DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang standar operasional prosedur pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemprov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, jenis informasi publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, kelembagaan, mekanisme pelayanan informasi publik dan dokumentasi, pembiayaan, pelaporan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ; , ..... ...... Mengingat Menirnbang PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLTK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : I. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adaJah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Daerah dan Lernbaga lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tabun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272) ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tabun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informast dan Dokumentasi eli Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintaban Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 245);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehurnasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
9.Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); Menetapkan , . penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik. 11.Komisilnformasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Vndang-Undang tentang Ketertiban Informasi Publik dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi. 12.Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyirnpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis. pengolahan,
4.Unit Kerja adalah satuan organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6.Informasi Publik adalah inforrnasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, danl atau diterirna oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7.Pelayanan lnformasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada rnasyarakat pengguna informasi.
8.Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau rnasyarakat untuk memperoleh informasipublik yang dibutuhkan.
9.Dokumen adalah data, catatan danjatau keterangan yang dibuat danjatau diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. 10.Dokumentasi adalah pengumpulan, -3-, , pendokumentasian, penyediaan, darr/ atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
14.Pejabat Pengelola Inforrnasi dan Dokumentasi Pernbantu yang selanjutnya disingkat PPID-Pembantu adaJah pejabat pengelola informasi dan dckumentasi yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 15.Pengguna Informasi adalah orang/badan yang menggunakan informasi pubLik.
16.Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut pemohon adalah warga negara darr/atau badan hukum Indonesia balk perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi maeyarakat/Iemabaga swadaya rnasyarakat, media massa dan badan publik yang mengajukan permintaan informasi publik.
17.Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi publik.
18.Sengketa lnformasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak mempcroleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Mediasi adaJah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melaJui bantuan mediator komisi informasi.
20.Ajudikasi adaJah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
21.Prosedur adalah langkah-Iangkah dan tahapan mekanisme kerja yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
22.Kegiatan adalah penjabaran dari tugas dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, scsuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur. penyimpanan,bidang dan Dokurnentasi yang adaJah pejabat yang 13.Pejabat Pengelola Informasi selanjutnya disingkat PPID bertanggung jawab di dokumentasi;

e.pembiayaan; dan
f.peJaporan. danpublikinformasipelayanan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi meliputi :
a.jenis informasi publik;
b.informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
c.kelembagaan;
d.mekanisme Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur ini adalah untuk rnenciptakan kesamaan persepsi bagi SKPDjUnit Kerja dalam pelaksanaan pelayanan perrnohonan informasi publik, penyediaan informasi dan dokumentasi serta tata cara pengajuan keberatan kepada PPIDPemerintah Provinsi.
1. 24.Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur yang memuat langkah-langkah persrapan penyusunan, tahapan penyusunan, serta pembuatan diagram alur kegiatan setiap organisasi. proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Operasional Prosedur adalah serangkaian tertulis yang dibakukan mengenai berbagai
2. 23.Standar instruksi -5-, , , , \

(1)Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 huruf a angka 1, dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali,
(2)Inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rneliputi :
1. a.informasi tentang profil Pernerlptah Provinsi; BABIV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DrUMUMKAN

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 4 Pasal 3 Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur ini adalah untuk pedoman kerja bagi pejabat dan petugas terkait dalam pelaksanaan peJayanan permohonan informasi publik, penyediaan informasi dan dokumentasi serta tata cara pengajuan keberatan kepada PPID Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

(1)Setiap informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik,
(2)Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.
(3)Setiap informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan informasi yang tidak bisa diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. a.inforrnasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi:
  1. 1.informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. 2.informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
  3. 3.inforrnasi yang wajib tersedia setiap saat.
2. b.informasi yang dikecualikan.
(1)Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2, merupakan inIormasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I). disarnpaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh rnasyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipaharni.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. b.ringkasan informasi tentang program danj atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Provinsi;
2. c.ringkasan inIormasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi;
3. d.ringkasan laporan akses informasi publik;
4. e.informasi lain tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, atau produk hukurn daerah lainnya sebagai kebijakan yang mengikat darr/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi;
5. f.informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi pubJik, pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa informasi publik dan pihak- pihak yang bertanggungjawab untuk dapat dihubungi;
6. g.informasi ten tan g tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pclanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pernerintah Provinsi maupun pihak lain yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi;
7. h.informasi tcntang pengumuman pengadaan barang dan jasa scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat setiap kantor Pemerintah Provinsi. Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 huruf a angka 3, mcliputi :
8. a.daftar informasi publik pada SKPD unit kerja yang terkait, tidak termasuk informasi yang dikecuallkan;
9. b.informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur atau produk hukurn daerah lainnya, sebagai kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
10. c.informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
11. d.agenda kerja Pemerintah Daerah;
12. e.syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan;
13. f.rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Provinsi;
14. g.informasi mengenai kegiatan pe1ayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
15. e.racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
16. f.rencana gangguan terhadap utilitas publik.
17. d.jenis penyebaran penyakit di daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
18. a.bencana aJam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidernik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa arau benda-benda angkasa;
19. b.keadaan bencana non-alam seperti kegagaJan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
20. c.bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan didokumentasikan.
(2)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. ataudikuasaibelumyange. informasi
(1)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :
1. a.informasi yang dapat membahayakan negarajdaerah;
2. b.informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
3. c.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. d.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; darr/atau

