DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 54 Tahun 2015

Nomor: 54
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Surnatera Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang memuat perubahan nomenklatur susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur ten tang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA URAIANTUGASDANFUNGSIBADANLINGKUNGANHIDUP PROVINSISUMATERASELATAN TENTANG TAHUN2015NOMOR 54 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor3853);
8.Peraturan Pemerintah Nornor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4076);
9.Peraturan Pemerintah Nornor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencernaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4161);
6.23 Tahun 2014 tentang (Lernbaran Negara RepublikPemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor5059); Undang-Undang Nomor tentang Republik 18 Tahun 2008 (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor Pengelolaan Sampah 4. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADANLINGKUNGANHIDUP PROVINSISUMATERA SELATAN. MEMUTUSKAN: Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Lcmbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20 J 5 tentang Perubahan Keenam alas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pcmbangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6); tentang Badan

12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
6.Rencana PerJindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang rnernuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHSadalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk mcmastikan bahwa prinsip pcmbangunan berkelanjutan telah mcnjadi dasar dan terintegrasi daJam pembangunan suatu wilayah darr/atau kebijakan, rencana, darr/ atau program.
8.lzin lingkungan adalah izin yang diberikan kcpada setiap orang yang mclakukan usaha dari/ntau kegiatan yang wajib AMDALatau UKL-UPLdalam rangka pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat mempcrolch izin usaha danyatau kcgiatan.
9.Analisis Mcngcnai Dampak Lingkungan yang sclanjutnya disingkat AMDALadalah kajian mengenai darnpak pcnting suatu usaha danj atau kcgiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputu san tcntang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
10.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang sclanjutnya disingkat UKL-UPLadalah pengelolaan dan pcmantauan tcrhadap usaha danj'atau kegiatan yang tidak berdampak penting pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pcngambilan keputusan tentang penyclcnggaraan usaha dan/ atau kegiatan. 11.Bahan Bcrbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adaJah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jurnlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencernarkan dari/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kcschatan, serta kcJangsungan hidup manusia dan makhluk hidup Jain. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a.penetapan kebijakan tingkat Provinsi;
b.pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat Provinsi;
c.penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi;
d.penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL; Pasa13 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dalam bidang lingkungan hidup,

BAB II

URAIANTUGASDANFUNGSI

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada scmua unit kerja pada Badan Lingkungan Hidup, dan melaksanakan urusan di bidang urnum, kepegawaian, evaluasi, pelaporan dan informasi lingkungan serta penyusunan program dan melaksanakan administrasi keuangan.

u.pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Provinsi;
v.pemberian rekomendasi lZID pengurnpulan limbah B3 tingkat Provinsi;
w.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)tingkat Provinsi; dan
x.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
t.pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hldup tingkat Provinsi;
c.melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas;
d.melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
e.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan adrninistrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, kenaikan gaJI berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan persiapan pensiun pegawai negeri sipil;
r.menyiapkan bahan. pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, termasuk kegiatan olah raga;
g.melaksanakan pengurusan kepegawaian meliputi pendidikarr/pelatihan struktural dan Iungsional, serta pemberian penghargaan;
h.melaksanakan administrasi penilaian pejabat fungsional Jingkungan hidup;
1. 1.menyiapkan pengusulan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan; J. mengkoordinasikan pelaksanaan program peningkatan sumber daya manusia;
k.menyusun bahan evaluasi dan laporan kegiatan kepegawaian; dan
1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. dankantorperlengkapanketatausahaan, kerumahtanggaan;
b.melaksanakan perneliharaan, perawatan, dan penataan Jingkungan kantor;

