DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 53 Tahun 2016

Nomor: 53
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Perkebunan, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.OIO/8/2016 tentang Pedoman Nornenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan

(1)Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan PeJaporan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
  1. 1.Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan;
  2. 2.Seksi Pembiayaan dan lnvestasi; dan
  3. 3.Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan KonflikPerkebunan.
4. d.Bidang Produksi, membawahi :
  1. 1.Seksi Perbenihan;
  2. 2.Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
  3. 3.Seksi Tanaman Semusim dan Rempah. BABIIl SUSUNANORGANISASI Pasal 3
(1)Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perkebunan.
(2)Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABII KEDUDUKAN Pasal 2

6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera SeJatan. c. oleh Gubernur; penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perkebunan; pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan; b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a.pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pasal 5 kewenangan pemerintah bidang perkebunan. pemerintahan yang menjadi provinsi dan tugas pembantuan eli urusanmelaksanakan Kepala Dinas mernpunyai tugas membantu Gubernur BABIV URAlANTUGASDANFUNGSI
1. 1.Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
2. 2.Seksi Standarelisasi dan Mutu Hasil; dan
3. 3.Seksi Promosi dan Pemasaran.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Hasil,PemasarandanPengolahanf. Bidang
1. e.Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pembinaan Usaha;
  2. 2.Seksi KeJembagaan dan Kemitraan Usaha; dan
  3. 3.Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia. tanggaan, kerjasarna, hubungan rnasyarakat, arsip, dan dokumentasi; kerumahkeuangan,ketatausahaan, kepegawaian, anggaran di bidang perkebunan;
2. b.pemberian dukungan administrasi yang meliputi program,rencana,penyusunana. pengkoordinasian Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mernpunyai fungsi :

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan adrninistrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan.

d.pembinaan produksi di bidang perkebunan;
e.pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
f.pembinaan UPTD;
g.pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan;
h.pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
1. 1.pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan; J. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kernitraan usaha perkebunan;
k.pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalarn rangka penerapan teknologianjuran;
1. 1.pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan;
m.pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
n.pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negarajdaerah;
o.pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan; dan
p.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan;
(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang perkebunan;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perkebunan;
4. d.menyiapkan bahan penyusunan pedornan teknis pelaksanaan kegiataan tahunan di bidang perkebunan;
5. e.menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
6. f.melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang perkebunan;
7. g.mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiataan di bidang perkebunan;
8. h.menyiapkan pelaporan kinerja di bidang perkebunan;
  1. 1.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

pengamanan barang milik negaraj daerah; dan

f.pelaksanaan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan. danpemanfaatanpenatausahaan,
c.penataan organisasi dan tatalaksana;
d.pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan:
e.pengelolaan masyarakat dan protokol;
h.menyiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); J. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; hubungankerjasarna,kegiatan

(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan rencana anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai;
3. c.menyiapkan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian, kenaikan gaji berkala, cuti, kartu pegawai dan pensiun pegawai;
4. d.menyiapkan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawaidan evaluasi kinerja pegawai;
5. e.menyiapkan urusan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;
6. f.melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
7. g.menyiapkan
8. b.melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
9. c.melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan perintah membayar;
10. d.melaksanakan urusan gaji pegawai;
11. e.melaksanakan administrasi keuangan;
12. f.menyiapkan pertanggungjawaban keuangan;
13. g.menyiapkan laporan keuangan;
14. h.menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan pembendaharaan ganti rugi; I. menyiapkan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keua.ngan;dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. perkebunan;
15. c.perencanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
16. d.perencanaan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
17. e.perencanaan pemberian bimbingan pembiayaan di bidang perkebunan;
18. f.perencanaan pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan; infrastrukturdukunganpenyediaan kebijakan di bidang prasarana dan saran aa. perencanaan perkebunan;
19. b.perencanaan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi : Pasall0 bidang prasarana dan sarana perkebunan. melaksanakan sebagian tugas Dinas tugas dalam mempunyai Perkebunan Saran aPrasarana danBidang
20. m.menyiapkan telaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
21. n.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan
22. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dankelembagaanevaluasi1. melaksanakan J. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
23. k.menyiapkan Iaporan dan administrasi bahan perlengkapan kantor; dan Alsintan Perkebunan; dan
24. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pupuk, Pestisida J. laporan danpenyusunan kegiatan Seksipendokumentasian pestisida, alat dan mesin perkebunan;
25. d.melakukan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
26. e.melakukan pengawasan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
27. f.melakukan pembinaan pengembangan pupuk organik perkebunan;
28. g.melakukan pembinaan aplikasi alsintan;
29. h.membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan;
  1. 1.memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; melaksanakan pupuk,penyediaan
(1)Seksi Pupuk, Pestisida dan Aisintan Perkebunan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran pupuk, pestisida dan alsintan perkebunan;
2. b.melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
3. c.melakukan penghitungan

