DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 29 Tahun 2015

Nomor: 29
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, analisis dampak lalu lintas, tindak lanjut andalin, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pembangunan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ill Provinsi Sumatera Selatan;

c.bahwa agar pengembangan/ pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud huruf dalam a dan huruf b dapat diselaraskan dengan kondlsi lalu lintas, tata guna lahan perlu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
b.bahwa pembangunan/pengernbangan kawasan sebagaimana climaksud daJam huruf a akan berpengaruh pula terhadap tata guna lahan akibat pengembangan/ pembangunan tersebut; Menimbang : a. bahwa pembangunan/pengembangan suatu kawasan akan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas di sekitarnya, terutama tingkat layanan lalu lintas baik dari kualitas maupun kuantitasnya; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 29 TAHUN2015 TENTANG PENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALULINTAS DI PROVINSISUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 1 Indonesia Tahun 20J4 Nornor 224, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagatrnuna telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tan g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 6, Peraturan Perncrintah Nomcr 34 Tahun 2006 tcruuuu .Inlan (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia 'l'ahun ~()Ob Nornor 86, Tarnbahan Lcrnbaran Republik Indonesia Nl'gnr" Nornor 4655); 7, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 201 1 icutang Manajemcn dan Rekayasa, Analisis Darnpuk, serta Manajemen Kcburuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5221);
1. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 201 1 Len Lang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Lcrnburan Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lcrnbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5229);
2. 9.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nornor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas: ten tang Rcpublik
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara
4. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tcntang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. 3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ten lang JaJan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4444);
6. 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); ··2- v L Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
7. 2.Pernerintah Provinsi adalah Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. 3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
9. 4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Provinsi Sumatera Selatan.
10. 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Inforrnatika Provinsi Surnatera Selatan.
11. 6.Analisis Darnpak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian rnengcnai dampak lalu lintas dari pernbangunan pusat kcgiatan , perrnukiman, dan infrastruk tur yang hasilnya dituangkan dalarn bentuk dokumen hasil anal isis darnpak lalu lin las.
12. 7.Tim Evaluasi adalah tim yang bertugas menilni dan rnengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pcngernbang atau pembangun. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATU1<AN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANALlSIS DAMPAK LALU LJNTAS DJ PROVINS! SUMATERA SELATAN, -3, 10, Peraturan Daerah Surnatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Lernbaran Daerah Provinsi Su rnatcra Selatan Tahun 2008 Nornor 2 Seri DJ sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nornor 1 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri DJ,

(1)Maksud dari Penyelenggaraan Andalalin adalah uutuk menghindarkan penurunan tingkat pelayanan 181u lintas baik kualitas dan kuantitas pada suatu kawasan dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu linlas di sekitarnya.
(2)Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk :
1. a.memprediksi darnpak yang ditimbulkan suaru pembangunan kawasan terhadap lalu lintas ill sckitarnya;
2. b.menentukan bentuk manajemen dan rekayasa atau peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakornodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan atau pengembangan baru terhadap lalu lintas di sekitamya;
3. c.rnenyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan / perbaikan;
4. d.mengidentifikasi masalah yang dapat mernpengaruhi kebijakan pengernbangan dalam mcneruskan proyek yang diusulkan;
5. e.sebagai alat pengawasan dan evaJuasi tcrhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu linLas.
  1. 8.Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata - rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, perrnukirnan, dan infrastruktur.
  2. 9.Pengembang atau Pernbangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang rncnurut hukurn sah sebagai pernilik yang akan mernbangun atau mengembangkan pusat kegiatan, perrnukirnan, dan infrastruktur, IT"
6. d.ruko; danj'atau
7. e.pcrmukiman lainnya.
8. c.asrarna;
(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, perrnukiman, dan infrastruktur yang akan rnenirnbulkan gangguan kearnanan, keseJamatan, ketertiban, dan kclancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan inCrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa pembangunan baru atau pengernbangan.
(3)Pusat kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) bcrupa bangunan untuk :
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kcgiaLan pcrkantoran;
3. c.kegiatanindustri:
4. d.Iasilitas pcndidikan;
  1. 1.sekolah atau universitas;
  2. 2.lembaga kursus;
5. e.Casilitas pelayanan umum;
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.klinik bersama;
  3. 3.bank;
6. f.stasiun pengisian bahan bakar UIl1UIl1;
7. g.hotel;
8. h.gedung pertemuan;
  1. 1.restoran; J. fasilitas olahraga (indoor dan outdoor);
9. k.bengkel kendaraan bermotor; I. pencucian mobil; dany atau
10. m.bangunan lainnya.
(4)Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.peru mahan dElJ1 permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen; -s- ·1
3. c.luas bangunan, untuk bank.
(1)Kriteria rencana pernbangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung perternuan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalolin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
(2)Kriteria rcncana pembangunan fasilitas pcndidikan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf <Iyang wajib dilakukan Analisis Darnpak Lalu Lintus dilritung berdasarkan :
1. a.jumlah siswa yang marnpu ditarnpung atau ditcrirna untuk dididik; atau
2. b.jumlah siswa yang mampu ditarnpung dalarn satuan waktu tertentu.
(3)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umurn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Oampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan :
1. a.jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
2. b.jurnlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau Pasal 4
3. a.akses ke dan dari jalan tol;
4. b.pelabuhan;
5. c.bandar udara;
6. d.terminal;
7. e.stasiun kercta api;
8. r.pool kendaraan;
9. g.Iasilitas parkir untuk urnum;
10. h.jalan layang (flyouer); I. !intas bawah (under pass); J. terowongan (tunneij; danj'atau
11. k.infastruktur lainnya. ·6·
(5)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : t
(1)Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 6

