DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 35 Tahun 2016

Nomor: 35
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip dasar, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, UPG, pengawasan, perlindungan dan penghargaan, sanksi, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA G\]BERNUR SUMATERASELATAN, TENTANG PEOOMANPENGENOALIANGRATIFIKASI01 LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 35 TAHUN2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNURSUMATERASELATAN • ·,

4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5698);
5.Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4449);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai, adalab Gubernur, Wakil Gubernur, Aparatur Sipil Negara, Cajon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMO, Direksi BUMO, Pegawai BUMO, dan/atau Pejabat/Pegawai lainnya yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintab Provinsi Sumatera Selatan. yangSelatan,Sumatera
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintab Provinsiadalab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalab Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Pejabat/Pegawai Provinsi Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANGUBERNURTEJliTANGPEOOMANPENGENOALIAN GRATIFIKASI 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVlNSI SUMATERASELATAN.

Pasal 4

c.terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
d.terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Provinsi;
e.dalam proses penerimaan/promosi/rnutasi pegawai;
f.dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g.sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
h.sebagai ungkapan terima kasih sebelurn, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
1. 1.merupakan hacliah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas: J. merupakan fasilitas entertainment, Iasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
k.dalam rangka mempengaruhi kebijakarr/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan; dan
1. 1.dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pejabat/ pegawai.

(2)Setiap pejabatj pegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada pejabat/pegawai lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(3)Pejabatj pegawai dapat melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada UPG.
(4)Dalam hal UPG belum terbentuk, pelaporan dapat clisampaikan kepada bagian yang menjalankan rungsi pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan Jangsung. " saham dariatau bunga kepemilikan umum;
1. c.pemberian berupa keuntungan penempatan dana, investasi atau pribadi yang berlaku urnum;
2. d.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian a.tau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
3. e.seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima 'dalam seminar / pelatihanj workshopjkonferensi atau kegiatan sejenis;
4. f.hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlornbaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; Pejabar/pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPV. atau melalui UPG, kecuali dalam hal:
5. a.pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua., suami/istri, anakjmenantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, pamarr/ bibi, kakak/adik/Ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
6. b.pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku PasalS
7. e.adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerirna danjatau mengancam jiwajharta atau pekerjaan pejabat/pegawai.
(2)Pejabatjpegawai yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau kepada KPKmelalui UPG.
(3)Dalam hal pejabat/ pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG.
(4)Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG dapat menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui mekanisme pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.
1. g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. h.hadiah langsung/undian, diskony rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan; I, kompensasi atau honor atas profesi dil1.lar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pejabat/pegawai yang bersangkutan; J. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
3. k.karangan bunga dengan nilai yang wajar; I. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adatj'agama lainnya paling banyak RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pernberian per orang dalarn setiap kegiatan; m.bingkisan/ cinderamata/ souvenir atau benda sejenis yang diterima tamur undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf I paling banyak RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian dalam setiap kegiatan;
4. n.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, danj atau menantu penerima gratilikasi paling banyak RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap peristiwa;
5. o.pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sarnbut, pensiun, promosijabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak RP. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; danj atau
6. p.pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan. ., tercantum daJam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(2)Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama dan alarnat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
2. b.jabatan pejabaty pegawai;
3. c.tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
4. d.uraian jenis gratifikasi yang diterima; danl atau
5. e.nilai gratifikasi yang diterima.
(3)Pelaporan gratifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.disampaikan kepada KPKpaling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima; atau
2. b.disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima dapat melalui pos, email dan media elektronik lainnya.
(4)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan yang diterirnanya kepada KPKdalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima.
(5)KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima secara lengkap. SABrV UPG gratifikasi sebagaimanamengisi formulir pelaporan
(1)Laporan gratifikasi sebagaimana disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non elektronik dengan

BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFlKASJ

Pasal 7

(1)Dalam hal penerimaan gratifikasibukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pernberian.
(2)Dalam hal penerimaan gratifikasidalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 6

