DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 30 Tahun 2016

Nomor: 30
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang standar operasional prosedur pengoperasian unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, tugas UPPKB, petugas UPPKB, tata cara tetap pengawasan kendaraan angkutan barang, tata cara penindakan pelanggaran, sistem pelaporan, pemeliharaan dan perawatan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Standar Operasional Prosedur Pengoperaslan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 ten tang JaIan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 30. TAHUN2016 TENTANG STANDAROPERASIONALPROSEDURPENGOPERASIANUNITPELAKSANA PENIMBANGANKENDARAANBERMOTORPROVINSlSUMATERASELATAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5317);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan JaIan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 20] 3 tentang Jaringan LaJu Lintas dan Angkutan JaJan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5468);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia iahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5594);
10.Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor eli Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);
12.Peraturan Direktur JenderaJ Perhubungan Darat Nomor SK. 1493/ AJ.108/DRJD/2013 tentang Standar OperasionaJ Prosedur Pengoperasian Unit Pe1aksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
13.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang (Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan iahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerab Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor2); Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pernerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas Perhubungan Kcmunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut UPTD Penimbangan Kendaraan Berrnotor, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kornunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
8.Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Berrnotor, yang selanjutnya disingkat UPPKB, adalah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
9.Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Berrnotor, yang selanjutnya disebut Kepala UPPKB, adalah Kepala Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan PERATURANGUBERNUR TENTANG STANDAROPERASIONAL PROSEDUR PENGOPERASIAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN: Tugas penyelenggaraan UPPKBmeliputi :

a.pengoperasian unit penimbangan;
b.penimbangan dan pendataan kendaraan angkutan barang;
c.pemeriksaan dokumen kendaraan;
d.pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran keJebihan muatan; BABII TUGASUPPKB Pasal 3

(1)Standar Operasional Prosedur pengoperasian UPPKB dimaksudkan untuk melaksanakan tugas penimbangan kendaraan bermotor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kinerja operasional UPPKB berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural.
(2)Standar Operasional Prosedur pengoperasian UPPKB bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efisien, lancar, cepat, bersih dan berwibawa.

10.Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan Bennotor yang digunakan untuk mengangkut barang.
11.Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihijumlah berat yang diizinkan yang tertera dalam Bukti Lulus Uji.
12.Muatan Sumbu Terberat, yang selanjutnya disingkat MST, adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan.
13.Jumlah Berat yang Diizinkan, yang selanjutnya disingkat JBr, adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
14.Bukti Lulus Uji adalah bukti lulus pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor berupa kartu uji dan tanda uJI.
15.Petugas UPPKB adalah Petugas pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika ProvinsiSumatera Selatan.
16.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(1)Setiap UPPKBterdiri atas personil :
1. a.Kepala UPPKB;
2. b.PPNS;
3. c.Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
4. d.Penguji Kendaraan Bermotor;
5. e.Petugas Administrasi Perkantoran;
6. f.Petugas Pengatur Lalu Lintas;
7. g.Teknisi Elektrikal;
8. h.Teknisi Mekanikal;
  1. 1.Petugas Kebersihan; J. Petugas Pengarnanan;
9. k.Petugas TeknologiInformasi; danj atau
  1. 1.Petugas Pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, inventarisasi, dan Pengeluaran Barang.
(2)Petugas UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilikipengaturan jam kerja selama 1 x 24 jam. BABIII PETUGASUPPKB Pasal 4
1. e.pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran dimensi kendaraan termasuk muatan, tata cara pemuatan dan dokumen angkutan barang;
2. f.pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran MST terhadap kelas jalan;
3. g.pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan;
4. h.menjaga dan memelihara seluruh peralatan dan fasilitas unit penimbangan;
  1. 1.membuat laporan dan melaporkan data penimbangan kendaraan bermotor meliputi asal tujuan barang/ kendaraan, jerus komoditas barang, berat muatan kendaraan yang ditimbang dan prosentase pelanggaran, penindakan pelanggaran serta data kondisi peralatan dan fasilitas unit penimbangan kepada Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada Kepala Dinas; J. mengusulkan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rutin operasional UPPKB.

