DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 49 Tahun 2016

Nomor: 49
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan DataPenyajian Kependudukan, membawahi :

1.Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Adiministrator Database; dan
2.Seksi Pengelolaan dan Kependudukan. Administrasie. Bidang PengeloJaan lnformasi

(1)Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas,
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, membawahi :
  1. 1.Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;dan
  2. 2.Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
4. d.Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, membawahi :
  1. 1.Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
  2. 2.Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil. BAB 111 SUSUNANORGANISASI Pasal 3
(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur peJaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
(2)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubemur.

BAB II

KEDUDUKAN Pasal 2 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mernpunyai fungsi :

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. BABIV URAIANTUGASDANFUNGSI

f.Bidang Kelembagaan, membawahi :
1. 1.Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
2. 2.Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. g.pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten / kota:
2. h.pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaterr/kota,
  1. 1.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; J. penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan inforrnasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. k.penyelenggaraan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengeloJaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  1. 1.penyelenggaraan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama adrninistrasi kependudukan, pernanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. m.penyelenggaraan pengelolaan inforrnasi administrasi kependudukan, kerja sarna adrninistrasi kependudukan serta pernanfaatan data dan dokumen kependudukan;
5. n.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi adrninistrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pernanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupatcn/kota; Sekretariat dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mernpunyai fungsi :
6. a.perumusan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
7. b.perumusan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran pendapatan belanja daerah;
8. c.pelaksanaan pengelolaan keuangan APBDdan APBN;
9. d.pengelolaan perlengkapan, urusan tata us aha dan rumah tangga;
10. e.pengelolaan penatausahaan, pernanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
11. f.pengelolaan urusan ASN;
12. g.pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaterr/kota,

Pasal 7

Sekretariat mempuyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di Iingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

o.penyelenggaraan pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi adrninistrasi kependudukan, kerja sarna administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; dan
p.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.melakukan urusan persuratan;
2. b.melakukan urusan tata usaha;
3. c.melakukan pendokumentasian kearsipan;
4. d.melakukan urusan administrasi ASN;
5. e.melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga;
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan pengelolaan keuangan;
2. b.melakukan penatausahaan dan akuntansi;
3. c.melakukan verifikasidan membuat pembukuan; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pelaksanaan tugas; dan
5. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oJeh pimpinan. laporanmembuatdanevaluasic. melakukan
(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan PeJaporan, mernpunyai tugas :
1. a.melakukan penyusunan program;
2. b.melakukan penyusunan anggaran;

Pasal 8

h.pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten Zkota;
1. 1.pelaksanaan pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupatenj'kota;
j.pelaksanaan pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota; dan
k.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oJeh pimpinan. dokumentasi;
b.pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
c.pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk; penduduk, monitoring, evaluasi danpendataan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9, Bidang Faailitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyusunan perencanaan, fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, PasallO Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pendaftaran penduduk.
f.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
g.melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas:
1. a.melakukan penyiapan bahan perencanaan;
2. b.menyusun kebijakan teknis dan pembinaan umum;
3. c.melakukan bimbinganteknis; penduduk dan pendataan penduduk;
4. c.melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk;
5. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pendaftarandokumenpengelolaan
(1)Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk dan pindah datang penduduk;
2. b.melakukan

Pasal 11

d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokurnen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
e.pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk di kabupaten/kota;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk di kabupaten/ kota; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pelaksanaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peneatatan sipil meliputi peneatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen peneatatan sipil di kabupaten/kota; koordinasidanumumc. pelaksanaan pembinaan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi eli bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kernatian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
b.pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis eli bidang fasilitasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

Pasal 13

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang pencatatan sipil.

Pasal 12

d.melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang bina aparatur dan pendaftaran penduduk; dan
e.meJaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil, mempunyai tugas:
1. a.melakukan penyiapan bahan perencanaan;
2. b.menyusun kebijakan teknis dan pembinaan umum;
3. c.melakukan bimbingan teknis;
4. d.melakukan koordinasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan;
5. e.mengeloladokumen pencatatan sipil;
6. f.melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang pencatatan sipil; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pencatatan sipil;
2. b.melakukan fasilitasi saran a prasarana pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
3. c.melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang pencatatan sipil; dan
4. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

e.pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten Zkota;
f.pe1aksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencatatan sipil di kabupaten / kota; dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan rnernpunyai fungsi :
a.pelaksanaan penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
b.pelaksanaan pernbinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi eli kabupaten/ kota;
c.pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
d.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan rnempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 15

Bidang Kelernbagaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerja sarna administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

f.meJaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. serta data koordinasi
c.melakukan bimbingan teknis;
d.melakukan pembinaan dan melaksanakan pengelolaan dan penyajian kependudukan;
e.melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

(2)Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan, mempunyai tugas:
1. a.melakukan penyiapan bahan perencanaan;
2. b.menyusun kebijakan teknis dan pembinaan;
(1)Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
2. b.membimbing administrator database kependudukan;
3. c.mengelola teknologi dan komunikasi serta surnber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
4. d.melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan inforrnasi administrasi kependudukan; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1)Seksi Kerjasarna dan lnovasi Pelayanan, mernpunyai tugas:
1. a.melakukan penyiapan bahan perencanaan;
2. b.menyusun kebijakan teknis;
3. c.melakuk.an pembinaan dan koordinasi;
4. d.melakukan kerjasama adrninistrasi kependudukan;

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…