DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 31 Tahun 2014

Nomor: 31
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, pemberian dan penetapan jumlah bantuan keuangan, pengajuan bantuan keuangan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran bantuan keuangan, penggunaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANGUBERNURTENTANGBANTUANKEUANGAN KEPADAPARTAIPOLlTIK MEMUTUSKAN :

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
5.Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun 2009 ten tang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2009 Nornor 18, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5351);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); I n I Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik, yang dananya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi yang bersumber dari APBDProvinsi adalah sarna dengan nilai bantuan per suara tahun hasil Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Tahun 2009 ;

Pasal 3

(1)Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan oleh Pemerintah Provinsi setiap tahunnya.
(2)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab partai politik tingkat provinsi yang mendapat kursi di DPRD Provinsi, hasil Pemilu LegislatifTahun 2014.
(3)Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jurnlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum LegislatifProvinsi Tabun 2014.
(4)Jumlab perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi. BABII PEMBERIANDANPENETAPAN JUMLAHBANTUANKEUANGAN Pasal 2

5.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Provinsi Sumatera Selatan.
7.Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarab Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik. BABIII PENGAJUANBANTUANKEUANGAN PasalS

(1)Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPD partai politik, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubemur dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD partai politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya;
2. b.foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umurn Legislatif tingkat Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
4. d.nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pemyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
5. e.rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jurnlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap tahurr/bulan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 4

b.Besamya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Provinsi setiap tahun untuk partai politik adalah jurnlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c.Jumlah bantuan keuangan dari APBDProvinsi setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a. mI " .,., Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 7

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provmsi.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan dinasyinstansi terkait.
(4)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BABrY VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI Pasal 6
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lainnya.
(2)Larnpiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
1. f.laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBDProvinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;dan
2. g.surat pemyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik. I 'f'7'1 Kegiatan operasional Sekretariat DPD partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :
3. a.administrasi umum;
4. b.berlangganan daya dan jasa;
5. c.pemeliharaan data dan arsip;
6. d.pemeliharaan perala tan kantor. Pasall1
(2)Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan mem- perhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. kedewasaan, dan dalam memelihara dan inisiatif bermasyarakat, dan kewaJiban bermasyarakat,
1. a.meningkatkan kesadaran hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara;
2. b.meningkaktan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
3. c.meningkatkan kernandirian, membangun karakter bangsa persatuan dan kesatuan bangsa. BABVl PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasa19 Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan opcrasional Sekretariat DPD partai politik. PasaliO
(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk :
(1)Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Gubernur.
(2)Ketua partai politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerima bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. BABV PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 8 Pasal 14 Partai politik penerima bantuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan pertanggungiawaban diterima oleh Gubemur. PasallS
(1)Bantuan keuangan partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 diterima oleh partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD masa bhakti 2009-2014.
(2)Bantuan keuangan partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 diberikan terhitung mulai tanggal diresmikannya keanggotaan DPRD Provinsi masa bakti 2014-2019.
(1)Partai politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
(2)Partai politik penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada Gubemur, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.
(3)Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 13