Pasal 7

(1)Penimbangan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pasal 6

Pemeriksaan dokumen kendaraan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.pemeriksaan keberadaan, keabsahan dan keaslian bukti lulus. uji;
b.pemeriksaan kesesuaian dokumen perjalanan atau surat muatan dengan muatan yang diangkut oleh kendaraan;
c.mencocokkan kesesuaian kelas jalan yang tertera dalam bukti lulus uji kendaraan bermotor terhadap kelas jalan yang dilalui,

(1)Tata cara tetap pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPKBmeliputi :
1. a.pemeriksaan dokumen kendaraan;
2. b.penimbangan kendaraan beserta muatannya;
3. c.perneriksaan dimensi kendaraan;
4. d.pemeriksaan tata cara pemuatan;
5. e.pemeriksaan kelas jalan;
6. f.pemeriksaan persyaratan teknis dan laikjalan.
(2)Pelanggaran terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penindakan.
(3)Bagan tata kerja operasional pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPKBsebagaimana tercantum dalam Larnpiran IIPeraturan ini. BABIV TATACARATETAPPENGAWASAN KENDARAANANGKUTANBARANG Pasal 5
(3)Petugas UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rnerniliki tugas, dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini
(4)Petugas Pengamanan dapat dibantu oleh petugas dari Kepolisian Sumatera Selatan darr/atau POMDAM III Sriwijaya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemeriksaan terhadap kesesuaian dimensi kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian dimensi utama kendaraan angkutan barang meliputi:
  1. 1.ukuran paling panjang untuk kendaraan bermotor tunggal adalah 12.000 (dua belas ribu) milimeter dan ukuran paling panjang untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan/tempelan adalah lS.000 (delapan belas ribu) milimeter; 2.1ebar maksimum kendaraan bermotor adalah 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  2. 3.tinggi maksimum kendaraan bermotor adalah 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter atau tidak melebihi 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan (pengangkut peti kemas); 4.jarak sumbu kendaraan bermotor (wheel base);
  3. 5.jalur belakang (rear over hang) kendaraan bermotor adalah 62,5% (enam puluh dua koma lima per seratus) kali jarak sumbu; Pasal B
(2)Kelebihan muatan dianggap sebagai pelanggaran apabila berat muatan melebihi 5 % (lima persen) dari Daya Angkut (DA)yang ditetapkan dalam bukti lulus uji dengan rumus : KelebihanMuatana Berat Muatan- DayaAngkutKendaraan (dad bukti Iulus uji)
1. a.penimbangan kendaraan beserta muatannya dan Zatau penimbangan kendaraan terhadap masing-rnasing surnbu;
2. b.berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kendaraan dan berat orang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam bukti lulus uji dengan rumus : Berat Muatan= BhT- BKks- Borg DayaAngkutKendaraan= JBJ- BKks- Borg Dimana: BhT = Berat hasil penimbangan JBl = Jumlah Beratyangeli lzinkan BKks = Berat KendaraanKosong(daribukti lulus uji) Borg - Berat Orang(daribuktilulus uji) permukaan tanah sampai dengan sisi tertinggi muatan kendaraan dengan ketentuan tinggi maksimum kendaraan adalah 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan;
3. b.pemeriksaan terhadap lebar maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya adalah tidak melampaui sisi terluar dari badan kendaraan;
4. c.pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur kedepan dengan ketentuan muatan kendaraan tidak melampaui sisi kaca bagian kendaraan;
5. d.pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur ke belakang dengan ketentuan muatan kendaraan maksimum 2 (dua) meter dari ujung badan kendaraan bagian belakang dan wajib dipasang tanda berupa bendera merah pada siang hari atau lampu berwarna merah pada malam hari atau tanda hazard;
6. e.pemeriksaan terhadap penempatan muatan dalam bak muatan dengan ketentuan harus dapat menjamin keselamatan dan pendistribusian beban secara merata pada kendaraan;
7. f.pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor pengangkut barang curah dengan ketentuan wajib untuk dilengkapi penutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. tata cara sebagai cara pemuatan dimaksud dalam Pemeriksaan terhadap kesesuaian tata kendaraan angkutan barang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dengan berikut:
8. a.pemeriksaan terhadap tinggi maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya yang diukur dari
  1. 6.jalur depan (front over hang) kendaraan bermotor adalah 47,5% (empat puluh tujuh koma lima per seratus) kali jarak sumbu; dan
  2. 7.sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan minimum 8° (delapan derajat) dari permukaanjalan.
9. b.Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian dimensi kendaraan angkutan barang dengan mencocokkan hasil pengukuran dengan bukti lulus uji (buku uji).