(2)Kriteria rencana pcmbangunan asrarna sebagaimana dirnak sud dalarn Pasal 3 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jurnlah kamar.
(3)Kriteria rencana pernbangunan ruko sebagaimana dim.iksud dalarn Pasal 3 ayat (4) huruf d yang wajib dilukukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan. permukirnan, rurnah susun dan apartcmen sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan AndalaJin dihitung berdasarkan jumlah unit. danperurnahanpembangunanrcncana(1) Kriteria PasaJ 5
(4)Kriteria rencana pembangunan stasiun pcngisian bahan bakar umum sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
(5)Kriteria rencana pembangunan hotel sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah karnar.
(6)Kriteria rcncana pembangunan restoran scbagairnana c1imaksud dalarn Pasal 3 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah ternpat duduk.
(7)Kriteria rencana pernbangunan fasilitas olahraga (indoor dan outdoorj sebagairnana c1imaksud dalarn Pasat 3 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Anclalalin dihitung berdasarkan kapasitas pcnonton darr/utau luas lahan.
(8)Kriteria rencana pembangunan bengkel kcndaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana c1imaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dan huruf I yang wajib dilakukan Andalalin dihitung bcrdasarkan luas Iahan. rr t
(2)Dalam rnclakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pad a ayat (I), Pengembang atau Pernbangun menunjuk Icmbaga konsultan yang mcmiliki tenaga ahli bcrsertilikat.
(1)Pengernbarig atau pembangun pusat kegiatan, perrnukirnan, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 wajib melakukan Andalalin.

Pasal 9

sebagaimanainfrastrukturpcngembangan(2) Rencana

(1)Rencana pcngembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) Icbih besar 30% (tiga puluh per seratus] dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 8

Kriteria ukuran minimal rencana pernbangunan plJS81 kegiatan, perrnukiman, dan inlrastruktur yang wajib dilakukun Andalalin sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 rercantum dalam Larnpiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 7

(3)Dalam hal Rencana pembangunan infrastruktur jalun layang (flyoverj, lintas bawah (under pass), dan/atau tcrowongan (tunneij sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j menghubungkan jalan yang belum pemah ada, tidak wajib dilakukan Andalain.
(2)Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyoverj, lintas bawah (under pass), dan /atau terowongan (tul1Jleij sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apubila julan layang (flyoverj, lintas bawah (under pass), dan/atau terowongan (tul1neq rnerupakan jalan akses duri/]«: jalan e/csisting. n

2.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit mernuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan mernbelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata- rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data
1.kondisi prasarana jalan paling sedikit mernuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, Iungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;

b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat iru, meliputi :
1. 5.pcriodc analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
2. 6.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
3. 7.karaktcristik dan intensitas tata guna lahan eksiating rnaupun kondisi yang akan datang;
4. 8.penggunaan dan pernilihan model transportasi dapat dilakukan secara manual dan pemodelan;
5. 9.mctodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin. pcmbangunan atau pengembangan;
6. 3.perkiraan transportasi yang digunukan scpcrti bangkitan,' tarikan lalu Iintas, distribusi pcrjulunan , pernilihan moda, pernbebanan, akscs dnn/ntall kebutuhan parkir:
7. 4.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis; rcucarraberdasarkunkajian pengembangan;
8. 2.cakupan wilayah a tallbarupembangunanrencanaI. pcnjclasan

(1)Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan clalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
(2)Dokumen hasil Andalalin sebagairnana pada ayat (1) paling sedikit rncmuat :
1. a.percncanaan dan rnetodologi Andalalin, meliputi :

Pasal 10

(3)Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum. , 1); "I r rnenurunkan penumpang untuk angkutan urnum di dalarn kawasan; dan danrncnaikantempatIasilitas12. penyediaan penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan