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan. BABVII LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAANBANTUANKEUANGAN Pasal 12 '-r~1 T "T BERlTADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2014 NOMOR 31 H.M SEKRETARISDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 15 September2014 H.AL~ Ditetapkan di Palembang pada tanggal 15 Septembar2014 ;;;UBERNUR SUMATERASELATAN. j Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng- undangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Previnsi Sumatera Selatan.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubemur ini, maka Peraturan Gubernur Nemer 44 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nemer 14 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. z .... 0 .., 0> .... en II) ... '" IV ... 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 ..., -0 -0 -0 -0 Q) Q) Q) Q) .. .. Q) .. .. .. .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;:! ;:! ~ ~,..,. ,..,. !!!. !!. !!!. !!!. !!!. !!!. !!!. .. !!!. !!!. !!!._. '" :r -0 :t> 0 Gl Gl 0 "" "" z c: .. ,. 3 ,. tD 0 f1) f1) f1) ., iii" :!. ~ 3 ~ 0" 3 .. xr '" .. Q) Q. ., o· " z ... " 0 .... " 0 "!;!'. c c: .. se- .. 00 .... ii> 00 "~ .. ... ~ " .. ~ " !!: !!!. Z:> .. Z ., " .. ... 2. :> ... s ~ II) ... 0 ».. .. - '" .!!. .. " -0 '" -0 0. .. :;- :> tD ~.., se tD o· S 0 -< .. 3.. 3 :> 0. "3" '" » -:0 ~ :> tD .. 0 ,..,. .. 0 ~ 0- !!!. '" :> f1) " .,.. ." '" .. Gi ~ ~ c: .. iii' f1) 00 ., ~E:! ... :> -:0 '" OJ '" ... ~ - "" '" 0 iii' -:0 .. > :x: c: :t> .. r- - Z s» " .3 -< "" -0 '" -0 ~Z Q) .. :t> f1) II) "" ::I: " .=! ~ - E:!c: Gi 0 "0 '" -0 c '" 0rn Q) » -0 '" :> ~ !: -.s Z DO :;j.. 0 :> :0: ~ -0 Q ~ -:0: C .... IV II) IV '" ... ... ... ... II) en II) C ~ In ... 0 0 w ~ > :r - b '" c ... IV IV '" ... '" II) .... IV '" IV c: ~ t: In 0> ..... .., '" .., ... ... 0> .... 0> » s .., !'" ..... .... IV ... 0> w '" '" '" ~ i 4- .... :..., .. ... :..., ;.... in £ \0 .. :rII) ... .... IV .... .., ID .... ... ~.... ... '" '" 0> II) IV 0 .... CD '" » c: ~ » ~ » - z,., ~ ..., m II) '" '" '" '" II) II) U1 U1 II) II) U1 ,., ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ 0 0 0 s ~... ... ... ... ... -c: ~ i;! ~ :r IJI C » ,... z z 0 .... .... IV IV ... IV '" ... ... ... - c!.... (10 ... 0 8 ... ID ..... U1 1: U1 ... ,., ? 0 In '" ..... 0> en ID (10 IV "0 » co ..... ;.... :..., ..... :..., \0 ..... en ..... ;.... 00 - z .... en IV .... 0 ID ..... '" .... en IV V1 .. ... w ... IV ..... en \0 .., V1 ID 0> ..., in ..... <:> \0 :..., in ~ .... :..., ;.... ~ m.... :xlU1 .... en ... 0 U1 Q\ (10 '" 0> N IV ... ... ... IV (10 0 0 0> 0 :r :::j c Z. \ CD Gl C » > z z ~ - z :u -! .. ~ c '" ... ... ... .... IV .... .... ... ... » ID (J\ .... 0> '" 0> '" ... ID .... .... ... z i:: en .... 00 en ;.... in <:> \0 <:> .... ~ ..., .., 0 \D ID ... (10 IV en .... 0> m ... .... !""' .... .... .., .... 00 .., 0 '" :xl t-J b <D ~ 00 :..., ..... ;.... \0 :.. :..., \0 IV IV ID ID <D Q\ ... co .... 8 '" '" IV IV IV '" 0 ... 0 a .... :J: »,.... m X Z o m :xl Q z ~ Gl C CD m :xl Z C :xl II) C ~ ~ m ~ II) m ~ _z ~UBBRNUR SUMATERA SELATAN, I ~z:...:....---OIN ( )( ) BENDAHARA UMUM I BENDAHARA. Moogetahui: KETUA UMUM I KETUA. NO lENIS PENGElUARAN lENIS VOLUME REALISASI KETERANGAN KEGIATAN KEGIATAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 A PENDIDIKAN POLlTIK

a.Seminar;
b.Lokakarya;
c.Dialog interaktif
d.saraseban: dan
f.Workshop. B OPERASIONAL SEKRETARIAT
1. 1.Administrasi Umum
a.Keperluan ATK
b.Rapat Internal Sekretariat
c.Ongkos Perjalanan Dlnas dalam rangka mendukung keglatan operasional Sekretariat
1. 2.Langganan Daya dan Jasa
a.Telepon dan Ustrik
b.Air Minum
c.Jasa Pos dan Giro
d.Sur~t menyurat
1. 3.Pemeliharaan Data dan Arsip 4, Pemeliharaan Peralatan Kantor C SALDO Rp.................... Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banruan keuangan partai politik sebesar Rp yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal . Bulan Tahun sebagai berikut: FORMAT LAPORAN PER1'ANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PAR1'Al POL1TrK .. TAHUN ANGGARAN .. LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 31 TAl-ruN 2014 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTA! POLlT1K. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…