Pasal 9

(1)Oalam hal ditemukan pelanggaran, petugas UPPKB melaporkan kepada PPNS.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSmelakukan :
1. a.membuat berita acara pemeriksaan pelanggaranztilang apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan; atau
2. b.membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang danl atau rneJarang pengemudi meneruskan perjalanan danl atau penurunan kelebihan muatan danl atau kernbali ke tempat asal muat apabila pelanggaran berat muatan rnelebihi 20% (dua puluh persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan.
(3)PPNSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernbuat berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dalam hal kendaraan bermotor melalrukan pelanggaran dokumen kendaraan, pelanggaran dimensi kendaraan, pelanggaran tata cara pemuatan, pclanggaran kelas jalan danj'atau pelanggaran persyaratan teknis dan laikjalan. BABV TATA CARA PENlNOAKAN PELANGGARAN

Pasal 11

Pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan dengan tata cara sebagai berilrut:

a.persyaratan teknis kendaraan rneliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pernuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, darr/atau penempelan kendaraan bermotor;
b.persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan berrnotor yang meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi badan, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap kendaraan bennotor. PasallO

Pasal 13

Terhadap UPPKB yang tidak tepat waktu melaporkan hasil penimbangan dan hasil penindakan pelanggaran berturut-turut selama 3 (tiga) periodik, maka Kepala UPPKBakan dikenakan sanksi sesuai ketentu.an Peraturan Perundang-undangan.

(1)Kepala UPPKBharus membuat laporan secara tertulis dan periodik setiap 10 (sepuluh) hari terkait hasil pelaksanaan pengawasan kendaraan angkutan barang serta administrasi operasional.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain:
1. a.jumlah kendaraan yang ditimbang dan jenis muatan yang diangkut;
2. b.rekapitulasi pelanggaran;
3. c.laporan hasil penindakan;
4. d.Japoran absensi petugas UPPKB;
5. e.laporan kondisi peralatan dan pelaksanaan perawatan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada Kepala Dinas. BABVI SISTEMPELAPORAN Pasal 12
(4)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita tanda bukti lulus uji dalam hal kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/ atau tata cara pemuatan barang.
(5)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(6)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita kendaraan bermotor jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
(7)Berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan mi.
(8)Petugas administrasi mencatat seluruh penindakan penilangan dalam laporan rekapitulasi tingkat pelanggaran dan realisasi tilang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
1. a.Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2006 ten tang Tata Cata Tetap Pelaksanaan TUgas pada Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT)Se Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2006 ten tang Tata Cata Tetap Pelaksanaan TUgas pada Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Se Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera SeJatan Tahun 2010 Nomor 12 Seri D);
(1)pemeliharaan pada ayat
(5)Segala biaya yang timbul diakibatkan perawatan sebagaimana dimaksud dibebankan kepada APBDProvinsi.
(1)UPPKB wajib melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap perala tan penimbangan dan fasilitas penunjang lainnya.
(2)Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan harian,
(3)Pemeliharaan dan perawatan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap peralatan penimbangan.
(4)Pemeliharaan dan perawatan secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap fasilitas penunjang sebagai berikut :
1. a.peralatan komputer dan sistem elektronik lainnya;
2. b.pengarah lalu lintas (lampu rotari, rambu-rarnbu, pengeras suara);
3. c.sumber listrik dan penerangan (PLN, genset, kondisi penerangan lingkungan);
4. d.pengkondisian udara ruang kerja;
5. e.Iasilitas penunjang kerja (kebersihan ruang kerja dan kebersihan lingkungan).