Pasal 11

g.perencanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
h.pengevaluasian di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
1. 1.pengevaluasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; J. perencanaan inventarisa.si dan fasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
k.pengevaluasian pemanfaatan lahan dan tata ruang; dan I. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3)Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran lahan , kebakaran, gangguan usaha dan konflik perkebunan;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengembangan lahan, kebakaran, gangguan usaha dan konflik perkebunan;
3. c.menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan us aha tani, dan jaringan irigasi tersier;
4. d.menyiapkan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan;
5. e.menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. lernbagadengansarnakerjag. melaksanakan pembiayaan;
6. h.memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
(2)Seksi Pembiayaan dan Investasi, mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran pembiayaan dan investasi:
2. b.menyiapkan bah an penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan di bidang perkebunan;
3. c.melaksanakan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi perkebunan;
4. d.melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi perkebunan;
5. e.melaksanakan penyebaran informasi peluang pembiayaan di bidang perkebunan;
6. f.melaksanakan pembinaan pengembalian kredit petani eks proyek. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 12, Bidang Produksi mempunyai fungsi :
7. a.perencanaan kebijakan peningkatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
8. b.perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
9. c.perencanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
10. d.perencanaan program pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan;

Pasal 13

Bidang Produksi melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang produksi perkebunan.

Pasal 12

pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan KonflikPerkebunan; dan

m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. danlaporanpenyusunan1. melaksanakan gangguan usaha dan konflik perkebunan; J. melaksanakan prasertifikasi dan pasca sertifikasi lahan perkebunan;
k.memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; terhadapfasilitasi1. melaksanakan inventarisasi,
f.melaksanakan inventarisasi, optimalisasi penggunaan lahan dan pemetaan perkebunan;
g.melaksanakan pemantauan pemanfaatan lahan perkebunan dalam bentuk GIS;
h.melaksanakan monitoring, evaluasi pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta dampak perubahan iklim;

(1)Seksi Perbenihan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan perbenihan;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan;
3. c.rnenyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
4. d.menyiapkan bahan pengawasan dan mutu benih tanaman perkebunan;
5. e.menyiapkan bahan sertifikasi dan pengendalian sumber benih tanaman perkebunan;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
7. g.menyiapkan rekomendasi pemasukan dan pengeluaraan benih yang beredar;
8. h.melaksanakan bimbingan teknis perbenihan dan kelembagaan benih; I. menyiapkan kegiatan pengembangan kebun benih tanaman perkebunan; J. menyiapkan kegiatan pembinaan terhadap produsen benih;
9. k.menyiapkan kegiatan inventarisasi sumber benih unggul lokal dan peluang peJepasan varietas tanaman perkebunan;
  1. 1.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

Pasal 14

intensifikasi, ektensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan serta teknis budidaya perkebunan;

f.perencanaan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
g.perencanaan pengkajian dan penerapan teknis budidaya tanaman perkebunan;
h.pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
1. 1.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman. pernbinaan, pengawasan programe. perencanaan

(3)Seksi Tanaman Semusim dan Rempah, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan tanaman semusim dan rempah;
2. b.melaksanakan bimbingan dan penerapan teknis budidaya tanaman semusim dan rernpah;
3. c.melaksanakan perencanaan intensifikasi, ektensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman semusim dan rempah;
4. d.melaksanakan evaluasi penerapan teknis budidaya tanaman semusim dan rempah;
5. e.memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
(2)Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar, mernpunyai tugas:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan tanaman tahunan dan penyegar;
2. b.melaksanakan bimbingan dan penerapan teknis budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
3. c.melaksanakan perencanaan intensifikasi, ektensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman tahunan dan penyegar;
4. d.melaksanakan evaluasi penerapan teknis budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
5. e.memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. f.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan; dan
8. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. danlaporanpenyusunann. melaksanakan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
9. a.perencanaan program pernbinaan, pcndampingan dan pengembangan kelembagaan dan perusahaan perkebunan;
10. b.perencanaan kebijakan dan program di bidang penyuluhan;
11. c.perencanaan program pengembangan sumber daya manusia;
12. d.perencanaan pembinaan kemitraan usaha;
13. e.perencanaan penilaian usaha perkebunan besar dan penilaian fisik kebun;
14. f.pengevaluasian dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup usaha perkebunan;
15. g.pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan Hak Guna Usaha perkebunan;
16. h.pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  1. 1.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang kelernbagaan usaha dan penyuluhan.

f.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Semusim dan Rempah; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Kemitraan Usaha; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dan dan laporan Kelembagaan penyusunan kegiatan Seksi
h.melaksanakan pendokumentasian Usaha;
e.melaksanakan penilaian fisik kebun plasma;
f.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; pengawalanc. melaksanakan pembinaan dan kelembagaan dan kemitraan usaha;
d.rnelaksanakan fasilitasi proses penerbitan Hak Guna

(2)Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
2. b.melaksanakan penguatan, pengernbangan kelembagaan dan kernitraan usaha;
(1)Seksi Pembinaan Usaha, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan pembinaan usaha;
2. b.melaksanakan pembinaan usaha perkebunan;
3. c.melaksanakan penilaian usaha perkebunan;
4. d.melaksanakan evaluasi dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup usaha perkebunan;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. f.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan Usaha; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi ;

a.perencanaan kebijakan dan program pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;
b.perencanaan pengembangan kerjasama pernasaran hasil perkebunan;
c.perencanaan pengembangan alat/mesin pasea panen dan pengolahan hasil perkebunan; PasaJ 19 Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil.