UPG mempunyai tugas berupa:

a.mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
b.menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari pejabat/ pegawai;
c.meneruskan laporan penerimaan gratiftkasi kepada KPK;
d.melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
e.menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi;
f.melakukan sosialisasi aturan gratiftk.asi kepada pihak internal dan eksternal;
g.melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan UPG sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; PasallO

(1)Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi dapat ditetapkan Pejabat Struktural Eselon III pada SKPD di lingkungan Pemerintah· Provinsi yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi darr/atau melaporkan kegiatan yang berindikasi gratifikasi di SKPDmasing-rnasing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan dan rincian tugas Pejabat Struktural Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dapat dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG dan bertempat di inspektorat.
(4)Susunan, keanggotaan, dan kedudukan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(2)Susunan dan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota. Provinsi untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
4. b.disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosiallainnya;
5. c.dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
6. d.dikembalikan kepada penerima gratifikasi;
7. e.dimusnahkan; darr/atau
8. f.bentuk-bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dikelola oleh menentukan ditetapkan KPK UPG dapat
(1)Terhadap gratifikasi yang Pemerintah Provinsi, pernanfaatannya yaitu:
1. a.dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Pasal 12 Dalam melaksanakan tugasnya, UPGberkewajiban:
2. a.melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK;
3. b.menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK;
4. c.menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur melalui Inspektorat secara periodik;
5. d.merahasiakan identitas pelapor gratifikasi;
6. e.meJakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK daJam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
7. f.melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
8. g.melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;dan
9. h.melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi. , Pasal 11
10. h.melakukan pemetaan titik-titik rawan penerimaari dan pemberian gratifikasi; dan
  1. 1.melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
(1)Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan:
1. a.perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/rnutaei atau hambatan karir lainnya; BABVI PERLINDUNGANDANPENGHARGAAN Pasal 16
(2)Inspektur Provinsi melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pacta.ayat (1)kepada Gubernur.
(1)Inspektur Provinsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(2)Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 15

BABV PENGAWASAN Pasal 14

(1)Pejabat/ pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Gubemur ini, dapat melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pea/e-mail SekretaIiat UPG. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua UPG.

Pasal 13

(3)Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini,
(2)Prosedur dan mekanisme pengelolaan gratifikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

SANKSI

(1)Pejabat/pegawai yang mernatuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja,
(2)Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.
(3)Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(5)Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Ketua UPGdengan ditembuskan kepada KPK.
(4)Dalam hal terdapat ancaman fisik darr/atau psikis kepada pejabat/ pegawai karena melaporkan gratifikasi, pejabat/pegawai dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Setiap pejabat pada Pemerintah Provinsi dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan pejabatj'pegawai karena melaporkan gratifikasi.
(2)Setiap pejabat pada Pemerintah Provinsi wajib memberikan perlindungan terhadap pejabatj'pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
1. b.pemindahtugasan/rnutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
2. c.bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan/ atau
3. d.kerahasiaan identitas, BERITA DAERAH PROVINSl SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 35 H. MU TI SULAIMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 9 Nopeaber 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Ditetapkan di Palernbang pada tangga! 9 nopal_bel! 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 20

KETENTUAN PENUTUP BABIX Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Pasa! 19 PEMBIAYAAN