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP Pasal 15 dan

Pasal 14

BAB VII PEMELIHARAANDANPERAWATAN H. MUKTISULAIMAN BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2016 NOMOR 3ll PROVINSI~RA SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 20 Septeraber 2016 SEKRETARISDAERAH H. ALEXNOERDIN J Ditetapkan di Palembang \ ~a tanggal 20) S.el)tellber 2016 ~UBERNUR SUMATERASELATAN, I Pasal 16 Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan dilaksanakan- nya penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor oleh Pemerintah Pusat atau paling lama tanggal 31 Desember 2016.

BAB VII

PEMELIHARAANDANPERAWATAN H. MUKTISULAIMAN BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2016 NOMOR 3ll PROVINSI~RA SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 20 Septeraber 2016 SEKRETARISDAERAH H. ALEXNOERDIN J Ditetapkan di Palembang \ ~a tanggal 20) S.el)tellber 2016 ~UBERNUR SUMATERASELATAN, I Pasal 16 Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan dilaksanakan- nya penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor oleh Pemerintah Pusat atau paling lama tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera SeJatan.

b.Keputusan Gubernur Nornor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pembayaran Denda serta Penurunan Kelebihan Muatan di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);
c.Keputusan Gubemur Nomor 467/KPTS/DISPERHUB/2006 ten tang Penempatan Personil dari Dinas dan Instansi Terkait di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 403/KPTS/DISHUBKOMINFO/2011 tentang Perubah- an atas Keputusan Gubernur Nomor 467/KPTS/ DISPERHUB/2006 tentang Penempatan Personil dari Dinas dan Instansi Terkait di Pos Pemeriksaan Terpadu (PPT) Sumatera Selatan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN
1. 3.Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor: a) Melakukan penimbangan kendaraan angkutan barang; b) Melakukan entry-data dan menyimpan data kendaraan (nomor kendaraan, MST dan masa berlaku buku uji}, jenis barang yang diangkut, asal dan tujuan kendaraan angkutan barang;
2. 1.Kepala UPPKB : a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penimbangan, pengawasan dan pemeriksaan kendaraan angkutan barang; b) Bertanggung jawab terhadap berfungsinya dan keakuratan perala tan serta fasilitas UPPKB; c) Bertanggung jawab terhadap bimbingan mental dan spiritual seluruh personil UPPKB; d) Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kelancaran proses penimbangan kendaraan bermotor; e) Mernbina, mengawasi dan menegakkan disiplin seluruh personil di UPPKB; n Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kepala UPTDPKB; g) Mengambil tindakan tegas apabila terjadi keadaan darurat dan berkoordinasi dengan instansi terkait; h) Melakukan sosialisasi kepada pengemudi/ sopir kendaraan angkutan barang tentang ketentuan tata cara pemuatan, dimensi kendaraan, kelas jalan serta persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; i) KepaJa UPPKB harus berada di Iapangan, mengawasi seluruh pelaksanaan tugas penimbangan kendaraan bermotor; j) Kepala UPPKB dapat meninggalkan lapangan setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas; k) Menyampaikan laporan periodik ten tang penimbangan kendaraan bermotor, Personil (PNS, Honorer dan TKS) serta kondisi fasilitas UPPKBkepada Kepala Dinas melalui KepaJa UPTDPKB.
