DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Maret 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang standar operasional prosedur pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemprov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, jenis informasi publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, kelembagaan, mekanisme pelayanan informasi publik dan dokumentasi, pembiayaan, pelaporan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Standar Operasiona! Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang -- GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 41 TAHUN2014 TENTANG STANDAROPERASIONALPROSEDUR PELAYANAN INFORMASIPUBLIKDANDOKUMENTASIDI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN \. I , TI '! TTII· MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI P\.JBLIK DAN DOKUMENTASI DJ LINGK\JNQAN PEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN.

l.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. 3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Daerah dan Lembaga lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. 6.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 272) ;
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infonnasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (l:JeritaNegara RepubJik Indonesia Tahur; 2011 Nornor 704); Menetapkan -,Ir r . .1 1
9. 4.Unit Kerja adalah satuan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. 5.Informasi adaJah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaea yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seeara elektronik ataupun non elektronik.
11. 6.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, danj atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12. 7.Pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat pengguna informasi.
13. 8.Akses Informasi adaJah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
14. 9.Dokumen adalah data, catatan darr/ntau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan daJam rangka peJaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
15. 10.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.
16. 11.Komisilnformasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi rnenjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melaJui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi. 12.Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis. '> -,- r
17. 13.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab eli bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
18. 14.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disingkat PPID-Pembantu adaJah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. 15.Pengguna Infonnasi adaJah orang/badan yang menggunakan informasi publik.
20. 16.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
21. 17.Uji Konsekuensi adalah pertirobangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi publik.
22. 18.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna infonnasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 19.Mediasi adalah penyelesaian sengketa infonnasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi infonnasi.
23. 20.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang dipurus oleh Komisi lnformasi.
24. 21.Prosedur adalah langkah-langkah dan tahapan mekanisme kerja yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah elitetapkan.
25. 22.Kegiatan adalah penjabaran dari tugas dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.
26. 23.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. I 1,.,....,.~-" ,

BAB II

RUANO LINOKUP Pasal 4 Pasal 3 Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur ini adalah untuk pedoman kerja bagi pejabat dan petugas terkait dalam pelaksanaan peJayanan permohonan informasi publik, penyediaan informasi, dokumentasi dan pengajuan keberatan kepada PPID Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

(1)Informasi yang wajib disediakan dan diumurnkan seeara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali,
(2)lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.informasi tentang profil Pemerintah Provinsi;
2. b.ringkasan inforrnasi tentang program danj'atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Provinsi;
3. c.ringkasan informasi tentang kinerja daiam lingkup Pemerintah Provinsi;
4. d.ringkasan laporan akses informasi publik;
5. e.informasi lain tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Guberriur, atau produk hukum daerah Jainnya sebagai kebijakan yang mengikat danj'atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi;

Pasal 6

(1)Setiap inlormasi publik sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
(2)Informasi publik scbagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.
(3)Setiap informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan informasi yang tidak bisa diakses sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.informasi yang wajib diumurnkan seeara serta merta; dan
3.informasi yang wajib tersedia setiap saat.

b.informasi yang dikeeualikan. \ 'I.,-, , .r-e- -r-'TI"'"'I'T-T teror;
d.jenis penyebaran penyakit eli daerah yang menjacli sumber penyakit yang berpotensi menular;