a.Pejabat/ pegawai Pemerintah Provinsi:
1. 1.mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi;
2. 2.menyerahkan forrnulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait maksimal 7 (tujuh) hari kerja kepada UPG;
b.Gubernur: menerima la.poran rekapitulasi penerimaan gratifikasi setiap bulan dari Ketua UPG. c.UPG:
1. 1.menerima formulir laporan penerimaan gratifikasi dari pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari: a) foto/dokumentasi hadiah/gratifikasi; b) jotocopy surat perintah tugas untuk mengikuti kegiatan seminar, pelatihan/diklat (jika ada); c) bentuk penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi; d) identitas pegawai yang diduga menerima (nama lengkap dan unit kerja); e) dugaan pihak yang memberikan hadiah/gratifikasi (pernyataan tertulis); f) rentang waktu dan lokasi terjadinya penerimaan (pemyataan tertulis); g) dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan hadiahj gratifikasi (jika ada);
2. 2.mencatat formulir penerimaan dan pemberian hadiahj gratifikasi kedalam register laporan penerimaan;
3. 3.memeriksa formulir laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar, serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen terkait, apabila formulir tidak lengkap dapat meminta kepada Pelapor dokumen tambahan lainnya;
4. 4.memberikan stempel lengkap serta paraf pada laporan gratifikasi, apabila formulir laporan teJah diisi dengan lengkap dan benar;
5. 5.proses penerimaan dan penelitian dokumen formulir Japoran dari penerima dan pernberi hadiah/ gratifikasi maksimal 2 (dua) hari kerja. PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR ,5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFlKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. LAMPIRANI II. Reviewatas pelaporan oleh UPG:
a.memeriksa, memilah dan menganalisa laporan penerimaan dan pemberian hadiahj gratifikasi;
b.memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau KPK;
c.apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan KPK, maka UPG meneruskan hasil laporan penerimaan dan pemberian hadiahj gratifikasi kepada KPK;
d.apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka UPG melanjutkan proses analisa pelaporan. Ill. Penyerahan penanganan pelaporan hadiahj gratifikasi ke KPK:
a.UPG mengisi formulir penyerahan penanganan pelaporan beserta dokumen pendukung;
b.UPG menyerahkan .rekapitulasi formulir penyerahan penanganan beserta dokumen pendukung kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani;
c.UPG mengirimkan rekapitulasi formulir yang telah ditandatangani beserta dokumen pendukung kepada pihak KPK. IV.Analisis penentuan dan pemanfaatan gratifikasi:
a.UPG menganalisis laporan yang telah mendapat rekomendasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dengan menggunakan ketentuan etika dan aturan pengendalian gratifikasi sebagai dasar analisis;
b.UPG menentukan pihak yang berhak menerima hadiahj gratifikasi, apakah instansi atau penerima beserta tata cara pernanfaatan atas objek hadiah/gratifikasi yang dilaporkan;
c.UPG memberikan rekomendasi pihak yang berhak menenma hadiah/gratifikasi, apakah instansi atau penerima dan tata cara pemanfaatan objek hadiahj'gratifikasi kepada Sekretaris Daerah;
d.Sekretaris Daerah menerima hasil rekomendasi dari UPG, memeriksa kebenaran analisa laporan, memberikan persetujuan dan menandatangani apabila basil rekomendasi telah sesuai dengan ketentuan; e_ UPG menerima kembali keputusan rekomendasi pihak penerima hadiah Zgratifikasi apakah instansi atau penerima untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang berhak memanfaatkan objek gratifikasi;
f.UPG melaksanakan keputusan rekomendasi apabila hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak instansi, maka hasil pemanfaatan akan dilakukan proses pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dikembalikan, apabila hasil penentuanpemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak penerima, maka ·UPG meneruskan hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi kepada penerimajpelapor dan melakukan monitoring atas tindak lanjut penentuan pemanfaatan tersebut. _2 _ . LEXNOERDIN GUBERNURSUMATERASELATAN, V. Rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut gratifikasi:
a.UPG mernbuat surat pengantar rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi, proses pelaporan dan perkembangan tidak lanjut atas penentuan pemanfaatan gratifikasi di Pemerintah Provinsi ke KPK;
b.UPG menyerahkan surat pengantar ke KPK dan rekapituiasi beserta dokumen pendukung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
c.Bekretaris Daerah menerima hasil rekapitulasi atas penanganan pelaporan dan perkembangan tindak lanjut penentuan pernanfaatan beserta dokumen pendukung, memeriksa dan memastikan bahwa hasil rekapitulasi telah dibuat dengan benar, membubuhkan paraf pada surat pengantar ke KPK dan menandatangani hasil rekapitulasi, dan meneruskan kepada Gubemur surat pengantar rekapitulasi atas penanganan laporan gratifikasi dan perkembangan tindak lanjut atas penentuan pemanfaatan gratifikasi beserta dokumen pendukung untuk ditandatangani dan disampaikan ke KPK;
d.UPG mengirimkan surat pengantar dan hasil rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Gubemur dan Sekretaris Daerah kepada pihak KPK;
e.UPGmengarsipkan fotocopu surat pengantar dan hasil rekapitulasi. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Nama Pekerjaan dan Jabatan. AJamat/TeIepon / Faks /Email Hubungandengan Pemberi DATAPEMBERI Jenis Penerirnaan Harga/ Nilai Kode Peristiwa Ternpat dan Kode Uraian Nominal/ Penerimaan Tanggal Taksiran Penerimaan c=J I I Lainnva : DATA PENERlMAA!ll GRATlFlKABI Nama Lengkap : Tempat & Tgl Lahir : I No.KTP(NIK): Jabatan/Pangkat/ : Golongan Uraian Jnetan si : a.Nama Instansi : (Kementerianj Lembagaj BUMN/BUMD/Pemerintah b.Unit EseIonI/II/lII/N /Unit Kerja : DaerahjDllJ Alamat Kantor : Kode Pos : Kel/Desa I Kecamatan I Kab/Kota I Provinsi Alaroat Rumah : Kode Pos : .KeI/Desa --r Kecamatan I Kab/Kota I Provinai Alamat pengirim surat *J : o Rumah To Kantor ') siWhkan pilih dan beri tanda III Alarnat e-mail : PIN BB/WA Nomor Telepon : Rumah T Kantor ScIuler • DATAPELAPOR/PENERIMA LAPORAN PENERIMAANGRATIFIKASI FORMULIR 1 LAMPIRAN II PERATUT<ANGUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 35' TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDAtTAN GRATIFIKASI DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. , , ( ) . 20.. Pelapcr, Laporan Gratiflkasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya.Apabite ada yang sengaja tidak saya Iaporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Kcrupsi secara tidak benar, maka says bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedla memberikan ketcrangan selanjutnya. Alasan Pemberian Kronologipenerimaan Dokumen yang dilampirkano Tidal<ada o Ada, yaitu ........................... Catalan tambahan (bila perlu) ALASAN DAN KRONOLOGI ( Nama PeJapor} TandaTangan Oenganini Japoran penoJakan peneli.rnaan gratifikasi ini disampaikan. (tempat) (tanggal/bulan/tahunpelaporan) TempatPenerim Gedung/ Lantai aan / Ruangan/Bl ok/RT/RW Kel/Kec/Kota WaktuPenerim Pukul/Hari aan Tanggal/Bm / Thn UraianKegiata Dalam Promosi Kedinasan Seremonial Lainnya n (penerimaan Kegiatan dalam rangka) Uraian Kegiatan UraianPenerima Bentuk an Gratifikasi yang Ditolak Jumlah/ Kuantitas Nilai Gratifikaai RP. Kelengkapan 1- Surat Tugas / Surat Perintah PeIjalanan Oinas Ada/ Dokumen Tidak*1 Pendukung 2. SuratUndanganDinas Ada.! Tidak"I
