DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah panduan bagi Bapelkes dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan yang bertujuan memenuhi kepuasan masyarakat,

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNUR TENTANGSTANDARPELAYANAN. MINIMALBALAIPELATIHANKESEHATAN.

4.Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 ten tang PengeIolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5340);
5.Peraturan Pemerintah NomoI' 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585);
6.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 6 Tahun 2007 ten tang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 7.· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 61 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis PengeJolaan Keuangan Badan Layanan Umurn Daerah;
8.Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTO) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Oaerah Provinsi 8umatera Selatan Tahun f 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTO) di Lingkungan Oinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 17);
9.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman PoJa PengeJoJaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Surnatera SeJatan Tahun 2012 Nomor 49);
10.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan [Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9); Menetapkan

(1)Maksud Peraruran Gubernur ini adalah sebagai panduan bagi Bapelkes dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan.
(2)Tujuan Peraturan Gubemur ini adalah untuk mernenuhi kepuasan masyarakat, meliputi :
1. a.kejelasan prosedur dan persyaratan pelayanan;
2. b.kedisiplinan;
3. c.tanggungjawab dan kemampuan petugas pelayanan;
4. d.kecepatan pelayanan;
5. e.keadilan mendapatkan pelayanan; '\

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pernerintah Provinsi adalah Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selutan.
5.KepaJa Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Balai Pelatihan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Bapelkes, adalah Badan Layanan Urnurn Daerah Balai Pelatihan Kesehatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Balai Pelatihan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Bapelkes, adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Balai Pelatihan Kesehatan. 8, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Standar Pelayanan Minimal adalah apesiflkasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada Masyarakat. lO. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja di lingkungan Pernerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BABIV PEMBINAAN Pasal 5

(1)Pembinaan teknis terhadap Bapelkes dilakukan oleh Kepala Dinas. BABII! PELAKSANAAN Pasa14
(1)Bapelkes melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan olehsetiap unit pelayanan danj atau penyelenggara pelayanan sesuai dengan tugas pada unit terkait di lingkungan Bapelkes.
(3)Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. BABII STANDAR PELAYANAN MINIMAL PasaJ 3
(1)Sistematika Standar Pelayanan Minimal, terdiri atas :
1. a.Bab 1 (Pendahuluan);
2. b.Bab 11 (Pengertian, Prinsip dan Komponen Standar Pelayanan Minimal);
3. c.Bab III (Penyusunan Standar Pelayanan Minimal);
4. d.Bab IV (Penetapan Standar Pelayanan Minimal);dan
5. e.Bab V [Pcnutup).
(2)Uraian indikator per jenis peJayanan menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
(3)Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan uraian indikator per jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), adalah sebagairnana tercantum daJam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini,
1. f.kesopanan dan keramahan petugas;
2. g.kewajaran dan kepastian biaya;
3. h.kepastian jadwal;
  1. 1.kenyamanan lingkungan; J. keamanan pelayanan; dan
4. k.ketersediaan dan kesiapan sarana pelayanan. BERITADAERAH SUMATERASELATANTAHUN2017 NOMOR +. Pit. SEKRETARISDAERAH PROVINSI SELATAN, Diundangkan di Palembang pada tanggal 16 Jan.ari 2017 H. ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 16 Jarma.r:L 2017 GUBERNURSUMATERASELATAN, Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mr dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 6 Pembinaan keuangan terhadap Bapelkes dilakukan oleh PPKD.
(2)... Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN B.Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.Maksud ditetapkannya standar pelayanan minimal adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan kegiatan di Bapelkes.
2.Tujuan ditetapkannya standar pelayanan minimal, yaitu:

a.meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
b.meningkatkan ketanggapan kebutuhan layanan;
c.meningkatkan pembiayaan pengembangan pelayanan;
d.meningkatkan kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Standar Pelayanan Minimal (SPM)ini dimaksudkan untuk memberikan aeuan kepada Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) dan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan pereneanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di Bapelkes. Penyusunan dokumen standar pelayanan minimal ini ditujukan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran Zsatuan, pernbilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan, dan kebutuhan sumber daya manusla Standar pelayanan minimal Bapelkes ini diberlakukan bagi penyelenggaraan Bapelkes selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang direncanakan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dan menjadi tolok ukur sampai dengan tahun 2021. Bapelkes dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan'dan Pelatihan (Diklat) yang menjadi tugas fungsinya didasarkan pada standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal dirnaksud berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, meliputi pelayanan kediklatan aparatur, pelayanan kediklatan masyarakat, beserta indikator kinerja dan target sampai dengan tahun 2021. A.Latar Belakang PENDAHULUAN BAB J STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI PELATIHAN KESEHATAN LAMPlRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR.fi TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI PELATIHAN KESEHATAN.
