DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 39 Tahun 2016

Nomor: 39
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan; Menimbang GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI BADANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIADAERAH PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 3.9 TAHUN2016 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera SeJatan.
4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang seJanjutnya disebut BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSVNAN ORGANISASl, VRAIAN TUGAS DAN FVNGSI BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANVSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. MEMUTUSKAN :

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pernerintah Daerah (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
7.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan

(1)Susunan Organisasi BPSDMDProvinsi terdiri dari :
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan kepegawaian.
3. c.Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahi:
  1. 1.Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
  2. 2.Subbidang Pengeiolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; dan
  3. 3.Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
(2)BPSDMD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. urusanpenunjangunsurmerupakan(1) BPSDMD BABII KEDUDUKAN Pasal 2

5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTBadalah Unit PeJayanan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur. BABIV URAIANTUGASDANFUNGSI
2.Subbidang Manajerial Tingkat Menengah; dan
3.Subbidang Manajerial Tingkat Dasar.

g.Unit Pelaksana Teknis Badan.
h.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi BPSDMDadalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Manajerial,Kompetensi Fungsional.
1. f.Bidang Pengembangan membawahi:
  1. 1.Subbidang Manajerial Tingkat Tinggi; Fungsional, membawahi :
  2. 1.Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
  3. 2.Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan; dan
  4. 3.Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan
2. d.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, membawahi:
  1. 1.Subbidang Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan;
  2. 2.Subbidang Jabatan Administrasi Non-Pelayanan Dasar; dan
  3. 3.Subbidang Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
3. e.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
4. a.penyusunan perencanaan, pemantauan, pengevaluasian, pelaporan program dan penganggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkup pemerintah provinsi;
5. b.pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan barang miJikdaerah;

BAB III

SUSUNANORGANISASi Pasal 3 pemerintahan yang menjadi kewenangan Pernerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia daerah.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan BPSDMD dan fasilitasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten /Kota khususnya Bidang Pengembangan KompetensiAparatur.

h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kompetensi di dan pemerintah
d.pengkoordinasian pengembangan lingkungan pemerintahan provinsi kabupaten/kota;
e.pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan surnber daya rnanusia aparatur di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota;
f.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
g.pembinaan adrninistrasi BPSDMD;dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :
a.penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
b.penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan pernerintah kabupaten/ kota;
c.penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pernerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;

Pasal 5

(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
1. a.mereneanakan urusan anggaran dan perbendaharaan keuangan;
2. b.melaksanakan pengelolaan data perkembangan realisasi anggaran;
3. c.menyiapkan bahan verifikasi, validasi dan akuntansi penerbitan surat perintah membayar;
4. d.melaksanakan urusan akuntansi keuangan;
(1)Subbagian Pereneanaan, Evaluasi dan Pelaporan mernpunyai tugas :
1. a.menyiapkan perencanaan program dan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia;
2. b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia;
3. c.melaksanakan pengolahan data dan sistem informasi pengernbangan sumberdaya manusia;
4. d.melaksanakan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur di lingkup pemerintah provinsi yang bersifat bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan jadwal reneana kegiatan tahunan pendidikan dan peiatihan tingkat provinsi dan reneana kegiatan peodidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

c.pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan dan dokumentasi;
d.pengelolaan administrasi kepegawaian, kehurnasan dan pernbinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
e.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. mengadakan, mendistribusikan dan memelihara barang inventaris kantor; barang,kebutuhanperhitungang. menyiapkan pengembangan sumberdaya manusia;
e.melaksanakan pengelolaan pemakaian asrarna, ruang belajar, aula, laboratorium, ruang makan, perpakiran dan fasilitas Jainnya;
f.mengelola kearnanan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan BPSDMDProvinsi; untukd. menyiapkan sarana dan prasarana

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas :
1. a.melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan dan expedisi;
2. b.melaksanakan urusan rumah tangga, perkantoran, asrama, pertamanan, lingkungan dan perpustakaan;
3. c.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kehumasan, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
4. e.merencanakan laporan pengelolaan anggaran;
5. f.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
6. g.merencanakan pembuatan daftar pembayaran gaji/ insentif/tunjangan kesejahteraan pegawai;
7. h.melaksanakan pengumpulan bahan dan pengelolahan data bidang keuangan;
  1. 1.melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis pengeluaran; J. melaksanakan penyusunan laporan pertanggung- jawaban keuangan secara berkala;
8. k.melaksanakan penghimpunan dan pendataan aset BPSDMProvinsi;
  1. 1.melaksanakan pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan aset; rn. merencanakan anggaran rutin berkoordinasi dengan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
9. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. -. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai fungsi :
10. a.penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, akreditasi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber beJajar dan kerjasama;
11. b.pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi;
12. c.pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
13. d.pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar;
14. e.penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
15. f.pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pcndidikan formal, dan pendidikan kepamongprajaan; PasallO Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi dan kabupatenj kota, kelernbagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasarna antara lembaga.
16. h.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
  1. 1.melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); J. melaksanakan pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan pajak kendaraan bermotor;
17. k.merencanakan penyediaan bahan referensi buku, majalah, tabloid, koran dan dan sumber bacaan; I. melaksanakan pengaturan, menyimpan dan memelihara bahan-bahan perpustakaan; dan
18. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
19. d.melaksanakan pernbinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pernantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi; dan
20. e.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan. kebutuhananalisa
(2)Subbidang Pengelolaan Kelernbagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensimempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
2. b.merencanakan pengelolaan kelernbagaan, pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi;
3. c.melaksanakan penyusunan pendidikan dan pelatihan;
(1)Subbidang Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sertifikasi Kompetensi;
2. b.merencanakan penyusunan eertifikasi kompetensi;
3. c.melaksanakan fasilitasi akreditasi dan pengelolaan lernbaga sertiflkaai penyelenggara pernerintahan dalam negeri provinsi;
4. d.melaksanakan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
5. e.melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, faailitaai, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

