DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 39 Tahun 2015

Nomor: 39
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, kewenangan, penyelenggaraan, sumbe daya aparatur kearsipan, pelayanan jasa dan publikasi, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 39 TAHUN2015 TENTANG PELAKSANMN PERATURANDAERAHNOMOR 18 TAHUN2014 TENTANGPENYELENGGARAANKEARSIPAN GUBERNURSUMATERASELATAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pernerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
4.Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kepala ANRI adalah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURANOAERAH NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAANKEARSIPAN. MEMUTUSKAN: Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 18). 2014 tentang6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
4.Peraruran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri 0) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nornor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri D); •
5.Badan Arsip adalah Badan Arsip Daerah Provinsi Surnatera Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan dan pembinaan kearsipan.
6.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip,
7.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga penctidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kernasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.
8.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan seeara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selarnajangka waktu tertentu.
9.Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keJangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
10.Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggidarr/atau terus menerus.
11.Arsip In Aktifadalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
12.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan diperrnanenkan yang telah diverifikasi baik seeara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia danj'atau lembaga kearsipan.
13.Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
14.Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalarn kategori arsip terjaga.
15.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dari/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. · , .L penyelenggaraan kearsipan.
20.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutoya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyirnpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
21.Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
22.Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistern kearsipan nasional yang didukung oIeh sumber daya rnanusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
23.Pengelolaan Arsip Dinarnis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.
24.Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pernanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalarn suatu sistem kearsipan nasiona!. tugas dan tanggung jawab dinamis.
18.Unit Pe.ngolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip • yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
19.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pihak yang mempunyai dalam pelaksanaan fungsi, di bidang pengelolaan arsip
16.Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah pcnemuan dan pemanfaatan arsip.
17.Pencipta Arsip adalah kemandirian dan otoritas , , meliputi : 1) penilaian jadwal retensi arsip kabupaterr/kota terhadap arsip yang telah rnemilikipedornan retcnsi; 2) penilaian pcmusnahan arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah rnernilikipedoman retcnsi; ketentuankearsipan daerah kabupateny kota sesuai peraturan perundang-undangan.

c.meJaksanakan penyelamatan, pelestarian dan pengamanan BAB 11 KEWENANGAN Pasal 2 Pemerintah Provinsi berwenang untuk :
a.menetapkan kcbijakan, norma, standar dan pedornan penyeJenggaraan kearsipan eli lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan kebijakan kearsipan nasional meliputi : 1) pengelolaan arsip dinarnis; 2) pengelolaan arsip statis; 3) pengelolaan sistern kearsipan; 4) pengelolaan jaringan kearsipan; 5) pengembangan sumber daya manusia kearsipan; 6) pengembangan organisasi kearsipan; 7) penggunaan sarana dan prasarana kearsipan.
b.melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan terhadap organisasi perangkat daerah, BUMO, lembaga dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
1. 26.Preservasi Arsip Statis adalah kegiatan perneliharaan, perawatan serta penjagaan arsip terhadap berbagai unsur perusak arsip,
2. 27.Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyeeliaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
3. 28.Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan rnenjaga keutuhan, kearnanan , dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya. Statis adalah proses penambahan statis pada lernbaga kearsipan yang
4. 25.Akuisisi Arsip khasanah arsip ,