(1)Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf a angka 2, merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umurn.
(2)Inforrnasi sebagaimana dirnaksud paela ayat (1), disampaikan elcngan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalarn bahasa yang mudah dipahami.
(3)lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
1. a.bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidernik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
2. b.keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
3. c.bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan
4. f.informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa informasi publik dan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk dapat dihubungi;
5. g.inforrnasi tcntang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah Provinsi maupun pihak lain yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi;
6. h.informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  1. 1.informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat setiap kantor Pemerintah Provinsi.
(1)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersifat ketat dan terbatas.
(2)Sifat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai pengertian sebagai berikut ; Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3, meliputi ;
1. a.daftar informasi publik pada SKPD unit kerja yang terkait, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. b.informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Oubernur, Keputusan Gubernur atau produk hukum daerah lainnya, sebagai kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
3. c.informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
4. d.agenda kerja Pemerintah Daerah;
5. e.syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan darr/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan;
6. f.rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Provinsi;
7. g.informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
8. h.jumlah jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  1. 1.informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat, melalui mekanisme keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. e.racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; L rencana gangguan terhadap utilitas publik. · , r
(1)Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 12 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. v
(2)Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut : a.melakukan uji :konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubemur; Dalam pcngelolaan peJayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, dibentuk :
1. a.Tim Pertimbangan;
2. b.PPID;
3. c.Sekretariat; dan
4. d.PPID-Pembantu.
5. a.bersifat ketat artinya, pengecualian informasi yang dilakukan dengan pengujian secara seksama dengan mcmpertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan, dan kepcntingan umum;
6. b.bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :
1. a.informasi yang dapat membahayakan negara/daerah;
2. b.informasi yang berkaitan dcngan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
3. c.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. d.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; danfatau
5. c.informasi yang belurn dikuasai atau didokurnentasikan, t/
(2)lnformasi yang dikecuaJikan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Kcputusan Gubemur. BABVI KELEMBAGAAN · . T'-r"1 -·IT pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPDdi Lingkungan Pemerintah Provinsi;
1. b.rnenyirnpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
2. c.melakukan verifikasi bahan informasi publik;
3. d.melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
4. e.menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; menkonsolidasikandana. mengkoordinasikan
(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas :

Pasal 15

(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pengambiJan keputusan terhadap sengketa informasi; dan
2. b.penyelesaian masalah lainnya.

Pasal 14

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, secara ex officio dijabat Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera selatan yang bertanggungjawab kepada Gubernur \mel~.Iui Sekretaris) Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dibantu oleh bidang :
1. a.Bidang Pelayanan lnformasi;
2. b.Bidang Pengelolaan lnformasi, Dokumentasi dan Arsip;
3. c.Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, ,
(3)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Pelaksana Bidang Teknis dan Administrasi. b.membahas menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; c.membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi. · . , II -n-,---~.......,., .-" kesekretariatan PPIO; tugas-tugaspelaksanaankoordinasib. melakukan Pasal 16 Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPIO mempunyai wewenang :
1. a.meminta dan mcmperoleh informasi dari SKPO/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi ;
2. b.mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, pelayanan serta pemeliharaan informasi dan dokumenLasi dengan PPIO-Pembantu dan /atau Pejabat Fungsional;
3. c.mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPIO-Pembantu;
4. d.menolak memberikan inIormasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 17 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, roempunyai tugas sebagai berikut :
5. a.membantu dan memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada PPIO; mencakup:
  1. 1.jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
  2. 2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  3. 3.jumlah perrnohonan informasi publik yang dikabuLkan balk sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;
  4. 4.alasan penolakan permohonan informasi publik.
(2)PPIO melaksanakan fungsi :
1. a.penghimpunan informasi publik dari SKPO/Unit Kerja di Lingkungan Pernerintah Provinsi ;
2. b.penataan dan penyimpanan inforrnasi publik yang diperoleh dari SKPO/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi. informasi, yangpelayanan
3. f.melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk diajukan UJI konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
4. g.mernbuat laporan , II -r.-I ......,., Pasal 18
(1)PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dibentuk. untuk membantu PPID dalarn pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD.
(2)Jabatan PPID-Pembantu meJekat padajabatan :
1. a.Sekretaris pada SKPD;
2. b.Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pad a Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi ;
3. c.Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi;
4. d.Kepala UPT;
5. e.Kasubag TU pada Kantcr/ Sekretariat KPID/RSUD.
(3)PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dibantu oleh Pelaksana Bidang Teknis dan Administrasi.

Pasal 19

(1)PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas :
1. a.mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokurncntasi;
2. b.menyimpan, mendokumentasikan, menycdiakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. c.melakukan verifikasi bahan inforrnasi publik;
4. d.melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. e.menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. f.melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
7. g.memberikan laporan ten tang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala;
8. h.mernberikan pelayanan informasi dan menoIak permohonan informasi.
9. c.meJakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seJuruh bidang; dan
10. d.menyediakan sarana dan prasarana untuk mcndukung tersedianya layanan informasi dan dokumcntasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi. -,t
(2)PPID melaksanakan fungsi :
1. a.penghimpunan informasi pubJik pada masing-masing SKPD/Unit Kerja;
2. b.penataan dan penyimpanan informasi publik pada rnasing-masing SKPD/ Unit Kerja.

