DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 45 Tahun 2016

Nomor: 45
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah, Unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 ten tang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan \ ; . - .

(1)Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umurn dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pembinaan Kepegawaian, membawahi:
  1. 1.Subbidang Pembinaan Disiplin;
  2. 2.Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara; dan
  3. 3.Subbidang Formasi dan Pengadaan.
4. d.Bidang Mutasi dan Prornosi, merobawahi:
  1. 1.Subbidang Peroindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
  2. 2.Subbidang Perigangkatan, Pernindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural; dan
  3. 3.Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional.
5. e.Bidang Kepangkatan, membawahi:
  1. 1.Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Umurn;
  2. 2.Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  3. 3.Subbidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota. BABIII SUSUNANORGANISASI Pasal 3
(1)Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian.
(2)Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABII KEDUDUKAN Pasa12 '. , Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasa14, Kepala Badan mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan susunan rancangan petujuk teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. b.perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
3. c.penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; .-'
4. d.penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABIV URAIANTUGASDANFUNGSI

f.Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitasi ProfesiAparatur Sipil Negara, membawahi:
1. 1.Subbidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian;
2. 2.Subbidang Penilaian Kinerjadan Penghargaan; dan
3. 3.Subbidang Administrasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
g.Unit Pelaksana Teknis Badan.
h.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mernpunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. b.penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
3. c.pengelolaan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)yang disampaikan oleh unit kerja di Jingkungan Badan KepegawaianDaerah;

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam mengkoordinasikan dan menyeJenggarakan pembinaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan KepegawaianDaerah.

e.pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang clitetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
f.penyiapan dan penetapan pensiun PNS Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
g.penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
h.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; I. penyelenggaraan administrasi PNS Daerah; J. pengeJolaanSistem Informasi KepegawaianDaerah;
k.penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan KepegawaianNegara;dan I. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oJeh pimpinan.. '. ' r

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. b.menyiapkan bahan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA)Badan Kepegawaian Daerah;
3. c.menghimpun dan mengolah bahan penetapan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
4. d.menyiapkan bahan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
5. e.menyiapkan konsep penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)Badan Kepegawaian Daerah;
6. f.menyiapkan konsep penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kepegawaian Daerah;
7. g.menghimpun dan mengelola Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;

Pasal 8

d.pengelolaan administrasi tata usaha, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
e.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengarnanan barang milik negara/ daerah;
f.pengelolaan adrninistrasi urusan peralatarr/ perlengkapan dan kerumahtanggaan;
g.pengelolaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah;
h.pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah;
1. 1.pengelolaan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah; J. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tupoksi;
k.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
1. 1.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. " ' I' ~.... .,.., ." disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah; yangkinerjalaporandanprogram/ kegiatan Kepegawaian Daerah;
r.menyusun bahan laporan bulanan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;
s.menyusun bahan laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah melaJui aplikasi e-performance;
t.menyusun bahan evaluasi laporan pelaksanaan bahan penetapan anggaran kas program dan kegiatan Badan
q.menyusun pelaksanaan
h.menyiapkan konsep Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (RPKPD)Badan Kepegawaian Daerah;
i.menyiapkan dan mengelola bahan rapat koordinasi/ rapat teknis antar Badan Kepegawaian Daerah Se Sumatera Selatan; ...- J. menyiapkan konsep penetapan rencana program dan kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lnduk dan Perubahan Badan Kepegawaian Daerah;
k.menyiapkan konsep penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Badan Kepegawaian Daerah;
1. 1.menghimpun dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
m.menyiapkan konsep Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RI(PA)Badan Kepegawaian Daerah;
n.menyusun dan rnenyiapkan bahan rap at kerja pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)lnduk dan APBDPerubahan;
o.menyusun dan menyiapkan bahan rapat kerja pembahasan pertanggunjawaban APBD di lingkup Badan Kepegawaian Daerah; ~
p.menyusun bahan penetapan target keuangan, target fisik, target kinerja kegiatan Badan Kepegawaian Daerah;

