DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 47 Tahun 2015

Nomor: 47
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang panduan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, panduan teknis, pelaksanaan dan biaya, penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Surnatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PANDUANTEKNISPELAKSANAANPENGARUSUTAMAANGENDER PROVINSISUMATERASELATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR47, TAHUN2015 GUBERNURSUMATERASELATAN Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsl Sumatera Selatan.
2.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan/unit kerja Iingkup pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
4.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab antara Iaki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5.Pengarusutamaan Gender yang seJanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. BABI KETENTUANUMUM Pasall PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAANGENDER SUMATERA SELATAN. MEMUTUSKAN:
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 927);
7.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
8.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 ten tang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); Menetapkan:

Pasal 3

Panduan teknis pelaksanaan PUGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.tata cara Penyusunan Data Pembuka Wawasan, Isu Gender dan Pengukuran Kinerja;
b.tata cara Penyusunan Perencanaan Daerah ResponsifGender;
c.tata cara Penganggaran Daerah Responsif Gender;
d.tata cara Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender;
e.monitoring, EvaJuasi, Pengawasan dan Pelaporan Responsif Gender; dan
f.kelembagaan. BABil PANDUANTEKNIS Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Panduan Teknis Pelaksanaan PUGdi Sumatera Selatan.
(2)Panduan Teknis Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJah sebagaimana tercantum daJam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

6.Analisis Gender adalah proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manIaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
7.Data Pembuka Wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti.
8.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
9.Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada Tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan.
10.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan responsive gender terhadap isu gender yang ada dan Zatau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan gender.
11.Manajemen Berbasis Kinerja adalah suatu pendekatan dalam manajemen pembangunan yang tingkat keberhasilannya didasarkan pada ukuran kinerja berupa output, outcome dan impact. BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2015 NOMOR-,n. 2015 Diundangkan di Palembang J pada tanggal 5 Oktobez- SEKRET RIS DAERAH PROVINSIS ATERASELATAN, NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 5 Okto ber 2015 GUBERNURSUMATERASELATAN, I /tIk _... Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

Semua biaya yang tirnbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b.Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(1)Penanggung jawab pelaksanaan Panduan Teknis PUG eli Provinsi adalah Gubemur selaku Pembina J Kelompok Kerja PUG.
(2)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi selaku Ketua Ke1ompok Kerja PUG, bertanggung jawab menggerakkan semua anggota Kelompok Kerja PUG pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, untuk melaksanakan panduan teknis ini dengan sebaik-baiknya.

BAB III

PELAKSANAANDANBIAYA Pasal 5

Pasal 4

Panduan Teknis Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender, mengimplementasikan, memantau, memeriksa dan melaporkan kegiatan pembangunan yang responsif gender. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…