DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 54 Tahun 2014

Nomor: 54
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern dan ekstern pemerintah pada Pemprov Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistematika, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

c.bahwa untuk meJaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat

(6)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Pemeriksaan Kinerja dan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah diperlukan pedoman sebagai acuan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil perneriksaan terse but; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PEDOMANPENYELESAIANTINDAKLANJUTREKOMENDASIHASIL PEMERlKSAANAPARATPENGAWASANINTERNDANEKSTERN PEMERlNTAHPADA PEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN 201454NOMOR PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2006 ten tang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, TlMP.R!11Iani&.mbar!!n Negara R~puQlik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

DaIarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELESAlANTINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINS! SUMATERASELATAN MEMUTUSKAN; Pemerintah;
11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Inspcktorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan l.crnbaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Lcurbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2()I ", Nornor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kuh Irubah, tcrakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1;' .•hun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peratur.u, Daerah Nornor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumgtera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nornor 15);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor. 5209);
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 ten tang Petunjuk Pelaksanann Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Apnrat Pengawasan Intern
9.Aparat Pengawasan Ekstern Prrucrintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan l'emeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
10.Aparat Pengawasan Intern Pemerintuh yang selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, lnspektorat Jenderal Kementerian Dalarn Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaniutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah . _dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
12.Tindak lanjut Hasil Pemeriksaaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Aparat Pengawasan Ekstern.
13.Tim Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Aparat Pengawasan Ekstern pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Tim TLHPadalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern. • -. Willi k melakukan tindakanatau badan yang berwenang dan atau perbaikan
2.Pemerintah Provinsi adaJah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Wakil Gubernur adaJah Wakil Gutx.rnur Sumatera Selatan.
5.lnspektorat adalah lnspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
6.Inspektur adalah Inspektur Provin-ii Sumatera Selatan.
7.Laporan Hasil Pemeriksaan yang -ielanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan lntem dan Ekstern Pemerintnh. meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
8.Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditunjukan kepada orang dan/ I BABrV SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Aparat Pengawasan Ekstern pada Pemerintah Provinsi ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut : I. Pendahuluan II. Maksud dan Tujuan Ill. Ruang Lingkup IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah. BABm RUANGLINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Pedoman PenyeJesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah ini mcliputi :
1. a.Pemeriksaan Keuangan;
2. b.Pemeriksaan Kinerja; dan
3. c.Pemeriksaan Khusua/Kasus. Pasa[ 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar penyelesaian tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektlf, efisien dan akuntabel.
  1. 14.Pemantauan tindak Ianjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ..' .. ~. ..".. BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2014 NOMOR $41 H. Diundangkan di Palembang pada tanggal 29 DESEl1BER 2014 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMA RA SELATAN, GUBERNURSUMATERASELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal 29 DESN1Bii:R2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang- an Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur lUI mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 6 V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah. VI. Pelaporan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah. VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.
(2)Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian, Format Rencana Aksi, Tim Penyelesaian, Format Laporan per Semester, dan Format Ikhtisar Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, n, III, IV dan Lampiran V yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN I. PENDAHULUAN Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, Japoran hasil pemeriksaan kinerja dan Japoran hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, clisampaikan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. SeJanjutnya Pasal 20 Undang-Undang tersebut mewajibkan penjaba; dalaPl hal ini 9uP.ern\.!r yang rnenerirna laporan hasil pemeriksaan BPK menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, bahwa pimpinan Satuan Kerja PenyeJenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaksanakan Tindak Lanjut hasil pengawasan serta Wakil Gubemur bertanggung jawab atas peJaksanaan tindak laniut hasil pengawasan. II. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi HasH Pemeriksaan ini adalah untuk rnemberikan acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti Hasil Perneriksaan Aparaf Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah. Tujuan di tetapkannya Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendaai Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksan APIP (BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis Elan Inepektorat Proviasi] clan Apat'at Pengawasaa Ekstern Pemerintah (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia) agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. III. RUANO LINOKUP Ruang Lingkup Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan .dan PeIaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah, meliputi : A.Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang di sajikan dalam Japoran keuangan pemerintahan. PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HAsIt PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN EKSTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERASELATAN. EKSTERNDANINTERNPENGAWASAN : PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN 54 TAHUN2014 : PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASIHASIL PEMERIKSAANAPARAT LAMPIRANI NOMOR TENTANG - A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemerikxaan Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawosun Intern dan Aparat Pengawasan Ekstern yang telah diterima »leh Gubemur dengan tembusan Inspektorat Provinsi kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Gubemur selaku koordinator tindak lanjut bcrsuma Sekretaris Daerah, Inspektorat dan SKPD terkait untuk Sl:I-Wramenindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindnk Lanjut. B. Kewajiban SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan: 1.SKPD wajib menindak lanjuti rekornendasi d.ilam laporan hasil pemeriksaan APIPdan Aparat Pegawasan Eksten Pemerintah setelah Hasil Pemeriksaan diterima dituangkan dalam b-ntuk Surat Teguran Gubemur yang ditujukan kepada SKPDterkait.