BAB III

JENIS INFORMASI PUBLIK Pasal 5 lnformasi Publik berdasarkan jenisnya terdiri dari :

Pasal 11

(1)Informasi yang dikecualikan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersifat ketat dan terbatas.
(2)Sifat inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai pengertian sebagai berikut :
1. a.bersifat ketat artinya, pengecuaIian informasi yang dilakukan dengan pengujian secara seksarna dengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan, dan kepentingan umum;
2. b.bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV INFORMASI YANG DlKECUALIKAN

Pasal 10

h.jumlah jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
l.inforrnasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat, melalui mekanisme keberatan darr/ atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tugas-tugasb. melakukan koordinasi peJaksanaan kesekretariatan PPID;
c.menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi. Sekretariat PPIO mempunyai tugas sebagai berikut :
a.membantu dan memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada PPIO;

Pasal 13

(1)Bidang Pcndukung PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasa112 ayat (1) huruf g terdiri dari :
1. a.Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;
2. b.Bidang PengoJahan Data dan Dokumentasi Informasi;
3. c.Bidang Penyclesaian Sengketa Infonnasi;
4. d.Sekretariat PPID.
(2)Tugas dan fungsi bidang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
1. a.Pembina;
2. b.Pengarahj Atasan PPID;
3. c.Tim Pertimbangan
4. d.PPID;
5. e.PPID-Pembantu;
6. f.Pejabat FungsionaljPetugas lnformasi ;danjatau
7. g.Bidang Pendukung PPID.
(2)Susunan dan Keanggotaan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Kcputusan Gubernur. BABVl KELEMBAGAAN Pasa! 12
(1)Pengelola informasi dan dokumentasi di Iingkungan Pernerintah Provinsi, terdiri dari: berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
1. b.mencantumkan identitas /jenis pekerjaan dan fotokopiidcntitas serta memperlihatkan aslinya;
2. c.mencantumkan alamat dan nornor telepon yang jelas;
3. d.rnenyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan
4. e.informasi yang diminta harus ada relcvansinya dengan jenis pekerjaan pemohon;
5. f.mencanturnkan maksud dan tujuan pcrmohonan inforrnasi publik dan dokumentasi;
6. g.mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumcntasi.
(2)Pemohon yang mengatasnamakan kelompok masyarakat wajib memenuhi persyaratan:
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
2. b.selaku penerima kuasa menyerahkan fotokopi KTP elektronik pemberi kuasa yang masih berlaku;
3. c.surat kuasa yang diberikan oleh kelompok masyarakat;
4. d.surat pernyataan pemohon informasi publik yang menyatakan benar telah mendapatkan kuasa dan pemberi kuasa;
5. e.mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola [nformasi dan Dokumentasi. perseorangan wajib memenuhi berikut:
6. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih mengatasnamakan persyaratan sebagai yangpemohon(1) Persyaratan
(3)Pemohon yang mengatasnamakan Ormas/LSM wajib memenuhi persyaratan :
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
2. b.menyerahkan fotokopi KTP elektronik Ketua Ormas/LSM yang masih berlaku;
3. c.menyerahkan fotokopi kartu anggota Ormas/LSM yang masih berlaku;
4. d.menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dari Ketua Ormas/LSM;
5. e.fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
6. f.mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
(4)Pemohon yang mengatasnamakan media massa wajib memenuhi persyaratan yaitu:
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
2. b.rnenyerahkan fotokopi kartu pers yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
3. c.menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dari Pimpinan Redaksi;
4. d.menyerahkan koran/tabloid/majalah yang bersangkutan bagi media cetak; dan
5. e.mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola lnformasi dan Daerah.
(5)Pernohon yang mengatasnamakan Badan Publik wajib memenuhi persyaratan yaitu :
1. a.menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperJihatkan aslinya;
2. b.menyerahkan fotokopi Kartu Pegawai/Anggota Badan Publik dengan rnemperlihatkan aslinya;
3. c.menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dari Pimpinan Badan Publik yang mengutus; dan '.