(3)Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas ;
1. a.menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan penyuluhan dan pembinaan sumber daya manusia;
2. b.melaksanakan pembinaan penyuluh, petugas dan petani;
3. c.melaksariakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
4. d.melaksanakan pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
5. e.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. f.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
3. c.menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
4. d.menyiapkan kebutuhan alat pasca panen dan alat pengolahan hasil perkebunan;
5. e.menyiapkan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) Perkebunan;
6. f.melaksanakan bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
7. g.memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pasca panen dan pengolahan;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan pasca panen dan pengolahan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasa120
9. d.perencanaan kegiatan fasilitasi standardisasi alsinbun dan unit pengolahan;
10. e.perencanaan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
11. f.perencanaan kegiatan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
12. g.perencanaan kegiatan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
13. h.perencanaan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia pengolahan hasil perkebunan;
  1. 1.pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Seksi Promosi dan Pernasaran, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran promosi dan pemasaran;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan promosi dan pemasaran;
3. c.menyiapkan bahan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
4. d.melaksanakan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
5. e.melaksanakan pengembangan kerjasama pemasaran;
6. f.melaksanakan pengembangan dan penyebaraan informasi pasar;
7. g.melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
8. h.memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan promosi dan pemasaran;
9. f.memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan standardisasi dan mutu hasil; J. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan standarisasi dan mutu hasil;dan
10. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, perkebunan;
11. d.melaksanakan monitoring mutu hasil produk perkebunan;
12. e.melaksanakan pembinaan sistem jaminan mutu komoditi perkebunan;
(2)Seksi Standardisasi dan Mutu Hasil, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran standarisasi dan mutu hasi1;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan standardisasi dan kebijakan mutu hasil;
3. c.menyiapkan pedoman teknis pengendalian mutu hasil
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Oinas Perkebunan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, BABVl KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 23
(1)UPTO dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupateri/ kota.
(2)UPTOdipimpin oleh Kepala UPTOyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

fungsi serta tata kerja UPTOakan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Oubernur. ( 1) Pada Oinas Perkebunan dapat dibentuk UPTO yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2)Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan BABV UNIT PELAKSANATEKNIS OINAS Pasal 21

1.melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumen- tasian kegiatan promosi dan pemasaran; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(1)Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Kepala Dinas melaIui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Dinas merupakan .Jabatan Eselon Il.a atau Jabatan Pimpinan TinggiPratama, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.aatau Jabatan Pengawas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pirnpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan menerapkan prinsip, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Provinsi bertanggungjawab kepada atasannya masing-rnasing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. BASVII TATAKERJA Pasal 24 BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR 50; H. MUKTISULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 100 Nov<Z. <1'\.b~(""2016 SEKRETARlS DAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN, H. ALEXNOERDIN Ditetapkan di Palernbang pada tanggal ~p NovlZMber- 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. denganini memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Gubernur Agar setiap pengundangan Peraturan Oubemur ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2008 ten tang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Sumatera SeJatan Tahun 2009 Nomor 9 Seri DJ, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN ~ z o C/l - I I (j) (j) ;.:0'" (j) ~~ ~ O~@ '"Z - fa ;:!8~ -"O ~ ~~ ~~ ~!XI 1-1- ~ ~~~ '" '" - ~S'! "OJ" >6 ;;J§ ~~@ ~~ os.: c-- ~~ I- z'ij I- ii;oo ~o 00 ~» z ooi;l (j) !il;.: ~~i 0 cs ~ Oc... z> I-~ ~~ ~ ~o ~ g 1-- z I I ::r: 00 VJ '" '" ~ ~ f!l f!l )! ~~ z moo ~~ "O ~~ :<)00 ~~ g8 ~~ fil~ '-- ~(j) ~ ~- saO ~ ~ c ~ ~ t;J~ ~(l! t:i VJ§ ~ ~ tli~ ;:.- ~ I -r I "0 ;:.- '" C/l o~ !!! -e ~()oo ttl'" gj ~ "O~ffi ~~ t:i~ z ~ g;..., 00 z- '" ~[:j o::~~ f~ ~ _ 0 ~ "Ot"' i!'\;!~ ~"'~ '" 52", II ~~ !>it:: ccc il: ~1:1 I-- '" r e- !XI if c >~c Co" > ~~ ~o c!il f!l ~ ~~ ,.~ z 0 c ~ ~ ~,. C/l @gj I:XJ 0 ~ c!XI C r I I s;g; IJ:I 00 t%J ~~ Cl ;:c ~ z c:: (j) (J) 00 ;:c 0", '" ",,'" 8 o~ l'>~ tll~ (J) ?;};1 ~!il ,,!il c:: "0'" :s:~ 8~ ~~ a;:: ",- ~~ 0(1) ~"O ~"' f-----J ",!3 §i i~ ~ffi >3: [;i~ t:;g! ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ - !!l F§1 r- i~ :z §? z ( \----.----. \ '-... I

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…