g.pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 12, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai fungsi:
a.penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/kegiatan pengembangan kompetensi teknis inti;
b.penyusunan rencana standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;

Pasal 13

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program/ kegiatan, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis inti.

c.menyiapkan bahan kerjasama an tar lembaga, pendidikan formal, pendidikan kepamongprajaan;
d.melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pernantauan, evaluasi, dan peJaporan pelaksanaan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama; dan
e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. belajar,sumberpenyusunan

(3)Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama mempunyai tugas :
1. a.rnenyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama;
2. b.merencanakan negeri,pembelajaran pemerintahan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
(2)Subbidang Jabatan Administrasi Non-Pelayanan Dasar mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Kompctensi Inti Jabatan Administrasl Urusan Konkuren Wajib Non-Pelayanan Dasar;
2. b.merencanakan penyusunan standar perangkat
(1)Subbidang Jabatan Administrasi Urusan Pelayanan Dasar dan Pilihan mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Adminietrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar d8J1Pilihan;
2. b.merencanakan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri dan penyelcnggaraan pengembangan kompetensi;
3. c.melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pernantauan, evaluasl, dan pelaporan pengernbangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

c.penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
d.pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pelaksanaan, pernbinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi umum dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan umurn, serta jabatan fungsionaJ. program / kegiatan,perencanaan Kompetensi Teknis Umum dan tugas melaksanakan penyusunan Bidang Pengembangan Fungsional mempunyai kebijakan teknis,

Pasal 15

penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

c.melaksanakan pernbinaan, pengkoordinasian, fasllitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi perangkat daerah penunjang; dan
d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penyusunan standar perangkat pemerintahan dalam negeri,
b.merencanakan pem belajaran

(3)Subbidang Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Aclministrasi Perangkat Daerah Penunjang;
2. c.meJaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaJuasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren wajib non-pelayanan dasar; dan
3. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pemerintahan umum bagijabatan administrasi; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. dan urusan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pengembangan kompetensi umum pengkoordinasian, dan peJaporan pembinaan,c. melaksanakan negeri,pembelajaran pernerintahan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
(1)Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
2. b.merencanakan penyusunan standar perangkat Pasal 17 pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, urusan pemerintahan umum bagi jabatan adrninistrasi, dan jabatan fungsional;
3. c.pcnyelenggaraan pengembangan kompetensi urnum, pilihan, sertaurusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pembelajaran Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai fungsi :
5. a.penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/ kegiatan pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;
6. b.penyusunan standar perangkat

Pasal 16

·13- Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial meropunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan prograrrr/kegiatan, pelaksanaan, pernbinaan, fasilitasi, pernantauan, evaluasi, dan pelaporan eli bidang pengembangan kompetensi Pimpinan Tingkat Tinggi, Jabatan Pimpinan Tingkat Menegah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar.

Pasal 18

FungsionaJ mempunyai tugas :

a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Kompetensi Jabatan FungsionaJ;
b.merencanakan penyusunan standar perangkat pernbelajaran pemerintahan dalarn negeri dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
c.melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pernantauan, evaluasi, dan pelaporan bagi Jabatan Fungsional; dan
d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. JabatanKompetensiPengerobangan(3) Subbidang penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
c.melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pilihan bagi Jabatan Administrasi; dan
d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penyusunan standar perangkat pemerintahan dalam negeri,
b.merencanakan pembelajaran

(2)Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan mernpunyai tugas :
1. a.roenyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi; inti, pilihan , dan urusan pemeritahan umum;
2. c.melaksanakan seleksi/ rekruitmen calon peserta diklat kompetensi Jabatan Pimpinan 1'ingkat Tinggi; Tinggi;
3. b.merencanakan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum,
(1)Subbidang Manajerial Tingkat Tinggi mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tingkat

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mernpunyai fungsi :

a.penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program/ kegiatan pengembangan Pimpinan Tingkat Tinggi, Jabatan Pimpinan Tingkat Menegah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar;
b.penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi Pimpinan Tingkat Tinggi, Jabatan Pimpinan Tingkat Menengah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar:
c.pelaksanaan seleksi/ rekrutmen calon peserta diklat kompetensi .Jabatan Manajerial;
d.penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Tingkat Tinggi, Jabatan Pimpinan Tingkat Menegah, dan Jabatan Pimpinan 1'ingkat Dasar;
e.pembinaan, pengkoordinasian, Iasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi Pimpinan Tingkat Tinggi, Jabatan Pimpinan Tingkat Menegah, dan Jabatan Pimpinan Tingkat Dasar; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…