DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 45 Tahun 2014

Nomor: 45
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas Balai Pengembangan Industri pada Disperindag dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian dan eselonisasi, keuangan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf h angka 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
a.bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, serta dalam rangka pembangunan Menimbang GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBENTUKANORGANISASI,URAlANTUGASDANFUNGSIUNIT PELAKSANATEKNISDINASBALAIPENGEMBANGANINDUSTRI PADADINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 45 TAHUN2014 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN PELAKSANATEKNIS DINAS BALAl PENGEMBANGAN INDUSTRJ PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPROVINSISU"MATERASELATAN. PEMBENTUKAN FUNGSI UNIT GUBERNUR TENTANG URAlAN TUGAS DAN PERATURAN ORGANISASI,

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5589);
3.Peraturan Daerah Nomor 8 Ta.hun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Lernbaran "Daeran 1"rovmsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
4.Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Uraian Togas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Seiatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 44); 1--1 Menetapkan Mengingat Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintan Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiSumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut UPTD Balai Pengembangan Industri adalah unit kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiSumatera Selatan.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengernbangan Industri.
8.Industri adalah seIuruh bentuk kegiatan ekonorniyang rnengolah bahan baku dan/ atau rnernanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat Iebih tinggi, termasuk jasa industri.
9.Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/ atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode dan/atau sistern yang diterapkan dalam kegiatan industri.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall 'I-r·...-'- - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4, UPTD Balai Pengembangan lndustri mempunyai fungsi :

Pasal 5

UPTD Balai Pengembangan lndustri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bersifat teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengembangan teknologi dan usaha industri. BABII PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI

(1)Dalarn rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTO Balai Pengembangan Industri dapat dibentuk Sub Unit UPTOBalai Pengembangan Industri.
(2)Pernbentukan Sub Unit UPTO Balai Pengembangan lndustri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan prinsip kedayagunaan dan kehasilgunaan.
(3)Sub Unit UPrO Balai Pengembangan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang merupakan jabatan non struktural yang berada di bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala UPrD.

Pasal 7

f.KelompokJabatan Fungsional;

(2)Bagan Organisasi UPTOBalai Pengernbangan Industri adalah sebagaimana tercantum pada Larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)Organisasi UPTO Balai Pengembangan Industri terdiri dari :
1. a.Kepala UPTO;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengembangan Teknologi;
4. d.Seksi Pengembangan Usaha;
5. e.'8uo Unit;
6. d.pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kepada industri kecil dan menengah;
7. e.pelaksanaan pengembangan teknologi industri;
8. f.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha industri; dan
9. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. I -to I Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
10. a.melaksanakan penyusunan program dan kegiatan;
11. b.melaksanakan pengelolaan data, informasi dan kehumasan;
12. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bahansebagaif. penyusunan te1aahan star Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KepalaUPTDmempunyai fungsi :
13. a.perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologidan usaha industri;
14. b.penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. c.pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologidan usaha industri;
16. d.pelaksanaan fasilitasi yang berkaitan dengan pengembangan teknologidan usaha industri;
17. e.penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan teknologiserta usaha industri;

BAB III

SUSUNANORGANISASI Pasal 6

Pasal 9

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam pelayanan teknis, pernbinaan, alih teknologiindustri, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri dan pelayanan kepada industri kecil dan menengah. BABrV URAIANTUGASDANFUNGSI

e.melaksanakan penyusunan bahan us ulan kebutuhan sarana pelayanan dan pengembangan teknologi industri;
f.melaksanakan koordinasi dengan industri terkait dalam rangka bimbingan teknis produksi;
g.melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi dan produksi;
h.melaksanakan penyusunan bahan telaahan star sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
1. 1.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. desain Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas :
a.melaksanakan penyusunan program dan kegiatan;
b.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan pelayanan teknologi industri;
c.melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pelayanan teknologi industri di sentra-sentra industri;
d.melaksanakan fasilitasi pengembangan

Pasal 11

c.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e.melaksanakan pengelolaan naskah dinas, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
f.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
g.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h.melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan; dan
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oJeh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ,--",.,.-

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTOBalai Pengembangan Industri sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,
(2)Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalarn kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Setiap kelompok jabatan fungsional dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTDdan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 13 Seksi Pengembangan Usaha rnempunyai tugas ;
1. a.melaksanakan penyusunan program dan kegiatan;
2. b.melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan dan pengembangan usaha industri;
3. c.melaksanakan fasilitasi pelayanan dan pengembangan usaha industri;
4. d.melaksanakan fasilitasi peluang usaha dan peningkatan kerjasama pengusaha dengan dunia usaha;
5. e.melaksanakan pelayanan pengembangan usaha industri;
6. f.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
8. h.melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BABVIII KEUANGAN Pasal 16
(1)Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTO melalui KepaJaDinas.
(3)Kepala UPTDadalah jabatan struktural eselon liLa.
(4)KepaJa Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(1)Dalam rnelaksanakan tugasnya KepaJa UPTO bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
(2)Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
(3)KepaJa Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Unit bertanggungjawab kepada KepaJa VPTO.
(4)Dalarn melaksanakan tugasnya KepaJa UPTD, KepaJa Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Unit menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.
(5)Kepala UPTD, KepaJa Subbagian, KepaJa Seksi dan KepaJa Sub Unit melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-rnasing. BABVI TATAKERJA Pasal 14 . I T '"I" .'. ---,...'-'_"" BERITA DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATANTAHUN 2014 NOMOR 45 peili...·ccu.5i$J. "~ ~ln:mmhx"l0,£VfL. iSEKRETARISDAERAH PROVlNSI 1 SUMATERA SELATAN,t. Iv H. MUKTI SULAIMAN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 24 November 2014 t._ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, f1U/~ J~~N Diundangkan di Palembang Peraturan Gubernur ini mula] berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera SeJatan. BABIX

BAB VII

KEPEGAWAIANDANESELONISASI Pasal 15

Pasal 17

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN ~LUMt'UK -.JAl::SATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA I I SEKSIPENGEMBANGAN SEKSI TEKNOLOGI PENGEMBANGAN USAHA SUB UNIT I- KEPALA UPTD BAGAN ORGANISASI UPTD BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 45 TAHUN2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANlSASJ, URAJAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRl PADA DINAS PERlNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSJ SUMATERA SELATAN. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 45 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasall 'I-r·...-'- - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4, UPTD Balai Pengembangan lndustri mempunyai fungsi :

Pasal 5

Pasal 7

SUSUNANORGANISASI Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

KEPEGAWAIANDANESELONISASI Pasal 15

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasall 'I-r·...-'- - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4, UPTD Balai Pengembangan lndustri mempunyai fungsi :

Pasal 5

Pasal 7

SUSUNANORGANISASI Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

KEPEGAWAIANDANESELONISASI Pasal 15

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014