b.Pelayanan kegiatan workshop/rapat kerjaysirnpoaioumyseminary kegiatan di dalam dan di luar kelas: 1) Persiapan kegiatan workshop/rapat kerjaj simposioumyeeminar/ kegiatan di dalam dan di luar kelas; 2) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan workshop/rapat kerja/ simposioum/seminar/kegiatan di dalam dan di luar kelas. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup standar pelayanan minimal Bapelkes, meliput;i:
1. 1.Pclayanan pendidikan dan pelatihan (Diklat)/kegiatan workshop/rapat kerja/simposium/seminar/kegiatan di dalam dan di luar kelas, meliputi:
a.Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat): 1) Persiapan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); 2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); 3) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
1. 3.Sasaran Sasaran ditetapkannya standar pelayanan minimal adalah:
a.Bagi Pegawai Bapelkes: Sebagai aeuan bagi pegawai Bapelkes dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.
b.Bagi Pengguna Bapelkes: Untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan rnernuaskan berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Keempat tujuan tersebut disusun untuk dapat meneapai misi dari Bapelkes, yaitu:
a.menyeienggarakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)kesehatan yang berkualitas;
b.meningkatkan mutu dan optirnalisasi aset Bapelkes;
e.mewujudkan aparatur 8apelkes yang profesional;
d.mengoptimalkan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, daerah, swasta, dan rnasyarakat;
e.menyediakan pelayanan informasi kediklatan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). ,
1. 3.Pelayanan administratif, meliputi:
a.Pelayanan resepsionis:
b.Pelayanan ketatausahaan (meliputi pelayanan gaji).
1. 2.Pelayanan penunjang pelatihan, meliputi:
a.Pelayanan fasilitas dan peralatan kelas;
b.Pelayanan perpustakaan;
c.Pelayanan laboratorium kelas Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
d.Pelayanan Laboratorium Pelatihan Teknis Kesehatan lbu dan Anak (LPT-KIA);
e.Pelayanan laboratorium lapangan;
f.Pelayanan konsumsi;
g.Pelayanan akomodasi;
h.Pelayanan penunjang lain (meliputi sarana olah raga, sarana hiburan, dan Zatau sarana ibadah);
i.Pelayanan parkir. C.Komponen Standar Pelayanan Minimal Standar pelayanan minimal Bapelkes meliputi komponen-kornponen sebagal berikut: 1.jenis standar pelayanan minimal sesuai dengan pelayanan yang ada di Bapelkes;
1. 2.indikator pencapaian standar peJayanan minimal;
2. 3.perhitungan standar kebutuhan pelayanan sesuai jenis standar peJayanan minimal;
3. 4.standar pelayanan yang telah dicapai;
4. 5.penyusunan rencana pencapaian target standar pelayanan minimal;
5. 6.penanggung jawab kinerja standar pelayanan minimal sesuai jenis layanan. B.Prinsip Standar Pelayanan Minimal Dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
6. 1.standar pelayanan minimal yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di setiap tahunnya di 8apelkes;
7. 2.standar pelayanan minimal dalam perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. 3.sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target sesuai standar pelayanan minimal dibebankan kepada anggaran 8apelkes. A.Pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM)adalah acuan dasar Bapelkes dan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di Bapelkes. PENGERTlAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BABII A. Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan Minimal Bapelkes I. Pembentukan Tim: Dalarn rangka penyusunan standar pelayanan minimal Bapelkes, maka ditetapkan Keputusan tentang Ti.m Penyusun Standar Pelayanan Minimal.
