangan dan Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah
9. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PeJaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaJian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor517);
10. 8.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
11. 9.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
12. 10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor9);
13. 11.Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 [Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor32); /- 5Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Th. 2016 Sumber: Berita Resmi Statistik No.27/05/Th.XVm, 4 Mei 2016 Garnbar 1.2 Sumber Pertumbuhan PDRBMenurut Lapangan Usaha Sumber: Berita Resmi Statistik No.27/05/Th.XVIlI, 4 Mei 2016 Ekonorni Provinsi Surnatera Selatan triwulan 1-2016 terhada.p triwulan 1-2015 turnbuh 4,94 persen (y-on-y) meningkat dibanding periode yang sarna pada tahun 2015 sebesar 4,58 persen. Dari sisi produksi, perturnbuhan tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akornodasi dan Makan Minum sebesar 11,54 persen. ...."'"'" .._- few.", d., ~rasl Mobil d.. Sepeda _ lLS4 U 10 8 6 4 2 Gambar 1.1 Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan 1-2016 I· 6Perubahan RKPDProvinsi Sumatera Selatan TIr.2016 Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan 1-2016 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan 1-2016 (y-on-y), Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,86 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,81 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,79 persen; Pertarnbangan dan Penggalian sebesar 0,63 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,56 persen. 1- 7Perubahan RKPDProvinsi Sumatero Selatan Th.2016 Inflasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan diukur pada 2 wilayah, yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Oi Kota Palembang inflasi bulan Juni 2016 sebesar 1,37% terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 (enam) kelompok pengeluaran, yaitu: Inflasi Tabel 1.1 Laju PORB Menurut Lapangan Usaha Tahun Oasar 2010 (persen) Triw 1- Triw 1- Sumber 2016 2016 Lapangan Usaha terhadap terhadap Penumbuhan Triw IV- Triw J- Triw IV-2016 2015 2015

(1)(2) (3) (4) A Pertanian, Kehutanan, dan 7,94 3,10 0,56 Perikanan B Pertambangan dan -2,00 2,88 0,63 Penggalian C Industri Pengolahan 2,88 4,53 0,86 D Pengadaan Listrik dan Gas 11,74 3,77 0,00 E Pengadaan Air, Pengelolaan 2,01 1,30 0,00 Sampah, Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi -3,55 7,25 0,81 G Perdagangan Besar dan 1,03 8,12 0,79 Eeeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasl dan 1,28 5,89 O,ll Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan 1,30 11,54 0,14 Maken Minum J lnformasi dan Komunikasi 1,15 6,19 0,20 K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,15 5,59 0,15 L Real Estat 2,41 7,91 0,23 M,N Jass Perusahaan 1,42 4,04 0,00 0 Administr.."j Pernerintahan, -4,67 9,72 0,33 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan -3,12 2,26 0,07 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,11 6,56 0,05 Sosia! R,S,T,U Jasa Lainnya -4,42 2,36 0,02 Produk Dome.Uk Reclonal 1,04 4,94 4,94 Bruto (PDRB) Sumber: Berita Resmi Statistik No.27/ OS/Th.XVIlI, 4 Mei 2016 1- 8Perubahan RKPDProvinsi Sumatera Selatan Th. 2016 1) Kelompok sandang sebesar 2,42 persen; 2) Kelompok kesehatan sebesar 1,10 persen; 3) Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 1,07 persen; 4) Kelompokpendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,25 persen; 5) Kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,19 persen; dan 6) Kelompokbahan makanan sebesar 0,13 persen. Sedangkan 1 (satu) kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks harga, yaitu kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan sebesar -0,19 persen. Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Palembang antara lain: wortel, telur ayam ras, rokok kretek, kentang, kangkung, bayam dan mobil. Sedangkan komoditasyang mengalami penurunan harga antara Jain: daun bawang, bawang merah, tomat sayur, ikan saluang dan angkutan udara. Jika dilihat perbandingan inflasi tahunan, di Kota Palembang, laju inflasi tahun 2016 sampai dengan bulan Juni adalah sebesar 1,37 persen, lebih tinggi dari laju inflasi pada tahun 2015 pada periode yang sarna adalah sebesar 0,09 persen. Namun inflasi "year on ye.at" (Juni 2016 terhadap Juni 2015) sebesar 4,37 persen lebih rendah inflasi "year on year" (Juni 2015 terhadap Juni 2014) sebesar 7,39 persen. Inflasi di Kota Lubuk Linggau bulan Juni 2016 sebesar 0,94 % terjadi karena kenaikan indeks harga pada 6 (enam)kelompokpengeluaran yaitu: 1) kelompok bahan makanan sebesar 2,18 persen; 2) kelompok sandang sebesar 0,36 persen; 3) kelompok makanan jadi sebesar 0,31 persen; 4) kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar; 5) kelompok kesehatan masing-masing sebesar 0,06 persen; dan 6) kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan masing- masing sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami perubahan indeks harga. Komoditas yang mengalami kenaikan harga yang menyebabkan inflasi di Kota Lubuk Linggau pada bulan Juni 2016 antara lain: cabe merah; daging ayam ras, kentang; wortel; dan gula pasir. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga tertinggi antara lain tomat sayur, bawang merah; semangka; semen, dan sepat siam. /- 9Perubahan RKPDProvinsi Sumatera Selatan Th. 2016 Dari sisi pendapatan, sesuai surat Kadispenda Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 973/V 1000408/Penda tanggal 11 Juli 2016 dan terakhir melalui Surat Kaelispenda Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 973IV I000485I Penda tanggal 03 Agustus 2016, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 target Pendapatan Daerah (PATDA)mengalami peningkatan sejumlah Rp532.838.607.541,64 atau naik 7,57% yakni semula pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Sumber: Berna Resmi Statistik Prouinsi Sumatera Selatan No. 34/07/16 Th.XVIII, 01 Juli 2016 - _" !.>:'.-...... .,,: 1:,;:" -- .. "i 1,',-,'.",-- :~",:,1::''-''--'NO ... - ..." ,., """ I"",," 'I: ,II 11'_ ..... '".., 1":- I -~ , ,., , - I,G2 .,. 2 lOti 3,11 ',n • lOll 2,12 "Y I', 4;)0 • 2011 '... ... 1 2Ot4 1,)1 0,34 1,40 .... 1 2O't 3P1l 3,"'1 3,10 3,)5 JDI"IIoIaIi ·t,IS .1.1~ 6,00 .1,12 .1,12 '.67 .1,1" .1,\5 '.01 .o~. .0", 6,9' ....... .0.46 .1,63 s,n .1,12 -2,22 s.t' .01>5 ".69 S,l' .0,36 .0,'1 6,29 ..... O,lt -1)3 VI 0,00 -2,22 'PI ... ·t42 I" 0." ".44 6" ..,. .,46 ",85 ',93 0.1t -1,2l fl' O,S) ..... '.02 0" "," I," ." .... .0,)0 ',M •.so -0..73 '~9 0," .0,34 '!IJ o.so 0,4"2 l,1S MI .... 0,09 '." ... 0," ..., 0", ./Ii 1,.' 0", .... ',26 JoA ,,OS '." 1,$1 '.so 1,00 ..,. 1,1' '):> 7,'7 ,13 '.so 1,26 A...... 0)' 1," 1,lS 0,.' l,Sl '," 0.29 '.53 '... 0)9 U9 1,1' - ")8 1,00 1,84 ..0,1' 2,31 1,33 ".. 1,\7 '.99 .0,05 2,.2' UI - 0,1' '... ,.. -GJO '... IPIl 0,11 '.. 6.11 ./Jill 2." 6,.25 - .,," '..' .." '" 1,00 5,1.2 0,63 ',Il '.n Ul 2,31 ... Ott.... " t.12 l••S 3.05 1," 3,.7 '~41 1,1$ ','0 l'. 0." J.l!i US , lOti """'" 0)3 0". .... 0." O,C. S.IS 0,33 0)1 .... 0)' 0)' '." , .. NOI .0,11 0)' ',tl -0.43 .... ,.. .0,'4 0," ,., "fit 0,42 .... 2 M.... G,2l 0,43 4,89 ·oM 0,84 _ ..47 '.%1 .,~ 505 0,19 0,62 4,45 "". ..0,1' 0." ",11 .o,7S -0,12 4,13 ..~ 0,.20 4,2" .0,'" O,t' ),10 .... .... .... 4,l5 us ',22 ..., 0." O,ll U' ')4 '." ))) ,.. O~4' 1,31 4,)7 •.n 0,. .)0 0,4' ,,,. ')1 Sementara itu, eli Kota Lubuk Linggau, laju inflasi tahun 2016 sampai dengan bulan Juni adalah sebesar 0,94 persen, lebih tinggi dari laju inflasi pada tahun 2015 pada periode yang sarna adalah sebesar 0,13 persen. Namun inflasi "year on year" (Juni 2016 terhadap Juni 2015) sebesar 4,30 persen lebih rendah dari inflasi "year on year" (Juni 2015 terhadap Juni 2014) sebesar 8,32 persen. Tabel 1.2 PerkembanganInflasidi Sumatera Selatan dan NasionalTahun 2010 - 2016 1·10Perubohon RKPDProvinsi Sumotera Selotan Th. 2016
