DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 56 Tahun 2014

Nomor: 56
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman penerbitan rekomendasi penelitian/survei dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan, pelaksanaan, kewajiban peneliti, sanksi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan dlJingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan adanya rekomendasi penelitian termasuk pengaturan hak penelitian dan kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil penelitian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oubemur Sumatera Selatan ten tang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penetitian/Survei;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor ~ 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); -
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Mengingat Menimbang GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURANGUBERNUR SUMATERASELATAN NOMOR56 TAHUN2014 TENTANG PEDOMANPENERBITANREKOMENDASIPENELlTlAN/SURVEI DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, 1t
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
6.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Organisa.si dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera selcran Tahun 2008 Nomor 3 Seri OJ sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);
7.Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Kedudukan dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANGUBERNURTENTANGPEDOMANPENERBITAN REKOMENDASIPENELITIAN/ SURVEL

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : L Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7.Peneliti adalah Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, baik sebagai individu, lembaga pendidikan /perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
8.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9.Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian Zpengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranj barang.
11.Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, tentang kelayakan pelaksanaan usulan penelitian. keterangan yang dan pembuktian memperoleh informasi, data, dan berkaitan deagan pemahaman
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5.Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk r rr -rnrl'

(1)Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
1. a.lurah/kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan / perguruan tinggi; BABIII PELAKSANAAN BABII TUJUAN Pasal 3 Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)bertujuan untuk :
2. a.menjadi bahan pertimbangan pemberian izin penelitian oleh pernerintah daerah:
3. b.menjadi acuan bagi peneliti dalam memperoleh izin pene1itian;dan
4. c.tertib secara administrasi.
(1)Setiap peneliti dapat melakukan penelitian.
(2)Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peneliti harus mendapatkan rekomendasi penelitian.

Pasal 2

12.Penelitian lingkup nasional adalah penelitian yang objek penelitian darr/atau penelitinya meliputi dua atau lebih dari dua provinsi
13.Penelitian lingkup provinsi adalah penelitian yang objek penelitian dan /atau penelitinya meliputi dua atau lebih dari dua kabupaten/kota dalam satu provinsi.
14.Penelitian lingkup kabupaten/kota adalah penelitian yang objek dan/atau penelitinya hanya meliputi satu kabupaterr/ kota. .-- .r· kemasyarakatan/lembaga nirlabausaha/organisasi lainnya.

(1)Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan data:
1. a.proposal penelitian yang berisi:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.maksud dan tujuan;
  3. 3.ruang lingkup;
  4. 4.jangka waktu penelitian;
  5. 5.nama peneliti;
  6. 6.sasaran/ target penelitian;
  7. 7.metode penelitian;
  8. 8.lokasi penelitian; dan
  9. 9.hasil yang diharapkan dari penelitian;
2. b.salinan/fotokopi kartu tanda penduduk penelitij penanggung jawab / ketua/ koordinator peneliti;
3. c.surat pemyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)untuk peneliti badan usaha, organisasi kernasyarakatan atau lembaga nirlaba Jainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disertai berkas salinan/fotokopi akta notaris pendirian badan Pasal 5
1. b.pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikarr/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikarr/ perguruan tinggi.
2. c.pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
3. d.pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan
4. e.pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya. Gubernur melalui SKPDyang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup provinsi.
(1)Penerbitan rekomendasi penelitian, dapat diberikan kepada peneliti apabila memenuhi persyaratan sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)Pennohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat ditolak oleh SKPDyang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik. 8agian Ketiga Penerbitan Rekomendasi Penelitian PasallO Pasal 9 Gubemur, melalui SKPDyang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.

Pasal 8

Hasil verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bcrupa :

a.penerbitan rekomendasi penelitian; atau
b.penolakan penerbitan rekomendasi penelitian. 8agian Kedua Verifikasi Pasal 7 (I) Surat pennohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Gubenur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi.

(2)Peneliti mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian. Pasa16 , If " T'I" --17' mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. penelitian sebagaimana dilaksanakan dengan
(2)Perpanjangan rekomendasi dimaksud pada ayat (1)

Pasal 14

(1)Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian.
(1)Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2)Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurang-kurangnya memuat :
1. a.nama peneliti;
2. b.alamat peneliti;
3. c.judulpenelitian;
4. d.tujuan penelitian;
5. e.ternpat/Iokaei /daerah penelitian;
6. f.tanggal dan/ atau lamanya pelaksanaan penelitian;
7. g.bidang penelitian;
8. h.status penelitian;
9. i.nama penanggungjawab atau koordinator penelitian; J. anggota peneliti;
10. k.nama dinasj badanj biro, instansi/Jembaga non pemerintah, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga nirlaba lainnya; dan
  1. 1.hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti.

Pasal 13

Bentuk tata naskah rekomendasi penelitian Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubemur ini.

Pasal 12

Penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada peneliti selambat- lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 11

,,,.,,.. ......-.,:- L I Setiap peneliti mempunyai hak :

a.mendapatkan informasi yang akurat tentang tata cara penerbitan rekomendasi penelitian;

Pasal 20

penelitian dari penelitian lintas

Pasal 19

Peneliti menyampaikan rekomendasi Bupati/Walikota kepada Camat, untuk kecamatan.

(1)Peneliti menyarnpaikan rekomendasi penelitian dari Gubemur kepada Bupati/walikota lokasi penelitian melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota, untuk penelitian lintas kabupaten/ kota,
(2)Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota menerbitkan rekomendasi penelitian, berdasarkan rekomendasi Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). mernbidangi urusan kesatuan bangsa dan politik untuk penelitian lintas provinsi.
(2)Gubemur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi menerbitkan rekomendasi penelitian berdasarkan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

peneJitian dari SKPD yang

(1)Peneliti menyampaikan rekomendasi Menteri kepada Gubemur melalui Pasal 17 Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada SKPDyang menerbitkan rekomendasi penelitian, selambat- lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…