BAB VII

MEKAN[SME PELAYANANINFORMAS[ PUBLlK DAN DOKUMENTASI

Pasal 17

(1)Dalam hal permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PPID berkewajiban untuk : kepada pemohon informasi publik.
(3)Formulir permohonan informasi publik scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;
2. b.nama;
3. c.alamat;
4. d.pekerjaan;
5. e.nomor telepon Ze-mail;
6. f.rincian informasi yang dibutuhkan;
7. g.tujuan penggunaan inforrnasi;
8. h.cara mernperoleh informasi; dan
  1. 1.cara mendapatkan salinan informasi. pc ngiri man dibebankan 8agian Kedua Prosedur Permohonan Pasal 16
(1)lnformasi publik di lingkungan Pernerintah Provinsi dapat diakses melalui prosedur permohonan inforrnasi publik, yaitu Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Pusat Layanan Informasi PPID.
(2)Permohonan inIormasi publik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan yaitu :
1. a.mengisi formulir permohonan; dan
2. b.biaya perolehan salinan danj'atau informasi publik bila dibutuhkan,
3. d.mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Daerah.
(6)Pemohon wajib menyampaikan hasil penggunaan datal informasi publik yang dirninta,
(7)Pemohon dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan kcwewenangan penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain;
1. m.alasan penolakan bila permohonan inforrnasi publik ditolak;
2. n.hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan
3. o.biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang diminta.
(3)Mekanisme pelayanan informasi publik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.petugas menerima pemohon informasi publik;
2. b.pemohon mengisi secara manual formulir permohonan informasi publik yang telah disediakan oleh pctugas desk informasi; menolak atauI. keputusan untuk menerima, <1.• melakukan pencatatan permohonan informasi publik dalam register permohonan;
3. b.memberikan nomor pendaftaran permohonan yang telah diserahkan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung sebagai tanda bukti permohonan informasi publik.
(2)Register permohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nomor pendaftaran permohonan;
2. b.tanggal permohonan;
3. c.nama pemohon informasi publik;
4. d.alamat;
5. e.pekerjaan;
6. f.nornor kontak;
7. g.informasi publik yang diminta;
8. h.tujuan penggunaan informasi; I. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan pemerintah provinsi atau telah didokumentasikan; J. formal informasi yang clikuasai;
9. k.jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon inforrnasi ingin melihat atau rnendapatkan salinan inforrnasi; Dalam hal pemohon bermaksud untuk melihat dan mengetahui informasi publik, PPIDwajib :
10. a.memberikan akses bagi pemohon, untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan ditempat yang mernadai untuk membaca dan Zatau memeriksa informasi publik yang dimohon;
11. b.memberikan alasan tertulis, apabila permohonan informasi publik ditolak; dan
12. c.memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan bescrta Iormulirnya bila dikehendaki.
13. c.pemohon menyerahkan formulir permohonan yang sudah diisi dan dokumen persyaratan kepada petugas desk informasi;
14. d.petugas mengentry data pemohon dalam aplikasi registrasi permohonan secara elektronik, kemudian mencetak data pemohon untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon;
15. e.petugas menerima pengajuan permohonan inforrnasi, beserta berkas kelengkapan persyaratan, kemudian melaporkan kelengkapan persyaratan tersebut kepada Pejabat Pelayanan Informasi;
16. f.pejabat pclayanan informasi melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan informasi publik yang diajukan, jika Lelah memenuhi persyaratan, maka pejabat pclayanan informasi memberikan disposisi untuk diproses lebih lanjut, namun jika tidak memenuhi persyaratan berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon;
17. g.pctugas memberikan tanda bukti pennohonan kepada pemohon, dan memberitahukannya paling lama LO (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, Jika informasi yang dimohonkan belum dikuasai atau didokumentasikan atau belum diputuskan termasuk kategori informasi yang dikecualikan atau tidak, maka akan ada perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja. PasallS · .
(1)Setiap permohonan informasi publik, PPID wajib memberikan jawaban pemberitahuan tertulis.
(2)Pemberitahuan tertulis sebagairnana dimaksud pada ayat (1), berisikan :
1. a.apakah informasi publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak; PasaJ 20
(1)PPID wajib memastikan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud daJam Pasal 26, dibantu daJam meJengkapi persyaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permohonan informasi publik diajukan.
(2)PPID wajib memastikan permohonan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19.