1. b.Dana Perlmbangan pada APBDInduk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.713.196.347.000,OO menjadi Rp2.935.488.845.587,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, bertambah sejumlah Rp222.292.498.587,00 atau naik 8,19% dengan rincian sebagai berikut o Bag! Hasil Pajak pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp788.752.758.000,00 menjadi Rp637.628.062.000,00 pada Perubahan APBDTahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp151.124.696.000,00 atau turun 19,16%. o Bagi Basil Bukan PIUakISDA pa.da APBDInduk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp694.574.028.000,OOmenjadi Rp651.262.059.000,OOpa.da Perubahan APBD Tahun ~ 2016, berkurang sejumlah Rp43.311.969.000,OOatau turun 6,24%. o Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBDInduk Tahun Anggaran 2016 scjumlah RpI18.980.700.000,OO rnenjadi Rp107.236.983.780,OO pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, bcrkurang sejumlah Rpl1.743.716.220,OOatau turun 9,87%. o Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD lnduk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp86.416.656.716,50 menjadi Rp56.648.713.230,93pada Perubahan APBDTahun AnSfYWO 2016,bcrkurangsejumlah Rp29.767.943.485,57atau twun 34,45%. o Hasil Retrlbusi Daerah pada APBDInduk Tahun Anggaran 2016 sejumlah RpI5.782.584.000,OO menjadi RpI8.261.896.000,OO pada Perubahan APBDTahun Anggaran 2016, meningkat sejumlah Rp2.479.312.000,OOatau naik 15,71%. o Pajak Daerah pada APBDInduk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.512.149.699.684,OO menjadi Rp2.911.760.715.578,98 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, meningkat sejumlah Rp399.611.015.894,98 atau naik 15,91%. Peniogkatan tersebut antara lain disebabkan pemindahan pembukuan piutang dari penerimaan pembiayaan ke pajak daerah.
2. a.Pendapatan AsU Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.733.329.640.400,50 menjadi Rp3.093.908.308.589,91 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, meningkat sejumlah Rp360.578.668.189,41 atau naik 13,19%yang terdiri dan: sejumlah Rp7.036.774.156.635,27 menjadi Rp7.569.612.764.176,91 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. [·11Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Th. 2016 o Piutang Dana Sharing Jamsoskes Kabupaten/Kota pada APBD lnduk Tahun Anggaran2016 sejumlah Rp40.989.353.234,77menjadi Rp.O,- pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumJah Rp40.989.353.234,77atau turun 100%. o Dana Insentlf Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp5.000.000.000,OO dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tidak mengaJami perubahan. o Dana Tambaban Penghasilan Guru PNSD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp363.000.000,OO rnenjadi Rp.O,- pada Perubahan APBDTahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp363.000.000,OO atau turun 100%. o Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sejumlah Rp1.533.592.600.000,OO dan pada Peru bah an APBD Tahun Anggaran 2016 tidak mengaJami perubahan. o Pendapatan Hibah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumJah Rpl0.303.216.000,OO menjadi Rp1.623.010.000,OO pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp8.680.206.000,OO atau turun 84,25%.