9. 2.Identifikasi Kondisi Penyelenggaraan Pelayanan Saat Ini : Bapelkes mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, pengernbangan sumber daya manusia kesehatan, menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, sertifikasi, evaluasi pelatihan kesehatan, pelayanan informasi kediklatan berbasis ilrnu pengetahuan dan teknologi, pernberdayaan masyarakat, pengembagan kurikulum, modul dan metode pelatihan di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bapelkes mempunyai fungsi :
a.penyusunan rencana pelatihan kesehatan yang dananya bersumber dari APBN,APBD,swasta dan/atau masyarakat;
b.pengkoordinasian pelatihan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat di bidang kesehatan;
c.pelaksanaan pernbinaan pelatihan kesehatan di kabupatenj'kota;
d.pengkoordinasian pengembangan daerah binaan;
e.peningkatan kualitas surnber daya manusia kesehatan;
r.pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pelatihan;
g.pengkoordinasian penyelenggaraan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi peJatihan kesehatan;
h.pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, pengembangan kurikulurn, modul, metode pelatihan dan pelaporan pelatihan; I. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan; J. pengkoordinasian pemanfaatan surnber daya dan aset Bapelkes oleh pernerintah, pemerintah daerah, swasta dan Zatau masyarakat;
k.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bapelkes dalam memberikan peJayanan terhadap pelanggan telah menerapkan sistem manajernen mutu ISO 9001:2008 dan akreditasi insitusi dari Pusdiklat Aparatur. Kemudian, Bapelkes mengajukan usulan untuk menjadi Badan Layanan Umurn Daerah (BLUD), untuk itu perlu adanya standar pelayanan minimal dalam mencapai target-target pelayanan dimaksud. PENYUSUNANSTANDARPELAYANANMINIMAL z ,..... - = '"=.. >• .. ~ .~ s.., I. *-o o *-o o *- 8 - ~ • o o *-o o .. o ] :; =.... - '" ee '" = - *- o o 00 -o N *-o o - *-o o 00E3 0\ .... o .... *-o o *-o o o N o N • 0 0 ., 0CI) CI)..o I- '" " ._ g ~ = - " - >o- f- Xl'- l- II .~ 1: - ] .., co .;;; ~ ell ~ ._ ~ "" .,"3 ] '"~.!! (/)~ -'" '" ,.., ., ., ... "(/) (/) (/) (/) - ,0 ~ ,. ~ ~ ~ > N 0 0' 0' 0 - 8 g 0 :5 s N 0 0 0 0 - - - - - - *-o o - N ~ o o ~ o o ~ g - ~ <:> o ~ o o ~ o o g ~ o o ~ s - ~ <:> <:> ~ <:> <:> ~ 0 0 0 ._ .~ ~ f? 0 ~f-o f-o f-o f-o - ] ] 'iii 'iii ~] ] ] ] ]- .:.! .:.! CI)~~ v " ., ., " v " rn CI) CI) rn rn rn rn ,0 ~ :."! ~ ~ ~ § ~ "#.0'0 0 0 s 0 0 0 - 0 '" 0<:> 0 0 '" 0 0 0 - - - - - - - - ~ s - ~ o o ~ o o 00 .,... ;;. o a- '$. o o 0 0 ~ ~ .;;; .;;; ._ .~ 0 E- E- .- 5 ._ B E- - j~ :.l ._ ",._ - ] .;;; .;;; .;;; ,,,is -"'Q ]-" ~ -'" CI)~ ~~ ., o o OJ(/) (/) CI) (/) (/) 0 '$ ;;. '$ ;;. ~ '$. ;;. ~ - .,.. .,.. .,.. .,.. 0 0 s a- a- a- a- 0 0 - ,_ - - '$ o a- 00 A - N "# 8 "$ <:> <:> "$. 8 "$ g - "$. :5 "$ o o '" 0 ~ 0 0 ~"U; .~ l- I-- I-- - x.., .;;; ~- '" <> ] .;;; .;;; (/) ... -'" .l< .... -'" '" Jl .., " '"-c (/) (/) V> V) 0 "$ "$ ~~ ~ ,~ "$. - N 0 8 8 0 00 <=> 0 0- - - - "$ o CO 00 00 ~ o co c ~oo e o ~ <"l "$. V> 00 :::l "'" :::l ..CJ c "E ~N V> it. o ..... co c e o '" r- ~~~.----~-+----r----r--+-+----+---4---r--+---~-+------~ c " J c .. IE ~ 00 co ~ o c I eo c e o M 00 ~ o "$. o o co c: .. <5 .... o co '".D::> -gl- (/) - - .~ _g .., ;f. o V'\ '0 ] .s N ~ o 00 ;f. o CO ;f. o o ;f. o o ;f. o 01' ;f. o 00 00 ~ o '" 00 e o w o 00 c e o cJ) e o N 00 e o N c .. E ~ .g c E "-" o -c c '" ] o '0 i o M N 00 c e o N 00 ~ o o N cJ) e o o ''I 00 ~ o o .... '"-'" "(I) ;f. o 00 ~ oo~ 00 o~ -0 - , ... ..., '$ 01) ';{! 00 ~ ';{! ~ ~ ';{! '$ ~ -o 0 s 8 s 0 s • • ~ 0 \0 - 'n 0 \0 Vl V> - - '$ ~ ~ '$';{! ';{! ';{! V> V> 8 • s 8 s • !) - • •\0 0 • - '" - V> \0 r.:' '<t N '" .... • OJ) 00 '$ OJ) I, 00 ';{! e '$ ~ ~ e ';{! ~ Ii e... s 8 8 5 S 0 0 ~ 0 0 00 0 00 0 00 0 0 - - - - -\0 00 - .... 0- il a .<J .. .!. 00 ._ a ! -g ee ~ 1;j 1~ ] 3 c: §' 0; c: "0"0 os .