DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalarn rangka meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan, perlu diatur penyelenggaraan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan aebagaimane dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Cubernur tentang Penyelenggaraan Sistem lnformasi. Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumate1'a Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1814); 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4843); 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kccil, dan Menengah (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Mengingat GUBERNUR SUMATERA SELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAE::3A ,, NOM OR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SeLATAN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASIPEMBINAANKOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHPROVINS!SUMATERASELATAN.

Pasal 5

Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha keeil dan menengah dikoordinasikan dengan Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika Provinsi.

Pasal 6

usaha kecil dan menengah;

b.melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan serta pengembangan sistem informasi pembinaan koperasi, usaba keeil dan menengab.

(3)Pernbentukan tim efektif sebagaimana. dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. dalarn pernbangunan ser'ta informasi pembinaan koperasi,
1. a.rnemberikan araban pengembangan sistem pernbinaan koperasi, usaha kecil dan rnenengah sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan;
2. f.rnengelola dan rnenjaga keamanan sistem informasi pembinaan koperasi, usaba keeil, dan menengah;
3. g.melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan perangkat sistem informasi pembinaan koperasi, usaba kecil dan menengah;
4. h.melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaba Keeildan Menengab Provinsi.

Pasal 4

(1)Unruk pernbangunnn dan pengernbangan aistem informaai pembinaan koperasi, usaba kecil dan menengah dapat dibentuk tim efektif,
(2)Tim efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnempunyai tugas : pernbinaan koperasi, usaha keeil dan rnenengab;
1. c.rnenganalisis kebutuhan sarana dan prasarana sistern informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengab, yang meneakup perangkat keras dan perangkat lunak kornputer, infrastruktur jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya;
2. d.melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi sistern Informasi pernbinaan koperasi, usaba kecil dan menengab;
3. e.rnelaksanakan implementasi aplikasi sistem inforrnasi .,
4. h.-m .........ny.....,'r.:.1'11 r!~r= mcngcrnbangk.....- sistcm info rnasi..... ...,., AI'>- _"'__.... ...._.... 1.I.Av", 1 Q.__J, 5~Q._ll 1.... tilll r .lCl. 1
(1)Pengembangan aplikasi sistem informasi pembinaan koperasi, us aha keeil dan menengah dapat dikexjasamakan . dengan pihak ketiga apabila terjadi keterbatasan sumber daya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun raneangan sistem source code aplikasi, skenario uji eoba aplikasi dan manual petunjuk operasional bagi pengguna. BABIII PENGEMBANGANSISTEMINFORMASI PEMBINAANKOPERASI,USAHAKECILDANMENENGAH Pasa19
(1)Pengembangan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha ked! dan menengah melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan rnenengah menggunakan data center terpusat yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah Provinsi.

Pasal 10

(1)Situs web Pemerintah Provinsi menggunakan nama domain sesuai ketentuan yang berlaku,
(2)Situs web SKPD menggunakan sub domain Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi menyelenggarakan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha keeil dan menengah, dengan berpedoman pada reneana induk sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

(2)Reneana indiik sistem informasi pembinaan koperasi, usaha keeil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi rujukan dalam pengembangan koperasi, usaha keeil dan menengah.
(3)Reneana Induk sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.arsitektur informasi;
2. b.arsitektur aplikasi;
3. e.arsitektur infrastruktur teknologi;
4. d.organisasi dan manajemen;
5. e.pendekatan dan roadmap implementasi.
(4)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi. • H. MUKTISULAIMAN BERJTADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2016 NOMOR }2 Diundangkan di Palernbang pada tanggal 25 Oltto bar 2016 SEKRETARlSDAERAHPROVINSI SUMAT~"'" If=ALEXNOERDIN Afll~c GUBERi~URSUMATERASELATAt~, Ditetapkan di Palernbang pada tanggal :25 Okt.obeJ: 2016

Pasal 13

Peraturan Gubcmur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABV KETENTUANPENUTUP Pembiayaan penyelenggaraan sistem informasi pembinaan koperasi, usaha keeil dan menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) darr/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak rnengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

BABIV PEMBIAYAAN Sistem informasi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah untuk pelayanan publik wajib terdaftar di Dinas yang mernbidangi Komunikasi dan InCormatika Provinsi.

Pasal 11

(3)Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelatihan teknis operasional serta memberi garansi masa pemeliharaan aplikasi sistern informasi pernbinaan koperasi, usaha keeil dan menengah. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…