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pacta APBDInduk Tahun An!Pfan 2016 sejumlah Rpl.590248.169.234,77 menjadi Rpl.540.215.610.000,OOpada PeruOOhan APBD TahlU1 ~ 2016, berkurang sejumlahRpSO.032.559,234,77atau turun 3,15%,yang terdiri dari: o Dana Alokasi Khusus (DAK)pada APBDlnduk Tahun Anggaran 2016 sejumJah RplSS.44B.170.000,OOmenjadi RpI49.690.970.000,OO pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumJah RpS.757.200.000,OOatau 5,53%. o Dana Alokasi Umum (DAU)pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rpl.071.421.391.000,OO dan pada Perubahan APBDTahun Anggaran 2016 tidak mengalami perubahan. o Kurang Salur Dana Bagi Hasil 2015 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sejumJah Rp338.976.404.457,OO. o Kurang Salur Dana Bagi Hasil 2014 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp86.509.959.130,OO. /-12Perubahan RKPDProvinsi Sumatero Selatan Th.2016 Berdasarkan uraian terse but di atas Target Perubahan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan sebagaimana Tabel 1.3 berikut: /·13Perubahan RKPDProvinsi Sumatera Selatan Th. 2016 p,ts (0• .2. IJ,&I 1'0.'3 . . Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Prov. Sumsel, 2016 '.000,00 '.O"A' P.......... ""' .. I... ...- • 01f o"', "pp,_ c.h' " ,.m..... EE~...~"'-,,_ I'I6lI '...=."'.000.00 te.,.. ()ji . ,I " 328.2' "'-' ,~, .....". '.&&... 12.'''.'''", :·.',_"';""-:Rp"·,:·>, I".' % -: •• c;: ."..• " .- Tabel1.3 Target Pendapatan Daerah (PATDA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Provinsi Sumatera Selatan /-14Perubahan RKPD Provinsl Sumatera Selatan Th. 2016 Belanja Tidak Langsung pada APBDIndukTahun Anggaran2016 sejumlah Rp3.534.278.039.896,42menjadi sejumlah Rp3.721.640.684.851,84pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, bertambah sejumlah Rp187.362.644.955,42atau naik5,30"10 yang terctiri dati : o Belanja Pegawai pada APBDInduk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp443.160.626.286,58 menjadi sejumlah Rp771.698.965.450,00 pada Perubahan APBDTahun Anggaran 2016, bertarnbah sejumlah Rp328.538.339.163,42 atau naik 74,14%. o Belanja Hibah pada APBDInduk Tahun Anggaran 2016 sejumIah Rp2.091.384.378.798,00 menjadi sejumiah Rpl.987.005.033.437,04 pada Perubahan APBDTahun Anggaran 2016, berkurang sejumIah Rp104.379.345.360,96atau naik 4,99%. o BelanJa Bantuan Sosia! pada APBDInduk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.600.000.000,00 dan pada Perubahan APBDTahun Anggaran 2016 tidak mengalami perubahan. o Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumIah Rp181.505.921.000,OOsejumlah Rp248.005.354.'lOO,00 pada Perubahan APBDTahun Anggaran 2016, bertarnbah sejumIah Rp66.499.433.400,00 atau naik 36,64%. o Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada APBD Induk Tanun Anggaran 2016 sejurnlah Rp812.627.113.811,84 menjadi Rp712.331.331.564,80 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejurnlah Rpl00.295.782.247,04 atau 12,34%. o Belanja Tidak Terdu.ga pacta APBDInduk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,OO pacta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, berkurang sejumlah Rp3.000.000.000,00 atau turon 60%. Sedangkan alokasi Belanja Langsung pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp2.229.365.348.040,37 menjadi Rp2.303.428.813.045,37 pacta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, bertambah sejumlah Rp74.063.465.005,00 atau naik 3,32%. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 meningkat sejumlah Rp261.426.109.960,42 atau naik 4,54%, yaitu dari sejumlah Rp5.763.643.387.936,79 pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp6.025.069.497.897,21 pada Perubahan APBDTahun Anggaran 2016. 1·15Perubahan RKPD Provinsi Sumatero Selatan Th. 2016 Penerimaa.n Pembiayaan Daerab pada APBD Induk 2016 sejumlah Rp150.000.000.000,00 menjadi Rp34.288.460.160,25 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 (audited), berkurang sejumlah Rp115.711.539.839,75 atau turun 77,14%, disebabkan pemindahbukuan piutang ke pendapatan. Penerimaan Pembiayaan Daerah Komponen Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerab Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provo Sumsel, 2016 Belanja Tidak &. dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 NO >" .: .' "'"L ..: <:,".'" . ~;;.'; .;; I::·)\"!