DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 46 Tahun 2016

Nomor: 46
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pernerintah Nomor 34 Tabun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6.Peraturan Pemerintab Nomor 15 Tabun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5103);
7.Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan , .
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian j alan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah danj atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaterr/kota, dan jalan strategis provinsi.
9.Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuang.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata , ruang wilayah provinsi yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah Provinsi. 11.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian. C. Bidang Pengembangan Jaringan .Jalan, membawahi :
  4. 1.Seksi Perencanaan Teknik;
  5. 2.Seksi Analisa Data, Dokumen dan Pengembangan Sistem; dan
  6. 3.Seksi Leger .Jalan, Pemantauan dan Evaluasi Teknis.
3. d.Bidang .Jalan, mernbawahi :
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah I;
  2. 2.Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah II; dan
  3. 3.Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jalan.
4. e.Bidang Jembatan, membawahi :
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah I; BABIlI SUSUNANORGANISASI Pasal 3
(1)Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum dan tata ruang sub urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang.
(2)Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABII KEDUDUKAN Pasal 2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian birnbingan serta perizinan di bidang kebinamargaan dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; Pasa15 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum bina marga dan tata ruang. BABIV URAIANTUGASDANFUNGSI
  1. 2.Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan WilayahII; dan
  2. 3.Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jembatan.
2. f.Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang, membawahi :
  1. 1.Seksi Peralatan dan Perbekalan;
  2. 2.Seksi Pengujian Jalan dan Jembatan; dan
  3. 3.Seksi Penatausahaan dan Pengamanan Barang,
3. g.Bidang Penataan Ruang, membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;dan
  3. 3.Seksi Data dan Informasi.
4. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  1. 1.Kelornpok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.perencanaan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan;
2. b.pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pernerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga dan tata ruang;
3. c.pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan administrasi umurn, produk hukum, pengendalian dan pelaporan;
4. d.pelaksanaan dan pengelolaan anggaran rutin rumah tangga;
5. e.pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
6. f.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
7. g.pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bidang administrasi umurn, kepegawaian, keuangan, rurnah tangga, perlengkapan, protokoler, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program dan laporan.

b.pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga dan tata ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oJeh Gubernur;
c.pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas Iingkup prasarana wilayah kabupaterr/kota yang bersifat teknis di bidang bina marga dan tata ruang;
d.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
e.pembinaan adrninistrasi dan Unit PeJaksana Teknis Dinas lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;dan
f.peJaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. peralatan yang meliputi :
1. 1.menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris; dan danperlengkapanpengelolaanb. melaksanakan

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan dan keamanan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
2. b.mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
3. c.melakukan pengelolaan adrninistrasi keuangan dan pembukuan realisasi anggaran serta membuat laporan pertanggungjawaban;
4. d.melaksanakan evaluasi pengeluaran anggaran rutin dan pembangunan serta pelaporannya; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.merumuskan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis:
2. b.merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja;
3. c.menyiapkan bahan dan memproses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerjalnstansi Pemerintah;
4. d.melaksanakan analisis, evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan program; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengembangan Jaringan Jalan mempunyai Iungsi :

a.pelaksanaan pengembangan jaringan jalan, perencanaan urnurn, perencanaan teknis, survei dan legerjalan;
b.pelaksanaan pengembangan jaringan jalan dan pengendalian teknik sesuai dengan peraturan standar teknik maupun peraturan perundang-undangan yang berla.ku;
c.pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milikjalan dan ruang pengawasan jalan;
d.pemberian rekomendasi perizinan peman[aatan jalan dan jembatan;

Pasal 10

Bidang Pengembangan Jaringan Jalan rnernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang pengembangan jaringan jalan dan jembatan.

2.melaksanakan perencanaan pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana. perlengkapan kantor.

c.melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data, dokumentasi dan informasi serta menyiapkan administrasi perjalanan dinas.
d.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan fungsi kehumasan;
e.melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pemeliharaan jalan pada mas jalan provinsi; jalanpeningkatandarr/ataupembangunan

(1)Seksi Perencanaan Teknik, mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program pengembangan jalan dan jembatan;
2. b.menyusun desain awal konstruksi, perhitungan kekuatan kontruksi, rencana biaya/estirnasi biaya pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. c.melaksanakan kegiatan dan penelitianj survei harga dan jenis bahan yang dipergunakan;
4. d.melaksanakan survei struktur jalan, topologi dan gambar geometrijalan dan jembatan;
5. e.mengelola data base tentang jalan, jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
6. f.melaksanakan analsia dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana;
7. g.melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan

Pasal 11

h.penyiapan data untuk bahan penyusunan dokurnen rencana kerja dan anggaran tahunan;
1. 1.penyiapan desain teknis jalan dan jembatan; J. penghimpunan, penerimaan dan pemutakhiran, penyiapan data rencana kerja dan perencanaan teknis serta pelaksanaan kegiatan tata teknis;
k.penatausahaan kepegawaian di lingkungan bidang pengembangan jaringan jalan; dan
1. 1.pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. untukteknisf. pelaksanaan penyiapan dokumen penyelenggaraanjalan dan jembatan;
g.pelaksanaan pekerjaan survei, investigasi, penelitian, analisa dampak lingkungan dan studi kelayakan;
e.penyiapan data dan rencana kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan dan peningkatan jalan;

(3)Seksi Leger Jalan, Pemantauan dan Evaluasi Teknis, mernpunyai tugas :
1. a.menganalisasi dan mengevaluasi status jaringan dan fungsi jalan;
2. b.menyusun dan mengerobangkan identifikasi kondisi dan kerusakan perkerasan jalan;
3. c.membina perencanaan dan pelaksanaan teknis kontruksi perkerasan dan drainase jaJan;
4. d.menyiapkan dokumen teknik untuk penanganan jaJan dan jerobatan;
(2)Seksi Analisa Data, Dokumen, dan Pengembangan Sistem, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan perencanaan strategis pengembangan jaringan jalan termasuk perencanaan jangka panjang, menengah dan rencana keja tahunan;
2. b.menyiapkan pedomari/panduan petunjuk teknis dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan;
3. c.menetapkan fungsi, status dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan provinsi:
4. d.memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan sesuai stndar yang berlaku;
5. e.melaksanakan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
6. f.menyiapkan standar pedoman/ panduan dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
7. g.menganalisa data untuk penyajian informasi;
8. h.menyiapkan bahan-bah an untuk dipaparkan secara kedinasan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
9. h.menyiapkan prosedur kerja dan memfasilitasi sosialisasi pembebasan lahan;
  1. 1.rnembina pelaksanaan studi pembebasan lahan; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah I, yang meliputi wilayah kerja Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara, mempunyai tugas :
1. a.menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, pemprograman dan penganggaran serta pelaksanaan Konstruksi JaJan Wilayah1; Pasa) 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Jalan mempunyai Iungsi :
2. a.pengendalian pelaksanaan pada bidangjalan;
3. b.pelaksanaan kegiatan pernbinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan dalam bidang jalan;
4. c.pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan jalan;
5. d.pelaksanaan evaluasi dan administrasi pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan bangunan pelengkap dalam bidang jalan; dan
6. e.pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dalam pelaksanaan, pernbangunan, peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan dan pengawasan jalan dalam Provinsi.

Pasal 12

e.mengembangkan dan membina pelaksanaan teknologi bahan perkerasan; dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan WilayahII, yang meliputi wUayah kerja Kota Palembang, Kabupaten Ogan !lir, Kabupaten Ogan Komering llir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, mempunyai tugas :
1. a.menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan , pemprograman dan penganggaran serta pelaksanaan Konstruksi Jalan WilayahII;
2. b.menyelenggarakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan;
3. c.melaksanakan inventarisasi pembangunan dan peningkatan jalan beserta bangunan pelengkapnya;
4. d.melaksanakan penanganan dan pengendalian teknis penanggulangan dan penanganan darurat di bidang jalan;
5. e.menyelenggarakan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
6. f.menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pernbangunan, peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan;
7. g.menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,
9. d.melaksanakan penanganan dan pengendalian teknis penanggulangan dan penanganan darurat di bidang jalan;
10. e.menyelenggarakan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
11. f.menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan;
12. g.menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
13. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
14. b.menyelenggarakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan;
15. c.melaksanakan inventarisasi pembangunan dan peningkatan jalan beserta bangunan pelengkapnya;, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Jembatan mempunyai fungsi :
16. a.pengendalian pelaksanaan pada bidangjembatan;
17. b.peJaksanaan kegiatan pembinaan dalam bidangjembatan;
18. c.pelaksanaan evaluasi dan administrasi pelaporan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan dalam bidang jembatan; dan
19. d.pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. PasaJ 16 Bidang Jembatan mempunyai tugas meJaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dalam pelaksanaan dan pengawasan pernbangunan, peningkatari/ pemeliharaan jembatan dalam Provinsi.

