DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 48 Tahun 2016

Nomor: 48
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Kehutanan, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera SeJatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
6.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7.Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk mernulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
8.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNB? adalah penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian yang membidangi kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
10.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, 11.Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat TAHURA adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan danfatau bukan asli, pengernbangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.
12.Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTKadalah kawasan hutan yang ditetapkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan religi dan budaya setempat.

(1)Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, mernbawahi:
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
  3. 3.Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. d.Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
  2. 2.Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  3. 3.Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Perubahan Iklim.

BAB II

KEDUDUKAN Pasa12

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Oubernur dalam roenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kehutanan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi. BABlV URAIANTUOASDANFUNOSI

e.Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi :
1. 1.Seksi Pembinaan dan Pemantauan Daerah Aliran Sungai;
2. 2.Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; dan
3. 3.Seksi Pcrbenihan dan Penghijauan.
f.Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
1. 1.Seksi Penyuluhan;
2. 2.Seksi Pengembangan Hutan Hak; dan
3. 3.Seksi Perhutanan Sosial.
g.Unit Pelaksana Tcknis Dinas.
h.KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan Suaunan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari Peraturan Oubernur ini. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. b.pelaksanaan urusan program dan anggaran meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan program, monitoring, evaluasi dan pengendalian internal kegiatan serta pengelolaan k.euangan dan aset.

b.penyusunan kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan;
c.pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistem, pengeloJaan DAS, penyuJuhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang di dekonsentrasikan; d.. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan para pihak di provinsi;
e.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
f.pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,

(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan serta menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi;
2. b.memberikan petunjuk dan bimbingan teknis administrasi kepada para bendabara; pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan pada KPH serta melaksanakan pembinaan dan pengern- bangan kelembagaan KPH;
3. e.menyiapkan bahan-bahan laporan pernbangunan kehutanan; dan
4. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. terhadap efektivitasevaluasid. melaksanakan
(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan materi penyusunan konsep rencana strategis pembangunan kehutanan provinsi;
2. b.menyiapkan bahan materi penyusunan program dan rencana anggaran pembangunan kehutanan provinsi;
3. c.menyiapkan bahan materi pelaksanaan pengendalian dan pembangunan kehutanan;

Pasal 8

c.pelaksanaan eli bidang umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian;
d.pelaksanaan urusan keuangan barang milik daerah meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
e.pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
f.pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.melakukan peningkatan sistem dan prosedur, menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi tatalaksana bagi pimpinan;
2. b.melakukan tata administrasi dan distribusi persuratan;
3. c.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
4. d.menyimpan dan merawat arsip inaktif serta menyimpan dan memelihara arsip statis sebelum diserahkan ke Dinas Kearsipan Provinsi;
5. e.mengurus perpustakaan, penerbitan buletin dan website Dinas Kehutanan;
6. f.melakukan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
7. g.melakukan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan serta pengamanan peralatan, sarana prasarana dan barang milik negara/ daerah;
8. h.melakukan segala sesuatu yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian pegawai; I. melakukan program pembinaan kepegawaian; J. melakukan dan menyusun data urusan kepangkatan, mengolah data base pegawai serta mengembangkan kapasitas pegawai;
9. c.melakukan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan;
10. d.melakukan koordinasi pencatatan, penatausahaan barang milik daerah Dinas Kehutanan dan UPTD;dan
11. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi;

Pasal 11

perencanaan dan pemanfaatan hutan;

d.pelaksanaan pelayanan dan pemberian inforrnasi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan kepada masyarakat;
e.penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. teknis Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :
a.penyiapan perurnusan kebijakan perencanaan dan pemanfaatan hutan provinsi;
b.pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan hutan;
c.pelaksanaan pembinaan dan bimbingan

Pasal 10

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan dan rnelaksanakan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pengolahan hasil hutan, pemasaran dan PNBP.