2.Tindak lanjut atas rekomendasi hasil perncnksaan berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
3.Inspektorat selaku koordinator SKPD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada APIP dan Aparat Pengawasan Ekstem Pemerintah
4.Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SKPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :

a.force majeur, yaitu suatu keadan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alarn, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan
b.subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: 1) Pejabat menjadi tersangka dan ditahan ; 2) Pejabat menjadi terpidana ; 3) Objek yang di rekomendasikan dalam sengketa di peradilan
c.rekomendasi tidak dapat di tindaklanjuti secara efektif ,efisien dan ekonomis antara lain, yaitu: • IV. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH. B,Pemeriksaan kinerja Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh APIP. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/ daerah diselenggarakan dengan ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. C, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di Iuar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinezja. Termasuk dalam pemcriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang bcrkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative. ·2-, , »
g.melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
h.merekapitulasi dan mendokumentasikan hasil pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
e.melakukan Inventarisasi terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan ·Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah yang masih dalam proses dan atau belurn ditindaklanjuti oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
f.melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
d.menyusun laporan tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur. Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah mempunyai tugas:
a.bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
b.memberikan arah kebijakan tindak Janjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
c.mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut rekornendasi hasil pemeriksaan. V. TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAR. 1) Perubahan struktur organisasi; darr/atau 2) Perubahan regulasi
1. 5.Hubungan tim penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan SKPD terperiksa serta Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR). Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP- TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)untuk dilaporkan dalam laporan keuangan .
2. 6.Batasan waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKdan sanksi paling Iambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu meiebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindak lanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
3. 7.Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang menyangkut pihak ketiga, dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab S}(.PDterkait. / I TIlT i • GUBERNURSUMATERASELATAN, A. Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah tertuang dalam Standar Operasi Prosedur (SOP). B. Standar Operasional dan Prosedur ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Provinsi. VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP I BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA A. Periode Pelaporan Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dalam bentuk Japoran tindak lanjut hasil pemeriksaan dikirimkan ke pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah, pembagian Ikhtisar Laporan dalarn 2 (dua) periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember selanjutnya lkhtisar Laporan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Semester I paling larnbat tanggal 1 September tahun yang sama sedangkan untuk Semester II merupakan akumulasi dari Semester I diserahkan paling lambat tanggal 1 Maret tahun berikutnya. B. Tujuan pelaporan Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dari SKPDterkait. C. Format laporan.
4. 1.Surat tindak Janjut hasil pemeriksaan ditandatangani oleh lnspektur.
5. 2.Format laporan per Semester sesuai Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
6. 3.Format Ikhtisar Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah sesuai Larnpiran V Peraturan Gubernur ini. VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT REKOMENDASI BASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN 1 orr -_ r • H. ALEX NOERDIN No Uraian Penanggung Waktu Keterangan Jawab Pelaksanaan
7. 1.Membuat Sural Inspektorat 1-5 hari setelah Teguran Gubernur Provinsi LHP diterirna Pada SKPD Terkait
8. 2.Tindak Lanjut oIeh SKPD Terkait 1-7 hari surat SKPD terkait Gubernur di rekomendasi hasil terima oleh oemeriksaan SKPD
9. 3.Rekapitulasi tindak Inspektorat 1-3 hari seteJah lanjut hasil Provinsi batas waktu pemeriksaan jawaban dari SKPD
10. 4.Pengiriman laporan Inspektorat 1-2 hari seteJah tindak lanjut beserta Provinsi rekapitulasi bukti tindak lanjut ditindak lanjut hasil pemeriksaan selesai dibuat RENCANA AKSI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASr HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAN APARAT PENGAWASAN EKTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. EKSTERNDANINTERNPENGAWASAN : PEDOMAN PENYELESAlAN TINDAl< LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT TENTANG LAMPIRAN IT : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 54 TAHUN 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN ; No Uraian Penanggung Jawab Keterangan 1 2 3 4
i.Oubernur Pembina
1. 2.Wakil Gubernur Penanggung Jawab
2. 3.Inspektur Provinsi Ketua
3. 4.Sekretaris Inspektorat Sekretaris
4. 5.Inspektur Pembantu, Kepala Sub Anggota Bagian, Pejabat Fungsional Pengawasan dan StaI di Lingkungan Inspektorat Provinsi TIM PENYELESAlAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERlKSAAN APARAT PENOAWASAN INTERN PEMERlNTAH DAN APARAT PENGAWASAN EKTERN PEMERlNTAH PADA PEMERlNTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : PEDOMAN PENYELESAlAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERlKSAAN APARAT PENOAWASAN INTERN DAN EKSTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANO LAMPIRAN HI : PERATURAN OUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 54 TAHUN 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN .... \ \ , . \ .. . GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Tindal< Laniut SI... NlW Seauai Belum Belum Nilai Ket No Uraian Temuan NikIi temuan Rekomeudasi 'remuea Sesuai dltlndal< Illniutl 2 3 4 5 6 7 8 9 to LHP NOMOR. TANGGAL .. LAPORAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASlL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSl SUMATERA SELATAN TAHUN ANGOARAN . 54 TAHUN 2014 ; PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN DAN EKSTERN PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR TENTANG LAMPlRAN IV ; PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN II) -

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…