(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kerja Subbagian Keuangan;
2. b.menghimpun dan .menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan KepegawaianDaerah; -
3. c.melaksanakan anggaran;
4. d.me;ngurusadrninistrasi keuangan;
5. e.mengkoordinir pe1aksanaan tugas-tugas bendahara, dan pembuat daftar gaji;
6. f.menyiapkan daftar gaji;
7. g.melakukan proses penatausahaan dari tahap verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), pelaksanaan pembayaran belanja sampai pembuatan konsep laporan keuangan; /
8. h.menyiapkan dan melaksanakan biaya kontribusi bagi pegawai Badan Kepegawaian Daerah yang rnengikuti pendidikan dan pelatihan; .
  1. 1.menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;dan
9. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di Jingkup Badan KepegawaianDaerah;
10. w.menyusun bahan Laporan PenyeJenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
11. x.menyusun bahan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah;
12. y.menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
13. z.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. KeteranganLaporanbahanv. menyusun
14. u.menyiapkan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah; . . , " ~ Kepegawaian Daerah;
15. q.mengusulkan PNS Badan Kepegawaian Daerah yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
16. r.menyiapkan usul kenaikan pangkat, cuti dan pensiun PNS Badan Kepegawaian Daerah; Badanpegawaimutasikonsepp. menyiapkan Kepegawaian Daerah;
17. o.menyiapkan usul bendahara, pembuat daftar gaji serta pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan gaji berkala PNS Badann. menyiapkan KP4, Pemerintah Kabupaten/ Kota; pendistribusiansertabarangperneliharaan perlengkapan;
  1. 1.meuginventarisir barang inventaris yang akan dihapus;
18. m.menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan
19. c.melaksanakan penomoran tata naskah dinas;
20. d.melaksanakan urusan rumah tangga dan pelayanan tamu;
21. e.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara Zdaerah;
22. f.melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
23. g.menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta rencana kebutuhan perlengkapan;
24. h.menyiapkan dan melaksanakan pengadaarr/pembeuan barang perlengkapan sesuai dengan rencana kebutuhan;
  1. 1.mengumpulkan bahan pelaksanaan pelelangan; J. melakukan pemeliharaarr/perbalkan barang inventaris kantor,
25. k.mengumpulkan administrasi penyimpanan dan surat masuk, surat keluar;
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan urusan penerimaan distribusi surat-surat, dan pengiriman I' Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pembinaan Kepegawaianmernpunyai fungsi :
3. a.penyusunan rencana kerja bidang pembinaan kepegawaian;
4. b.penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan KepegawaianDaerah;

Pasal 10

dalam bidang pembinaan kepegawaian daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)di Lingkungan Pemerintah Provinsi. ~ mernpunyai tugas Kepegawaian Daerah Bidang Pembinaan Kepegawaian melaksanakan sebagian tugas Badan

s.melaksanakan pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dokumen kepegawaian Badan KepegawaianDaerah; ~
t.menyiapkan bahan dan menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP)yang penilaian dan penandatangannya menjadi wewenang KepalaBadan KepegawaianDaerah; ~
u.membuat konsep laporan kepegawaian Badan KepegawaianDaerah; "
v.menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dan kursus singkat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah; ...-
w.menginventarisasi dokumen kepegawaian masing- masing pegawai Badan Kepegawaian Daerah; ~
x.menyusun konsep perjanjian kerja pegawai non PNS Badan KepegawaianDaerah; _
y.menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan ~
z.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. , · ,,

