DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 ten tang Pedoman Nomenklatur Dinas KetenagakeIjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Bcrita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440) ;
5.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14 ); Menetapkan

(1)Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Urnum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
  1. 1.Seksi Kelembagaan Pelatihan;
  2. 2.Seksi Sertifikasi dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
  3. 3.Seksi Pelatihan Pemagangan.
4. d.Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengernbangan Pasar Kerja;
  2. 2.Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; dan
  3. 3.Seksi Purna Kerja dan Tenaga Kerja Asing. BABIIl SUSUNANORGANSlASI Pasal 3 bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. kewenangan pemerintah provinsi di ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian.
(2)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan menjadi bidang yang merupakan unsurdan Transmigrasi pemerintahanurusanpelaksana
(1)Dinas Tenaga Kerja

BAB IV

URAIANTUGASDANFUNGSI

Pasal 5

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan dokumen perencanaan dinas;
2. b.merencanakan penyusunan program dan anggaran dinas;
3. c.memeriksa usulan rencana kegiatan dan anggaran dari bidang teknis;
4. d.melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;

Pasal 8

ketransmigrasian;

c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
d.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
e.pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
f.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
g.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/ daerah dan layanan pengadaan barang/jasa:
h.pelaksanaan monitoring dan evalua.si pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian provinsi; dan
1. 1.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman. dalan penyusunan rencana, program, bidang ketenagakerjaan dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
a.perencanaan kegiatan eli bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
b.pengkoordinasian dan anggaran

Pasal 7

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga dinas;
2. b.melaksanakan urusan surat menyurat dinas, tata usaha dan pusat kearsipan;
3. c.melaksanakan kegiatan kehumasan, keprotokolan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi;
4. d.melaksanakan urusan penatausahaan kepegawaian, pengembangan karir Zsumberdaya manusia;
5. e.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengarnanan barang milik negara/ daerah;
(2)Subbagian Keuangan, mernpunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun tindak lanjut laporan hasil perneriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/runtutan bendaharawan;
2. b.menyiapkan bahan dan penyusunan laporan keuangan dinas;
3. c.menginventarisasikan penatausahaan dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran;
4. d.melaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan dinas;
5. e.melaksanakan akuntansi dan verifikasi anggaran serta penyusunan laporan keuangan dinas;
6. f.melaksanakan pengelolaan barang milik negara; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
8. e.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan data dan informasi serta perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;
9. f.melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
10. g.melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan dinas; dan
11. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
12. a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan serta pemagangan dan produktivitas;
13. b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
14. c.penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
15. d.pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pembinaan standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
16. e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan peiatihan, instruktur, tenaga peiatihan, pemagangan dan produktivitas; dan
17. f.peiaksanaan tugas kedinasan iainnya yang diberikan oleh pimpinan. PasallO Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan peiaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
18. f.melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);dan
19. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Pelatihan Pemagangan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pelatihan pemagangan;
(2)Seksi Sertifikasi dan Produktivitas Tenaga Kerja, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan produktivitas dan pelaksanaan sertifikasi;
2. b.menyiapkan bahan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
4. d.melaksanakan kegiatan sertifikasi dan peningkatan produktivitas;
5. e.melaksanakan pengawasan dan pengendalian, evaluasi laporan pelaksanaan sertifikasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Kelembagaan Pelatihan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan melaksanakan program pembinaan kelembagaan pelatihan;
3. c.melaksanakan pembinaan dan pclatihan serta fasilitasi kelembagaan pelaksanaan akreditasi;
4. d.melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga pelatihan pemerintah dan swasta;
5. e.melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh Jembaga pelatihan pemerintah dan swasta; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai Iungsi :

a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar kerja, bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, dan pengendalian tenaga kerja asing serta puma kerja;

