DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 37 Tahun 2015

Nomor: 37
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Akademi Kesehatan Lingkungan Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, senat akademik dan unit penunjang, penjamin mutu pendidikan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kesehatan Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBENTUKANORGANlSASIDANTATAKERJA AKADEMIKESEHATAN LINGKUNOANPEMERINTAHPROVIJ'{SISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR37 TAHUN2015 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR S.UMATERA SELATAN PEMBENTUKANORGANISASIDANTATAKERJAAKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarobahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 89, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri DJ sebagaimana telah beberapa kali diubab, terakhir dengan Peraturan Daerab Nomor 5 Tabun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5); Menetapkan '''''f'''''f'1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Akademi Kesehatan Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Akaderni Kesehatan Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang menyelcnggarakan program pendidikan Diploma III Kesehatan Lingkungan.
7.Kepala Akademi Kesehatan Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Akademi Kesehatan Lingkungan.
8.Pembantu Direktur adalah Pembantu Direktur pada Unit Pelaksana Teknis AkaderniKesehatan Lingkungan.
9.Senat Akademik adalah Badan Normatif dan Perwakilan tertinggi di AkaderniKesehatan Lingkungan.
10.Unit Penunjang adalah unit-unit kegiatan sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di Akademi Kesehatan Lingkungan.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 _.,' '..... .. -..... -.,- pelaksanaan Diploma HI

a.penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan program pendidikan kesehatan lingkungan; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Akademi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

(1)Akademi Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Akademi Kesehatan Lingkungan merupakan lembaga pendidikan yang rnenyelenggarakan pendidikan setingkat Diploma III di bidang kesehatan lingkungan. BABII PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,TUGASDAN FUNGSI pendidikan Kesehatan melaksanakan Diploma III Direktur mempunyai tugas profesional dalam program BABrv URAlANTUGASDANFUNGSI

Pasal 7

BABIll SUSUNANORGANISASI Pasa16

(1)Susunan Organisasi Akademi Kesehatan Lingkungan terdiri dari :
1. a.Direktur;
2. b.Pembantu Direktur Bidang Akademik;
3. c.Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat;
4. d.Subbagian Tata Usaha;
5. e.Seksi Akademik;
6. f.Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Mahasiswa; g.' Senat Akademik;
7. h.Unit Penunjang;
8. i.Penjamin Mutu Pendidikan; dan
9. j.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Akademi Kesehatan Lingkungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini,
1. b.peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan , teknologi dan penelitian di bidang kesehatan lingkungan;
2. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
3. d.pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan kesehatan lingkungan; dan
4. e.penye1enggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas :
5. a.membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan terhadap mahasiswa serta pengabdian masyarakat;
6. a.membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian;
7. b.menyusun rencana dan program kegiatan serta pembinaan yang berkaitan dengan bidang akademik;
8. c.mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang akademik; dan
9. d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
10. b.penyusunan rencana dan program kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa;
11. e.pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan lingkungan;
12. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pelaksanaan Diploma III Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi :
13. a.penyusunan reneana kegiatan dan pengembangan program pendidikan Pasal 8 ,··,flITI Seksi Akademik mempunyai tugas :
14. a.membantu pelaksanaan tugas Pembantu Direktur Bidang Akademik;
15. b.menyusun bahan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
16. c.menyusun program kegiatan akademik tahunan dan semester;
17. a.menyusun program, kegiatan dan rencana kerja;
18. b.melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi surat menyurat;
19. c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rurnah tangga;
20. d.mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan;
21. e.melaksanakan penyediaan keburuhan barang, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
22. f.melaksanakan kegiatan kehumasan;
23. g.menyusun anggaran dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
24. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 11

b.menyusun rencana dan program kegiatan di bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat;
c.mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat; dan
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. ., -- _'fT1 r '7" Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas:
a.membantu pelaksanaan tugas Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat;
b.menyusun bahan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
c.rnenyusun program kegiatan kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat tahunan dan semester;
d.menyusun kalender kegiatan kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat;
e.memfasilitasi kegiatan senat mahasiswa dalam kegiatan ekstra dan intra kurikuler;
f.mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat;
g.melaksanakan pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
h.menyusun dan melaksanakan kegiatan kerjasama bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat;
1. 1.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur .
d.menyusun kalender akademik dan jadwal perkuliahan;
e.memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
f.mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penelitian;
g.menyusun dan mengembangkan kurikulum akademik;
h.menyusun dan melaksanakan kegiatan kexjasama akademik dengan satuan pendidikan yang terkait;
1. 1.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. , I Senat Akademik mempunyai tugas
a.merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
b.merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan;
c.memberikan penilaian pertanggungjawaban Direktur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
d.merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
e.memberikan pertimbangan yang berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur;
f.menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika; dan
g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. PasallS