(1)Pemerintah Provinsi melaksanakan pengelolaan arsip dinamis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan autentik berdasarkan sistem yang memenuhi persyaratan: komunikasi;
1. d.surnber daya rnanusla aparatur kearsipan;
2. e.pengembangan lembaga kearsipan daerah;
3. f.pengembangan kerjasama dengan pemerintah provinsi lainnya, pemerintah kabupaterr/ kota, lernbaga dalam dan 11.1arnegeri, swasta dan perorangan;
4. g.penggunaan sarana dan prasarana kearsipan; dan
5. h.pembinaan kearsipan terhadap organisasi perangkat daerah dan lembaga kearsipan kabupaten/kota. 8agian Kedua PengelolaanArsip Dinamis Pasal 4 kebijakanPemerintah Provinsi menetapkan penyelenggaraan kearsipan meliputi:
6. a.pedoman pengelolaan arsip dinamis;
7. b.pedoman pengelolaan arsip statis;
8. c.kearsipan berbasis teknologi informasi dan Umum Pasal 3 3) pengelolaan arsip statis organisasi perangkat daerah provinsi di kabupaten/kota, SUMD milik Pemerintah Provinsi, swasta dan perorangan berskala provinsi; 4) melaksanakan pengawasany supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. pencipta arsip mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat,
(4)Pencipta arsip meliputi:
1. a.lembaga negara;
2. b.pemerintah provinsi; penciptaan arsip ayat (1) dan (2),sebagaimana dimaksud pada
(1)Penciptaan arsip sebagairoana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan analisis Iungsi dan tugas organisasi.
(2)Penciptaan arsip harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip.
(3)Untuk memenuhi ketentuan
1. e.sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
(2)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayal (1)meliputi:
1. a.penciptaan arsip;
2. b.penggunaan dan pemeliharaan arsip;
3. c.penyusutan arsip.
(3)Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip serta sistern klasillkasi keamanan dan akses arsip.
(4)Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselarnatan arsip yang dikeLolanya.
1. a.andal;
2. b.sistematis;
3. c.utuh;
4. d.menyeJuruh; .~. , Pasal 7
(1)Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.
(2)Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemberkasan;
2. b.penataan;
3. c.penyimpanan.
(3)Arsip dinamis terdiri dari:
1. a.arsip aktiI;
2. b.arsip in aktif;
3. c.arsip vital.
(1)Penggunaan dan pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruI b dilakukan oleh pencipta arsip.
(2)Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pencipta arsip pacta organisasi perangkat daerah dan/atau SUMO membuat daftar arsip aktiI dan arsip in aktif.
(4)Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kcpcntingan pengguna arsip sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Penyediaan arsip untuk kepentingan akses arsip dinamis menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah dan dilakukan oleh arsiparis dan atau pengelola teknis kearsipan. ~ pemerintah daerah dan kabupaten/kota;
1. d.perguruan tinggi;
2. e.BUMN;
3. f.SUMO. • r r
(1)Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap orang yang:
1. a.memiliki nilai guna kesejarahan;
2. b.telah habis retensinya dan berketerangan perrnancn, sesuai dengan jadwal retensi arsip.
(2)Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD wajib menyerahkan arsip statis ke Badan Arsip.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

(1)Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pencipta arsip, meliputi:
1. a.pernindahan arsip in aktif dari unit pcngolah ke unit kearsipan;
2. b.pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan tidak memiliki nilai guna;
3. c.penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada Badan Arsip.
(2)Penyusutan arsip yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip dengan mernperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
(4)Pemeliharaan arsip aktif dan arsip in aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b mcrupakan tanggung jawab pimpinan unit pengolah,
(5)Pemeliharaan arsip vital sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan program arsip vital. ~,. , 1'..".... .. ,
(1)Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan arsip wajib diaimpan oleh pencipta arsip.
(2)Arsip yang tercipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip;
2. b.notulen rapat panitia pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
3. c.surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpman pencipta arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
4. d.surat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip;
5. e.surat persetujuan dari Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
6. f.kepurusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip;
7. g.berita acara pemusnahan arsip; dan
8. h.daftar arsip yang dimusnahkan.
(3)Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan sebagai arsip vital.
(4)Berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan ditembuskan kepada KepaJaANRI.