Pasal 13

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 12

kabupaten/kota; dan

1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. perusahaan untuk melaksanakane. mendorong pemagangan;

f.melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemagangan di dalam negeri maupun program pemagangan ke luar negeri;
g.melaksanakan pernbinaan instruktur latihan kerja dan tenaga pelatihan;
h.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di bidang pelatihan dan produktivitas tingkat provinsi dan
b.menyiapkan bahan pembinaan pemagangan pada perusahaan di dalam negeri maupun program pemagangan keluar negeri berkoordinasi dengan Balai Latihan Kerja Industri;
c.menyiapkan bahan fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan pemagangan dalam dan luar negeri;
d.menyiapkan bahan inventarisasi, pembinaan dan pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP);

(1)Seksi Pengembangan Pasar Kerja, mempunyai tugas :
1. a.merancang promosi inforrnasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
2. b.menyebarluaskan informasi pasar kerja lintas kabupaten/kota dalam dan keluar provinsi melalui sarana media papan informasi, teknologi informasi berupa website dan sarana media lainnya;
3. c.merencanakan penyuluhan dan bimbingan ke pencari kerja dan dunia pendidikanj'pelatihan kerja;
4. d.melaksanakan kegiatan pencarian, verifikasi dan pemasangan lowongan kerja lintas kabupaten/kota dalam dan luar provinsi;
5. e.menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pameran bursa kerja (Job Fair), Bursa Kerja Khusus (BKK) serta memberikan rekomendasi pelaksanaan pameran bursa kerja (Job Fair) di tingkat provinsi;

Pasal 14

b.penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi pasar kerja, dan bursa kerja, bimbingan jabatan, pengantar kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, pengendalian tenaga kerja asing serta purna kerja;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pasar kerja, dan bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan pembinaan tenaga kerja asing dan puma kerja;
d.pelaksanaan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
e.pelaksanaan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya, tenaga kerja sukarela, tenaga kerja mandiri serta usaha sektor informal dalam rangka mengurangi pengangguran; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman.
e.melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan Tenaga Kerja Indonesia (TID)puma;
f.merencanakan penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
g.menyebarluaskan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

(2)Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan di bidang antar kerja;
2. b.melaksanakan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, perluasan kesempatan kerja rnelalui padat karya, teknologi tepat guna, tenaga kerja sukarela, tenaga kerja mandiri, serta usaha sektor informal dalam rangka mengurangi pengangguran;
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi di bidang penernpatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta perluasan kesempatan kerja di kabupaten/kota;
4. d.menyiapkan pcdornan, kriteria, prosedur di bidang penernpatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, perluasan kesernpatan kerja dan tenaga kerja indonesia puma; yangh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh pimpinan.
5. f.menyiapkan sarana dan prasarana pengembangan Bursa Kerja On Line (BKOL) dan penyebarluasan infromasi pasar kerja;
6. g.melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan bulanan pasar kerja dan bursa kerja khusus eli satuan pendidikan dan pelatihan kerja di kabupateri/ kota; dan diberikan oleh pimpinan. yang1.
(3)Seksi Puma Kerja dan Tenaga Kerja Asing, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan pengesahan RPTKA, perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah tenaga kerja asing, dan lokasi kerja dalam satu provinsi;
2. b.menganalisa dokumen pengesahan RPTKA perpanjangan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam satu provinsi;
3. c.merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan RPTKAperpanjangan;
4. d.memproses rekomendasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. e.mengklasifikasi penerbitan perpanjangan IMTAyang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
6. f.memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
7. g.melaksanakan pembinaan dan pengendalian penggunaan TKA di perusahaan pengguna TKA di kabupaterr/ kota;
8. h.membina tenaga kerja purna kerja untuk berwirausaha dalam rangka menciptakan kesempatan kerja baru; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya
9. h.melaksanakan penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR) untuk perekrutan TKI ke luar negeri dan rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
  1. 1.memberdayakan pengantar kerja; J. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan perluasan kerja dan TKIPuma; dan
10. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Hubungan LembagaIndustrial, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pembinaan pengembangan organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha;
2. b.melaksanakan pembinaan pengembangan Jembaga kerja sarna bipartit;