<: ,: 2 co '" ..r:: ~ e e ooe~ c ._ 'e s ~ "<i1;i .. '" ~e~ e .. 1;j e .<J ~ c 'U; a. " ~._ i .8a t1! '" l!! " 8"0 8. sg ] '" '" ~ ... co .::- os ~ fI ~ ,,"0 ","0 ~ t~ ... e :s 0 0..00 .~_ <It " .- ... as 0..8 e '" '" a~ R :-: CIS '" c .. ); '" :s X. ~ '" 8 .: " 0 .~ ~~ ~ e e -;~ ...... CIlCj a E...8 a '" " <; a-OJ .. ~ 8.~ " e " 0 8.~~ 1;j o.~ ~ ~ B 1;i S ~ S- '" ~ a. c .. s:; .<:jl8 -a~ .g 5..c -aSbO 3 0 ~ .~ ~ ~ ~ '" «! c .. c~ os ~ 8 i:l l1 - ., :l! e-, ... 0 _~e ~ 8 8 ~~ "l::s ~~ 8 e-;; 8 £ s 8 " " cf~ ~ :s .. 0> ., ., "- :s ,,- :s ~ 8 2 ....,..l< 0..0. OQ 0.. .. ....,a. 0 ...., OJ> -e- V> - N '" '<t '" '<S - N ,.... c ~ ~ Ig .. .~~c 8 :s '"0 1& '"N ~ oj os 1;j00 1;i c g~ OJ ~ ~ 0>- 0.. 0 OJ ~ U U -0.. 0.. oIJ ..r:: - 00 1f l~ 00 OIl 01) lOll bI) eo 00 OIl - _g~ ..o~ ~~ _g~ ~~ _g~ _g~ _g~ _g~ ~~- .gl- .gl- .gl- .gl- .gl- .gl- .gl-:s :s :s :s(I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) C/) ~ OJ) '#. ~ 00 .. OIl '" ~ ~ ~ 0 ~ c c 0 0 co 0 s 0 '" E - ~ 0 0 0 ~0 0 0 00 0 00 - 00 0 0 - N - - 00 .... - OJ) ~ ~ 00 00 00 ~ c: ';{! c: ~ ~ '$ C c: s E g e "' E '" s s V> V> 0 ~ 0 0 ..... 0 ..... 00 00 0 0 - N - - N .... - 00 ';{! 00 00 00 '$ e '$ '$ ~ ';{! '$ '$ C c: f g ee E00 0 ~ '" s V> 0 ~ 0 0 '" 0 e- ..... ..... 0 0 - N - - .... - OIl 00 .. 00 ';{! 2 't!. ';{! ~ c: ';{! '$ '$ c 1;i 8 8 f '" ..... ~ 0 0 ~ ~ 0 0 0 '" 0 0 0 - 00 - '" '" \0 - - ..... - co co co co co co co co co 00 2::> 2::> '" 2::> 2::> ~~ ~~ :8~ 2;:> :8~ - ..0;:> - .gf- .gf- -ef- .gf- .gf- .gf- ci5 ::> Jl ::> "<ZI Vl <ZI <ZI Vl Vl Vl <ZI co OIl OIl "t!- "t!-it- 0 $. e $. "$. 0 it-o e e - 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 '<) 00 0 0 C) 0 - - '" - - - co ~ ~ ';ii:. ~ ~ it- ';ii:. 0 o; o , 0 , 0 s e s s s 00 t- V'> t- o :=. 0 N - OIl "$. it- it-~ ~ ~ "$. c 00 0 , 0 , 0 0 e 0 0 0 00 -o .... \0 0 0 0 0 - - - - it- "$. co ';ii:. ~ it-it- S c ..... 0 , 0 , 0 E 8 s s0 0t- V'> N '" - - -- OD co co ~ ';ii:. ~';/! 0 ';ii:. ~ ';/! ~ C \0 0 e s ~ g 8 8 s "" 0 .... 0 0 ... 0 - - - - - - ';/! it- ';/! S ';/! ';ii:. ';/! '" <:> , <:> , , 8 8 8 '" -e- 0 ,., - - - OIl co 01) ~ ';ii:. , ';ii:. ';/! e ';/! e it- ';/! ~ 8 s s.... <:> 0 0 00 0 0 <:> 000 00 \0 00 - - - - - ..... j '" ] .~ ~ ~ @ e 01) c ~'"' a ~ :;; '" .. a~ .,. I "",~c "'-'" '" co .- ~c co :L; c .. :S~ ~8. 2 :; .- ::> .. ., '" ..c: '" '" c c: '" a l< Q. '~.- Q.c:;! ~ c.::> -0 c"'" .2 Q c~ c; .~ ".s:: - c ~a a; g a ~~~ '" :l ::> E .. c '" S to ~c..o -"'"'" 8." :ll~ * ~ :;:; .. -t s ~ c ~o. ",:::E ~.- ..0..0 ~.8 ._...¥: ~ '" - '" to '" 3: V ~ ~ " .. ..~ .Q-o ii ~ ~ - '- 0. 4i 'Vi co~ .. c '" ee .~.. " .- Il ~ - ~ 8. & i -'" co ODS ~& '"E '0 -",'~ ~ ~ g. B~ i] C '" 00.;:: " ~ Q ~:s ~ ~ 8.'; ~'2 it! B .. ga~ B·- :; &.~~ il C..c ..c .- ~ a .2 5.~ ~ c -'" ?; e!'l~ .!! '" E iii :il ?; "6 OJ .. ~ g ~ c '" ..c u .- ., "'-0 E '" ~.ll~ '" ee Iila~~ "'.0 ~ '" c ~ ~ c. E co-o '- c· c.(:)U._ ::> ".0 :::I '" .- ~ ~ e ::: ~ '0 ?; ., " £ e, 8. ~""-",..c: ~
1. 0.._ .... ~-t :::I .. 5 0...>< " .. , ,...'" N - N - N Q.,c. - '" - ,., .s: .. .", os ,e a.. ee '" C c .... '" ~~ e '0 '- N '" .~ s j '" '" 's.c c ~ :;;. .. '" :;;: c ., gjjc c c ~ e~e es co E "'" a ,... 0. "0.. ::> .. c - ..0 0 C .. a .. ! " .- os C ~ Q.,.s: Q., a co ~ ,..... ,..... >. c N M ~ ~ ~ '" ~ ~ P- o .- c. oJ .D - M • mempertimbangkan kuaJitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. 