(1)Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi sebagai unSUT penasehat yang memberikan pertimbangan kepada Direktur, yang terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua KelompokJabatan Fungsional, dan Wakil Dosen.
(2)Senat Akademik dipimpin oleh Direktur dan didampingi oleh seorang Sekretaris Senat Akademik yang dipiJih dari anggota Senat Akademik,
(3)Senat Akademik dikukuhkan oleh Direktur dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.
(4)Hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan Senat Akademik akan diatur lebih lanjut oleh Direktur, BABV SENATAKADEMIKDANUNITPENUNJANG

Pasal 14

(1)Penjamin Mutu Pendidikan merupakan unit independen yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan sistem manajemen mutu Akademi Kesehatan Lingkungan sesuai dengan standarisasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-Pr).
(2)Unit Penjamin Mutu Pendidikan mempunyai tugas :
1. a.menetapkan kebijakan dan sasaran mutu pendidikan bersama civitas akademika;
2. b.menyusun manual mutu dan pedoman mutu pendidikan bersama civitas akademika;
3. c.mensosialisasikan dokumen mutu pendidikan ke seluruh civitas akademika; BABVI PENJAMINMUTUPENOIOIKAN

Pasal 17

(1)Unit Penunjang merupakan satuan kerja yang dibutuhkan daJam kegiatan pendidikan yang terdiri dari:
1. a.Perpustakaan;
2. b.Laboratorium;
3. c.Bengkel Kerja;
4. d.Asrama;
5. e.Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; dan
6. f.Bimbingan Konseling.
(2)Unit Penunjang dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Oirektur, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oJeh pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan uraian tugas unit penunjang ditetapkan oleh Direktur,
(1)Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya,
(3)Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Penunjang bertanggung jawab kepada Direktur.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Senat Akademik, dan Unit Penunjang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.
(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Akademi Kesehatan Lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,
(2)Kelompok jabatan fungsional terdiri dan sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(4)Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1. d.melaksanakan audit mutu internal dan eksternal;
2. e.melaksanakan tindakan pencegahan dan perbaikan secara berkesinambungan; dan
3. f.mernberikan laporan secara periodik kepada Direktur tentang pelaksanaan sistem manajemen mutu pendidikan. • 'I~
(1)Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Senat Akademik melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Pembantu Direktur rnerupakan jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(3)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(4)Kepala Unit Penunjang merupakan jabatan non struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
(5)Direktur adalah jabatan struktural eselon Ill.a.
(6)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(7)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional dosen, kepangkatan serta kepegawaian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIX KEPEGAWAIAN Pasal 20 pelaksanaan tugasnya secara teratur kepada Gubernur dan unit kerja terkait melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(7)Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Akademi Kesehatan Lingkungan wajib rnelaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat waktu.
(8)Dalarn hal Direktur berhalangan rnaka dapat rnenunjuk salah satu Pembantu Direktur untuk mewakili. tentanglaporanmernberikanwajib(6) Direktur
(5)Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Kepala Unit Penunjang melaksanakan sis tern pengendalian internal di lingkungan masing- masing. .........' H. MUKTISULAIMAN BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2015 NOMOR 37 Diundangkan di Palembang pada tanggal 6 A::uetue 2015 SEKRETARlS AERAHPROVINSI SUMAT IJIfffll-- H.~IN Ditetapkan di PaJembang pada tanggal 6 A",uetull 2015 GUBERNURSUMATERASELATAN, penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABXI KETENTUANPENUTUP Pasa122
(1)Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Kesehatan Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi danjatau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pertanggungjawaban dan pelaporan daJam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX PEMBIAYAAN Pasal 21 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, -Jifff~, H.~DIN DIREKTUR ~.._.__.._.._.i SENAT I AKADEMIK I PEMSANTU DIREKTUR PEMSANTU DIREKTUR SIDANG AKADEMIK BIDANG KEMAHASISWAAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT I I SEKSI SUBSAGIAN SE;KSI PEMBINMN DAN AKADEMIK KESEJAHTERAAN TATA USAHA MAHASISWA I UNIT PENJAMIN KELOMPOK JABATAN PENUNJANG MUTU FUNGSIONAL PENDIDlKAN BAGAN SUSUNAN ORGANlSASI AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN PEMERlNTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR J 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…