k.mengurus kesejahteraan pegawai seperti pengobatan, asuransi kesehatan, tabungan asuransi Pegawai Negeri Sipil, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami dan lain- lain; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, pemanfaatan ruang di provinsi;
m.menyiapkan bahan koordinasi untuk penyelenggaraan kegiatan pengukuhan kawasan hutan; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pengendaliankoordinasibahanI. menyiapkan lapangan] maupun pengeinderaan jauh serta mengolah dan menyajikan data dan peta hasil inventarisasi;
f.membuat peta tematik kehutanan serta menyimpan dan mengatur distribusi peta-peta hasll penataan batas kawasan hutan;
g.melakukan bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH;
h.menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam skala provinsi maupun parsial (merupakan bagian dari keseluruhan);
1. 1.melakukan bimbingan teknis penataan batas areal izin pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan pada KPH dan KHDTK; J. menyiapkan bahan pemberian pelayanan permohonan konfirmasi status kawasan hutan;
k.melakukan identifikasi permasalahan tenurial/ lahan kawasan hutan;
d.menyusun sistem informasi kehutanan tingkat provinsi;
e.menyusun rencana pelaksanaan inventarisasi sumberdaya hutan provmsi secara terestris (data
b.melakukan penyusunan neraca sumber daya hutan tingkat provinsi;
c.melakukan penyusunan statistik kehutanan tingkat provinsi;

(3)Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, luran kenutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan sesuai kewenangannya;
2. b.melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai kewenangannya;
(2)Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan sesuai kewenangannya;
2. b.menyiapkan bah an pertimbangan teknis untuk pemberian dan perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai kewenangannya;
3. c.menyiapkan bahan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai kewenangannya;
4. d.melakukan pembinaan dan pernantauan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
5. e.menyiapkan bahan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)sesuai kewenangannya;
6. f.menyiapkan bahan pemberian 1Z1n koridor sesuai kewenangannya;
7. g.menyiapkan bahan identifikasi permasalahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
8. h.melakukan promosi dan pengernbangan investasi dari pihak lainnya dalam rencana pengelolaan KPH;
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem mempunyai fungsi :
9. a.penyiapan perumusan kebijakan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan laban serta konservasi surnber daya alam ekosistem dan perubahan iklim;
10. b.pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengendaLian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan scrta konservasi sumber daya aJam ekosistem dan perubahan iklim;

Pasal 13

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim.

Pasal 12

c.melakukan sistern informasi pengolahan basil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
d.menyiapkan bahan pernberian izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu sesuai kewenangannya;
e.melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap industri primer hasil hutan kayu sesuai dengan kewenangannya;
f.melakukan monitoring dan rekonsiliasi PNBP bidang kehutanan; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak lain daJam pencegahan dan pengendaJian kebakaran hutan;
2. b.melakukan pelatihan, pendidikan dan sosiaJisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
(1)Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan, rnempunyai tugas :
1. a.melakukan fasilitasi pencegahan gangguan kearnanan hutan;
2. b.melakukan fasilitasi kegiatan pengamanan hutan;
3. c.melakukan dan mengkoordinasi kegiatan penegakan hukum di bidang kehutanan;
4. d.melakukan pengembangan sumber daya pengamanan hutan;
5. e.mengernbangkan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan; [. memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara di bidang kehutanan; dan
6. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. PasaJ 14
7. c.pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendaJian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim;
8. d.pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya aJam ekosistem dan perubahan iklim;
9. e.penyusunan rencana kerja operasional Bidang;dan
10. f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Perubahan Iklim, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pernbinaan dan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungir tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
2. b.melakukan pengernbangan, pembinaan dan monitoring evaluasi kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
3. c.melakukan pengolahan data terkait penyusunan Reference Emision Level (REL) dan laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) rnitigasi dan adaptasi perubahan iklim bidang kehutanan;
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kehutanan terkait dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)bidang kehutanan;
5. e.melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Measurable, Reportable dan Verifiable (MRV)mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6. f.melakukan bimbingan teknis dan monitoring gangguan hama penyakit bidang kehutanan;
7. g.melakukan pembinaan kader konservasi;
8. h.melakukan monitoring dan evaluasi keaneka-ragaman hayati tingkat provinsi; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
9. c.melakukan pengembangan sistem informasi dan data base pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
10. d.melakukan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
11. e.melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan; dan
12. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Seksi Pembinaan dan Pemantauan Daerah Aliran Sungai, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS;
2. b.menyiapkan baban pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

a.penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan DAS dan RHL;
b.pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan DAS dan RHL;
c.pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan bimbingan teknis pengelolaan DAS dan RHL;
d.pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan pengelolaan DAS dan RHL;
e.penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman.