Pasal 11

(1)Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsiyang memilikiretensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat :
1. a.pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip;
2. b.persetujuan tertulis dari KepalaANRJ.
(2)Pelaksanaan pernusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi tanggungjawab Badan Arsip.
(2)Akuisisi sebagaimana dimaksud daJam ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
1. a.konsultasi wajib serah arsip oleh perorangan dan lembaga pendidikan atau perusahaan swasta kepada Badan Arsip;
2. b.survei arslp statis meliputi survei organisasi dan fisik arsip statis kepada perorangan, lembaga pendidikan, dan perusahaan swasta;
3. c.verifikasi langsung dan tidak langsung oleh Badan Arsip terhadap daftar arsip statis hasil penilaian arsip;
4. d.penyerahan arsip statis dari pencipta arsip kepada Badan Arsip.
(3)Badan Arsip melaksanakan akuisisi arsip statis terhadap :
1. a.organisasi perangkat daerah yang digabung/ dihapus /diubah status;
2. b.perorangan;
3. c.Jembaga pendidikan swasta;
4. d.perusahaan swasta.
(4)Akusisi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
1. a.sukarela;
2. b.hibah;
3. c.ganti rugi.
(5)Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.akuisisi:
2. b.pengolahan;
3. c.preservasi;
4. d.akses.
(1)Pengelolaan arsip statis meJiputi:
(1)Lembaga kearsipan wajib menjamin kernudahan akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)huruf d bagi kepentingan pengguna arsip,
(2)Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.
(3)Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRJ serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. , ,
(1)Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamln keselamatan dan kelestarian arsip statis.
(2)Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventiCdan kuratif
(1)Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 12 dilaksanakan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli.
(2)Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar deskripsi arsip statis.
(3)Pengelola teknis kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merniliki tugas mengelola arsip dinamis dan arsip statis.
(4)Pemerintah Provinsi melaksanakan pernbinaan dan pengembangan surnber daya aparatur kearsipan melalui:
1. a.pengembangan kornpetensi dan profesionalisme arsiparis melalui penyelenggaraan, penyusunan serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan; {
(1)Sumber daya aparatur kearsipan terdiri atas arsiparis dan pengelola teknis kearsipan sebagai berikut:
1. a.Arsiparis mempunyai kedudukan sebagai pejabat fungsional yang mempunyai tugas pokok, fungsi . dan tanggung jawab melaksanakan pengeJolaan arsip dan pengembangan profesi sesuai tingkat kompetensinya;
2. b.Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (I), arsiparis memiliki kewenangan untuk :
  1. 1.mengelola arsip dinamis;
  2. 2.mengelola arsip statis;
  3. 3.melakukan pembinaan kearsipan;
  4. 4.melakukan penelitian dan pengembangan kearsipan.
(2)Gubernur mengangkat pengelola teknis kearsipan berdasarkan usulan. BABIV SUMBERDAYAAPARATURKEARSlPAN

Pasal 16

(5)Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum.
(6)Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses diJakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut. .-~, f , Biaya yang timbuJ sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI PEMBIAYAAN

Pasal 18

(3)Layanan inforrnasi kearsipan rnerupakan upaya penyebaran inforrnasi kepada masyarakat umum rnelalui:
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik;
3. c.media informasi/pameran. (l) Setiap orangj'badan yang mendapatkan layanan jasa kearsipan dan pemanfaatan informasi kearsipan harus mernperhatikan dan mentaati peraturan tata tertib layanan jasa kearsipan dan pemanfaatan informasi kearsipan yang ditetapkan oleh Badan Arsip.
(2)Layanan jasa kearsipan meliputi :
1. a.penataan;
2. b.layanan informasi kearsipan;
3. c.penitipan dan penyimpanan arsip;
4. d.perawatan;
5. e.alih media;
6. f.pengadaan arsip;
7. g.akses multimedia;
8. h.konsultasi dan asistensi. BABV PELAYANANJASADANPUBLlKASI

Pasal 17

b.pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis. • BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2015 NOMOR ~9 H. M KTISULAlMAN SEKRETARlSDAERAH PROVINSISUMATERASELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 31 Agustus 2015 Ditetapkan di Palembang pada tanggal ~..." Agustus 2015 GUBERNURSUMATERASELATAN, Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penernpatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Sumatcra Sclatan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABVIII KETENTUANPENUTUP PasaJ20

(2)Mekanisme pernanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (I) Pejabat dan atau pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…