DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 56 Tahun 2016

Nomor: 56
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan. Diatur mengenai maksud, tujuan, dan manfaat, tim analisis jabatan dan analisis beban kerja, pelaksanaan analisis, hasil analisis, pendidikan dan pelatihan, pemaparan dan penetapan analisis, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; GUBERNUR SUMATERA SELATAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA ANALISISJABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA TENTANG NOMOR 56 TAHUN 2016 PERATURANGUBERNUR SUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang NomOI" 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 4, Peraturan Pemerintah NomOI"16 Tahun 1.994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepubUkIndonesia Nomor 5135); " Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan,
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Surnatera Selatan. MEMUTUSKAN:
7.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nornor 5258);
8.Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeridan Pemerintah Daerah; 10, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); .'
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan.
6.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Linglrungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai NegeriSipildalam suatu satuan organisasi negara.
8.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah rnenjadi informasi jabatan.
9.Ringkasan Tuga.s Jaba.tan a d a la h ikhtisar dan keseluruhan tugas jabatan disusun dalam 1 (satu) kalimat, dan ringkasan tugas jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
10.Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pernangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi basil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu, setiap jabatan berisi sekelompoktugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. 11.Pangkat adalah tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
12.Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang di tunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisiko 13.Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan seeara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja, 14.Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/ alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan di bawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan,
15.Evaluasi Jabatan (Job Evaluation) adalah sebuah analisa untuk mernbuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan, tugas-tugas dikonversikan ke nilai (poin). 16.Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja, 17.Volume Kerja adalah sekumpulan tugas /pekcrjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
18.Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara bobor/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi,
19.Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatanr unit organisasi dan rnerupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
20.Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
21.Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas. pengetahuan kerja,pemilikandaridiidentifikasi Tujuan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, meliputi:

a.pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan;
b.perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
c.evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
d.pengukuran dan penghitungan beban kerja setiap jabatarr/unit kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional, dan rasional.

Pasal 3

(1)Analisis Jabatan dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Provinsi dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan informasi ja.batan.
(3)Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui proses, metode dan teknik pengumpulan serta pengolahan datajabatan.
(4)Analisis Beban Kerja dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan analisis beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(5)Analisis Beban Kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalarn satuan kerja organisasi.

22.Biro yang Membidangi Organisasi adalah Biro yang Membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

(1)Untuk melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Provinsi, dibentuk Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi, yang dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Biro yang membidangi organisasi.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dan :
1. a.pengarah, yaitu Gubemur;
2. b.penanggung jawab, yaitu Sekretaris Daerah;
3. c.ketua, yaitu Kepala Biroyang membidangi organisasi;
4. d.sekretaris, yaitu Kepala Bagian pada Biro yang
5. a.penataan atau penyempumaan struktur organisasi;
6. b.penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
7. c.bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
8. d.sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
9. e.penyusunan standar beban kerja jabatan atau kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasijabatan strukturaJ;
10. f.penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
11. g.program mutasi pegawai dan unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
12. h.program promosi pegawai;
  1. 1.reward and punishment terhadap unit atau pejabat; J. bahan penyempurnaan program diklat; dan
13. k.bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan penggunaan sumber daya.

BAB II

TIMANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA

Pasal 4

(1)Untuk meiaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada tiap-tiap SKPD,dibentuk Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SKPD, yang dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
(2)Tim sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat terdiri dari :
1. a.pejabat struktural di lingkungan SKPD;darr/atau
2. b.pejabat fungsional di lingkungan SKPD.

Pasal 7

Tugas Tim sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat meliputi :

a.memfasilitasi dan mengkoodinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja di lingkungan Pemerintah Provinsi;
b.memantau pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi;
c.mengoiah dan menganalisa hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerjadi lingkungan Pemerintah Provinsi;
d.menetapkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
e.membuat laporan basil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja eli lingkungan Pemerintah Provinsi. Pasai6 membidangi organisasi; dan
e.anggota, yaitu terdiri dan pejabat struktural dan/ atau fungsional dari SKPD.