Pasal 16

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pernbinaan, pemantauan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantauan DAS, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perbenihan dan penghijauan.

(3)Seksi Perbenihan dan Penghijauan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi surnber benih tanaman hutan;
2. b.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan dan pengedar benih tanaman hutan dan Zatau bibit tanaman hutan, serta pembangunan sumber benih;
3. c.menyiapkan bahan daJam pelaksanaan sertifikasi benih tanaman hutan;
4. d.melakukan pembinaan produksi dan pemasaran benih danj'atau bibit tanaman hutan;
5. e.mengembangkan teknologi perbenihan tanaman hutan;
(2)Seksi RehabiLitasi dan Reklamasi Hutan, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan dan konsep pertimbangan teknis rehabilitasi dan reklamasi hutan;
2. b.melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
3. c.menyiapkan bahan pengendalian, monitoring dan evaJuasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
4. d.melakukan fasilitasi penyusunan rencana kelola rehabilitasi dan reklamasi hutan;
5. e.menyiapkan bahan rencana pelaksanaan pemantauan clan pembinaan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dan dipulihkan di wilayah provinsi;
7. d.melakukan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan DAS;
8. e.menyiapkan bahan rencana pelaksanaan pemantauan dan pembinaan penanaman DAS;dan
9. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. bahan dan fasilitasi pengembangan pengelolaan DAS yang dipertahankan
10. c.menyiapkan kelembagaan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyuluhan dan Pernberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
11. a.penyiapan perumusan kebijakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
12. b.pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
13. c.pelaksanaan pembinaan, pernantauan dan bimbingan teknis penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
14. d.pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
15. e.penyusunan rencana kerja operasional Bidang; dan
16. f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pernberdayaan masyarakat. MasyarakatBidang Penyuluhan dan Pernberdayaan

f.melakukan fasilitasi dan pernbinaan kegiatan penghijauan lingkungan;
g.melakukan kegiatan pernbinaan dan pernantauan hutan kota di wilayah kabupaten/kota;
h.melakukan pembinaan, pernantauan dan fasilitasi pengernbangan pengelolaan hutan kota dan TAHURA lintas kabupaten/kota; dan
1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Pengembangan Hutan Hak, rnempunyai tugas :
1. a.melakukan bimbingan teknis pengernbangan hutan hak, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan di luar kawasan hutan;
2. b.melakukan fasilitasi pengembangan dan pengolahan hasil hutan kayu/non kayu hutan hak, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan di luar kawasan hutan;
3. c.melakukan pernantauan, evaluasi dan fasilitasi pengembangan usaha hutan hak, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan di luar kawasan hutan;
4. d.melakukan pembinaan dan fasilitasi penetapan hutan hak, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan di luar kawasan hutan; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kelornpok tani hutan dan lernbaga usaha masyarakat bidang kehutanan;
6. f.meJakukan fasilitasi pengembangan hasil hutan kayu/rion kayu untuk masyarakat/koperasi/usaha kecill kelompok tani hutan; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. kelembagaan kelembagaan pelaksanaanc. melakukan monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan;
8. d.melakukan fasilitasi pembentukan kelompok tani hutan dan penguatan usaha masyarakat bidang kehutanan;
9. e.melakukan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis
(1)Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan fasilitasi pengembangan program dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
2. b.melakukan pengembangan sumber daya manusia penyuluh kehutanan;

Pasal 20

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Oinas Kehutanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 23
(1)UPTO dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danr atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
(2)UPTO dipimpin oleh Kepala UPTOyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…