(1)Subbidang Pembinaan Disiplin, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kerja Subbidang Pembinaan Disiplin;
2. b.menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. c.menyiapkan bahan untuk menyusun rancangan produk hukum daerah dan petunjuk teknis lainnya sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan tentang ASN;
4. d.meneliti rancangan petunjuk teknis sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan ten tang ASNdari sekretariat dan bidang-bidang;
5. e.melaksanakan koordinasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan petunjuk Gubernur tentang kepegawaian yang dilaksanakan oleh SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi;
6. f.menyiapkan bahan yang berkenaan dengan kedudukan hukum kepegawaian antara lain hukumanj sanksi, izin perkawinandan izinperceraian bagipegawaiASN; Pasa! 11 Pembinaan Kepegawaian;dan
7. i.pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan Jainnya yang yang diberikan oleh pimpinan. Bidang
8. c.penyusunan dokurnen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang Pembinaan Kepegawaian;
9. d.penyusunan petunjuk teknis pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
10. e.pelaksanaan administrasi pembinaan kepegawaian yang berhubungan dengan pembinaan disiplin pegawai, pengembangan pegawai, formasi dan pengadaan pegawai;
11. f.penyiapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin:
12. g.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
13. h.penyusunan laporan pelaksanaan tugas .' .
(2)Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengembangan Aparatur SipiJ Negara;
2. b.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
3. c.meneliti usul PNS tugas belajar dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi;
4. g.menyiapkan bahan penyeJesaian masalah pegawai yang berhubungan dengan hukum/sanksi kepegawaian;
5. h.menyiapkan bahan untuk menyusun peraturan dan petunjuk pelaksana/ petunjuk teknis pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
  1. 1.melaksanakan pembinaan ke SKPD Provinsi melalui bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian; J. melaksanakan sumpah/janji PNS di Lingkungan Pernerintah Provinsi; K. mengevaluasi daftar hadir pegawai dari masing-rnasing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan tindak lanjut; L. melaksanakan PeJaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negaradi lingkungan Pemerintah Provinsi;
6. m.menyiapkan bahan tindaklanjut penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai di Iingkungan Pcmcrintah Provinsi;
7. n.mengumpulkan bahan untuk menyusun rencana pernbinaan kesejahteraan pegawai serta petunjuk pelaksanaannya;
8. o.menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
9. p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. · .
(3)Subbidang Formasi dan Pengadaan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kerja Subbidang Formasi dan Pengadaan;
2. b.melaksanakan pernbinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebutuhan pegawai pada SKPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
3. c.melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi pegawai, dan pengadaan pegawai;
4. d.menyusun formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
5. e.menyusun perencanaan pengadaan PNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
6. e.menyiapkan konsep keputusan ten tang penunjukan dan pengakhiran tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
7. f.menyiapkan dan melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian bagi PNS Tugas Belajar;
8. g.melakukan monitoring terhadap PNSTugas Belajar;
9. h.melaksanakan koordinasi penerimaan Praja IPDN;
  1. 1.menyiapkan bahan untuk menyusun penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional analis kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi; J. memproses usul mengikuti pendidikan dan pelatihan;
10. k.melaksanakan koordinasi dengan instansi dan SKPD terkait dalam rangka pelaksanaan pengembangan pegawai;
  1. 1.menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara; dan
11. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
12. d.menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pemberian tugas belajar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi; · . . 'j pemberhentian pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi; pemindahan danpengangkatan,administrasi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 12, Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi :
13. a.penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi dan Promosi;
14. b.penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Bidang;
15. c.penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
16. d.penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan Pasal 13 Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalarn bidang mutasi dan.promosi Aparatur Sipil Negara.
17. h.menyiapkan bahan usul penyelesaian administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan sebagai Calon PNS dan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
  1. 1.melaksanakan orientasi tugas terhadap CPNS; \0- J. rnengevaluasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan pegawai, formasi ASN dan pelaksanaan pengadaan ASN; -. k. menyiapkan Laporan pelaksanaan tugas Subbagian Formasi dan Pengadaan; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. SKPD Provinsi dan penyusunan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan pengadaan PNS;
18. g.rnelaksanakan kerja sarna dengan instansi lain dalarn proses pengadaan PNS; ) f. , ,
(1)Subbidang Pemindahan, Pernberhentian dan Penetapan Pensiun, mernpunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kerja Subbidang Pemindahan, Pemberhenlian dan Penetapan Pensiun;
2. b.menyusun bahanjkonsep petunjuk teknis yang berhubungan dengan pemindahan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
3. c.melakukan peJayanan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pemindahan pegawai;
4. d.melakukan pelayanan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai;
5. e.menyusun bahanjkonsep penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun;
6. f.rnenyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Pernindahan, Pemberhentian dan Penetapan Pensiun; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