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi Pasal 6
2. e.pelaksanaan penyusunan program kerja Badan Lingkungan Hidup;
3. f.pengkoordinasian pelaksanaan standar pelayanan minimal; dan
4. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
(3)Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana prograrrr/kegiatan, anggaran belanja dan pendapatan Badan Lingkungan Hidup;
2. b.menyiapkan dan melaksanakan tata kelola penata- usahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program/ kegiatan dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
4. d.mengkoordinasikan dan melaksanakan pernbinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan pusat dan daerah;
5. e.menyiapkan dokumen perencanaan meliputi Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan beserta Anggaran Perubahan serta Penetapanj Perjanjian Kinerja dan lainnya; d8J1
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(2)Subbagian Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
2. b.melaksanakan pengumpulan data, penyajian informasi dan penyusunan laporan kinerja program dan kegiatan;
3. c.melaksanakan inventarisasi dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan;
4. d.menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
5. e.mengkoordinasikan bahan rekomendasi teknis di bidang pengembangan sistem inforrnasi Iingkungan:
6. f.mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan penyajian data dan informasi melalui website dan media informasi lainnya; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengkajian Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :
8. a.perumusan kebijakan di bidang pengkajian tata Iingkungan dan peningkatan kapasitas;
9. b.perurnusan dan pengkoordinasian kebijakan KLHS dan RPPLHdi tingkat Provinsi;
10. c.perumusan dan pengkoordinasian kebijakan dokumen lingkungan hidup;
11. d.perurnusan dan penerapan instrumen lingkungan hidup meliputi perizinan, ekonomi lingkungan, analisis resiko lingkungan, audit lingkungan dan baku mutu lingkungan;
12. e.perumusan bahan dalam pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup di Provinsi;
13. f.perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
14. g.perumusan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan Provinsi;
15. h.perumusan dan pengkoordinasian pembinaan dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian dokumen lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

Pasal 8

Bidang Pengkajian Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pengkajian tata lingkungan dan peningkatan kapasitas.

(1)Subbidang Pengkajian Lingku.nganmempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan kebijakan kajian dampak lingkungan;
2. b.menyiapkan bahan kebijakan KLHSdi tingkat Provinsi;

Pasal 9

manusia, dan instrumen Iingkungan;

p.perumusan standar pelayanan minimal di bidang pengkajian tata lingku.ngandan pengembangan kapasitas;
q.perumusan informasi lingkungan bidang pengkajian tata lingku.ngandan peningkatan kapasitas tingkat Provinsi;dan
r.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. pengoordinasian pembinaan dalam kapasitas kelembagaan, sumberdaya
1. 1.perumusan bahan rekomendasi pemberianj'pencabutan lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/kota dan konsultan bidang lingkungan; J. perumusan dan pengkoordinasian pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan, perizinan dan baku mutu lingkungan:
k.perumusan bahan kajian, pengembangan teknologi lingku.ngan, dan baku mutu Iingkungan, serta kriteria kerusakan lingkungan; I. perumusan dan pengkoordinasian kajian daya dukung dan daya tampung Iingkungan;
m.perumusan bahan perencanaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
n.perumusan kurikulum/materi ajar dan pengkoordinasian penyeienggaraan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengeloJaan tingkungan hidup;
o.perumusan dan pengembangan