8apelkes mempedomani stan dar pelayanan minimal untuk dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam memberikan setiap bentuk layanan terhadap pelanggan untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan, scrta sebagai tolok ukur minimal dalam mencapai tujuan organisasi. Standar pelayanan minimal Bapelkes diusulkan oleh Pemimpin Bapelkes melalui Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Gubemur. dengandisusundimaksud,minimalpelayananStandar Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bapelkes selaku Badan Layanan Urnum Daerah (BLVD), Gubernur menetapkan Standar PeJayanan Minimal (SPM) dengan Peraturan Gubernur. BABIV PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL GUBERNURPROVINSISUMATERASELATAN, Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bapelkes ini disusun sebagai acuan dasar dalam pengembangan dan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)untuk kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Acuan ini diperlukan untuk memberikan koridor target minimal pengembangan yang harus senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terse but akan memberikan dampak atas tujuan penyelenggaraan BLUD,yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan di Bapelkes. Peningkatan kualitas tersebut akan memberikan dukungan yang sangat berharga untuk pengembangan sumber daya kesehatan di Provinsi Sumatera Sela.tan khususnya dan di Indonesia pada umumnya, Peningkatan kualitas layanan juga merupakan bagian kontribusi Bapelkes kepada Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Disadari bahwa dalam pengembangannya akan banyak tantangan dan hambatan yang ditemui dan olch karcna itu standar pelayanan minimal ini perlu disusun dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu masukan dan saran untuk terus memperbaiki standar pelayanan minimal ini masih sangat dibutuhkan, Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan diucapkan terima kasih. BABV PENUTUP GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Judul Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dimensi Mutu Kelancaran pendidikan dan pelatihan Tujuan Tergambarnya kemampuan Bapelkes dalam melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai. Definisi Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan merupakan Operasional upaya agar terlaksananya pelatihan di Bapelkes dengan lancar Frekuensi 1 (satu) bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 1 (satu) bulan sekali Numerator Jumlah pelatihan di Bapelkes 2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Judul Persiapan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dimensi Mutu Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dengan baik Tergambarnya kemampuan Bapelkes dalam Tujuan mernberikan pelayanan persiapan pelatihan bagi pegawai agar terlaksananya pelatihan dengan baik Definisi Pelayanan persiapan pelatihan merupakan upaya Operasional Bapelkes dalam melakukan persiapan pelatihan agar terlaksananya pelatihan dengan baik Frekuensi Pengumpulan 1 (satu) bulan Data Periode Analisa 1 (satu) bulan sekali Numerator Jumlah pendidikan dan pelatihan di Bapelkes dengan pencapaian 100 % Denominator Jumlah seluruh pcndidikan dan pelatihan di Bapelkes Sumber Data Resepsionis, konsumsi Standar 100 % Penanggung Kasi Tata Operasional Jawab Pengumpulan Data
2. 1.Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat}/kegiatan workshop/rapat keJja/simposium/seminar/kegiatan di dalam dan di luar kelas
a.PeJayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1) Persiapan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) URAIANINDlKATOR PER JEN1S PELAYANAN LAMPIRAN" PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANANMINIMALBALAI PELATIHAN KESEHATAN. Judul Persiapan kegiatan workshop/rapat kerjaysimposium/ seminarj'kegiatan di dalam dan di luar kelas Terlaksananya kegiatan workshop/ rapat kerja/ Dimensi Mutu simpcsiumyseminar Zkegiatan di dalam dan di luar kelas dengan baik Tergambarnya kemampuan Bapelkes dalam memberikan pelayanan persiapan kegiatan workshop/ Tujuan rapat kerja/simposiurn/seminar/kegiatan di dalam dan di luar kelas bagi pegawai atau peserta latih agar terlaksananya kegiatan dengan baik Pelayanan persiapan kegiatan merupakan upaya Definisi Bapelkes dalarn rnelakukan persiapan kegiatan agar Operasional terlaksananya pelatihan dengan baik kerja/ simposium/ seminarb. Pelayanan kegiatan workshop/rapat /kegiatan di dalam dan di luar kelas 1) Persiapan kegiatan workshop/rapat kerjay simposiumj' seminar / kegiatan di dalam dan di luar kelas Judul Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dimensi Mutu Tindak lanjut pasca pelatihan Tergambarnya kemampuan Bapelkes dalam melakukan Tujuan evaluasi penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai Bapelkes Definisi Evaluasi penyelenggaraan pelatihan merupakan upaya Operasional tindak lanjut pasca pelatihan di Bapelkes agar tercapainya penyelenggaraan pelatihan yang maksimal Frekuensi Pengumpulan 6 (enam) bulan Data Periode Analisa 6 (enam) bulan sekali Numerator Salah satu pelatihan di Bapelkes Denominator .Jumlah pelatihan di Bapelkes Sumber Data Resepsionis, panitia pelatihan Standar 100 % Penanggung Kasi Tata Operasional , Jawab Pengumpulan Data 3) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) - Denominator Jumlah pelatihan di Bapelkes Surnber Data Resepsionis, konsumsi Standar 100 % Penanggung Kasi Tata Operasional Jawab Pengumpulan Data Judul Pelayanan fasilitas dan peralatan kelas Dimensi Mutu Kelengkapan, kenyamanan Tujuan Tersedianya pelayanan fasilitas dan peralatan kelas oleh . Bapelkes agar terciptanya kenyamanan Definisi Pelayanan fasilitas dan peralatan kelas merupakan upaya Operasional Bapelkes untuk menyediakan kelengkapan fasilitas Bapelkes agar terciptanya kenyamanan
1. 2.Pelayanan penunjang pelatihan
a.Pelayanan fasilitas dan perala tan kelas Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan workshop/rapat Judul kerja/simposium/seminar/kegiatan di dalam dan di .'. luar kelas Dimensi Mutu Kelancaran kegiatan Tujuan Tergambarnya kemampuan Bapelkes dalam melakukan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan bagi pegawai. Definisi Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan merupakan Operasional upaya agar terJaksananya pelatihan di Bapelkes dengan lancar Frekuensi 1 (satu) bulan Pengumpulan • Data Periode Analisa 1 (satu) bulan sekali Jumlah kegiatan uiorkshopl repe: kerjaysimpcsium Numerator /seminar/kegiatan di dalam dan di luar kelas di Bapelkes Denominator Jumlah seluruh kegiatan di Bapelkes Sumber Data Resepsionis, konsumsi Standar 100% Penanggung Kasi Tata Operasional Jawab Pengumpulan Data 2) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan workshop/rapat kerja/ simposium/seminar/kegiatan di dalam dan di luar kelas Frekuensi 1 (satu) bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 1 (satu) bulan sekali Jumlah kegiatan workshop/rapat kerja/ sirnposium Numerator /seminar/kegiatan di dalam dan di luar kelas di Bapelkes Denominator Jumlah seluruh kegiatan di Bapelkes Sumber Data Resepsionis, konsumsi Standar ]00 % Penanggung Kasi Tata Operasional Jawab Pengumpulan Data Judul Pelayanan laboratorium kelas Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Dimensi Mutu Kelengkapan pelatihan Tujuan Tersedianya pelayanan laboratorium kelas KIAdi Bapelkes agar dapat memberikan kemudahan bagi . pelatihan yang mernbutuhkan alat praktek KIA Definisi Pelayanan laboratorium kelas KIAmerupakan upaya Operasional Bapelkes dalam memenuhi kelengkapan alat praktek yang harus tersedia Frekuensi 3 (tiga) bulan PengumpuJan Data Periode Analisa 3 (tiga) bulan
c.Pelayanan laboratorium kelas Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) JuduJ Pelayanan perpustakaan Dimensi Mutu Pengembangan informasi Tujuan Tersedianya pelayanan perpustakaan di 8apelkes agar dapat memberikan pengembangan informasi kepada pegawai atau konsumen Definisi Pelayanan perpustakaan merupakan upaya Bapelkes Operasional dalam menyediakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pegawai dan konsumen dalam pengernbangan inforrnasi Frekuensi 3 (tiga) bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 3 (tiga) bulan Numerator Jumlah ilmu pengetahuan yang ada di Bapelkes Denominator Jumlah ilmu pengetahuan yang seharusnya ada di Bapelkes Sumber Data Pengadaan, pihak ketiga Standar 100 % Penanggung Kasi Tata Operasional Jawab Pengumpulan Data