1. 3.Bukti Penolakan Penerimaan lainnya Ada/ Tidak"I 4. Ada/ ....................................................... Tidak*) 5. Ada/ ....................................................... Tidak*1 Jika ya, sebutkan anggararr/ rekeningbiayayangctibebankan: Akomodasi Ya ..................................................................................................... Biaya (khusus ..................................................................................................... peneli.maan ..................................................................................................... dalam Tidak ..................................................................................................... kedinasan) I I I I URAIAN PENOLAKANPENERIMAANGRATIFlKASI NamaPemberi J abatan / Pekeljaan Alamat HubunganPemberi dengan Pegawai dan PenyelenggaraNegara / Instansi/Lembaga NomorKontak HP: I 'J'eJp(ext): I EmaiJ: DATAPEMBERI telahsayaOengan iru merryatnpa.ikarrbe.hwa menolakpenerimaanGratifikasidari: NamaPelapor / Peneri UnitKeda/ Jabatan Gol/NlK Gol: I NIK: NomorKontak HP: I TeJp{ext}: I Email: DATAPELAPOR LAPORANPENOLAKANPENERIMAANGRATIFlKASI DATAPELAPOR FORMULIR 2 ( NamaPelapor) Denganini laporan penolakan peneri.J:naan gratifikasi ini disampaikan. (tempat) (tanggal / bulan/ tahunpelaporan) Tanda Tangan TempatPenerim Oed ung/ Lantai aan / Ruangan / BI ok/RT/RW Kell Kec/Kota WaktuPenerim PukuI/Hari €lao TanggaJ/Bln/ TIUl. UraianKegiat:a Dalam Prornoat Kedinasan Seremonial Lainnya n (penerimaan Kegiatan daJam rangka) Uraian Kegiatan UraianPenerima an Bentuk Gratifikasi yang Ditolak Jumlah/Kuan titas Nilai Oratifikasi RP. Kelerigkapan 1. SUrat T'ugas / Surat Perintah PerjaJanan Dinas Ada / Dokumen 'Ndak OJ Pendukung 2. SuratUndanganDinas Ada/ Tidal<OJ
2. 3.Bukti Penolakan Penerimaan lainnya Ada / Tidak *) 4. Ada/ ....................................................... Tidal<OJ S. Ada/ ....................................................... Tidal<*j Akomodasi Ya Jika ya, sebutkan anggaran/ rekeningbiayayang dibebankan : Biaya (khusus ..................................................................................................... penerimaan Tidal< ..................................................................................................... daJam ..................................................................................................... kedinasan) I I I I URAlAN PENOLAKANPENERIMAAN GRATIFlKASI NamaPemberi J €lbat an / Pelcerja.arr Alamat Hubungan Pegawai dan Penyelenggara Mitra Kerja Bukan NonPNS Negara: Hubungan Penerima PNS PenyediaBarang dan dengan Pegawaidan Jasa ~ Penyelenggara Negara/ Golongan Penerima Korporasi Instansi Pemerintah Instansi/ Lernbaga Perorangan Lainnya_................. No. Kont.ak No.HP: Telp. Email : DATAPENERIMA NamaPelanor tPeneri UnitKeri a I J abatan Ool/NIK Gol: TNIK: NomorKontak HP: I Telo (extl: I Email: DATAPELAPOR LAPORAN PEMBERIAN GRATIFlKASI FORMULIR 3 ( NamaPelapor) Demikian laporan perrnlntaan gratifikasi ini disrunpaikan. (tempat) (tanggalj bulanj tahunpelaporan) Tanda Tangan Gedung/Lantai TempatPermint / RuanganjBI aan Gratifikasi ok/RT/RW . Kel/Kec/Kota Pukul/Hari WaktuPerm.into Tanggal/Bln/ an Gratifikasi Thn UraianKegiata DaJam Prornoai, Kedinasan Scrcmonial IAinnya n (perrnintaan Kegiatan dalam rangka) Uraian Kegiatan Jenis Bentuk Gratifikasi Perrnintaan Diminta Nilai Gratifikasi Rp. Kelengkapan 1. Proposal pengaj uari pemberian gratifikasi dari Ada/ Dokumen nenerima "jrl"It'*' Pendukung 2. SuratUndangankepada penerirna gratlfikaai Ada / TirlAIt'*\
3. 3.Bukti Penganggaran pemberian gratifikasi Ada / 't';"" ,,' *\
4. 4.Surat penunjukan sebagai wakil instansi yang Ada / sah sebagai penerima ....atifikasi Tidal<*1
5. 5.Bukti penggUnaan pemberian gratilIkasi / tanda Ada/ terima. I ';;., . Tirl"It'*'