(2)Subbidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan kebijakan tata lingkungan dan peningkatan kapasitas;
2. b.menyiapkan bahan kebijakan RPPLHdi tingkat Provinsi:
3. c.menyiapkan bahan kebijakan instrumen lingkungan hidup meliputi perizinan, ekonomi Jingkungan, analisis resiko lingkungan, audit lingkungan dan baku mutu lingkungan; pencabutan lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten/ kota. dan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL;
  1. 1.menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi peJaksanaan AMDAL,UKL-UPLdan izin Jingkungan; J. menyiapkan bahan pengkajian pengembangan teknologi lingkungan;
4. k.melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pengkajian lingkungan;
  1. 1.menyiapkan bahan informasi lingkungan bidang pengkajian lingkungan; dan
5. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. pernberian/h. menyiapkan bahan rekornendasi
6. c.menyiapkan bahan pemeriksaan dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL;
7. d.menyiapkan bahan kebijakan dalam pelaksanaan peniJai dan pemeriksaan dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL di Provinsi;
8. e.menyiapkan bahan penilaian dan pemeriksaan dokumen AMDAL, UKL-UPL di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 1". menyiapkan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen AMDAL, UKL-UPL serta izin lingkungan pada skala kewenangan Provinsi;
9. g.menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penilaian dan perneriksaan dokumen lingkungan hidup; Bidang Pengendalian Kerusakan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pengendalian kerusakan, konservasi sumber daya alam dan perubahan iklim.
10. d.menyiapkan bahan pembinaan perizinan dan baku mutu lingkungan;
11. e.menyiapkan dan mengevaluasi baku rnutu dan kriteria kerusakan llngkungan;
12. f.menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi audit lingkungan, anal isis resiko lingkungan dan baku muru/kriteria kerusakan lingkungan;
13. g.menyiapkan bahan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan;
14. h.menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam peningkatan kapasitas keLembagaan dan sumber daya manusia di tingkat provinsi dan kabupatcn /kota; I. menyiapkan kurikulum/rnateri ajar birnbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; J. menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengeloLaanlingkungan hidup;
15. k.menyiapkan bahan pembinaan tata lingkungan dan pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia serta instrumen lingkungan;
16. l.melaksanakan standar pelayanan minimal bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas;
17. m.menyiapkan bahan informasi lingkungan bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas; dan D. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pengendalian Kerusakan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim mernpunyai fungsi :
18. a.perumusan kebijakan dan pembinaan teknis peJaksanaan pengelolaan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kuaJitas lingkungan;
19. b.perumusan standar teknis pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas Iingkungan;
20. c.perumusan dan penyampaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengeloJaan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
21. d.perumusan, pemantauan, dan evaluasi kerusakan lingkungan dan ekosistem;
22. e.penyajian bahan dan data inventarisasi potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
23. f.perumusan kebijakan perencanaan teknis konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
24. g.perumusan kebijakan valuasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
25. h.perumusan bahan pernbinaan teknis peJaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
  1. 1.perumusan bahan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi; J. pengkoordinasian dan penyajian data hasil inventarisasi emisi gas rurnah kaca Provinsi;
26. k.pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengendalian sumber-sumber emisi gas rumah kaca; J. penyajian data hasil analisis kerentanan dampak perubahan iklirn Provinsi;
27. m.perumusan kebijakan teknis pengendalian kerusakan lapisan ozon; Pasalll
(1)Subbidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas Iingkungan;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan standar teknis pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
3. c.menyiapkan pcmantauan dan evaluasi kerusakan lingkungan dan ekosistem;
4. d.mengolah data dan penyiapan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
5. e.menyiapkan bahan dan pengolahan data inventarisasi potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
6. f.menyiapkan bahan kebijakan perencanaan teknis konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
7. g.menyiapkan bahan kebijakan valuasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
8. h.menyiapkan bahan pembinaan teknis pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hid up lintas kabupaten jkota; I. melaksanakan pengendalian dan evaluasi perusakan Iingkungan akibat usahaj kegiatan;
9. j.melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;

Pasal 12

n.perumusan standar pelayanan minimal di bidang pengendalian kerusakan Iingkungan, konservasi sumber daya alarn, dan perubahan iklim;
o.perumusan informasi lingkungan bidang pengendalian kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan perubahan iklim; dan
p.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala 8adan. Bidang Pengendalian Pencemaran, PengeJoJaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup ill bidang pcngendalian pencemaran, pengelolaan sampah, B3 dan Limbah B3.