e.pelaksanaan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan daJamjabatan struktural;
f.pelaksanaan administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsionaJ;
g.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
h.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi; dan
1. 1.pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional;
(2)Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kerja Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural;
2. b.menyusun bahan/konsep petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural;
3. c.menyusun konsep penyelesaian administrasi PNSyang memangku jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi;
4. d.menyusun bahanjkonsep pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratarna di lingkungan Pemerintah Provinsi;
5. e.menyusun baharr/Iconsep pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
6. f.melaksanakan koordinasi seleksi Jabatan Pimpinan TinggiMadya dan Pratama ke instansi terkait;
7. g.menyusun baharr/konsep pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah;
8. h.menelaah dan menyusun konsep usuJan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaterr/Kota; J. menyiapkan Japoran pelaksanaan tugas Subbidang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Jabatan Sruktural; dan J. me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagairnana tersebut dalam Pasal 15, Bidang Kepangkatan mempunyai fungsi :
9. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
10. b.penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Bidang;
11. c.penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang; Pasa! 16 Bidang Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam bidang kepangkatan pegawai di Iingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 15

Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dalam Ja.batan Fungsional; dan

h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Subbidang
b.menelaah usul dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional;
c.meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian administrasi pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, inpassing dan pengangkatan dari jabatan lain dalam jabatan fungsional;
d.meneliti dan menyusun baharr/Iconsep penyelesaian administrasi kenaikan tunjangan dan kenaikan jabatan fungsional;
e.meneliti dan menyusun bahan/konsep penyelesaian. administrasi pemindahan, pembebasan semen tara dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu;
f.memIasilitasi pembinaan tenaga fungsional dengan instansi pembina dan instansi lainnya;
g.menyiapkan laporan kegiatan , . r

(1)Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Urnurn, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan Fungsional Umum;
2. b.menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat jabatan struktural dan fungsional umum;
3. c.meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS jabatan struktural dan fungsional umum;
4. d.melaksanakan administrasi kenaikan pangkat jabatan struktural dan fungsional umum;
5. e.menyusun daftar nominatif jumlah pegawai jabatan struktural dan fungsional umum yang naik pangkat setiap tahunnya;
6. f.menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Jabatan Struktural dan FungsionaJ Umum; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

d.penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kepangkatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
e.penyusunan bahan dalam rangka pelaksanaan kepangkatan pegawai;
f.pengumpulan bahan dalam rangka penetapan gaji, masa kerja dan status pegawai;
g.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
h.penyusunan bahan kenaikan pangkat pegawai kabupaten dan kota yang menjadi kewenangan Gubemur; I. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan J. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)Subbidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota;
2. b.menyiapkan data kepegawaian kenaikan gaji berkala, penyesuaian masa kerja dan status pendidikan pegawai Pemerintah Provinsi;
3. c.meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur:
4. d.menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat pegawai kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubemur;
5. e.melaksanakan administrasi kenaikan pangkat dan penggajian pegawai kabupaten dan kota sesuai kewenangan Gubernur; oleh pimpinan. f. tahunnya; ~ menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu; dan
6. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pegawai jabatan pangkat setiap
(2)Subbidang Kepangkatan .Jabatan Fungsional Tertentu, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan renoaria kerja Subbidang Kepangkatan Jabatan Fungsional Tertentu;
2. b.menyiapkan data kepegawaian kenaikan pangkat jabatan fungsionai tertentu;
3. c.meneliti kelengkapan berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNSjabatan fungsional tertentu;
4. d.melaksanakan administrasi kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu;
5. e.menyusun daftar nominatif jumiah fungsional tertentu yang naik , , Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitasi Profesi Apratur Sipil Negara mempunyai fungsi :
6. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
7. b.penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Bidang;
8. c.penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan anggaran kegiatan Bidang;
9. d.pelaksanaan pemberian penghargaan, surat izin cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, dan izin belajar pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
10. e.pelaksanaan fasilitasi izin keluar negeri bagi PNS di lingkungan provinsi dan kabupaterr/ kota;