Pasal 20

(1)PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, memiliki kewenangan untuk mernberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui / disetujui olch Kepala SKPDjUnit Kerja, dengan ketentuan :
1. a.Kepala SKPDjUnit Kerja bertanggungjawab penuh terhadap semua proses pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan SKPO masing-masing yang dilaksanakan oleh PPID-Pembantu;
2. b.Kepala SKPDjUnit Kerja menandatangani laporan PPID-Pembantu untuk diserahkan kepada PPID;
3. c.Kepala SKPD/Unit Kerja menandatangani laporan keberatan atas pelayanan informasi dari PPID- Pembantu kepada PPIO.
(2)PPID-Pembantu bersarna dengan PPID melaksanakan proses mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi dan proses ajuclikasi di Pengadilan apabila terjadi sengketa informasi.
(3)PPID dan PPIO-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PPID-Pembantu berkewajiban memberikan laporan kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan meliputi:

a.jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
b.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap perrnohonan informasi publik;
c.jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan perroohonan informasi publik yang ditolak; I ,
d.alasan penolakan permohonan informasi publik.

(1)Pemohon informasi publik dan dokumentasi adalah sebagai berikut :
1. a.perseorangan;
2. b.kelompok masyarakat;
3. c.organisasi masyarakat / lembaga swadaya masyarakat;
4. d.media massa;
5. e.badan publik.
(2)Persyaratan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.mencantumkan identitas yang jelas;
2. b.mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
3. c.mcnyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan
4. d.mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik dan dokumentasi.
(3)Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan atas nama perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, wajib memenuhi persyaratan yaitu :
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku; dan
2. b.mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(4)Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan atas nama kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan yaitu :
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku;
2. b.penerima kuasa menyerahkan fotokopi KTPelektronik pemberi kuasa yang masih berlaku;
3. c.surat kuasa yang diberikan oleh kelompok masyarakat; · . I " masih berlaku;
4. d.menyerahkan surat rugas khusus pengajuan inforrnasi publik dari Ketua Ormas/LSM;
5. e.fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT)dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
6. f.mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(6)Pemohon inforrnasi publik yang mengajukan permohonan atas nama media rnassa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, wajib memenuhi persyaratan yaitu:
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku;
2. b.menyerahkan fotokopi kartu pers yang masih berlaku;
3. c.menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dari Pimpinan Redaksi;
4. d.menyerahkan koranj tabloidy rnajalah bersangkutan bagi media cetak; dan
5. e.mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Tnformasi dan Daerah.
(7)Pernohon inIormasi publik yang mengajukan permohonan atas nama Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib memenuhi persyaratan yaitu : Ketuab. menyerahkan fotokopi KTP elektronlk Ormas/LSM yang masih berlaku;
1. c.menyerahkan fotokopi kartu anggota Ormas/ LSMyang
2. d.surat pemyataan pemohon informasi publik yang menyatakan benar telah mendapatkan kuasa dari pemberi kuasa;
3. e.mengisi formuJir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola lnforrnasi dan Dokumentasi.
(5)Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan atas nama Ormas/LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memenuhi persyaratan yaitu :
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku; 11
(1)lnformasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diakses melalui prosedur permohonan informasi publik, yaitu Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Pusat Layanan lnformasi PPID.
(2)Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan yaitu :
1. a.mengisi formulir permohonan; dan
2. b.biaya perolehan saJinan dan/ atau pengiriman informasi publik bila dibutuhkan, dibebankan kepada pemohon informasi publik.
(3)Formulir permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;
2. b.nama;
3. c.alamat;
4. d.pekerjaan;
5. e.nomor telepou/ e-mail;
6. f.rincian informasi yang dibutuhkan;
7. g.tujuan penggunaan informasi;
8. h.cara memperoleh informasi; dan
  1. 1.cara mendapatkan salinan informasi.
9. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku;
10. b.menyerahkan fotokopi Kartu Pegawai/ Anggota Badan Publik;
11. c.menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dan Pimpinan Badan Publik yang mengutus; dan
12. d.mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Daerah. , ,~ menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain;
13. m.alasan penolakan bila perrnohonan informasi publik ditolak;
14. n.hari dan tanggal pemberitahuan tcrtulis serta pemberian informasi; dan
15. o.biaya serta cara pernbayaran untuk mendapatkan informasi publik yang diminta, ataumenolakmenerima,untukI. keputusan Pasal 24
(1)Dalam hal permohonan informasi publik sebagaimana elimaksud dalam Pasal 23, PPID berkewajiban untuk :
1. a.melakukan pencatatan permohonan informasi publik dalam register permohonan;
2. b.memberikan nomor pendaftaran permohonan yang telah diserahkan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung sebagai tanda bukti permohonan informasi publik.
(2)Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nomor pendaftaran permohonan;
2. b.tanggal permohonan;
3. c.nama pemohon inforrnasi publik;
4. d.alamat;
5. e.pckerjaan;
6. f.nomor kontak;
7. g.informasi publik yang diminta;
8. h.tujuan penggunaan informasi;