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial serta penyelesaian hubungan indust.rial;
c.penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelernbagaan dan kerjasama industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sarna hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

k.melaksanakan pembinaan perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh; upahpelaksanaanmonitoringJ. melaksanakan

(2)Seksi Upah Minimum, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial, mernpunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengumpulan data upah dan indeks harga yang bersumber dan Badan Pusat Statistik;
2. b.melaksanakan pengolahan data upah sebagai bahan pembahasan dewan pengupahan provinsi;
3. c.menyiapkan bahan rapat dewan pengupahan provinsi dan melaksanakan rapat dewan pengupahan provinsi;
4. d.melaksanakan survey kebutuhan hidup layak di kabupaten/Jcota:
5. e.rnelaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan hidup layak;
6. f.melaksanakan pengusulan dan penetapan upah minimum provinsij upah minimum sektoral provinsi;
7. g.menyiapkan bahan penetapan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi;
8. h.mengadakan sosialisasi/pernbinaan struktur dan skala upah; J. mernfasilitasi perundingan upah minimum sektoral provinsi;
9. c.melaksanakan pembinaan pengembangan lembaga kerja sama tripartit provinsi dan kabupaten/kota;
10. d.melaksanakan rapat lembaga kerja sama tripartit;
11. e.melaksanakan rapat pleno dan rapat sekretariat bersama lembaga kerja sama tripartit;
12. f.rnenyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelernbagaan hubungan industrial;
13. g.menyiapkan bahan pedoman penyusunan keterwakilan dan organisasi pengusaha dan organisasi pekerjaj'buruh skala provinsi untuk duduk dalam lernbaga-lambaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi;dan
14. h.melaksanakan tugas kedinasan iainnya yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengawasan kebijakan di bidang norma kerja, jarninan sosial, perempuan dan anak, norma keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum ketenagakerjaan.
15. f.melaksanakan pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan lintas kabupaten/kota; dan
16. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penyelesaiancaratataprosedure. membina pengurusan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
17. b.membina pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan;
18. c.mengkoordinir penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial oJeh pegawai mediator;
19. d.mengatur peJaksanaan mediasi oleh pegawai mediator; danpembinaanbahan-bahana. menyiapkan
(3)Seksi Perselisihan Hubungan Industrial, mernpunyai tugas:
1. n.melaksanakan pembinaan jarninan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
2. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dikerjasyaratpembinaan1. melaksanakan perusahaan;
3. m.melaksanakan pencatatan, pengesahan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersarna lintas kabupaten/kota; "
(1)Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan norma kerja jaminan sosial, perempuan dan anak; Pasa120 penegakan hukum norma ketenagakerjaan; dan
2. f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3. e.pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
4. a.perumusan kebijakan di bidang norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum ketenagakerjaan;
5. b.pelaksanaan kebijakan di bidang norma kerja dan jarninan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselarnatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukurn ketenagakerjaan;
6. c.penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perernpuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
7. d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan dan anak, dan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta bina penegakan hukum norma ketenagakerjaan; NormaPengawasanBidang Pembinaan18,Pasal Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
(2)Seksi Pengawasan Norma KeseJamatan dan Kesehatan Kerja, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis norma keselamatan dan kesehatan kerja;
2. b.menyusun perencanaan dan melaksanakan program norma keselamatan dan kesehatan kerja;