3. 2.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS): a) Menerima laporan dari petugas penimbangan dan petugas pemeriksaan atas terjadinya pelangaran kendaraan angkutan barang; b) Membuat Bukti pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c) Mengawasi penerapan sanksi tarnbahan yang telah diberikan kepada tersangka pelanggar; d) Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada Pengadilan Negeri setempat. A. TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS UPPKB LAMPlRANI PERATURAN GUBERNUR SUMATERASELATAN NOMOR 3J> TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOPERASIAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA SELATAN.
4. 7.Teknisi Elektrikal dan Mekanikal : a) Melakukan perneriksaan kondisi sistem peralatan; b) Melakukan perbaikan dan penggantian pada peralatan yang rnernerlukanpenanganan ringan; c) Membuat laporan rutin tertulis hasil perneriksaan kepada Kepala UPPKB; d) Melaporkan kepada kepala UPPKB bila terdapat peralatan yang rnemerlukan penanganan khusus.
5. 8.Petugas Kebersihan : a) Menjaga dan mernbersihkan bangunan dan areal UPPKB dari sarnpah dan penataan taman; b) Mernberikan bantuan pelayanan terhadap petugas UPPKB.
6. 9.Petugas Pengamanan MenjagaKeamanan dan ketertiban di Lingkungan UPPKB.
7. 6.Pctugas Pengatur Lalu Lintas : a) Mengatur kendaraan barang yang akan rnasuk, rnenimbang, parkir dan. keluar dati UPPKB; b) Mengatur kendaraan barang yang akan bongkar rnuat di gudang; c) Mengatur kendaraan barang yang rnenimbang kernbali setelah dilakukan penurunan rnuatan yang berlebih; d) Mengatur parkir kendaraan barang yang rnenunggu proses penegakan hukum.
8. 4.Penguji Kendaraan Berrnotor : a) Melakukan pemeriksaan terhadap : 1) Buku uji; 2) Dirnensi kendaraan; 3) Tata cara pernuatan; 4) Persyaratan teknis dan Jaikjalan; 5) Dokurnen pengangkutari/eurat rnuatan; b) Berkoordinasi dengan petugas penimbangan dan PPNSten tang data kendaraan yang rnelanggar.
9. 5.Petugas Administrasi Perkantoran : a) Mernbantu rnenyiapkan surat rnenyurat, dari proses pembuatan sarnpai pengarsipan; b) M.enyiapkandan mengolah data penirnbangan; c) Mernbantu kepala UPPKBrnernbuat laporan operasional UPPKB. c) Mernastikan data hasil penirnbangan ke dalarn database; d) Mernastikan tanda sinyal larnpu (display digitaij sesuai dengan hasil pernbacaan penimbangan untuk rnenentukan kendaraan yang rnelanggar atau tidak melanggar; e) Berkoordinasi dengan petugas perneriksa tentang kendaraan yang rnelanggar kelebihan muatan; f) Mencetak bukti pelanggaran kelebihan rnuatan dan rnenyampaikan- nya ke PPNS.
10. 3.Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor : a) PNS Dishub KominfoProvoSumsel; b) Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b); c) Memilikikualifikasi teknis di Bidang LLAJ; d) Mempunyai pengalaman kerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
11. 4.Penguji Kendaraan Bermotor : a) PNS Dishub KominfoProvoSumsel; b) Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat 1(l1fb); c) Memilikikualifikasi Penguji Kendaraan Bermotor; d) Mempunyai pengalaman kerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
12. 5.Petugas Administrasi Perkantoran: a) PNS Dishub KominfoProvoSumsel; b) Pangkat minimal Pengatur Muda (Il/a); c) Berpengalaman dalam mengoperasikan dan penanganan peralatan komputer.
