DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2014

Nomor: 52
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pelaksanaan dan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, aksesibilitas angkutan umum bagi penyandang disabilitas, bentuk dan tata cara pemberian insentif, tata cara pemberian penghargaan, tata cara pengenaan sanksi administrasi, penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 5589); Mengingat Menimbang GUBERNUR SUMATERA SElATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 52 TAHUN2014 TENTANG PELAKSANAANPERLINDUNGANDANPELAYANANKESEJAHTERAAN SOSIALBAGIPENYANDANGDISABILlTAS
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pernerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. .- BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang climaksud dengan : PERLINDUNGANDANPELAYANANKESEJAHTERAANSOSIAL BAGIPENYANDANGDISABILITAS. PELAKSANAANTENTANGGUBERNURMenetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 ten tang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republilr Indonesia Nomor 3754);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi _Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
7.Kepurusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 ten tang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan;
8.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-205/ MEN/1999 tentang -..Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 ten tang - Pemberian Inscntif dan Pernberian Kemudahan Penanaman Modal [Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tabun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6); ·2· " BABII AKSESIBILITASANGKUTANUMUMBAGI PENYANDANGDISABILITAS

Pasal 2

(1)Ruang lingkup persyaratan teknis aksesibilitas angkutan umurn, terdiri dan:
1. a.persyaratan teknisaksesibilitas sarana angkutan kereta api;
2. b.persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan jalan; dan
3. c.persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan d perairan. <t ,_ 13, Angkutan Umum adalah angkutan umum yang beroperasi antar atau lintas kabupaterr/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. _ 12, Badan Usaha adalah perusahaan darr/atau badan usaha lainnya yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum termasuk Badan Usaha MilikDaerah (BUMD). mewujudkan kesamaan aspek kehidupan dan penyandang disabilitas guna kesempatan dalam segala penghidupan,
  1. 5.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
  2. 6.Dines Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi - Sumatera Selatan.
  3. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Seiatan.
  4. 8.Badan Promosi dan=Perizinan Penanaman Modal adalah Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan. 9, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik danjatau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan fisiko
  5. 10.Disabilitas adalah gangguarr/kcterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi. I!. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi terhadap aksesibilitas angkutan umum. penilaian - membantue. penyediaan personil yang dapat penumpang penyandang disabilitas.

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan
(3)Persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat meliputi:
1. a.ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang disabilitas guna memberikan kemudahan dalam bergerak; danj'atau
2. b.alat bantu untuk naik turon dari dan ke sarana pengangkut.
(4)Persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat rncliputi :
1. a.ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang disabilitas guna mernberikan kemudahan dalam bergerak;
2. b.kemudahan penempatan kendaraan penyandang disabilitas yang memungkinkan kecepatan akses antara lapangan parkir kendaraan dengan bangunan terminal penumpang;
3. c.kemudahan pernberian prioritas untuk mendapatkan tiket angkutan termasuk pendamping bagi penyandang disabilitas yang betul-betul diperlukan;
4. d.pemberian pelayanan untuk kemudahan naik turun ke dan dan kapal; dari/atau -
(2)Persyaratan teknis aksesibilitas sarana angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat rneliputi :
1. a.ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang disabilitas guna memberikan kemudahan dalam bergerak;
2. b.penempatan ruang untuk penyandang disabilitas memilik.i aksesibilitas tanpa hambatan untuk keperluan ke peturasan;
3. c.alat bantu untuk naik turun dan dan ke sarana pengangkut; dari/atau
4. d.informasi perjalanan di kereta api.
(1)Tata cara pernberian insentif oleh Pemerintah Provinsi J kepada badan usaha yang telah melaksanakan upaya ~ perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi dapat mcmberikan insentif kepada badan usaha yang telah melaksanakan upaya perlindungan terhadap penyandang disabiJitas, yang dapat diberikan dalam bentuk : ._ a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, . serta keringanan pajak;
1. b.penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; dan
2. c.lain-lain insentif yang dapat mcnimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
(2)Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. BABIII _ BENTUKDANTATACARAPEMBERIANINSENTIF Pasal 4 perundang-undangan. peraturanketentuanliengan3. kesesuaian kewenangannya;
1. b.penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:
  1. 1.ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum;
  2. 2.prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas; dan lingkupruangdengansesuaiInfonnatika
(2)Tata cara penilaian terhadap aksesibilitas angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.penilaian terhadap aksesibiiitas angkutan umum dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan BABN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 6
(1)Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam r/. melaksanakan perlindungan dan pelayanan bagi (" penyandang disabilitas. sebagaimana dimaksud pada huruf a;
1. d.Badan Usaha 'yang telah rnendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat mempergunakan sural keterangan terse but sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pemberian insentif oleh Pemerintah Provinsi; dan
2. e.Pemerintah Provinsi melalui Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal dapat mernpergunakan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai salah satu bahan pertirnbangan pernberian insentif setelah Badan Usaha memenuhi persyaratan dan kriteria dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pernberian Kemudahan Penanaman Modal.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. keterangansuratpenerbitanpermohonan
1. a.Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial perihal penerbitan surat keterangan yang menyatakan bahwa Badan Usaha yang bersangkutan telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas beserta dengan uraiannya:
2. b.Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Zatau instansi terkait, apabila diperlukan untuk melakukan perneriksaan dan/ atau penilaian terhadap permohonan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.Dinas Sosial dapat menerima atau menolak - melanggar ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, berupa:
4. a.teguran lisan;
5. b.teguran tertulis terhadap setiap orang atau badan yang tidak mematuhi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan /atau
6. c.penghentian kegiatan sementara atau pencabutan izin terhadap setiap orang atau badan yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b. - adrninistrasi terhadap dapat mengenakan sanksi setiap orang atau badan yang Provinsi(1) Pemerintah BABV TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

(3)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.Pemerintah Provinsi melaJui Dinas Sosial dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pernberian penghargaan terse but kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam melaksanakan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas; dan
2. b.Pernerintah Provinsi melalui Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengupayakan secara optimal penilaian yang ?bjektif yang dapat dilaksanakan oleh suatu tim penilai.
(2)Tata cara pernberian penghargaan oleh Pemerintah Provinsi kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam melaksanakan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut : -- BERlTA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 52 H. MUKTI SULAlMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 24 Desember 2014 SEKRETARlS DAERAH PROVINS! fl'l--:· H. ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 24 Desember 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
(2)Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…