3. c.menyiapkan pedoman pembinaan dan pengawasan norma keseJamatan dan kesehatan kerja;
4. d.memfasilitasi pembentukan Panitia Pembinaan KeseJamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Pelayanan Kesehatan Kerja (pKK);
5. b.menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan melaksanakan program norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
6. c.menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja umum dan khusus;
7. d.menyiapkan bahan fasilitas pelayanan, pembinaan, pengkajian, dan pengawasan norma umum dan norma khusus pada perusahaan lintas kabupaterr/ kota;
8. e.memfasilitasi pemberdayaan kelembagaan dan pegawai pengawas ketenagakerjaan serta peningkatan teknis pegawai pengawas ketenagakerjaan;
9. f.mernfasilitasi kerjsama dengan PusdikJat Kementerian Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengawasan ketenagakerjaan;
10. g.memfasilitasi pengusulan pegawai pengawas dan kartu legitimasi pegawai pengawas;
11. h.mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan norma kerja umum dan khusus;
  1. 1.rnelaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan penyusunan iaporan pelaksanan pernbinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Penegakan Hukum Ketenagak.erjaan, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
2. e.memfasilitasi penetapan potensi bahaya instalasi kimia,
3. f.memfasilitasi pernbinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
4. g.memfasilitasi seleksi dan sertifikasi keahlian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan petugas K3;
5. h.memfasilitasi audit SMK3dan pemberian penghargaan nihil kecelakanaan bagi perusahaan serta pembinaan terhadap tenaga kerja tentang program pencegahan dan penaggulangan HIV/ AIDSdi ternpat kerja;
  1. 1.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap personil dan kelembagaan; .I. melaksanakan monitoring dan pemeriksaan kecelakan kerja serta penyakit akibat kerja;
6. k.memfa.silitasi perneriksaan dan penelitian persyaratan tempat kerja, peralatan dan tenaga ahli terhadap perusahaan jasa keseiamatan dan kesehatan kerja; I. menginventarisasi dan mengeiola data iaporan ketenagakerjaan dan hasil pengawasan norma keseiamatan dan kesehatan kerja;
7. m.melaksanakan koordinasi keselamatan dan kesehatan kerja ke Kementerian Ketena.gakerjaan;
8. n.melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, monitoring, evaiuasi dan penyusunan laporan pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
9. o.menyiapkan bahan pelatihan dan sertifikat bidang K3 dan pembinaan sumber daya manusia K3;
10. p.menyiapkan program pendidikan dan pelatihan spesialis K3 untuk pegawai pengawas ketenagakerjaan di provinsi; dan
11. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas rnelaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat, melaksanakan kegiatan kerjasama antar daerah dan penempatan transmigrasi.
12. b.menyusun perencanaan dan melaksanakan program penegakan hukurn norma ketenagakerjaan;
13. c.menyusun pedoman peiaksanaan penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
14. d.melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemeriksaan khusus berkaitan dengan penyelesaian kasus norma ketenagakerjaan;
15. e.melaksanakan penindakan dan atau penyidikan norma keselamatan dan kesehatan kerja serta norma kerja;
16. f.memfasilitasi pengusulan pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyidik PegawaiNegeriSipil (PPNS);
17. g.melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing di provinsi:
18. h.melaksanakan pembinaan dan pengembangan PPNS;
  1. 1.melaksanakan koordinasi dengan korwas PPNS, Polda dan Polres dalam rangka penyidikan tindak pidana norma ketenegakerjaan; J. melaksanakan penegakan kasus norma keselamatan dan kesehatan kerja serta norma kerja;
19. k.menyiapkan panduan pemeriksaan dan penyidikan kasus norma K3 dan norma kerja umum; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Penyediaan Areal dan Penataan Lingkungan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan kegiatan penyediaan areal, penyiapan surat keputusan pencadangan areal, rencana kapling pengukuran lahan dan pengurusan hak atas tanah;