13. 6.Pengatur Lalu Lintas : a) Pendidikan minimal SMA; b) Memahami tata cara dan aturan berlalu lintas. B. KUALIFlKASrPETUGASUPPKB
14. 1.Kepala UPPKB: a) PNS Dishub KominfoProvoSumsel; b) Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b); c) Memilikikualifikasi teknis di Bidang LLAJ; d) Mempunyai pengalaman kerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
15. 2.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS): a) PNS Dishub KominfoProvoSumsel; b) Pangkat minimal Penata Muda (III/a); c) Memilikikualifikasi Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS); d] Mempunyai pengalaman kerja di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
16. 10.Petugas Teknologi Informatika : a) Memastikan seluruh peralatan (software dan hardware) pendataan kendaraan dapat dipergunakan; b) Merawat secara berkala dan memonitor peralatan pendataan (software dan hardware) agar siap operasi; c) Membuat laporan harian kondisi peralatan pendataan (software dan hardware) kepada Kepala UPPKB.
17. 11.Petugas Pencatatan Penerirnaan, Penyirnpanan, lnventarisasi dan Pengeluaran Barang : a) Mencatat seluruh peneriroaan barang inventaris yang ada di UPPKB; b) Melakukan penyimpanan barang inventaris; c) Mencatat seluruh barang inventaris yang ada di UPPKB; d) Mencatat seluruh pengeluaran barang yang telah dipakai. \fUBERNUR SUMATERASELATAN.j linn . . J fH. NO"RDIN 9 Petugas Pengamanan : a) Pendidikan paling rendah SMA; b) Lulus diklat pengamanan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang; c) Mampu berkomunikasi dengan baik.
18. 10.Petugas Teknologi Informatika : a) Pendidikan paling rendah D1 Komputer; b) Berpengalaman dalam penangangan komputer (hardware dan software).
19. 11.Petugas pencatatan penerimaan, penyimpanan, inventarisasi dan pengeluaran barang : a) PNS Dishub KominfoProvoSumsel ; b) Pangkat minimal Pengatur Muda (lIla); c) Berpengalaman dalam mengurus barang inventaris kantor.
20. 7.Teknisi Elektrikal dan Mekanikal : a) Pendidikan STMmesin, otomotif, atau listrik; b) Mampu menyelesaikan perroasa\ahan dan perbaikan peralatan di UPPKB.
21. 8.Petugas Kebersihan : a) Pendidikan paling rendah SMP; b) Mampu berkomunikasi dengan baik, GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN \ = I ::I 0;- ::> "" mc ,....» I ::! iii "... -e ." '" -;- '" .. .. 0;- """ " "OQ ~ _. OQ '" OJ (l.OJ OJ ~ " "!;;i' '" _. ~ '""'01 0;- ~< '" III .. - - ~III .. .. " c: 0;- " " , - r___ ::I iii ." :0 '" ... ~ ..... 2!.s: .. '" " :0II c: " "... .. -0 c: -0 CD -.. m 3 3 '" '" .... .... ~ ~ III OJ III OJ ::J ::J cr c: '"c: •••• •• • (Woma PUlih) \WnmHi!au) (Warne Kunlng) (Wama Blru) Il<JriIn Acata Pcmeriksaan Pelt<araPolengg..." I.aIu U\las clan AngkulanJ."'n Inlclisampalkankopad. : I. Lombar Perlama : T_ngko
22. 2.LambarKedu. : PongadllanNogeri 3.l_r Kel\g. ',K.;m •• nNIlQOIl