6. 6.o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ada / T;rl,,',' *' URAlAN PERMINTAAN GRATIFIKASI NamaPeminta JabatartjPeke~aan Alamat Hubungan Pegawaidan MitraKerja Bukan NonPNS PenyelengganlNegar a: Hubungan Penerima PNS PenyediaBarangdan dengan Pegawai dan Jasa PenyelenggaraNcgara/ Golongan Penerima lnstansi/ Lembaga : Korporasi Instansi Pemerintah Perorangan IAinnya No.Kontak No.HP: Telp. email : ..." DATAPEMINTA DenganlID menyampaikan laporan oenmntaan Gratifikasi yang bersl(at oemerasan danl atau oemaksaan dari: NamaPelaoorLPenerl UnitKeda/ Jabatan Gol/NIK Gol: I NIK: NomorKontak HP: I TelD(extl: I Email: DATAPELAPOR LAPORAN PERMINTAAN GRATIFIKASI FORMULIR 4 ·5· ( Nama Je1as ) UNIT PENGENDALIORATIFlKASI, Dernikiankami sampaikan, terima kasih . . n IlD ra Pelapor/ . Bentukj Tempat Peminta Hubungan Jerns Kegiatan Permintaan Oratifi- Peminta Gratifikasi Oalam Tindak No kasi Rangka Lanjut Permintaan Waktu Golongan Permintaan Permintaan Jabatan Peminta Nilai (RP.) 4 Perm! ta G tlfika.1 . e Pelapor/ Bentuk/ Kegiatan Tempat Pemberi Hubungan Jerns dalam rangka Pemberian Oratifi- Penerima Gratifikasi pemberian Pernbertan No kaS! sah/tidak Anggaran sah Waktu Jabatan Golongan NUai (RP.) pembiayaan Pemberian Penerima oemberian
7. 2.PenoJakan Penerimaan G1'atiflkasi/ FaaUitaa Pelaporj Bentukj Tempat ?enolak Hubungan Jenis Penolakan Oratifi- Pemberi Gratifikasi Keglatandalam rangka No kas; penerimaanyang clitolak Waktu Jabatan Pekeljaan NlIw (RP.J Penolakan - Tempat Penerima Hubungan Bentukj KegiatEU'ldalam Penetapan Jerns rangka Penerimaan jPelapor Pemberi Gratiflkasi penerimaan pemilikan No Penangan TIndal< Waktu Penerimaan Jabatan Pekerjaan Nila! (RP.) pelaporan lanjut penerimaan !pemanfaatan 1 Penerimaan SesuaidenganPedomanPengendalianGratifikasi, denganinikarrti sampaikanlaporanrekapitulasidantindaklanjutpelaporanpene,-imaan, penolakail, pembcrian dan permintaan gratifikasi, yaitu sebagaiberikut: Biasa 1 (satu) berkas Laporan penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, pemberian danpenninlaan gratiflkasi. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Unit Pengendali Gratifikasi Kepada Dari Tanggal Nomor SiCat Lampiran Perihal NOTA DINAS FORMULm 5 ( Nama Jelas ) UNIT PENGENDALI GRATIFlKASJ, Pelopor f'emberi f'emberian Tanggal TanggQI Jenis/ Nilai No. Bentuk EA•• Rei Nama Jabatnn NIWUI Jabatan Nama Jabatan f'enerimaan Pelnporan Penerimaan RD LEMBAR PENYERAHAN PENANGANAN ATAS LAPORAN GRATIFlKASI UNIT PENGENDALI GRATlFIKASI KE~ADAJ!;OMISI PEMBERANTASAN KORUPSI FORMULIR 6 ·7· ( Nama Jelas ) UNIT P&NOENDALI ORATIFIKASI, PeIapor Pemberi Pembcrian Tanggal T8IlIl3AI Jenis/ Nil... No. Bentuk Eq. Ref Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jab8tM Penerimaan PeIapor8ll Penerimaan R" LEMBAR REKAPITULASl PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN GRATIFIKASI UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEPADA KOMISl PEMBERANTASAN KORUPSI FORMULIR 7 .1 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Dernikian laporan program pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dad upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di inspektorat ProvinsiSumatera Selatan. No. Uraian Pengendalian Gratlfikasl Check List Pernyataan 1 Ketentuan pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi khususnya OVa mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam DTidaksetiap proses auditj'pemeriksaan pada periode bulan ini 2 Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang DYa berslfat kedinasan daJam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/ pemeriksaan di lingkungan internal SKPD/ Instansi/ Lembaga oTidak pada periode bulan ini 3 Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit DYaPengendali Gratifikasi paling larnbat 7(tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima (diisijika terdapat penerimaan. gratifikasi) DTidak 4 Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses DYapemeriksaanj'audit di lingkungan internal SKPD/lnstansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit Pengendati Gratifikasi. DTidak Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, pada proses auditj pemeriksaan di lingkungan Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan, dengan ini menyatakan sebagai berikut : DIVISI : AUDITI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE : LAPORAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI FORMULIR 8 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…