DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 48 Tahun 2015

Nomor: 48
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang tata kelola Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, visi, misi dan tujuan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, tata kelola, pembiayaan/sumber dana, pengawasan mutu dan akreditasi, kerjasama antar sekolah, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk efektif, efisien dan optimaliaasi pembinaan akademik maupun prestasi olahraga di Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk dilakukan tata kelola penyelenggaraan secara terintegrasi dan terkoordinasi termasuk mekanisme dan lcmbaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan latihan olahraga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Tata Kelola Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia GUBERNUR SUMATERA SELATAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3764);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4496);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4702);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5105);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahuri 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; l MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURANGUBERNUR TENTANGTATAKELOLASEKOLAH OLAHRAGANEGERlSRIWIJAYASUMATERASELATAN BAB1 KETENTUANUMUM Pasall Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Surnatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
4.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
6.Komite Olahraga NasionaJ Indonesia Provinsi selanjutnya disingkat KONIProvinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
7.Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat SONS adalah Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya yang melaksanakan proses pendidikan jenjang SMP dan SMA dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
8.Tata Kelola SONS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan SONS yang diselenggarakan bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan • Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
11.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060IU I 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera SeJatan Nomor 3 Seri OJ;
13.Peraturan Daerah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri OJ sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kecmpat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Seiatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5).
9.Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
10.Sarana Pendidikan adalah perlengkapan /peralatan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang terdiri dan perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sumber belajar lainnya dan bahan habis pakai.
11.Prasarana Pendidikan adalah ruang/ tempat yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur, berkelanjutan dan melaksanakan penilaian hasil beJajar oleh pendidik, serta penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan mellputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga dan tempat beribadah,
12.Degradasi Atlet adalah atlet yang tidak mengalami peningkatan kemampuan fisik umum dan peningkatan prestasi cabang olahraga sesuai standar yang telah ditetapkan.
13.Tenaga pendukung dalam pembinaan olahraga terdiri dari Tenaga Pelatih Cabang Olahraga, Pelatih Strenght dan Conditioning, Pengelola Asrama, Tenaga Media dan Paramedis, Ahli Gizi, Psikolog Olahraga, Supir, Pemelihara peralatan dan Japangan serta masseur

BAB IV

TATAKELOLASONS

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan SONS Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut :

a.menyelenggarakan pendidikan menengah di bidang ilmu pengetahuan, teknologi danl atau kesenian, serta pendidikan olahraga yang berbasis standar nasional maupun internasional;
b.menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, atau bahasa asing bila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dari/atau pelatihan keterampilarr/program tertentu; jenis kelamin, agama, suku, rae, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi melalui sistem seleksi sesua! kebutuhan cabang olahraga dengan menggunakan alat ukurjparameter yang berlaku secara nasionaljinternasional;
b.menyelenggarakan pendidikan formal dengan mengacu pada ketentuan kurikulum nasional danj atau kurikulum internasional;
c.menyeJenggarakan pendidikan sesuai satuan pendidikan dan rnengatur serta menyesuaikan dengan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
d.mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan daya nalar untuk meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional;
e.rnelakukan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara SONS dengan induk organisasi olahraga dan masyarakat melalui kerjasama yang menguntungkan sekaligus merupakan wahana belajar yang efektif bagi guru dan siswa. Pengelola Asrama Pasal 8 Pengelola asrama mempunyai tugas sebagai berikut :
a.mengatur kegiatan harlan siswa atlet di asrama;
b.mengatur dan mengkoordinir pengelolaan makan minum siswa atlet;
c.mengatur dan menata ruangan asrama serta lingkungannya;
d.melakukan koordinasi dengan pelatih cabang olahraga, guru maupun pihak sekolah;
e.menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan asrama;
f.dalam menjalankan tugasnya Pengelola Asrama bertanggung jawab kepaada Kepala SONS.
c.menyelenggarakan pendidikan untuk 1 (satu) tahun akademik dalam 2 (dua) semester;
d.menerima hasil seleksi siswa dan memberikan pembelajaran berdasarkan tingkat satuan pendidikan bagi peserta didik;
e.melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulu san minimal kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran;
f.menjamin terlaksananya Standar lsi yang terdiri dari kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.
g.melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menan tang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif;
h.menyiapkan dan menugaskan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan di SONS yang terdiri dari Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, Teknisi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan.
1. 1.menyediakan saran a dan prasarana pendidikan; J. menyelenggarakan, menyediakan dan menganggarkan serta memenuhi konsumsi secara seimbang dan teratur sesuai kebutuhan kalori melalui penambahan suplemen maupun ekstrapoeding.
a.memberikan rekomendasi pada . penerimaan siswa baru dengan mengedepankan bakat dan kemampuan cabang olahraga yang akan dibina dengan mempedomani usia siswa atlet pada kornpetisi pelajar;
b.melakukan pemilihan dan penentuan calon siswa atIet sesuai cabang olahraga;
c.mengusulkan pengangkatan pelatih fisik, pelatih dan asisten pelatih cabang olahraga melalui rekomendasi Pengurus Provinsilnduk Cabang Olahraga.
d.mengusulkan pemberhentian/penggantian pelatih fisik, pelatih dan asisten pelatih cabang olahraga atas dasar evaluasi dan dedikasi serta kinerja;
e.menyelenggarakan evaluasi secara berkala sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali meliputi kemampuan fisik umum dan keterampilan cabang olahraga yang dilaksanakan oleh pelatih fisik dan pelatih cabang olahraga;
f.melakukan degradasi dan mengusulkan pemberhentian siswa atIet sesuai tahapan yang berlaku;
g.menyelenggarakan, menyediakan dan menganggarkan serta memenuhi kebutuhan peralatan/perlengkapan olahraga sesuai kebutuhan siswa atlet dan spesifikasi teknis cabang olahraga;
h.menyelenggarakan, menyediakan dan menganggarkan fasilitas try in atau try out pada berbagai kejuaraan tingkat peJajar yang bersifat nasional dan intemasional.
a.melakukan sertifikasi keahlian bidang olahraga bagi Pelatih cabang oJahraga SONS;
b.melakukan koordinasi penyediaan pelatih;
c.melakukan rekruitmen pelatih cabang olahraga dan pelatih fisik;
d.merekomendasikan siswa yang akan melanjutkan pendidikan;
e.merekomendasikan siswa ke induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti kegiatan nasional/internasional; t

