DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 40 Tahun 2015

Nomor: 40
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan asuransi kesejahteraan sosial Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, persyaratan dan kepesertaan, prosedur pendaftaran peserta, lembaga pelaksana asuransi, iuran, prosedur pelayanan dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja, santunan jaminan kecelakaan kerja, preosedur pembayaran jaminan kematian, manfaat jaminan, pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan asuransi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap rnasyarakat miskin darr/atau pekerja sektor informal yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk darr/atau Kartu Keluarga Surnatera Selatan dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan jaminan pelayanan asuransi melalui program Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan;
a.bahwa asuransi mcrupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap manusia dalam melaksanakan aktivitas guna menyelenggarakan kehidupannya sehari- hari, sehingga diperlukan penyelenggaraan jaminan berupa program Asuransi Kesejahteraan Sosial yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah maupun Pernerintah; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA . - Mengingat Menimbang TENTANG PEDOMANPENYELENGGARAAN ASURANSI KESEJAHTERAANSOSIALSUMATERASELATAN TAHUN2015NOMOR 40 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SElATAN ( •

Mengingat

8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5679);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosia! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 12, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 teotang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambaban Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia' Nornor3467); 1 ( . Dalam Peraturan Oubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEOOMAN PENYELENGGARAANASURANSI KESEJAHTERAANSOSIAL SUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: Permanen;

11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Seiatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nornor 2 Seri D) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri 0).
9.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
10.Keputusan Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Kementerian Sesial RI Nemer 17/BJS/2003 tentang Pedornan Rintisan Peiaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Tidak Mampu melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial
2.Pernerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Program Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat Askesos Sumsei adalah program bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sarna dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Lembaga Asuransi dalam upaya rneningkatkan semangat kerja bagi keluarga miskin dan/atau pekerja sektor informal, dengan cara memberikan pelayanan asuransi.
5.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seJuruh rakyat agar dapat memenuhi kcbutuhan dasar hidupnya yang layak.
6.Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Jamsostek, adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, han tua dan meninggal duma.
7.Asuransi Kesejahteraan Sosial adalah asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga negara tidak mampu dan tldak terakses oleh sistem asuransi soslal pada urnumnya yang berbasis pada kontribusi peserta..
8.Pekerja Sektor Informal adalah orang atau pekerja yang melakukan kcgiatan ekonomi seeara mandiri, dengan modal/jasa yang sangat terbatas dan/atau rentan terhadap setiap perubahan sosiaJ ekonomi daJam rangka memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.
9.Peserta Asuransi adalah pekerja sektor informal pencari nafkah utama yang berasal dan keluarga miskin.
10.Lembaga Pelaksana Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut LPAKesos Sumsel adalah organisasi atau lernbaga kesejahteraan sosial atau lembaga swadaya masyarakat atau yayasan yang bergerak di bidang dan Zatau melakukan usaha-usaha peJayanan kesejahteraan sosial, yang teJah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk mewakili peserta dalam penyelesaian administrasl dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan/ atau Jaminan Kematian. ( ,