23. 4.L.ernIlolKeernpal : Polro. 5,loIrIlelKelima : OlnasPol1lubungenlUAJ v, Penyidik Terdakwa UnaJkini lerdal<wadiperinlahltan ~hadap sidangPengadllan Negeridi pOOa I>aIi " .. "IgI "" jam .. OenganBarnng B"kIl sebagol benkol : • STNKI SIMNomor • Surnllzin PenyelerOOaraanAngkulan Penumpang Umum Nomor • Sumllzin PenyeJenggaraanAngkulon a.rang Nomo< IV. Jwalan "!I _ If. II. Toloh melalwl<an pemenksoan don penyIcJlI<ondl : "" " . T.",.dop Kond"""", bermoIoI dorliIOn II""",, Kondornan: .lim.. : " .. NamaPcmilikK_ _.......................... AI.mat PcmilikKendMlIWI: " . N.Imo PengemJdi _ "••" " "" .."...... 1JmIr: ..".." " "" T.,.., Aiam81 f'orGemd . , _ "." _" ••. " _ - .••- . I. Pad. 11M inl •.•.••••.•.•.•••.•.•.•.••..•.•...•18nggal .•.•.••••.•••••.•.••.•••.••.• jam ••••••.•.••••••••••••.WtB. Saya name •.•.••••••••••••••.••••.••.••••" P.~l .......••.............•..•....NIP. .••.....•.••••....•...••......" ••.seI&ku Pejobol Penyldik Pegawai Neged Slpll 8Idaro UAJ pada OINAS PERHUSUNGAN KOMJNIKASi DAN INFORMATIKAI UAJ ••..••••••.•.••.•.........•...................•PROVlNSISUMATERASl:LATAN, YANG aERDASARKANW~ 1.11). No.8 TohIIll961 Tonta<vKlIHP, W. No. 22 TII1"n 2009 1*>1809 L81u Uota8 dOll Angkulan Jal.n dengon SKMoolrt HuII"m dan HAM Nomot: . .. Mo.: CATATAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PAOA UPPKB SENAWAR JAYA. UPPKB PEMATANG PANGGANG. UPPKB KOTA BARU. UPPKB SIMPANG NIBUNG. UPPKB MERAPI (UU No.8 Till.., 1981din UU No22 Tahun 2009) ·PRO JUSTISIA" PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PERHUBUNGANKOMUNIKASIDAN INFORMATIKA UPTD PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR ( UPPKB ) JI. Keplen A. Rlvai No.51 Pelemb<lngKotak Po. No. 1132 Telepon 352005 - 363125 Kode Pes 30129 LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOPERASIAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA SELATAN. KejaI:&8an Negeo1._ .._._ _ _ _ .. CAP KEJAKSMH HEGER! Targgal _ _ Untuk soIarjulnya dlselOr te Ka. Neg.,.. Yang 0018&81dlJll PoIarggar ITClfdakwa drogan SUI1lINo..... : U811!1dendo80besarRp Sebao~ono10Iah~&kIln olehPang_ Negerl I'IOMOR REGISTER KEJAKSAAN NfGERJ TANDA SUKTI EKSEKUSl VIII. __ ..... .._..__ ..__..... IarJ;tgaI. ._ ...__... • • 20 _ ......._
24. 2.Soya _ mene<tna I(epAISan -. rar9 _.,... .... poftcnin!dan _ """Wunakati U_ H...... VIIICIada. ....-.-- ..- - ..-- -.IafoggaI - -.-.... .•. - 20 --.... __ J Wall VII. PERSYARATAN $IPELANGGAR I. Saya monemoa ~n Hakim ral1!l1eialo*tuhkan 0101""port<ata In!: VI. _ ~NogM _.._._ .. _._.._ ..~ UndIng~ rar9 C<nangIIlm - ..-.- - _ .•__ •__ ~1engadI Meo,i1Qtar,_""" rqida,liIasI"" pogoggar.on lall _ """'*'pasaI ••_ _ __ . ....._••.__ ..__•._ .. __ _•.__ __ Metlghl*um Ia dergan tou Rp. ...._..._.. ••(. _..__• •.•.• ..................._ ) dan~ .,........ Meme,In_n pengembalfanIlar.tI1j IiU<Ii. OlpulUSbnharllli larwal _ 20 01010Hakin dan pada waldo in;~.diLmumkandlmukaJakaa dan_ ll!ISebuleli bawah InI,dengan hadimva tel'da""" I wakilnva Penimra' Penggaro~ Cap ~adilen Hakin PeI1<a .. No. Reg. """11_ . DEMI KEADIlAH BERDASARKAH KETUHAHAH YANG IIAHA ESA NO PASAL lSI PASAL
25. 1.Pasal Setiap orang yang mengemudlkan kendaraan berrrotcr beroda am pat atau leblh dljalen yang tidak memenuhl 285 persyaratan teknls yang mellputl Kaca splon, klakson, lernpu utama, tampu mundur, lampu tanda batas dlmensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu patun/uk arah, alat pemantul cal!aya, alat penguKur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, peroempelan, alau penghapus kaca sebagalmana dlmaksud dalam pasal 106 ayat (3) jO, pasal 48 ayal (2) dipidana dengan pldana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp, 500,000,00 (lima ratus rupiah), 2, Pasal Setlap orang yang mengemudlkan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dijalan yang tldak memenuhl 286 persyaratan lalk jalan sebagaimana dimaksud dalam pasall06 ayat (3) 10, pasal48 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan alau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima ratus nbu rupiah)