·:~:h UIWAH ~.. ' ....... , :.Rp ..·.' ,., '"I 2, ,3 .: 0 :c '" •. c..':~ ~ ~e 44l. I *1 iii - j;; . ~ ~ , ~ - - ',,' (OO.oo~ . I 1.1 13'.",37 3."_ I'..••"ova.!_OOIlW~ - I' -ova ,. 1'-- ..".. II I~'~ Tabel1.4. PlaConAnggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Plafon Anggaran Semen tara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Langsung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan dalam Tabel 1.4. berikut: 1·16Perubahan RKPDProvinsi Sumatera Selatan Til. 2016 Tabel1.5. Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Ie _':, . JO~.; . - NO U~ . - .': " -',0 : .. ". '; --- , - lip % I I ~",>,,;.,,-.,' ;''''''t;:"I.' '",>' ~4:.· . .,,' " ' ..,. • 1 I>· , OAE"AH ~ (115.7 (7 '.U 1 (100.00 ~ UI ID." , Moo" 45..000,000.000.00 (IA.OO: (80.00: ~ ,p.. o.u..n~ ..... 1 1 'T"IU~ ~ 1~~20I' _.7M7 ~T""'20I. .S_." 201. 11.'" 11 . . l ape! P..... K"1I'I201. , (100.00 l kpdPIM.KIligo 201. 1.73 11." I . Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBDProvinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan sebagaimana Tabel 1.5. berikut: Pengeluaran Pembiayaan Daerah II ·1Perubahan RKPDProvlnsi Sumatera Selatan Th. 2016 Hasil sangat tinggi dan tinggi menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi target, hasil sedang menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan
  1. 1.,;;100% : Sangat tinggi
  2. 2.76% s 90% : Tinggi
  3. 3.66%s 75% : Sedang
  4. 4.51% s 65% : Rendah
  5. 5.,;;50% : Sangat Rendah Evaluasi dilakukan dengan melihat kriteria kategori skala penilaian realisasi kinerja sebagai berikut: Perubahan RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, dan kinerja pelayanan SKPD. Evaluasi hasil RKPDTahun 2015 sampai dengan triwulan IITahun 2016 ProvinsiSumatera Selatan berdasarkan reaJisasikinerja program dan keluaran kegiatan sampai dengan triwulan IITahun 2016 serta dilihat dari capaian target RPJMDsampai dengan triwulan 11Tahun 2016. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena merupakan penjabaran perubahan rencana strategis ke dalam rencana operasional untuk mengatasi tantangan pembangunan terkini. Dokumen Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBDTahun 2016 2.1. Evaluasi Pela.ksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 EVALUASI HASIL RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 SAM PAl DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016 minimal, sedangkan hasil rendah dan sangat rendah menunjukkan pencapaian atau realisasi kineIja capaian belum memenuhi/ masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. [/-3Perubahan RKPDPravinsl Sumatera Selatan Th.2016 Sumatera Selatan telah mencapai 67,46. Angka ini meningkat sebesar 0,71 poin dibandingkan dengan IPMSumatera Selatan pada tahun 2014 yang sebesar 66,75. .... , :::: M .... 0 M r-, :q ~ -::: U') ! g ... ... 'l) 0 ';;; s ~ N .... M 0) ...; ec "':. U') ~ ~ N III "1 vi .,.: U') II) M ~ 00 M M ... ... M .... .... 0 "1 vi .... '" ....~ ~ .... .... ... M ..; .... ... M ~ !:. '" .... .... 0 II) 0 r-, ~ "':. ! -e- 0 OJ> M 0 0... 0 I! .... .... ... :a $ 0 ... ., ee U') .... '" <;> ~N -: .... "= M '" '" ... 0 N M ...; .... M .... '" ... "= N '" N ... .... .... to N <;> .... o:S M U') 00 .... ... :~ '" N 0 0 0 n ~ ~ .... 0 0 e- I' ~ 0 N N N ~ ... M ec .... II) ... .... 0 "te- s "1 M ~ .... N vi ~ "l M ..; .... .... it N .... "': "1 N .... .... '" e- M U') ... U'I N N .... .... .. M N ..; Q U') ~ :l: .... 8: 0 ~ ~ i::tN ... U') ... M 0 0 .... ~ 0 ... r-, ~ 0 N M .... s q ~ '" ": OJ> "t N .... c u r..: "! <;> ... .... .... "1 ~ M .... 0 ~ '" .... ei "1 "':. "l !Xl 00 .... .... .... I ~ {! N ee .... .... N ... .... a c, 0 M '# 0 ~ -;!; "! ~ : N $ N M U') M.., i N ~ e-, N' N ... "! q ~ <;> '" .... ~ .... ex; U') N 00 ::! .... M U'I cO... vi N "': ~ :; ..; .... '" I~ 0 ... ..; N ... M N {!J .... IX... 0 oN ,~ If ~ ... ~ 0 0 a :s <li 0 U') r-, '" (70 0 .... 