9. i.status informasi untuk rnencatat apakah inforrnasi sudah berada eli bawah penguasaan pemerintah provinsi atau telah didokumentasikan; J. format inforrnasi yang dikuasai;
10. k.jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi; r Dalam hal pemohon informasi publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui informasi publik, PPIDwajib : Pasa125 ditandatangani oleh pemohon;
11. e.petugas menerima pengajuan permohonan informasi, beserta berkas kelcngkapan persyaratan, kcmudian melaporkan kelengkapan persyaratan terse but kepada Pejabat Pelayanan Informasi;
12. f.pejabat pelayanan informasi melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan informasi publik yang diajukan, jika telah memenuhi persyaratan, maka pejabat pelayanan informasi memberikan disposisi untuk diproses lebih lanjut, namun jika tidak memenuhl persyaratan berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon;
13. g.petugas memberikan tanda bukti permohonan kepada pemohon, dan memberitahukannya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Jika informasi yang dimohonkan belum dikuasai atau didokumentasikan atau belum diputuskan termasuk kategori informasi yang dikecualikan atau tidak, maka akan ada perpanjangan waktu selarna 7 (tujuh) hari kerja. perrnohonan secara elektronik, kemudian data pemohon untuk kemudian registrasi mencetak
(3)Mekanisme pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.petugas menerima pemohon informasi publik;
2. b.pemohon mengisi secara manual formulir permohonan informasi publik yang telah disediakan oleh petugas desk informasi;
3. c.pemohon menyerahkan formulir permohonan yang sudah diisi dan dokumen persyaratan kepada petugas desk inIormasi;
4. d.petugas mengentry data pemohon dalam aplikasi TIlT , II -orr r Pasa128 Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi dilaksanakan sesuai alur mekanisme dan format isian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
5. a.memberikan akses bagi pemohon, untuk melihat inIormasi publik yang dibutuhkan ditempat yang mernadai untuk mernbaca darr/atau memeriksa informasi publik yang dimohon;
6. b.memberikan aJasan tertulis, apabila permohonan informasi publik ditolak; dan
7. c.memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki. PasaJ 26 DaJam hal pemohon inIormasi publik meminta salinan informasi, PPIDwajib mengkoordinasikan dan memastikan:
8. a.pemohon informasi publik memiliki akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang mernadai untuk membaca darr/atau memeriksa informasi publik yang dimohon;
9. b.pemohonan informasi publik mendapatkan salinan inIormasi yang dibutuhkan;
10. c.pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan, apabila permohonan informasi ditolak; dan
11. d.pemberian informasi publik tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki, Pasal 27
(1)PPID wajib memastikan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26, dibantu dalam melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan inIormasi publik diajukan.
(2)PPID wajib memastikan permohonan pemohon inIormasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24. 11
(1)Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
1. f.informasi yang dibutuhkan;
2. g.keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
3. h.alasan pengecualian.
4. a.nomor pendaftaran;
5. b.nama;
6. c.alamat;
7. d.pekerjaan;
8. e.nomor telepon/ email;
(1)Setiap permohonan informasi publik, PPID wajib memberikan jawaban pemberitahuan tertulis.
(2)Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (I), berisikan :
1. a.apakah informasi publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
2. b.memberitahukan SKPD mana yang menguasai informasi yang dirninta dalam hal informasi terse but tidak berada di bawah penguasaannya;
3. c.menerima atau menolak permohonan informasi publik berikut alasannya;
4. d.penjelasan atas penghitamarr/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan
5. e.penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum clikuasai atau belum didokumentasikan.
(3)Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan informasi publik:yang dimohon disarnpaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4)Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID mengeluarkan surat keterangan sekurang-kurangnya memuat:
1. a.penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
3. c.permohonan informasi publik ditanggapi, tetapi tidak sebagaimana yang diminta;
4. d.tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
5. e.pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/ atau;
6. f.penyarnpaian informasi publik rnelebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditujukan kepada PPID atau melalui PPID-Pembantu.
(1)Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID.
(2)DaJam hal pengajuan keberatan disarnpaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan forrnulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
(3)Formulir keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a.nomor registrasi pengajuan keberatan;
1. b.nomor pendaftaran permohonan informasi publik;
2. c.tujuan penggunaan informasi publik;
3. d.identitas Icngkap pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
4. e.identitas kuasa pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan bila ada;
5. f.aJasan pengajuan keberatan;
6. g.kasus posisi permohonan informasi publik;
7. h.waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas; I. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan; dan
(1)PPID meJaporkan inventarisasi informasi yang dikecualikan kepada Tim Pertimbangan untuk dilakukan uji konsekuensi.
(2)Tim Pertimbangan wajib melakukan pengujian mengenai konsekuensi yang timbul, apabila suatu informasi diberikan serta mempertimbangkan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum rnenyatakan suatu informasi pubJik sebagai informasi pubJik yang dikecualikan.

