DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 43 Tahun 2015

Nomor: 43
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang uraian tugas dan fungsi Badan Perwakilan Pemerintah Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib pelaksanaan ketentuan Pasal 54E sampai dengan Pasal 54H Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2015 dimaksud, perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Sumatera Selatan;
a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Surnatera Seiatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah Provinsi Surnatera Seiatan, telah dibentuk Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA URAIANTUGASDANFUNGSIBADANPERWAKILAN PEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG TAHUN2015NOMOR 4:; PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATER~.SELATAN Mengingat Menimbang , I Dalam Peraturan Oubemur ini yang dimaksud dengan : L Provinsi adaJah Provinsi Sumatera Selatan.
1. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. 3.Oubemur adaJah Gubemur Sumatera Selatan.
3. 4.Wakil Gubemur adalah Waki! Gubernur Sumatera Seiatan.
4. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. 6.Badan Perwakilan adalah Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatcra Selatan yang berkedudukan di Ibukota Jakarta.

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANOUBERNUR TENTANO URAIAN TUOAS DAN FUNOSI BADAN PERWAKILANPEMERINTAH PROVINSI SUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:

3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Sen 0) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja )nspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah Provinsi Sumatcra Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor6); • I Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a.pcrumusan kebijakan teknis di bidang perwakilan Pemerintah Provinsidi Jakarta;
b.pcnyelenggaraan administrasi umum Badan Perwakilan;
c.pcnyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pernerintah Provinsi dengan lembaga pemerintahj'non pemerintah dan antar pemerintah daerah di tingkat nasional dan internasional;
d.pemberian pelayanan terhadap Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi yang berdinas di Jakarta;
e.penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah, pembinaan masyarakat dan mahasiswa provinsi di Jakarta;
f.pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas memfasilitasi dan membantu Gubemur dalam rnenyelenggarakan tugas-tugas pernerintahan provinsi, memberikan pelayanan informasi, pclayanan aparatur pcmerintah provinsi, fasilitasi promosi, dan hubungan antar lembaga serta pembinaan masyarakat dan mnhnsiswa provinsi di Jakarta. BAB 11 URAlANTUGASDANFUNGSI

7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9.Pernerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
10.Kemasyarakatan adalah kelompokjorganisasi masyarakat/ mahasiswa asal Sumatera Selatan yang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan. • I aset; kesejahteraan dan disiplin pegawai;

d.melaksanakan urusan administrasi perlengkapan dan karier,pengembanganurusan

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas :
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
2. b.menyiapkan dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan Pasa16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasa14, Sekretariat rnempunyai fungsi ;
4. a.perumusan perencanaan, program kerja, pengumpulan dan analisis data;
5. b.pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan program kerja;
6. c.penyusunan rancangan produk hukum di lingkungan Badan PerwakiIan;
7. d.penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
8. e.pengelolaan urusan perlengkapan dan asct;
9. f.pelaksanaan urusan rumah tangga;
10. g.pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
11. h.pembuatan Japoran pelaksanaan kegiatan Sckretariat; dan
  1. 1.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasa15 Sekretariat mernpunyai tugas rnemberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Perwakilan, meJaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan administrasi dan melaksanakan urusan perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perJengkapan.
(3)Subbagian Keuangan mempunyai tugas : a_ melaksanakan penyusunan rencana anggaran keuangan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
1. b.menghimpun dan mengelola data keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran:
2. c.melaksanakan urusan administrasi keuangan;
3. d.melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
4. e.menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian; dan I, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(2)Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan perumusan kebijakan teknis;
2. b.menghiropun dan menganalisa data daJam rangka penyusunan program dan kegiatan;
3. c.menyiapkan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
4. d.menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja;
5. e.menyiapkan dan melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Perwakilan; I, menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian; dan
6. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, kerumah tanggaan; g_ menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian; dan
7. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. urusanmelaksanakanf. menyiapkan dan
8. e.melaksanakan pengadaan, pendistribusian, penyiapan dan penghapusan barang;
(1)Subbidang Protokoler mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan dan melaksanakan koordinasi di bidang protokoler;
2. b.menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan fasilitaei kegiatan protokoler bagi Gubemur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan unsur Pimpinan DPRDProvinsiyang berdinas di Jakarta;
3. c.menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Protokolerdan Pelayanan mempunyai fungsi :

a.penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan pelayanan informasi;
b.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan unsur Pimpinan DPRDProvinsiyang berdinas di Jakarta;
c.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;
d.pengumpulan dan pengolahan data potensi dan pembangunan di Provinsi;
e.penyajian dan pelayanan informasi data potensi dan pembangunan di Provinsi;
f.pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
g.peJaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

tugas bidang Bidang ProtokoJer dan Pelayanan mempunyai melaksanakan sebagian tugas Badan Perwakilan di protokoler dan pelayanan informasi.