(1)Penyelenggaraan Program Askesos Sumsel ini berpedoman pada kebijakan Sistem Asuransi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Rl dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pernerintah Kabupateri/Kota.
(2)Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan asuransi gratis melalui Askesos Sumsel yaitu:
1. a.mengisi fonnulir pendaftaran;
2. b.memiliki identitas din, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Zatau Kartu Keluarga dan/atau Surat Kcterangan Domisili sambil menunggu kartu identitas yang resmi;
3. c.pas foto ukuran 3 x 4 cm. aAI3 11 PERSYARATAN DAN KEPESERTAAN
  1. 11.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat pekerja sektor informal melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya yang dilaporkan.
  2. 12.Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badarr/tubuh, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
  3. 13.Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyaki.tyang timbuJ karena hubungan kerja, dernikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dan rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rurnah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
  4. 14..Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jarninan yang diberikan kepada pekerja atau keluarga /ahli waris, yang diberikan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja.
  5. 15.Jaminan Kematian adalah jarninan yang diberikan kepada ahli waris peserta, dikarenakan peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. •
(1)Prosedur peridaftaran peserta Askesos Sumsel adalah sebagai berikut:
1. a.LPA mengarnbil formulir pendaftaran calon peserta Askesos Sumsel ke Lembaga Asuransi yang akan menangani Askesos Sumsel;
2. b.LPAmenyerahkan formulir kepada calon peserta Askesos Sumsel yang akan diisi secara lengkap dan benar;
3. c.LPAmenerima kembali formulir yang telah diisi oleh calon peserta Askesos Sumsel dan menyerahkannya kepada Lembaga Asuransi; BABIII PROSEDURPENDAITARANPESERTA Pasa14 Bagjan Kedua Kepesertaan Pasal 3
(1)Peserta yang dapat dijamin dalam Program Askesos Sumsel:
1. a.memiliki usia 18 tahun sampai dengan 53 tahun, sudah berkeluarga, janda atau duda;
2. b.pencari nafkah utama dalam keluarga;
3. c.bekerja di sektor informal, seperti tukang ojek, tukang becak, pembantu rurnah tangga, pedagang darr/atau buruh harian;
4. d.berasal dari keluarga rniskin; dan
5. e.rumah tangga sangat miskin yang menerima Program Keluarga Harapan.
(2)Peserta Pekerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dengan ciri-ciri antara lain:
1. a.berskala mikro dengan ukuran kecil;
2. b.meng!funakan teknologi sederhana/rendah:
3. c.menghasilkan barang dan/ atau jasa dengan kualitas relatif rendah;
4. d.tempat usaha tidak tetap;
5. e.mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;
6. f.kelangsungan usaha tidak terjamin;
7. g.jam kerja tidak teratur; dan
8. h.tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap. LPA Kesos Sumsel memiliki tugas sebagai berikut:
9. a.menghimpun, merujuk dan memverifikasi data kepesertaan Askesos Sumsc!;
10. b.mendaftarkan peserta Askesos Sumse! ke Lernbaga Asuransi;
11. c.membantu mendistribusikan kartu peserta kepada peserta Askesos Sumsel;
12. d.mengurus hak-hak peserta atas manfaat jaminan;
13. e.membuat laporan perkembangan pelaksanaan Askesos Sumse! kepada instansi yang menangani Askesos Sumsel di tingkat kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi;
14. f.mendampingi peserta Askesos Surnsel. SABrv LEMBAGAPELAKSANAASURANSI

Pasal 5

kepesertaan untuk LPA, dan kartu peserta Lembaga Asuransi untuk peserta sete!ah iuran pertarna diterima oleh Lernbaga Asuransi.

(2)LPA membuat daftar identitas peserta yang terdapat dalam Formulir, yang telah didaftarkan kepada Lernbaga Asuransi dan melaporkan/mengirimkan daftar tersebut kepada instansi/dinas yang menangani Askesos Sumsel pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, sertifikatmenerbitkanakanAsuransih. Lembaga
1. d.Lembaga Asurarisi menerima dokumen pendaftaran kepesertaan Askesos Sumse! dari LPA;
2. e.Lembaga Asuransi akan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen pendaftaran Askesos Sumse! dan rnengembalikan dokumen yang tidak lengkap kepada LPA untuk di!engkapi;
3. f.Lembaga Asuransi akan menerbitkan tanda terima dokumen pendaftaran kepesertaan Askesos Sumsel dan menyerahkan kepada LPA jika semua dokumen pendaftaran yang diterima telah diisi dengan !engkap dan benar;
4. g.Lembaga Asuransi akan melakukan perekaman dokumen pendaftaran kepesertaan Askesos Sumse! jika data dari LPAsudah !engkap;
(1)Apabila terjadi kecelakaan kerja, LPA atau peserta wajib membcritahukan terjadinya kecelakaan kerja dengan mengisi Formulir Lembaga Asuransi Nomor 3 sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dan melaporkan kepada lembaga Asuransi daIam waktu tidak lebih dari 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kccelakaan kerja . BABVI PROSEDURPELAYANANDANPEMBAYARAN JAMINAN KECELAKAANKERJA

