DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 36 Tahun 2014

Nomor: 36
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang uraian tugas dan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, resort KPHP Provinsi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut- II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 201 1Nomor 284);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 16); Menetapkan
7.Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Resort KPHP Provinsi adalah unit pengelolaan hutan terkecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang pernbentukannya mernpertimbangkan luasan, letak geografis, daerah aliran sungai, sistern lahan dan batas administrasi wilayah kabupaterr/ kota.
8.Kepala Resort KPHP Provinsi adalah kepala unit pengelolaan hutan terkeeil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Benakat Bukit Cogong dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Suban Jeriji Martapura,
9.Pengelolaan Hutan adaJah kegiatan yang rneliputi tata hutan dan penyusunan reneana pengelolaan hutan, pernanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklarnasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alamo
10.Tata Hutan adalah kegiatan raneang bangun unit pengelolaan hutan, meneakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai tipe ekosistern dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk rnernperoleh rnanfaat sebesar-besarnya bagi rnasyarakat secara lestari.
11.Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk mernulihkan, rnempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan laban sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalarn mendukung sis tern penyangga kehidupan tetap terjaga.
12.Reklarnasi hutan adalah usaha untuk rnemperbaiki atau rnernulihkan kernbali laban dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi seeara optimal sesuai dengan peruntu.kannya.
13.Perlindungan hutan adalah usaha untuk rneneegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, beneana alam, harna dan penyakit, serta mernpertahankan dan menjaga hak-hak negara, rnasyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kepala KPHP Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan produksi sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan pcraturan perundang-undangan.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 8agian Kesatu Kepala KPHPProvinsi Pasal 2

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala KPHP Provinsi dalam melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasl dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan program, penyusunan anggaran, monitoring dan pengendalian internal kegiatan, serta pengelolaan keuangan.

a.pelaksanaan pengelolaan hutan produksi / hutan lindung di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan, dan konservast alam;
b.penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota untuk diimptementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, peJaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
d.pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
e.pembukaan peluang Investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya ..

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan mempunyai Iungsi :

a.pelaksanaan kcgiatan inventarisasi sumberdaya hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah dan pemetaan;

Pasal 7

Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penataan, perencanaan produksi dan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, dan pemantauan penggunaan kawasan hutan pada wilayah kerja KPHP Provinsi. 8agian Ketiga Seksi Pcmanfaatan dan Penggunaan Hutan Pasal 6

b.pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
c.pelaksanaan kcgiatan adrninistrasi, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana kerja serta monitoring, evaluasi dan pengendalian internal KPHPProvlnsi;
d.pelaksanaan perenca.naan pengelolaan dan pernbcrdayaan sumberdaya aparatur;
e.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
f.pengkoordinasian antar seksi dalam pcnyusunan dokumen perencanaan anggaran, program dan kcgiatan pernbangunan bidang kehutanan;
g.pelaksanaan pembinaan kelompokjaba.tan fungsional;
h.pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan pertanggung jawaban dan laporan akuntabilitas KPHPProvinsi;dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPHP Provinsisesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan rchabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan pada wilayah kerja KPHPProvinsi.
1. 1.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sin kronisasi kegiatan pemanfaatan hutarr/pengetolaan hutan kolaboratif dengan Tentara Nasional indonesia dan Pernerintah Kabupaten /Kota; J. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatandan PenggunaanHutan; dan
k.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPHPProvinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya. danjataupermohonanrekomendasipemberian
b.perencanaan pengelolaan hutan jangka panjang, jangka pendek dan rencana teknis tahunan;
c.pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu darr/atau bukan kayu pada hutan produksi;
d.pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan non kayu pada hutan lindung;
e.penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan wilayah tertentu sesuai dengan Iungsinya;
f.penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pernantauan dan pelaporan atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaankawasan hutan;
g.penyiapan bahan laporan kegiatan pembinaan, pemantauan dan cvaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan darr/atau penggunaan kawasan hutan;
h.penyiapan bahan pertimbangan teknis terhadap ";r:'"' -- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8, Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
a.pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan;
b.pelaksanaan rehabilitasi butan yang rneliputi reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah pada areal yang belum dibebani hak atau wilayah tertentu;
c.penyiapan bahan laporan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta pelaksanaan perlindungan kawasan hutan;
d.penyusunan reneana teknis rehabilitasi dan perlindungan hutan pada wilayah tertentu;
e.pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan yang menyangkut kawasan hutan dan hasll nutan termasuk tumbuhan dan satwa pada areal yang belum dibebani hak atau wilayah tertentu;
f.pelaksanaan pcngamanan dan perlindungan atas reklamasi hutan yang telah dilaksanakan oleh pernegang izin penggunaan kawasan hutan danjatau pemanfaatan hutan yang telah hapus atau berakhir;
g.pelaksanaan konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat di daJamdan ill sekitar kawasan hutan;
h.pelaksanaan pemetaan konflik sosial dan akses lerhadap sumberdaya hutan serta fasilitasi, mediasi dan negosiasi penanganan konflik di lapangan;
1. 1.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi reneana rehabllitasi, reklarnasi, dan pengamanan kawasan hutan bersama-sama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
j.pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi RehabiJitasidan Perlindungan I-Iutan; dan
k.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPHPProvinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (I), Kepala Resort KPHPProvinsi mempunyai fungsi :
1. a.pengumpulan data dan informasi potensi sumberdaya hutan serta bahan penyusunan rencana kelola di wilayah resort;
(1)Kepala Resort KPHP Provinsi bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah resort meliputi pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam serta pengelolaan informasi dan pengendalian manajemen hutan. BABIV RESORT KPHP PROVINSI Pasalll
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala KPHP Provinsi/ kegiatan teknis di bidang keahliannya maeing-masing.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkeJompok bidang keahlian meliputi :
1. a.perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
2. b.pemantauan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
3. c.rehabilitasi dan reklamasi hutan;
4. d.pemantauan rebabilitasi dan reklamasi hutan;
5. e.perlindungan dan konservasi alam;
6. f.pemberdayaan masyarakat; dan
7. g.kelompok tugas lainnya,
(3)Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai fungsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(5)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
1. h.pelaksanaan pemantauan dan pcnilalan atas pelaksanaan kcgiatan pengelolaan hutan di wilayah resortnya guna membuka peluang investasi; L pengelolaan konflik sosial dan akses terhadap sumberdaya hutan di wilayah resort dalam perspektif pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; J. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah resort dengan Kepala KPHP Provinsi melalu i seksi dan tenaga fungsional yang terkait; dan
2. k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPHP Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya. perencanaan,darimulaipemangkuannya pengamanan kawasan hutan yang menjadi wilayah kelolanya;
3. d.pelaksanaan pengelolaan informasi pada wilayah resort;
4. e.pelaksanaan pengendalian manajemen hutan pada wilayah resort;
5. f.pengimplementasian kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupatenykota di bldang kehutanan di wilayah resort;
6. g.pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah perlindungan hutan dan konservasi alarn sesuai dengan rencana pengelolaan;
7. c.pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi rencana dan pelaksanaan kelola ijin peman faatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta
8. b.pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah resort yang meliputi tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, \ BERITA DAERAH PROVINSJSUMATERA SELATANTAHUN 2014 NOMOR 36 Diundangkan di Palernbang pada tanggal 29 Septomber 2014 I SEKRETARlS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN~ /Iev II. MUKTI SULAlMAN Ditetapkan di PaJembang pada tanggaJ 29 September 2014 A GUBERNUR SUMATERA SELATAN, t Mill--- ( I /,;'I[ ALEX NOEROIN penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…