Pasal 7

• I Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Hubungan Antar Lernbaga mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan fasilitasl di bidang kerjasama Pernerintah Provinsi dengan lernbaga pemerintab /non pernerintah dan antar pemerintah daerah di lingkup nasional maupun intemasional;
b.pelaksanaan fasilitasi penyusunan data kerjasama daerah;
c.penyiapan fasilitasi pelaksanaan kerjasama;
d.pengevaluasian, monitoring, dan pelaporan di bidang hubungan kelembagaan; dan
e.pernbuatan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan . Pasalll tugas bidang Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai melaksanakan sebagian tugas Badan Perwakilan di hubungan antar lembaga. 8agian Keempat Bidang Hubungan Antar Lembaga PasallO

(2)Subbidang PeJayanan Inforrnasi mempunyai tugas :
1. a.menghimpun, mengolah dan menganaJisa data provinsi dan kabupaten/kota;
2. b.menyiapkan dan melaksanakan penyajian informasi data provinsi dan kabupaten/kota;
3. c.memberikan pelayanan informasi data potensi dan pembangunan kepada masyarakat;
4. d.menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6. d.menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
7. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perwakilan di bidang kemasyarakatan.
(2)Subbidang Hubungan lnternasional mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi data lembaga-lembaga intemasional;
2. b.menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan perwakilan negara sahabar/korps diplomatik dan organisasi internasional yang akan berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
3. c.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan naskah perjanjian dan pelaksanaan kerjasarna daerah dengan lembaga-lembaga intemasional;
4. d.menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pemerintah Provinsi dengan pemerintah;
6. c.menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya;
7. d.menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
8. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. antarkerjasamapelaksanaan perjanjian dan
(1)Subbidang Hubungan Pemerintah dan Daerah mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi data lembaga pemerintah/non pemerintah dan pemerintah daerah;
2. b.menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi Pasal 12 "I 1
(1)Subbidang Fasilitasi Promosi Daerah mempunyai tugas :
1. a.menghimpun dan mengolah data hasil pembangunan di Provinsi dalam rangka fasilitasi promosi daerah;
2. b.melaksanakan pengelolaan Anjungan Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah;
3. c.menyiapkan dan melaksanakan pameran /pagelaran kesenian dan budaya di Anjungan Provinsi Taman Mini Indonesia Indah;
4. d.rnelaksanakan koordinasi dan mernfasilitasi perangkat daerah provinsi dan pernerintah kabupaterr/kota terkait promosi potensi daerah;
5. e.melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah/ non pernerintah dan pemerintah daerah terkait promosi potensi daerah;

Pasal 15

masyarakat Surnatera Selatan di luar Provinsi;

g.penyelenggaraan fasilitasi masyarakat Sumatera Selatan di luar Provinsi dalam pelestarian seni dan budaya;
h.penyelenggaraan fasilitasi masyarakat Sumatera Selatan yang terlantar di wilayab Jabodetabek;
1. 1.pernbuatan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang; dan J. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, lembagapendayagunaanIasilitasif. penyelenggaraan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a.pelaksanaan fasilitasi promosi potensi daerah dan kemasyarakatan;
b.pengelolaan Anjungan Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah;
c.penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terkait prornosi potensi daerah;
d.penyiapan fasilitasi promosi dan kernasyarakatan:
e.pelaksanaan pembinaan masyarakat dan mahasiswa di luar Provinsi;

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, ketentuan Bagian Kedua Pasa! 104 sampai dengan Pasa! 117 Peraturan Gubemur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubemur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABlll KETENTUANPENUTUP

Pasal 16

(2)Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan masyarakat Sumatera Selatan yang berada di luar Provinsi;
2. b.menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama Pernerintah Provinsi dengan lembaga masyarakat Sumatera Selatan di luar Provinsi;
3. c.memfasilitasi masyarakat Sumatera Selatan yang terlantar di wilayah Jabodetabek;
4. d.menyiapkan dan meJaksanakan pembinaan terhadap Mahasiswa Sumatera Selatan di Juar Provinsi;
5. e.menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. f.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah di Jakarta dan daerah lainnya;
8. g.menyiapkan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang; dan
9. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. .. BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATANTAHUN 2015 NOMOR 43 H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 4 September 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN, H. ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang pacta tanggal 4 September 2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 17

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…