Pasal 7

c.Total premi per tahun sebesar Rp. 187.200,- (seratus delapan puluh tujuh ribu dua rarus rupiah) ; Rp. 3.600,-/bln = Rp. 15.600,-/bln

(1)Dasar upah untuk menentukan besarnya bantuan iuran Askesos Sumsel bagi keluarga miskin pekerja sektor informal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per pekerja dan rumah tangga sangat miskin.
(2)LPA Kesos Sumsel mendapatkan biaya operasional sebesar 12,5% dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diterima oleh Lembaga Asuransi untuk dipergunakan sebagai pengelolaan Askesos Sumsel oleh LPA.
(3)Besarnya bantuan iuran Askesos Sumsel bagi keluarga miskin pekerja sektor informal :
1. a.Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1% dan Rp. 1.200.000.- (satujuta dua ratus ribu rupiah);
2. b.Jaminan Kematian sebesar 0,3 % dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(4)Pembayaran bantuan luran dilakukan Pernerintah Provinsi dalam hal ini melalui Dana Hibah yang dianggarkan melalui BPKADProvinsi kcpada LPAatas rekomendasi Dinas Sosial Provinsi.
(5)Besarnya bantuan iuran bagi peserta Askesos SumseJ perorang ditetapkan sebagai berikut :
1. a.luran Jaminan Kecelakaan Kerja : 1% X Rp. 1.200.000,- ; Rp. 12.000,-/bln
2. b.luran Jaminan Kematian : 0,3% x Rp. 1.200.000,- Jumlah BABV IURA N Pasal 6 . ~
(1)Apabila peserta Askesos mengalarni kecelakaan kerja yang berakibat:
1. a.rawat inap akan diberikan santunan maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per tahun dengan melengkapi kwitansi bukti pembayaran rawat inap/pengobatan yang diukur secara medis dan dibayarkan dengan system rembers (peserta membayar terlcbih dahulu) dan akan dibayarkan oleh pihak asuransi setclah menerirna bukti pernbayaran terse but;
(2)LPAatau Peserta, wajib melaporkan kecelakaan kerja tahap Il kepada Lembaga Asuransi, dengan mengisi Formulir Lembaga Asuransi dalam waktu 7 X 24 jam, setelah rnenerima sural keterangan dokter, Surat Keterangan Pihak Kepolisianatau Pejabat berwenang yang menerangkan:
1. a.keadaan sementara tidak mampu bekerja berakhir;
2. b.keadaan cacat sebagian untuk selamanya;
3. c.keadaan cacat total tetap urituk selama - lamanya baik fisik maupun mental; atau
4. d.meninggal dunia.
(3)Penyarnpaian Formulir Lembaga Asuransi berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja, oleh karena itu harus disertakan bukti-bukti berupa:
1. a.Iotocopy Kartu Peserta Lembaga Asuransi;
2. b.surat keterangan dokter dalam bentuk formulir Lernbaga Asuransi;
3. c.kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan;
4. d.dolrumen pendukung lainnya; dan
5. e.surat keterangan kepoJisian atau surat ketcrangan kematian.
(4)Apabila bukti-bukti dokumen pengajuan pembayaran dimaksud tidak lengkap, maka Lembaga Asuransi memberitahukan kepada LPAselambat-larnbatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima laporan kecelakaan kerja tahap ~ I!.
(5)Apabila dokumen pendukung dinyatakan lengkap, maka Lembaga Asuransi menetapkan besarnya santunan penggantian biaya dan membayar kepada peserta danj atau LPA,sesuai haknya masing-rnasing.
(1)Apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, LPA Kesos Sumsel atau ahli waris peserta yang bersangkutan mengajukan klairn Jaminan Kematian, dan mengirimkannya kepada Lembaga Asurarisi.
(2)Lernbaga Asuransi melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan pengajuan kJaim Jaminan Kematian berserta data pendukung lainnya, dan mengembalikan dokumen yang tidak lengkap kepada LPAKesos Sumsel atau ahli waris yang bersangkutan .
(3)Data pendukung yang hams dilampirkan pada saat pengajuan klaim Jaminan Kematian antara lain:
1. a.Kartu Peserta Lernbaga Asuransi Asli;
2. b.Surat Keterangan Kematian Peserta yang asli dari instansi yang berwenang;
3. c.Surat Keterangan Ahli Waris Peserta yang bersangkutan; dan
4. d.Fotocopy Kartu Keluarga.
(4)Ahli Waris membawa Surat Keterangan Kepesertaan Askesos dari LPAKesos Sumsel kepada Dinas Sosial Provinsi untuk mengusulkan kJaim kepada Lembaga Asuransi.