0 q o- U') <'l ., "t ~e- s ~ vi ... N ~ M "l a- M .., ... U') ~ ... ... ... '" .... .... .... {! N 00 ... N M ., :~ 00 U') 0 .... ~ ;::; ~ ~ N 0 0 '" 0 '" ~ e- .... .... :A ~ -s "t M N 0 ~ .... <'l .... ~ N 0 .... ... ~ ... :g0 N ~ a- <;> M ... '"ii cc M M N .... .. .., " N N .... IX 0 N II ~ ... .... 0 !. "':. ..... "l <li 0 0 ~ <;> ~ 0 a- ~ ~ U') ... .... 0 '" ~ 2N ~ '" ... U') M ~ ~M ... .. ::l ~ .... .... .... .... {! N ... vi ., ~ ... .. .. ... ... .. .. I. ~ :$ ,!!! g c c ,!! ~ ,!!! ,Ill ~ ,!! c c ~ C ~ .. ., J == ~ ~ ~ i .. w '"~ I:! I:! I:! .. ::E lE '" .c ci. <i ~ .. &! ci. ci. ~ ~ &! .. .5 {! ~ Q. '" ... '" '" '" '" '" .. .c ~ r: ~ '~.. c '".. 32 of.. 0 B .c Q c 0 ~ .. .. 1:' 0 .. I! c: z i I- ::E " N E .. II cc D .. c Q < .>< c Q. :;: " c '6, 0 Q Sl, a ::E ::E " I! .. " '" D c: .c ." :I I~ :;; I" B .. :,g -2 0 r: ~ c ~ "" Q. " gg :c'I: "" .. .. N '0; '".. ~ 8,,, '" .!1: D ~ c c c ~ '" c: c: E .. .. .a .. .. c::'" .. f! ~ c.. .., Q. :; S> c: "C .5s: .. c e .... J9-! .c l! .. .. > > ., .. .. .!: .. " Q. ... !l~ .5 .: ., Q. .. .... .. if D a. .. ;;; S Q. :r:r :c ~~ ... e '" .. f! ]i ]i c: .. ~1 - '" '" ;;; ~ c c .. "" .. I:~ 1 '" a: E .. .. .. ~ Z % I:! cO ~ ~ ] C Q. Q CQ Q .... .. .. .5 .. l= .: c Q. ... Q..c '" '" • • • • • Q. <C 1- ~ .... N .., ... '" '" .... '" a- 0 ... ... .... /1-5Perubahan RKPDProvlnsi Sumatera Selatan Th. 2016 Kinerja pencapaian program dan kegiatan RPJMD pada tahun awal ini baik yang masih rendah, sedang ataupun yang sudah tinggi heros dicerrnati untuk melakukan langkah-Iangkah dan lompatan yang strategis serta operasional pada tahun berikutnya daJam rangka mencapai sasaran rnakro tahun 2018 yaitu perturnbuhan ekonomi 7%, kemiskinan 11,78% pengangguran terbuka 2,06% dan Indeks Pembangunan Manusia 75,51. Secara rind Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut: Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan 11 Tahun 2016 terhadap target capaian program adalah:
4. a.lndikatoryang mencapaikriteriasangattinggi (5 100%)30 programatau 8,26%;
5. b.lndikatoryangmencapaikriteriatinggi (76%5 90%)16 programatau 4,41%;
6. c.Indikatoryangmencapaikriteriasedang(66%5 75%)17 programatau 4,68%.
7. d.lndikatoryangmencapaikriteriarendah (51%5 65%)55 programatau 15,15%.
8. e.lndikator yang mencapai krit:eriasangat rendah (sSOO/o) 245 program atau 67,49%. Adapun evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap target RPJMD sid triwulan II Tahun 2016 secara umum menunjukan kategori yang rendah. Hal ini dapat dipahami karena adanya efisiensi dan perubahan daJam pelaksanaan program/ kegiatan sehingga kinerja yang ada adalah kinerja awaJ yang diharapkan terus meningkat pada akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Namun terdapat juga beberapa kinerja program yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi atau reaJisasi lebih dari 75% di tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD 2018. Evaluasi Kinerja program dan kegiatan terhadap target - target yang ditetapkan untuk triwulan II sebagian besar sudah tercapai dan masuk daJam kategori tinggi hingga sangat tinggi. 1/1- 1Perubahan RKPDProvinsi Sumatera Selaton Th.2016 Terjadinya perubahan target pendapatan pada struktur APBDProvinsi Sumatera Selatan tentunya berakibat pada koreksi terhadap target pendapatan dan belanja APBD sehingga dipastikan akan ada perubahan terhadap beberapa asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian maka pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru /kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan merupakan suatu konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Perubahan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN I ~ Demikianlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 irn disusun untuk menjaga konsistensi an tara perencanaan dan penganggaran, dan selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…