b.Pelayanan perpustakaan Frekuensi 1 (satu) bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 1 (satu) bulan sekali Numerator Jumlah fasilitas yang ada di Bapelkes Denominator Jumlah fasilitas yang seharusnya ada di Bapelkes Sumber Data Kepegawaian (perlengkapan) Standar 100 % Penanggung Kasubbag Tata Usaha Jawab Pengumpulan Data 'Judul Pelayanan laboratorium lapangan Dimensi Mutu Tersedianya laboratorium lapangan yang sesuai dengan tujuan dan materi pelatihan Tujuan Tersedianya Pelayanan laboratorium lapangan yang dilakukan Bapelkes agar peserta pelatihan dapat mengaplikasikan materi pelatihan sesuai dengan ketentuan pelatihan Definisi Pelayanan laboratorium lapangan merupakan upaya Operasional Bapelkes dalam menyediakan laboratorium lapangan agar peserta latih dapat mengaplikasikan materi pelatihan Frekuensi 1 (satu) bulan Pengurnpulan Data
e.Pelayanan laboratorium lapangan Judul Pelayanan Laboratorium Pelatihan Teknis Kesehatan Ibu dan Anak (LP1'-KIA) Dimensi Mutu Kelengkapan pelatihan Tujuan Tersedianya pelayanan Laboratorium i'elatihan Teknis ,, Kesehatan Ibu dan Anak (LPT-KIA)di Bapelkes agar dapat memberikan kemudahan bagi pelatihan yang membutuhkan alat praktek KIA Definisi Pelayanan Laboratorium Pelatihan Teknis pelatihan Operasional Kesehatan Ibu dan Anak (LPT-KIA)rnerupakan upaya Bapelkes dalam memenuhi kelengkapan alat praktek yang harus tersedia Frekuensi 3 (tiga) bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 3 (tiga) bulan Numerator Jumlah alat praktek yang ada di Bapelkes Denominator Jumlah alat praktek yang seharusnya ada di Bapelkes Sumber Data Pengadaan, pihak ketiga Standar 100 % Penanggung Kasi Tata Operasional Jawab Pengumpulan Data
d.Pelayanan Laboratorium Pelatihan Teknis Kesehatan Ibu dan Anak (LPT- KIA) Numerator Jumlah alat praktek yang ada di Bapelkes Denominator Jumlah alat praktek yang seharusnya ada di Bapelkes Sumber Data Pengadaan, pihak ketiga Standar 100 % Penanggung Kasi Tata Operasional Jawab Pengumpulan Data .Judul PeJayanan akomodasi Dimensi Mutu Pelayanan akomodasi yang maksimal Tujuan Tersedianya pelayanan akomodasi oJeh petugas Definisi Pelayanan asrama adalah suatu bentuk peJayanan yang Operasional diberikan oieh pramu asrarna kepada peJanggan Bapeikes yang menggunakan asrarna BapeJkes Frekuensi 1 (satu) bulan Pengurnpu Ian Data Periode Analisa 3 (tiga] bulan sekali Numerator Jumlah tenaga pramu asrarna Denominator Jumlah tenaga pramu asrama Sumber Data Kepegawaian Stan dar 100 %
g.Pelayanan akomodasi Judul Peiayanan konsumsi Dimensi Mutu Konsumsi gizi seimbang Tujuan Tersedianya peiayanan konsumsi untuk peserta peiatihan sesuai dengan gizi seimbang dan menu bervariasi Definisi Peiayanan konsurnsi adalah kegiatan penyeienggaraan Operasional makanan bagi peserta peJatihan yang bervariasi dan memenuhi kebutuhan beraktivitas peserta peiatihan serta rnenerapkan pola gizi seimbang Frekuensi 3 (tiga) bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 3 (tiga) bulan sekali Numerator Jumlah peserta pelatihan di BapeJkes Denominator JumJah konsumen yang menggunakan gedung Bapelkes Surnber Data Resepsionis, catatan konsumsi Standar 100% Penanggung Kasubbag Tata Usaha Jawab Pengumpulan Data