BAB VII

SANTUAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA Pasal 8

Pasal 9

PROSEDURPEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

b.meninggal dunia akibat kecelakaan akan dibayarkan santunan sekaligus Rp, 38.500.000,- (tiga puJuh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rnelengkapi surat keterangan kecelakaan dari Pihak Kepolisian dan surat keterangan rneninggal dunia dari pihak yang berwenang (lurah/camat seternpat).

(2)Apabila peserta Askesos meninggal dunia kerena sakit akan diberikan santunan sekaligus sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan melengkapi surat keterangan kematian dari pihak rumah sakitj puskesmas dan lurah/ kepala desa, (I) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:
1. a.biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/ atau kc rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
2. b.biaya pemeriksaan, pengobatan, danj'atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
3. c.biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) darr/ atau alat pengganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibal kecelakaan kerja;
4. d.santunan sernentara tidak mampu bekerja:
5. e.santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
6. f.santunan cacat total untuk selarna-lamanya baik fisik maupun mental;
7. g.santunan kematian;
8. h.biaya pemakaman; I. santunan berkala.
(2)Peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja berhak atas manfaat Jaminan Kematian yang meliputi:
1. a.jaminan kematian;
2. b.biaya pemakaman;
3. c.santunan berkala.
(3)Pembayaran santunan dalam bentuk uang tunai dibayarkan sekaligus sesuai dengan jenis klaim oleh Lembaga Asuransi kepada AhU waris rnelalui rekomendasi/veriflkaai yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Provinsi. , EvaJuasi penyelenggaraan Askesos Sumsel diJakukan oleh Dinas SosiaJ Provinsi setiap 6 (enam) bulan dan rnelaporkan hasilnya kepada Gubemur.
(2)Monitoring dilaksanakan secara terus menerus dan dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang dilakukan oleh Lembaga Asuransi, serta Dinas SosiaJ Provinsi. untuktujuandengan(1) Monitoring diJaksanakan
1. a.jumJah Dana Bantuan luran Peserta yang diterima dan LPA melalui Dana Hibah Pemerintah Provinsi melaJui BPKAD Provinsi Sumsel;
2. b.rekapitulasi perkernbangan kepesertaan Askesos Sumsel;
3. c.rekapitulasi pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepesertaan Askesos Sumsel; dan
4. d.kendala/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Askesos Sumsel.

BAB IX

MANFAAT JAMINAN PasallO (S) Lembaga Asuransi, menetapkan Jaminan Kematian dan membayar Jaminan Kematian kepada ahli waris peserta yang bersangkutan.

Pasal 11

TAHUN2015 NOMOR AfO) SERlTA DAERAHPROVINSISUMATERASELATAN H. MUKTISULA1MAN Diundangkan di Palernbang pada tanggaJ 31 dguBtus 2015 SEKRETARISDAERAH PROVINSISU TERA SELATAN, H. ALEXNOERDIN GUBERNURSUMATERASELATAN, Ditetapkan di PaJembang pada tanggaJ "31 v.'l!1Ultus 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan, Pasal 15 Sumatera Selatan (Ber.ita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. SosialKesejahtcraanAsuransiPedoman Penyelenggaraan Pada saat Peraturan Gubernur lUI mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2013 ten tang BABXI

Pasal 14

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…