BAB VII

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

Pasal 33

J. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

(4)PPID wajib memberikan salinan informasi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pemohon informasi pubJik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
(5)Format formulir keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), berJaku pula dalam hal PPIO menyediakan sarana pengajuan keberatan meJalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 32

(1)FPID wajib mencatat pcngajuan keberatan daJam register keberatan,
(2)Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nomor registrasi pengajuan keberatan;
2. b.tanggal diterimanya keberatan;
3. c.identitas lcngkap pemohon informasi publik dan Zatau kuasanya yang mengajukan keberatan;
4. d.nomor pendaftaran permohonan informasi pubJik;
5. e.informasi pubJik yang diminta;
6. f.tujuan penggunaan informasi;
7. g.alasan pengajuan keberatan;
8. h.keputusan tim pertimbangan; I. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan; J. nama dan posisi tim pertimbangan; dan
9. k.tanggapan pemohon informasi;
(1)Tim Pertimbangan wajib memberikan tanggapan dalam bentuk Keputusan tertulis kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
(2)Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
1. a.tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
2. b.nomor surat tanggapan a.taskeberatan;
3. c.tanggapari/jawaban tertulis Tim Pertimbangan atas keberatan yang diajukan;
4. d.perintah Tim Pertimbangan kepada PPIO untuk mernberikan sebagian seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
5. e.jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. 8agian Keenam Tanggapan Atas Keberatan Pasal 34 pengecualian, selain hal-hal yang diatur daJam peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. alasan Timpengujian konsekuensi, mempertimbangkandilarangPertimbangan surat pemberitahuan secara tertulis atas permohonan informasi publik,
(5)Dalam melaksanakan
(3)Tim Pertimbangan yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan sebagaimana d.imaksud pada ayat (2), wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan, bahwa suatu inforrnasiwajib dirahasiakan.
(4)Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dengan BABlX PELAPORAN Pasa138
(1)PPID-Pembantu menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sebagai bahan laporan PPID kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Pembiayaan pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(1)Pemohon infonnasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan PPID berhak mengajukan permohonan penyeJesaian sengketa,
(2)Permohonan penyeJesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Tim Pertirnbangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN Pasal 37