Pasal 19

Bidang Informasi Kepegawaian, Kinerja dan Fasilitaei Profesi Apratur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam bidang pengelolaan informasi data kepegawaian, penilaian kinerja, penghargaan, administrasi kepegawaian dan fasilitasi profesi aparatur sipil negara.

Pasal 18

f.menyusun daftar nominatif jumJah pegawai kabupaten dan kota yang naik pangkat setiap tahunnya sesuai kewenangan Gubernur; g, menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Subbidang Kepangkatan Pegawai Kabupaten dan Kota sesuai kewenangan Gubernur; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. , , .

(1)Subbidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana kerja Subbidang Informasi dan Dokurnentasi Kepegawaian;
2. b.mengelola Formulir lsian Pegawai (FlP) bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi;
3. c.melakukan pengembangan program Sistem Informasi Pegawai;
4. d.mengadakan perawatan Sistem Informasi Pegawai dan Jaringan Komputer;
5. e.menyiapkan bahan pendataan PNS di Pemerintah Provinsi dan sinkronisasi data pegawai Kabupaten Kota;
6. f.memvalidasi dan menginformasikan data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian;
7. g.menyusun bahan laporan Statistik Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;

Pasal 20

f.pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penetapan SKP PNS eli lingkungan Pemerintah Provinsi;
g.pelaksanaan pendataan dan validasi data pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi dan sinkronisasi data pegawai Kabupaten/Kota;
h.penyusunan laporan data kepegawaian;
i.pelaksanaan dokumentasi dan informasi kepegawaian; J. perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
k.perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN(KORPRIdanlembaga profesi ASNlainnya);
1. 1.pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
m.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
n.pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)Subbidang Administrasi dan Fasilitaei Profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas :
1. a.rnenyiapkan rencana kerja Subbidang Administrasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara;
2. b.memproses usul penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG)Konvensional;
3. c.memproses usul penerbitan Kartu lstri/Kartu Suami bagi PNS;
4. d.memproses administrasi bagi PNS/pejabat yang berpergian keluar negeri; mernpunyai tugas:
5. a.menyiapkan rencana kerja Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
6. b.mengkoordinir dan mengiventarisasi kegiatan penilaian kinerja PNSPemerintah Provinsi;
7. c.melaksanakan evaluasi hasil penilaian kinerja;
8. d.memverifikasi usulan pemberian penghargaan bagi PNS Pemerintah Provinsi;
9. e.mengkoordinasikan usulan pernberian penghargaan PNSPemerintah Provinsi;
10. f.menyusun laporan penilaian kinerja dan penghargaan bagi PNSPemerintah Provinsi;
11. g.menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan; dan
12. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, Penghargaan,danKinerjaPenilaian(2) Subbidang
13. h.menyusun bahan laporan Oaftar Urut Kepangkatan (OUK)Provinsi; L menginventarisir, menyusun dan merawat dokumerr/ arsip kepegawaian; J. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Informasi dan Ookumentasi Kepegawaian; dan
14. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, .. . Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. tugas fungsi
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai membantu dan melaksanakan sebagian tugas da.n BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 23
(1)UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danjatau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupatenjkota.
(2)UPTB dipimpin oleh kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

(1)Pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk UPTB yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTBakan cliatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BABV UNITPELAKSANATEKNISBADAN

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…