26. 3.Pasal 287 Setlap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dl jaian yang melanggar aturan perlntah atau Ayat (1) larangan yang dinyatakan dang an Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasall06 ayat (4) huruf a atau Maika Jalan sebagaimana dlmaksud dslam pasal 106 ayat (4) hUM b dipidana dangan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500,000,00 (lima ralllS ribu rupiah)
27. 4.Pasal 288 Seliap orang yang mengemudlkan mobil panumpang umum, mobil bus, mobil barang, kerela gandang dan Ayat (3) kereta tempelan yang lidak dilangkapi dengan surat keterangan ujl berkala dan luius ull berkala sebagaimana dimaksud dengan pasall06 ayat (5) hUM c dipidana dengan pldana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima rans rlbu rupiah)
28. 5.Pasal Setiap orang yang mengemudlkan kendaraan barmotor angkutan orang yang tidak manggunakan laringan 301 /alan sesual dang an kelas jalan yang ditenlukan sabagaimana dimaksud daiam pasal 125 dlpldana dengan pldana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp, 250,000,00 (dua ratus lima puluh rlbu rupiah)
29. 6.Pasal Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bennotor angkutan umum barang khllSUSyang tidak mematuhi 306 ketentuan mengenal tata eara pemuatan, daya angkut, dimensl kendaraan sebagalmana dimaksud dalam pasal168 ayal (1)dlpidana dengan pidana kurungBn paling lama 1(satu) bulan ateu denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ~bu rupiah)
30. 7.Pasal SeUap omng yal1g mangemudlkan kenda:aan barmotor ar.gkutan umum barang yang tidak mamaluhl 307 kelentuan mengenai tala cara pemuatan, daya angkut, dlmensl kendaraan sebagalmana dlmaksud dalam pasal169 ayat (1) dlpidana dengan pldana kurungan paling lama 2(dua) bulan alau dldenda paling banyak Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) Dlpidana dengan pidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima-8. Pasal 308 ratus ribu rupiah), setlap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang,
a.Tidak memlliki izin menyelenggarakan angkulan orang dalam trayek sebagalmana dlmaksud dalam pesal 173 ayat (1) hurut a ;
b.Tidak memlliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagahnana dimaksud dalam pasal173 ayat (1) huruf b; c, Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkulan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal173 ayall(satu) hUM e, atau d, Menyimpang dali izln yang ditentukan sebagalmana dimaksud dalam pasal173 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN z ...... ~ o z~ co c: (/) to i=:; C2 .~ c '" ~ ~ ~ '" - ~ CI1 '" ~ 5' ..... (/) ~ :3 ~ ::> co ::> I!) ..c Z E ~ ~ j::: '" ~ Z .>< 0. :§ 0. <II ::l ell c: r ~ to .~iii a: .s ~ Z ~ < 0 - - Z c c: to < - .tl! a: to to < l:! ~ '"c: .tl! 10 Q; CI1 C. '" C . ~ :l e e .>< to .tl! ~ -to CI1 !9 :l E E ~ {! ~ to >- c: 10 E .;;; ~ ~ c: E ~ 15 s: .tl! E :> c( ~ 0 .:: 10 -0 '*-0 N " ~ ~ N C3-0 ':f ~ ..... .:: .. 2: ._ 0. '*- :>0. III .,:::> " >- .tl!c CII to ::E c. ,; CII c: "" ~ c: CII E :> .... - s c: .r::. I- <, c as '<, ~ L I

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…