Pasal 36

(1)Komisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, melakukan upaya penyeJesaian sengketa melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi paling larnbat 14 (empat belas] hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
(2)Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) had kerja. · , I n , 11 J'-, rr IT BERITA DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 4 H. MU TI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggaJ 4 I'Yaret 2014 Pit. SEKRETARlS DAERAH PROVlNSI SUMATE SELATAN, Ditetapkan di PaJembang pada tanggal 4; 11aret 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan, memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Gubernur iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan, BABX KETENTUANPENUTUP Pasal 39 · ' GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN H. ALEX HOERDIN GVBERNUR SUMATERA SELATAN, f Tidak Menanggapl ~Menanggapi Permintaan Mengajukan KOMISI Permohonan INFORMASI 30 hari Tidak Puas Penyelesaian Sengketa ) Mengajukan Keberatan (< Tim Pertimbangan Selesai I I I Tidak Sesuai Permintaan • Tidak Menanggapi Permohonan Informasi PPIO Atau PPID Pembantu Sesuai Permlntaan c ALUR MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI LAMPmAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TANGGAL : 4 J"lARm 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN r Kererangan: "Otisi oleh petugas berdasarkan regjstrasi pennohonon informasi publik "PUih salah satu dengan memberi ronda (v) ... Corel yang tidak perlu Melampirkan KTP Nama dan Tanda TanganNama dan Tanda Tangan ( PEMOHON INFORMASJ,PENERIMA PERMOHONAN PETUGASPELAYANANINFORMASJ, 20...Palembang,

1.MengambU langsung
2.Kurir 3 Pos
4.Faksirnilt
5.e-Mail Cara Mendapatkan Salinan Infonnasi
1.r-==l Melihat/Membaca/MendengarkanjMencatat
2.c=IMendapatkan salinan informasi Cara Memperoieh lnformasi Tujuan Peoggunaao lnformasi Maksud Pemakaiao lnformasi Nama/Badan Alamat Lengkap Pekerjaan Nomor Telepoo Rincian lofonnasi Yang Dibutuhkan (Tambahkan kertas bila perlu} FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK No. Pendaftaran : Reg- (diisi petugas) PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Jl. Kapten A. Rival No.3 (07111 372853 Palembang 30129 A. FORMAT PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASr LAMPI RAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 4l TAHUN 2014 TANGGAL: 41.wmr 2014 ...,- , I~, rn Yang Menerima, 20 ...Palernbang, Perrnintaan Informasi Telah Terima Dari Pemohon/Pengguna Informasi Publik : PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TANDABUKTI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI JI. Kapten A. Rival No.3 (0711) 372853 Palembang 30129 -I • B. FORMAT TANDA BUKTI PERMOHONANINFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI. Pemohon lnformasi, 20...Palembang, .....................................................................Alamat ....................................................................Nama Pemohon Informasi
2.Terekam: 1. TercetakFormat Bahan Informasi Berupa Informasi Telah Terima Dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : TANDABUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Jl. Kapten A. Rival No.3 (0711) 372853 Palembang 30129 ' --I I I .." C. FORMAT TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI. I - ~ J ~ H. ALBX "OERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ( ) Dengan demikian menyatakan bahwa : " -PE-R-M-O-H-O-N-AN-INF-O-R-M-A-S-l-D-IT-O-LAK-"", Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon lnformasi dapat mengajukan keberatan kepada Tim Pertimbangan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Surat Keputusan ini. Palernbang, 20... PPID !PPID-Pembantu, ......... . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••• PPID memutuskan bahwa Inforrnasi didasarkan pada: Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas, membuka informasi terse but dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut : PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah : INFORMASI YANG DlKECUALIKAN ..............................................................Rincian Informasi yang dimohon No. Pendaftaran Alamat SURAT KETERANGAN PPID TENTANGPENOLAKANPERMOHONANINFORMASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI JI. Kapten A. Rival No.3 (0711) 372853 Palembang 30129 -I.\:1. D. FORMAT SURAT KETERANGANPENOLAKANINFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…