Pasal 23

f.pengkoordinasian kegiatan penyusunan kerjasama antara kabupaten daerah penerirna transmigran dan kabupaten daerah pengiriman transrnigran;
g.penyiapan informasi keadaan paket inforrnasi lokasi melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi ke daerah asal;
h.pemberian penyuluhan, bimbingan, petunjuk, prosedur dan tata cara kepada calon transmigran;
1. 1.penilaian lokasi transmigrasi, penempatan calon transmigran dan pengaturan serta pemeliharaan transito; dan
j.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
c.penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Satuan Permukiman;
d.pengelolaan dan penataan lingkungan permukiman transmigrasi;
e.penyiapan saran a dan prasarana perrnukirnan transmigrasi; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai fungsi :
a.perumusan kebijakan teknis penyiapan permukiman transmigrasi;
b.penyediaan areal permukiman, penyusunan rencana teknik tata ruang satuan permukiman dan pengurusan tanah, sertifikasi serta pengukuran dan pengkaplingan lahan;

Pasal 22

transmigrasi;

b.membimbing dan menyusun spesifikasi teknis lahan, sarana dan prasarana pada permukiman transmigrasi; penyiapan sarana dan prasarana serta pemeliharaan perrnukimanpermukiman

(2)Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman, mempunyai tugas:
1. a.melakukan
2. b.mengurus pencadangan areal dan pelepasan kawasan hutan untuk diterbitkan surat keputusan pencadangan areal;
3. c.merencanakan dan memprogramkan penyediaan areal dan menyiapkan rekomendasi Gubernur untuk penetapan rencana kawasan transmigrasi oleh Menteri;
4. d.menginventarisir dan menyelesaikan permasalahan lahan transrnigrasi baik dengan masyarakat maupun kawasan hutan;
5. e.menyiapkan bahan-bahan penyelesaian status tanah dan sertifikasi lahan perrnukiman transmigrasi;
6. f.melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
7. g.menginventarisir dan melaksanakan pendataan perrnasalahan yang berkaitan dengan lingkungan di lokasi permukiman transmigrasi;
8. h.menyusun rencana dan program penataan lingkungan Iokasi perrnukirnan transmigrasi;
  1. 1.melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di lokasi permukiman tran smigrasi; J. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan pemantauan lingkungan permukiman transmigrasi;
9. k.melakukan pelaporan hasil tindak lanjut terhadap pengelolaan dan pemantauan Iingkungan permukiman transmigrasi; dan I. melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh pirnpinan. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan petunjuk teknis dan prosedur kerja serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha ekonomi, sosial budaya, kelembagaan dan promosi kemitraan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.
(3)Seksi Penempatan Transmigrasi dan Kerjasama Antar Daerah, mempunyai tugas :
1. a.mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kerjasama antara kabupaten daerah penerima transmigran dan kabupaten pengirim transmigran;
2. b.menyiapkan inforrnasi keadaan Paket Informasi Lokasi melalui kegiatan komunikasi, inforrnasi dan edukasi ke daerah asal;
3. c.memberikan bimbingan dan petunjuk kepada calon transmigran;
4. d.menetapkan prosedur dan tata cara seleksi calon transmigran;
5. e.melaksanakan penilaian terhadap lokasi yang siap tempat transmigran;
6. f.menempatkan calon transmigran di lokasi;
7. g.mengatur dan memelihara transite; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
9. c.memantau dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembukaan lahan, bangunan dan fasilitas umum serta sarana air bersih;
10. d.memelihara bangunan dan sarana air bersih,
11. e.menginventarisir kebutuhan rehabilitasi lahan dan prasarana permukiman;
12. f.mengendalikan rumah transmigran, jamban keluarga dan fasilitas umurn: dan,
13. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pengembangan usaha tani dan usaha ekonomi non pertanian di kawasan transmigrasi; dan
14. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, pembinaandanbimbingand. melaksanakan rangka peningkatan produksi dan pengolahan hasil produksi di kawasan transmigrasi; kawasandiekonomiusahapengembangan transmigrasi;
15. c.melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam
(1)Seksi Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi, mernpunyai tugas :
1. a.melakukan bimbingan dan pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi dalam rangka meningkatkan produksi;
2. b.menyiapkan petunjuk teknis dan prosedur pembinaan Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
3. a.penyiapan petunjuk teknis dan prosedur pembinaan dan pengembangan usaha produksi dan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi secara kooperatif;
4. b.penyiapan petunjuk teknis dan prosedur pembinaan dan pengembangan sosial budaya di kawasan transmigrasi;
5. c.penyiapan dan pembinaan kelembagaan di kawasan transmigrasi;
6. d.penyiapan petunjuk teknis dan prosedur investasi di kawasan transmigrasi;
7. e.prornosi kawasan transmigrasi dengan produk unggulan lokal;
8. f.pelaksanaan kernitraan dengan swastafinvestor untuk pengembangan kawasan transmigrasi; dan
9. g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…