Pasal 15

(3)Seksi Pengawasan dan Evaluasi .Jalan, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengendalian teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pernbangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
2. b.melaksanakan inventarisasi pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
3. c.menyiapkan data dan rencana pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
4. d.melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan preservasi/pemeliharaan rutin jalan dan bangunan pelengkap lainnya;
5. e.melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja konsultan/ supervisi;
6. f.menyusun laporan peJaksanaan tugas; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja Kota Palembang, Kabupaten Ogan llir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, mempunyai tugas :
1. a.menyusun perencanaan teknis pembangunan dan penggantian jembatan, pemprograman dan penganggaran serta pelaksanaan Konstruksi Jembatan WilayahII; penanggulangan dan penanganan darurat di bidang jembatan;
2. e.menyelenggarakan pemeliharaan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
3. f.menyusun dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan, penggantian jembatan dan pemeliharaan jembatan;
4. g.menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
5. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. bangunanbesertapenggantian jembatan pelengkapnya;
6. d.melaksanakan penanganan dan pengendalian teknis
(1)Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah I, yang meliputi wilayah kerja Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara, mempunyai tugas :
1. a.menyusun perencanaan teknis pembangunan dan penggantian jembatan, pemprograman dan penganggaran serta pelaksanaan konstruksi jembatan wilayah I;
2. b.menyelenggarakan pembangunan, penggantian dan perneliharaan jembatan;
3. c.melaksanakan inventarisasi pembangunan dan Pasal 17
4. f.menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
5. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. jembatan danpreservasi/ pemeliharaan rutin bangunan pelengkap lainnya;
6. e.melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja konsultany supervisi;
(3)Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jembatan, mempunyai tugas :
1. a.me1aksanakan pengendalian teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, perneliharaan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
2. b.melaksanakan inventarisasi pemeliharaan rutin dan berkala jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
3. c.menyiapkan data dan rencana pemeliharaan rutin dan berkala jembatan dan bangunan pelengkap lainnya;
4. d.melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemeliharaan jembatan;
5. g.menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
6. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pelaksanaan kegiatan jembatan dan menyusun dokumen teknis pembangunan, penggantian f. penanggulangan dan penanganan darurat di bidang jembatan;
7. e.menyelenggarakan pemeliharaan jembatan dan bangunan pelengkap lainnya; bangunanbesertajembatanpenggantian pelengkapnya;
8. d.melaksanakan penanganan dan pengendalian teknis
9. b.menyelenggarakan pembangunan, penggantian dan pemeliharaan jembatan;
10. c.melaksanakan inventarisasi pembangunan dan
(2)Seksi Pengujian Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kebutuhan bahan dan peralatan laboratorium dan pengujian teknik;
(1)Seksi Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan dan barang;
2. b.melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, perawatan, penyimpanan dan penggunaan peralatan;
3. c.melaksanakan pengelolaan peralatan; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan pengujian teknik bidangjalan dan jembatan;
b.pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan dan inventarisasi peralatan dan perbekalan;
c.pelaksanaan kegiatan administrasi bidang pengujian dan peralatan;
d.pelaksanaan kegiatan barang milik negara/daerah; dan
e.pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan pimpinan.

Pasal 19

Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan UmUlTIBina Marga dan Tata Ruang dalam bidang pengujian teknik, peralatan dan perbekalan serta barang milik negara/ daerah.

Pasal 18

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan melaksanakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi berdasarkan peraturan perundangan-undangan,

b.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara/ daerah;
c.mengoptimalisasikan penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
d.melakukan pelaporan kondisi dan nilai barang milik negara/ daerah dan melakukan laporan hasil pendapatan asli daerah yang dihasilkan;
e.melakukan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Barang,Pengamanandan(3) Seksi Penatausahaan mempunyai tugas :
a.rnelakukan pendataan, pengelolaan dan pemeliharaan
b.melaksanakan pengelolaan laboratorium pengujian teknik;
c.melaksanakan pengujian mutu, material bahan jalan dan jembatan geoteknik serta pengujian mutu konstruksi;
d.melaksanakan kerja sama dengan laboratorium dan mitra kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dalam hal teknologi pengujian dan manajemen laboratorium; dan
e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1)Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas :
1. a.merencanakan dan menyusun rencana program kerja perencanaan tata ruang;
2. b.melaksanakan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang provinsi, rencana rind kawasan strategis provinsi dan penetapannya;
3. c.menyelenggarakan evaluasi, integrasi dan singkronisasi rencana tata ruang provinsi dan kabupatenjkota;

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a.penyiapan rumusan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi melalui perencanaan penataan ruang;
b.penyiapan program dan kegiatan baik perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
c.pelaksanaan kebijakan penataan ruang melalui pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata ruang di provinsi;
d.penyiapan norma, standar, pedoman dan manual bidang penataan ruang provinsi dan kabupaten/ kota;
e.pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang;
f.pengumpulan, penyiapan, pengolahan dan pengembangan data dan informasi penataan ruang;
g.pengembangan sistem informasi tata ruang penyelenggaraan integrasi, evaluasi dan sinkronisasi rencana tata ruang provinsi dan kabupateri/kota;
h.pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang; dan
1. 1.pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan pimpinan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…