(2)Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oJeh Kepala SekoJah dengan persetujuan Komite Sekolah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berJaku. penyelenggaraan pendididikan;
1. d.sumbangan dan hibah dan perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, atau pihak lain yang tidak mengikat;
2. e.penerimaan dari masyarakar/pihak Jainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. daridiperoleh
(1)Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dad:
1. a.sumbangan wali murid;
2. b.hasil kontrak kerja SONS dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
3. c.hasil penjualan produk yang
(1)Penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, dikelola sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Khusus untuk pembiayaan honorarium tenaga kependidikan, tenaga pendidik, tenaga keolahragaan dan tenaga pendukung diatur dengan Standar Biaya Khusus, yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BABV PEMBIA YAAN / SUMBER DANA
1. a.pemerintah;
2. b.masyarakat;
3. c.pihak lain yang tidak mengikat. (I) Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan non akademik, Kepala SONS dapat menjalin kerjasama dengan sekolah lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang mernpunyai keunggulan tertentu dalarn bidang olahraga.
(2)Kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas saling menguntungkan (mutual benefit) dan saling menghormati (mutual respect) serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok atau fungsi lainnya. BABVI PENGAWASANMUTUDANAKREDITASI Pasal 15
(1)Tata cara pengawasan mutu dan efesiensi pendidikan ditetapkan oleh KepaJaDinas Pendidikan Provinsi.
(2)Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan.
(3)Masukan, proses dan keluaran merupakan tanggung jawab institusional SONS.
(4)Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi provinsi BABVlI KERJASAMAANTARSEKOLAH Pasa116

Pasal 14

(1)Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SONS setelah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk disahkan.
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja SONS dimulai pada awal tahun pelajaran dan berakhir pada akhir tahun pelajaran bersangkutan .
(3)Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja SONS diawasi oleh Komite Sekolah oesx] atau badan pengawas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
(3)Atas persetujuan Komite Sekolah, Kepala Sekolah dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan SONSdan masyarakat. BERITA DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN TPJ:ruN 2015 NOMOR:t~ , H. MUKTI SULAlMAN J Ditetapkan di Palembang pada tanggal 12 Oktober :2(J15 /T GUBERNUR SUMATERA SELATAN, MilL ;<' ~ ~tvIf"'ALEX NOERDIN Diundangkan di Palembang pada tanggal 12 Oktober 2015 I SEKRETARIS DAERAH PROVINSI f SUMATERA SELATAN, ~ f4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABVIII

Pasal 18

penye1enggaraankegiatan akademik;

d.pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
e.kerjasama lain yang dianggap perlu.

(2)Kerjasama membentuk unit baru harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah dan Pemerintah Provinsi. dalamsiswadanguru Pasal 17
(1)Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari :
1. a.kontrak manajemen;
2. b.program kembaran;
3. c.program pertukaran -ll- GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…