(2)Subbidang Perubahan IkJimmempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi;
2. b.menyiapkan bahan inventarisasi dan pengolahan data emisi gas rumah kaca Provinsi;
3. c.menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi teknis pengendalian perubahan iklim dan pengcndalian surnber-sumbcr emisi gas rumah kaca;
4. d.menyiapkan bahan anaJisis kercntanan dampak perubahan iklim;
5. e.menyiapkan data hasil inventarisasi emisi gas rurnah kaca Provinsi;
6. f.menyiapkan bahan kebijakan teknis pengendalian kerusakan lapisan ozon;
7. g.menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan evaluasi pemanasan global dan perubahan iklim;
8. h.melaksanakan standar pelayanan minimal bidang perubahan iklirn;
  1. 1.menyiapkan bahan informasi lingkungan terkait pemanasan global dan perubahan iklirn;dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
9. k.menyiapkan bahan informasi lingkungan bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 8idang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, 83 dan Limbah 83 mempunyai fungsi :
10. a.perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, 83 dan limbah 83;
11. b.pengkoordinasian pengendalian pencemaran udara, sungai, danau, dan laut;
12. c.perumusan dan perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pencemaran lingkungan di berbagai sektor/ kegiatan pembangunan tingkat Provinsi;
13. d.perumusan dan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembuangan limbah cair, padat, gas, 83, dan limbah 83, serta limbah dornestik akibat aktivitas usaha/ kcgiatan;
14. e.perumusan dan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan;
15. f.perumusan dan perencanaan pembinaan dan evaluasi terhadap pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, 83 dan lirnbah 83 yang dilakukan oleh kabupaten/kota;
16. g.perurnusan pclaksanaan pembinaan dan evaluasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan Iingkungan dan peraturan perundang- undangan di bidang pengendalian pencernaran, pengelolaan sarnpah, 83 dan limbah 83;
17. h.perumusan pelaksanaan pernbinaan, bantuan teknis dan evaluasi eli kabupaten/kota bidang pengendalian pencema- ran, pengelolaan sampah, 83 dan limbah 83; I. perumusan informasi lingkungan hidup bidang pengen- dalian pencemaran, pengelolaan sampah, 83 dan limbah 83 tingkat Provinsi;
18. j.perumusan standar pelayanan minimal bidang pengen- dalian pencernaran, pengelolaan sampah, 83 dan limbah 83;
19. k.pengoordinasian dan peJaksanaan pengendalian pencernaran, pengelolaan sampah, 83 dan limbah 83 lintas kabupaten / kota; I. perurnusan rekomendasi izin pengumpulan limbah 83 tingkat Provinsi; dan
20. m.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 14

(2)Subbidang Pengelolaan Sampah, 83 dan Limbah 83 mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan dan evaluasi pengolahan sampah dan data pencemaran 83 dan limbah 83;
2. b.menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, dan pembinaan/ fasilitasi dalarn pengendalian pencernaran sarnpah, 83 dan limbah 83;
3. c.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, monitoring, dan evaluasi data pengendalian pencemaran lingkungan;
4. d.menyiapkan bahan pernantauan dalam pengendalian pencemaran sampah, 83 dan lirnbah 83; pengendalinn pencernaran air dan udara;
5. f.menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lintas kabupaten/kota;
6. g.rnelaksanakan standar pelayanan minimal bidang pengendalian pencemaran;
7. h.menyiapkan bahan informasi lingkungan bidang pengendalian pencemaran; dan I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. evaluasidanpembinaanbahane. menyiapkan rnempunyai tugas :
8. a.menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan/ fasilitasi pelaksanaan pengawasarr/pernantauan, evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan lingkungan;
9. b.menyiapkan bahan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembuangan limbah cair, padat dan gas akibat aktivitas usaha/kegiatan:
10. c.menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, dan pembinaari/ fasilitasi dalam pcngendalian pencemaran air dan udara;
11. d.menyiapkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, monitoring, dan evaluasi data pengendalian pencemaran lingkungan; LingkunganPencemaranPengendalian(1) Subbidang Pasal 15 hukum di bidang lingkungan;
12. c.perumusan bahan dan pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan; bidang hukurn,penegakan masyarakat dikemitraan dan peran serta Jingkungan;
13. b.perumusan bahan dan proses administrasi penegakan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penegakan Hukum, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
14. a.pengkoordinasian peiaksanaan

Pasal 17

Bidang Penegakan Hukurn, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang pencgakan hukum, kemitraan dan peran serta masyarakat.