f.PeJayanan konsumsi Periode Analisa 1 (satu) tahun Numerator Jumlah iaboratorium lapangan yang bekerja sarna . dengan Bapelkes Denominator Jumlah laboratorium iapangan yang seharusnya bekerja sarna dengan Bapelkes Sumber Data Pihak ketiga Standar 100 % Penanggung Kasi Tata Operasional Jawab Pengumpulan Data Judul Pelayanan sarana hiburan Dimensi Mutu Rejreshingfhiburan Tujuan Memberikan pelayanan sarana hiburan kepada semua pegawai dan peserta latih yang membutuhkan Definisi Dalam upaya terlaksananya sarana hiburan kepada Operasional pegawai dan peserta latih Frekuensi 3 (tiga) bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 3 (tiga) bulan sekali Numerator Sejumlah alat yang harus dimiliki dalam rangka kelancaran pelaksanaan sarana hiburan Denominator Jumlah alat hiburan yang seharusnya dimiliki dalam rangka pelayanan saran a hiburan Sumbcr Data Daftar alat inventaris di ruang hiburarr/karaoke 2) Pelayanan sarana hiburan Judul Pelayanan saran a olahraga Dimensi Mutu Mengolahragakan masyarakat Tujuan Memberikan pelayanan sarana olahraga kepada pegawai maupun peserta latih Definisi Mengupayakan memberikan pelayanan sarana olahraga Operasional kepada pegawai maupun peserta latih Frekuensi 3 (tiga)bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 3 (tiga)bulan sekali Numerator Jumlah alat yang dimiliki dalam pelayanan sarana olahraga, seperti meja pimpong beserta bed-nya, raket badminton, dan lain-lain Denominator Jumlah alat yang harus dimiliki dalam memberikan pelayanan sarana olahraga Sumber Data Daftar inventaris sarana olahraga Standar 100 % Penanggung Kasubbag Tata Usaha jawab • Pengumpulan data
h.Pelayanan penunjang lain 1) Pelayanan sarana olahraga Kasubbag Tata UsahaPenanggung Jawab Pengumpulan Data Judul Pelayanan parkir Dimensi Mutu Keamanan Tujuan Tersedianya pelayanan parker bagi kendaraan pelanggan Bapelkes Definisi Pelayanan parkir adalah suatu kesiagaan Bapelkes Operasional dalam memberikan keamanan pad a setiap kendaraan oelanzaan Bapelkes Frekuensi 1 (satu) bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 3 (tiga) bulan sekali Numerator Lahan parkir yang dikelola Denominator Seluruh lahan parkir yang dimiliki SumberData Kepegawaian Standar 100 % Penanggung Kasubbag Tata Usaha Jawab Pengumpulan Data
1. 1.Pelayanan parkir Judul Pelavanan sarana ibadah Dimensi Mutu Kebersihan dan kenvamanan sarana ibadah Tujuan Tersedianya peJayanan ibadah yang bersih dan nyaman di Bapelkes Definisi Pelayanan sarana ibadah adalah kegiatan Operasional penyelenggaraan pemanfaatan sarana ibadah yang rneliputi ruang mushola, alat sholat, jadwaJ waktu sholat, jam dinding, AI Quran, dan lampu serta AC/kipas anzin Frekuensi 3 (tiga) bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 3 (tiga) bulan sekali Numerator .Jumlah fasilitas ibadah yang dimiliki Bapelkes Denominator Jumlah fasilitas ibadah yang seharusnya dimiliki Bapelkes Sumber Data Petuzas penunianz lain Standar 100 % Penanggung Kasubbag Tata Usaha Jawab • Pengumpulan Data 3) Pelayanan sarana ibadah Standar 100% Penanggung Kasubbag Tata Usaha Jawab Pengumpulan Data ..- .' . GUBERNURSUMATERASELATAN, Judul Pelayanan gaji Dirnensi Mutu Kesejahteraan pegawai dan ketepatan waktu Tujuan Tergambarnya kemampuan Bapelkes dalam memberikan pelayanan gaji bagi pegawai sehingga tercapainya kesejahteraan pegawai Definisi Pelayanan gaji adalah pelayanan yang diberikan oleh Operasionai Bapelkes secara transparan (terbuka) kepada seluruh pegawai Bapelkes Frekuensi 1 (satu) bulan Pengumpulan Data Periode Anaiisa 1 (satu) bulan Numerator Jumlah pegawai Bapelkes Denominator Jumlah pegawai BapeJkes Sumber Data Kepegawaian, pihak ketiga Standar 100 % Penanggung Kasubbag Tata Usaha Jawab Pengumpulan Data
b.Pelayanan ketatausahaan Pelayanan gaji Judul Pelayanan resepsionis Dimensi Mutu Pelayanan resepsionis yang maksimal Tujuan Tersedianya pelayanan recepsionis oleh resepsionis Definisi Pelayanan resepsionis adalah suatu bentuk pelayanan Operasional yang diberikan oleh resepsionis kepada pelanggan Bapelkes yang menggunakan asrama BapeJkes Frekuensi 3 (tiga) bulan Pengumpulan Data Periode Analisa 3 (tiga) bulan sekaii Numerator Jumlah tenaga resepsionis Denominator Jumlah tenaga resepsionis Sumber Data Kepegawaian Standar 100% Penanggung Kasubba.g Tata Usaha Jawab Pengumpulan Data
1. 3.Pelayanan administratif
a.Pe1ayanan resepsionis GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…