3.kondisi angkutan jalan paling sedikit rncrnuat jaringan trayek, Iaktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

c.analisis bangkitarr/tarlkan lalu lintas clan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan Iaktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
d.analisis distribusi perjalanan;
e.analisis pcmilihan moda;
f.anaJisis pembebanan perjalanan;
g.simulasi kinerja lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi :
1. 1.simulasi kincrja laJu Iintas sebelum pcmbangunan;
2. 2.simulasi kinerja lalu lintas pada sa at pcmbangunan:
3. 3.simulasi kincrja lalu lintas setelah pembangunan; dan
4. 4.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
h.rekornendasi dan rencana irnplementasi pcnanganan darnpak , yang mcliputi ;
1. 1.pcningkatan kapasitas ruas danj atau pcrsrrupnngan jalan;
2. 2.penyediaan angkutan urnurn;
3. 3.manajcmen dan rekayasa lalu lintas pad f) ruus julan:
4. 4.rnanajernen kebutuhan lalu lintas;
5. 5.penyediaan Iasilitas parkir berupa gcdung parkir dan Zatau Laman parkir;
6. 6.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7. 7.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. 8.penataan sirkulasi Ialu lintas di dalarn kawasan;
9. 9.penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan berkemampuan khusus (disabilitas);
10. 10.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
11. 11.penyediaan sistem informasi lalu lintas; } infrastruktur;
12. 2.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi : a) pernantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi kendaraan di dalarn lokasi pusat kegiatan, perrnukiman, dan infrastruktur; b) pcmantauan terhadap fasilitas parkir; dan c) pernantauan tcrhadap rarnbu, marks, dan Iasilitas pcrlengkapan jalan lainnya di dalarn lokasi pusat kegiatan, perrnukiman, dan infrastruktur.
k.garnbaran urnum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
1. 1.kescsuaian denga 11 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
2. 2.peta lokasi yang memuat tentang jenis bangurian, rencana pembangunan baru atau pengernbnngnn;
3. 3.kondisi Iisik sarana dan prasarana lulu lin(as clan angkutan jalan eli sekitar lokasi rcncana pernbangunan bani atau pengembangan;
4. 4.kondisi sosial ekonorni di sekitar lokasi rcncana pembangunan baru atau pengembangan; dan
5. 5.kondisi 1alu lintas dan peJayanan angkuian jalan yang aela eli sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan. danperrnukiman ,kegiatan,pusatlokasi terrnasuk akses rnasuk dan keluar kendaraan di pengernbanganataupembangunanwilayah rekomendasi pcnanganan darnpak; dan b) pemantauan tcrhadap kinerja ruas jalan di sekitar dariirnplerneruasiterhadapa) pcmantauan
6. 13.penyediaan Iasilitas penyeberangan. I. rincian tanggung jawab Pernerintah Provi nsi dan Pengembang atau Pernbangun dalam penanganan darnpak berupa kegiatan sebagairnana dimaksud dalam huruf h; J. rencana pernantauan dan evaluasi memuat :
7. 1.pernantauan oleh Pcmerintah Provinsi, meliputi : I

(1)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Pengembang atau Pembungun hnrus menyarnpaikan dokumcn hasil Andalalin kepada Gubcrnur.

Pasal 14

Bagian Keernpat Sertifikasi Tenaga Ahli

Pasal 11

Tenaga ahli lembaga konsultan AndaJalin scbagnimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memiliki scrt ifikat kompeterisi penyusun Andalalin.

Pasal 12

(1)Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 un tuk jalan provinsi harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
(2)Hasil Andalalin sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat
(2), untuk jalan nasional sebelurn rnendapat persetujuan Menter] terkait tcrlebih dahulu dilakukan evaluasi dokurnen analisis dampak lalu lintas oleh Gubernur dalam hal rencana pembangunan pusak kegiatan, perrnukiman.dan infrastrukrur bcrlokasi di an tara 2 (dua) atau lebih status jalan.
(3)Persctujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur bagi pusat kegiatan, permukirnan, dan infraslruktur bcrlokasi di antara jalan provinsi dao /atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoJeh pertirnbangan Bupati atau Walikota yang bersangkutan.

Pasal 13

HasiJ Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan salah satu persyaratan Pengcmbang atau Pernbangun untuk memperoleh :

a.izin lokasi;
b.izin meridirikan bangunan; atau
c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang bangunan gedung. t

(2)Penyampaian dokumen hasil Andalalin sebagairnana dimalcsud pada ayat (1) menggunakan format sebagairnana tercanturn dalam Larnpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Guberriur sebagairnana dimaksud pada ayat (1) memberikan persctujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) had kerja sejak diterirnanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(4)Gubcrnur dapat rnemberikan pendelegasian kewenangan persctujuan hasil Andalalin sebagairnana dirnuk sud pada ayat (3) kepada'Kepala Dinas.
(5)Pernberian persetujuan hasil Andalalin scbaguunana dirnaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai Pcncrimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan yang bcrlaku.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…