Pasal 16

e.menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
f.menyiapkan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi tentang masalah dari/atau kegiatan di bidang pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan lingkungan perkotaan;
g.melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pengelolaan sampah, 83 dan limbah 83;
h.menyiapkan bahan informasi lingkungan bidang pengelolaan sarnpah, 83 dan limbah B3;
1. 1.menyiapkan bahan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 tingkat provinsi; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. inventarisasi, dan dokumentasi produk hukumj peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; pcnyusunan,koordinasibahana. menyiapkan

(1)Subbidang Penegakan Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas :

Pasal 18

d.perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan, inventarisasi dan dokumentasi produk hukum/peraturan perundang-undangan bidang lingkungan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
e.perurnusan bahan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f.pengkoordinasian dan pelaksanaan penanganan kasus lingkungan;
g.pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha danj atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengeJoJaanlingkungan hidup;
h.perumusan pernbinaan, evaluasi, bantuan teknis kepada kabupaten/kota bidang penegakan hukum, kernitraan dan peran serta masyarakat;
i.perumusan informasi lingkungan hidup bidang penegakan hukum, kemitraan dan peran serta masyarakat; j, perumusan standar pelayanan minimal bidang penegakan hukum, kemitraan dan peran serta masyarakat;
k.pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sarna dalam penyelesaian perselisihan antar kabupaterr/antar kota serta penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup; I. perumusan pengembangan kerja sarna, kcmitraan dan peran serta masyarakat; ffi. pelestarian dan pengembangan keberadaan masyarakat hukum adat, keariIan Iokal atau pengetahuan tradisional, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengeJolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; dan
n.peJaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

(2)Subbidang Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan koordinasi pernbinaan, bantuan teknis dan evaluasi kepada masyarakat kabupaten/kota dan kemitraan dunia usaha daJam meningkatkan kesadaran pcngeJolaanlingkungan;
2. b.menyiapkan bahan di bidang pengeloJaan pengaduan, penaatan hukum administrasi lingkungan, penyidikan, koordinasi pcnuntutan, evaluasi dan tindak lanjut;
3. c.menyiapkan bahan dan meJaksanakan pernbinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang undangan di bidang lingkungan;
4. d.menyiapkan bahan koordinasi penegakan hukum dan perundang-undangan bidang lingkungan hidup di kabupaten/kota;
5. e.menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur di bidang perlindungan dan pengeJoJaanlingkungan hidup;
6. f.menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penanganan kasus lingkungan;
7. g.menyiapkan bahan koordinasi dan rnelaksanaan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha danj'atau kegiatan terhadap peraturan pcrundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup;
8. h.menyiapkan informasi Jingkungan hidup bidang penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
9. j.menyiapkan bahan koordinasi dan Iasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kabupatenj'antar kota serta penyelesaian sengketa di bidang lingkungan; dan k, meJaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan [Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tabun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tcntang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 21 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

b.menyiapkan informasi lingkungan hidup bidang kemitraan dan peran serta masyarakat;
c.melaksanakan standar pelayanan minimal bidang kernitraan dan peran serta masyarakat;
d.menyiapkan reneana pengembangan kerjasama, kemitraan dan peran serta masyarakat, serta sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
e.melaksanakan pembinaan dan evaluasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
f.melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap bina lingkungan dan kemitraan yang dilaksanakan oleh unit usaha/ kegiatan;
g.menyiapkan bahan kebijakan mengcnai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan Jokal atau pengetahuan tradisional, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;dan
h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. BERITA DAERAH PROVlNS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 54 H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan eli Palembang pada tanggal 2 Desenbor 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVlNS! SUMATERA SELATAN, . ALEX NOERD!N Ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Decembor 2015 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubemur rru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Surnatera Selatan Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Surnatera Selatan Nomor 6 Tahun 2015