Pasal 19

Dalam hal pemohon meminta salinan informasi, PPID wajib mengkoordinasikan dan memastikan:

a.pemohon memiliki akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca danj atau memeriksa informasi publik yang dimohon;
b.pemohon mendapatkan salinan inforrnasi yang dibutuhkan;
c.pemberian aJasan tertulis mengacu kepada ketentuan, apabila permohonan informasi ditolak; dan
d.pemberian informasi publik ten tang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

(1)Pemohon inforrnasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
1. a.penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
3. c.permohonan informasi publik ditanggapi, tetapi tidak sebagaimana yang diminta;
4. d.tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
5. e.pengenaan biaya yang tidak wajar, dan Zatau;
6. f.penyampaian informasi publik melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditujukan kcpada PPID.
(3)Pernberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi publik yang dirnohon disampaikan paling lambat 10 (sepuJuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(4)Dalarn hal permohonan informasi publik ditoJak, PPID rnengeluarkan surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nomor pendaltaran;
2. b.nama;
3. c.alarnat;
4. d.pekerjaan;
5. e.nomor telepon/email:
6. f.informasi yang dibutuhkan;
7. g.kepurusan pengecualian dan penolakan informasi;
8. h.alasan pengecualian. belumataudikuasaibelumkarena
9. b.menerima atau menolak permohonan informasi publik berikut a1asannya;
10. c.penjelasan atas penghitarnanj'pengaouran informasi yang dimohon bila ada; dan
11. d.penjeJasan apabila informasi tidak dapat diberikan
(1)Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPIO.
(2)Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu pemohon informasi publik yang mcngajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kernudian rnemberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
(3)Forrnulir keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nomor registrasi pcngajuan keberatan;
2. b.nomor pcndaftaran permohonan inforrnasi publik;
3. c.tujuan penggunaan informasi publik;
4. d.identitas lengkap pemohon informasi pubJik yang mengajukan keberatan;
5. e.identitas kuasa pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan bila ada;
6. f.alasan pengajuan keberatan;
7. g.kasus posisi permohonan informasi publik;
8. h.waktu pernberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
  1. 1.nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan; dan J. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.
(4)PPID wajib memberikan salinan informasi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
(5)Format formulir keberatan berlaku pula dalam hal PPlD menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 25

(1)PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalarn register keberatan.
(2)Register kebcratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sekurang-kurangnya memuat :
(1)Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. nomor registrasi pengajuan keberatan; tanggal diterimanya keberatan; identitas lengkap pemohon informasi publik darr/atau kuasanya yang mengajukan keberatan; nornor pendaftaran permohonan informasi publik; informasi publik yang diminta; tujuan penggunaan informasi; alasan pengajuan keberatan; keputusan tim pertimbangan; hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan; J. nama dan posisi tim pertimbangan; dan
1. k.tanggapan pemohon informasi;
(1)Tim Pertimbangan wajib rnemberikan tanggapan dalam bentuk Keputusan tertulis kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pcngajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
(2)Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sekurang-kurangnya memuat :
1. a.tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
2. b.nomor surat tanggapan atas keberatan:
3. c.tanggapari/jawaban tertulis Tim Pertimbangan atas keberatan yang diajukan;
4. d.perintah Tim Pertimbangan kepada PPID untuk memberikan sebagianj seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
5. e.jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 27

a. b. c. d. e. f. g. : h. I. · ,

(1)PPID-Pembantu menyampaikan laporan secara berkala kepada.PPID. BABIX PELAPORAN Pasal 31
(1)Biaya pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Iingkungan Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(2)Biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya permohonan informasi publik dibebankan kepada pemohon : 09.00-15.00 WIB : 12.00-13.00 WIB : 09.00-15.00 WIB : 11.00-13.00 WIB
1. a.Senin - Kamis Istirahat
2. b.Jum'at Istirahat

BAB VIII

PEMBIAYAAN Pasal 30

Pasal 28

(1)Komisi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi danfatau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima perrnohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
(2)Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 29

Waktu pemberian layanan informasi di PPID Pemerintah Provinsi dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan rincian :

(2)Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisi Inforrnasi Provinsi, selambat-Iambatnya 14 (empat betas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Tim Pertim bangan. (Y. BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR -4l H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal ~~ J~uari 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMA ERA SELATAN, • I Ditetapkan di Palembang jlada tanggaJJ(20~Januat'i 2015 / GUBERNUR SU~ATERA SELATAN, penempatannya dalam Bcrita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkan ini dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…