DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 42 Tahun 2014

Nomor: 42
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penetapan indikator kinerja utama Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, prinsip penetapan IKU, penggunaan IKU, pengawasan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; Meuimbang GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMANPENETAPANINDIKATORKINERJAUTAMA D1LlNGKUNGANPEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN -

5.Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan,
6.Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya mernbandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan,
7.Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat lKU, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8.Unit Kerja adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Swnatera Selatan. Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Oubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera SeJatan. BAB [ KETENTUANUMUM Pasall PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJAUTAMAPEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN. Menetapkan MEMUTUSKAN:
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apara.tur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 ten tang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; - --nTT"'1·11"-

BAB III

PRINSIPPENETApANIKU Pasal 4

Pasal 3

(1)Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap organisasi dinyatakan dengan indikator kinerja.
(2)Setiap unit kerja wajib menetapkan IKU.
(3)lKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubemur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.
1. b.untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. c.untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasl yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. BABII TUJUANDANRUANGLINGKUP Pasal 2 Tujuan penetapan IKUPemerintah Provinsi adalah :
3. a.sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing- masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk rnenetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dan melengkapi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; 'II Dalam rangka lebih rneningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini memberikan kewenangan kepada Biro Organisasi dan Tatalaksana untuk : BABVI PENGAWASAN Pasal 8 IKUdigunakan Pernerintah Provinsi dan Unit Kerja untuk :
4. a.perencanaan jangka menengah;
5. b.perencanaan tahunan;
6. c.penyusunan dokumen penetapan kinerja;
7. d.pelaporan akuntabilitas kinerja;
8. e.evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
9. f.pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. BABIV PENOGUNAANIKU

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan lKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

a.spesifik;
b.dapat dicapai;
c.relevan;
d.menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
c.dapat dikuantifikaai dan diukur. Pasa16

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) .

h.kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
c.kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggara-an akuntabilitas kinerja;
d.kebutuhan data statistik; dan
e.kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan. ---_..._-........... ~ .._.. BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2014 NOMOR ~2 SEKRETARISDAERAH PROVINSISUMATERASELATAr!. ~ H. MUKTISULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 55,Nopembe:t: 2014 Ditetapkan di Palembang pada tanggal 5 Nopp.Jllbe~ 2014 LGUBERNUR SUMATERA SELATAN, ~ Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerab Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tabun 2013 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerab Tahun 2013 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVII KETENTUANPENUTUP Pasal 9

a.melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
b.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur, GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…