DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 55 Tahun 2015

Nomor: 55
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Seiatan, yang memuat perubahan nomenklatur susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang URAIANTUGASDANFUNGSI DINASKOPERASI,USAHAKECIL DANMENENGAHPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR 55 TAHUN2015 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaterr/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan! atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. BABI KETENTUANUMUM Pasal I Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5); Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
b.pelaksanaan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
c.pelaksanaan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
d.pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
e.pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang koperasi, usaha keeil dan menengah.

BAB II

URAIANTUGASDANFUNGSI

Pasal 2

8.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan eabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
9.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadl bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Keeil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

(2)Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :
1. a.mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan dan anggaran;
2. b.menyusun rencana program kerja dan penganggaran;
3. c.menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;
4. d.menyusun pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
5. e.melaksanakan koordinasi dengan Subbagian Keuangan dalam hal evaluasi dan pelaporan; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(1)Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
1. a.menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
2. b.menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
3. c.melaksanakan verifikasi dan perbendaharaan;
4. d.melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
5. e.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

a.pengkoordinasian urusan keuangan, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, perencanaan dan pengawasan;
b.pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
c.pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
d.pelaksanaan urusan umum dan kehumasan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

Sekretariat mernpunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, umum, hubungan masyarakat, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, perencanaan dan pengawasan.

a.pelaksanaan koordinasi rencana program kerja bidang;
b.pelaksanaan koordinasi para Kepala Seksi dan program kerja masing-rnasing seksi;
c.pemberian bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawaban;
d.pelaksanaan bimbingan mengenai kelembagaan kepada anggota koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah binaan provinsi dan kabupaten/kota;
e.penilaian terhadap kelembagaan koperasi dan penggerak koperasi;
f.pemberian arahan dan solusi konsultasi hukum bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
g.pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan bimbingan terhadap perkembangan dan permasalahan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

Pasal 8

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi terhadap perkembangan kelembagaan dan pengkajian dalam rangka perkembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 7

(3)Subbagian Urnurn, Humas dan Kepegawaian mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
2. b.melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset;
3. c.melaksanakan urusan umum, hukum, crganisasi, tatalaksana dan kehumasan;
4. d.menyiapkan bahan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian;
5. e.menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai; dan
6. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(1)Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
2. b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan;
6. f.melaksanakan penilaian terhadap kelembagaan koperasi dan penggerak koperasi;
7. g.melaksanakan penyusunan operasional pembinaan kelembagaan koperasi dan pengembangan kelembagaan koperasi;
8. h.melaksanakan proses pelayanan pembentukan, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran badan hukurn koperasi; J. melakukan pembinaan, birnbingan dan pengawasan terhadap koperasi; J. menghimpun dan mengolah data kelembagaan koperasi; dan
9. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

penggabungan, peleburan, pemisahan dan pernbubaran badan hukum koperasi;

k.pemberian bimbingan dan petunjuk kepada kepala seksi dan bawaban; dan I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. dasar,anggaranperubahanpembentukan, pelayananproseskoordinasi
h.pengkoordinasian, penghimpunan dan pengolahan data kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; J. pengkoordinasian, penghimpunan dan pengolahan data perkem bangan dan permasalahan-pertnasalahan kelernbagaan koperasi dan usaha rnikro, kecil dan menengah;
j.pelaksanaan

(3)Seksi Pengkajian Kelembagaan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
2. b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan;
6. f.memberikan arahan dan solusi konsultasi hukum dan faailitasi permasalahan perkoperasian;
7. g.memberikan arahan dan solusi konsultasi hukum bagi usaha mikro, keeil dan menengah;
8. h.melaksanakan evaluasi dan mengkaji terhadap perkembangan dan permasalahan keiembagaan koperasi dan usaha mikro, keeil dan menengah;
(2)Seksi Kelembagaan UMKMmempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
2. b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan;
6. r.menyusun pedoman penyuluhan bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
7. g.melakukan pembinaan dan bimbingan kepada lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
8. h.memberikan fasilitasi pengembangan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
  1. 1.menyusun petunjuk operasional bagi usaha mikro, keeil dan menengah;
9. j.menghimpun dan mengolah data kelembagaan usaha mikro, keeil dan menengah; dan
10. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagairoana dimaksud dalarn Pasal 10, Bidang Usaha mempunyai fungsi :
11. a.pelaksanaan koordinasi rencana program kcrja bidang;
12. b.pelaksanaan koordinasi para Kepala Seksi dan program kerja masing-masing seksi;
13. c.pemberian bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
14. d.pengkoordinasian penyusunan petunjuk operasional dan penjabaran kebijakan teknis pemberian birnbingan usaha dan sarana prasarana koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
15. e.pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha dan sarana prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

Pasal 11

Bidang Usaha mempunyai tugas menyiapkan rencana, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta memberikan bimbingan usaha, sarana prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan rnenengah.

Pasal 10

1.melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap perkembangan dan permasalahan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; J. melakukan verifikasi terhadap perkembangan dan permasalahan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan rnenengah;

k.menghimpun data perkembangan dan permasalahan keJembagaan koperasi dan usaha rnikro, kecil dan menengah; J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2)Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan reneana dan program kerja seksi;
2. b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. e.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan;
(1)Seksi Usaha Koperasi mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan reneana dan program kerja seksi;
2. b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. e.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan;
6. f.melaksanakan penyusunan petunjuk teknis usaha koperasi;
7. g.memfasilitasi pengembangan usaha produk unggulan koperasi;
8. h.memfasilitasi kerja sama usaha koperasi;
  1. 1.menghimpun dan mengolah data usaha koperasi; J. memberikan pembinaan peningkatan hasil produksi koperasi dan usaha mikro, keeil dan menengah; dan
9. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

f.pelaksanaan koordinasi penghimpunan dan pengolahan data usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
g.pelaksanaan Iasilitasi kerja sama usaha antara koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah dan besar;
h.penilaian prestasi kerja bawahan; dan
1. 1.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas meJaksanakan penyiapan reneana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pembinaan dan pemberian bimbingan kepada koperasi, usaha mikro keeil dan menengah.

(3)Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
2. b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. e.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan;
6. f.melaksanakan petunjuk teknis sarana prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
7. g.memfasilitasi pengembangan sarana prasarana usaha produk unggulan koperasi dan usaha mikro, kecil dan rnenengah;
8. h.memfasilitasi dulrungan sarana prasarana usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  1. 1.menghimpun dan mengolah data sarana prasarana usaha koperasi dan usaha mikro, keeil dan menengah; dan
9. j.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
10. f.melaksanakan penyusunan petunjuk teknis usaha mikro, kecil dan menengah;
11. g.memfasilitasi pengembangan usaha produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah;
12. h.memfasiJitasi kerja sama usaha mikro, kecil dan rnenengah;
  1. 1.menghimpun dan mengolah data usaha mikro, keci! dan menengah; J. memberikan pembinaan peningkatan hasil produksi usaha mikro, keeil dan menengah; dan
13. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. .'
(1)Seksi Promosi mempunyai tugas : a, melaksanakan penyusunan reneana dan program kerja seksi;
1. b.memberikan petunjuk kepada bawahan;
2. e.menilai prestasi kerja bawahan;
3. d.menyiapkan bahan promosi;
4. e.melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga promosi;
5. f.menyiapkan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis promosi;
6. g.menghimpun data hasil promosi; dan
7. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 55 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

URAIANTUGASDANFUNGSI

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

URAIANTUGASDANFUNGSI

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015