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan organisasi untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
(2)Analisis Jabatan dapat dilaksanakan melaJui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pengumpulan data;
3. c.pengolahan data;
4. d.verifikasi;
5. e.penyempurnaan; dan
6. f.penetapan hasil analisis jabatan. BABIII PELAKSANAANANALlSISJABATAN DANANALISISBEBANKERJA Pasal 9 Pasal 8 Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 7 ayat (1), dapat meliputi :
7. a.melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja eli lingkungan SKPD;
8. b.mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Ja.batan dan Analisis Beban Kerja elilingkungan SKPD;
9. c.mengolah dan menganalisa hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan SKPD;
10. d.mempersiapkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan SKPD;
11. e.membuat laporan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan SKPD;danjatau
12. f.menyarnpaikan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Gubemur c.q. Sekretaris Daerah.
(4)Susunan dan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat elisesuaikan dengan nomenklatur pada masing-masing SKPD.
(1)Hasil Analisis Jabatan merupakan informasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan peta jabatan.
(2)Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BABIV HASIL ANALISrS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PasaliO
(7)Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat dilakukan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif, serta sesuai dengan kondisi senyatanya.
(3)Analisis Beban Kerja dapat dilakukan terhadap aspek, yaitu :
1. a.norma waktu (variabel tetap);
2. b.volume kerja (variabel tidak tetap); dan
3. c.jam kerja efektif.
(4)Analisis Beban Kerja dapat dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.pengumpulan data;
2. b.pengolahan data;
3. c.penelaahan hasil olahan data; dan
4. d.penetapan hasil Analisis Beban Kerja.
(5)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dilakukan dengan menggunakan:
1. a.formuJir isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi jurnlah pemangku jabatan;
2. b.wawancara;
3. c.pengamatan langsung; dan
4. d.referensi.
(6)Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilakukan dengan menggunakan:
1. a.rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
2. b.perhitungan kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan, dan prestasi kerja jabatan; dan
3. c.rekapitulasi kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi unit, dan pre stasi kerja unit.
(2)Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.penyusunan organisasi dan unit-unitnya;
2. b.pengembangan organisasi;
3. c.perampingan organisasi; dan
4. d.penggabungan unit-unit organisasi.
(3)Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.perencanaan kebutuhan pegawai;
2. b.rekrutmen, seleksi, dan penempatan;
3. c.pengembangan karier;
(1)Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipergunakan untuk pembinaan dan penataan:
1. a.kelembagaan;
2. b.kepegawaian;
3. c.ketatalaksanaan; dan
4. d.perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11

meliputi :

a.identitas jabatan;
b.ringkasan tugas jabatan;
c.rincian tugas jabatan;
d.wewenang;
e.tanggungjawab;
f.hasil kerja;
g.bahan kerja;
h.perangkat kerja;
1. 1.hubungan jabatan; J. keadaan tempat kerja;
k.upaya fisik; I. kernungkinan resiko bahaya: dan
m.syarat jabatan.

(3)Uraian Jabatan dan Peta Jabatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Analisis Beban Kerja dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
(2)Program Pendidikan dan Pelatihan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun oleh SKPDyang membidangi pendidikan dan pelatihan berkoordinasi dengan Biro yang membidangi organisasi. danAnalisis Jabatan(I) Pendidikan dan Pelatihan BABV PENDIDlKANDANPELATlHAN Pasal 13 Analisis Beban Kerja rnenghasilkan informasi berupa:
1. s.efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja;
2. b.prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
3. c.jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
4. d.jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan
5. e.standar norma waktu kerja,

Pasal 12

d.mutasi; dan
e.kesejahteraan.

(4)Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.tata kerja;
2. b.standarisasi; dan
3. c.sistem kerja.
(5)Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan. Hasil Analisis Jabatao dituangkan daJam bentuk format pelaporan, meJiputi :
1. a.kata pengantar;
2. b.daftar isi;
3. c.bab I : Pendahuluan;
4. d.bab II : Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan;
5. e.ba.b III : Identifikasi permasalahan dan solusi;
6. f.bab IV : Rekomendasi;
7. g.bab V : Penutup; dan
8. h.lampiran.

Pasal 17

Hasil Analisis Jabatao dan Analisis Beban Kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

(1)Hasil pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi dipaparkan oleh Sekretaris Daerah di hadapan para Pimpinan SKPD.
(2)Basil pelaksanaan AnaJisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dipaparkan oleh Kepala SKPDdi hadapan Sekretaris Daerah.
(3)Pemaparan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan sebagai dasar untuk mernperoleh masukan dan persetujuan pengesahan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

BAB VI

PEMAPARANDANPENETAPANANALISISJABATAN DANANALISISBEBANKERJA Pasal 1S Dalarn rangka memperlancar pelaksanaan Analisis Jabatan dan AnaJisis Beban Kerja pada SKPDdarr/atau UPT, maka Biro yang membidangi organisasi dapat menyelenggarakan Bimbingan Teknis AnaJisis Jabatan dan AnaJisis Beban Kerja.

Pasal 14

BERlTA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 56 H.MUKTI SULAlMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 30 l.fova;aber 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINS} SUMATERA SELATAN, V H. ALEX NOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal ;0 Noveraber 2016 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. ini denganGubernurPeraturan memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Biaya yang timbuJ sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubemur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemegang Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalarn kondisi pelaksanaan tertentu. Hak pemegang jabatan untuk memilih alternatif daJam mengambil keputusan ftindakan yang diakui secara sah oJeh semua pihak Kewajiban yang melekat pada jabatan, yang terkait dengan benar atau salahnya pelaksanaan tugas Hasil kerja akhir yaitu keluaran (output) kerja pemegangjabatan, dapat berupa:

a.benda;
b.jasa;
c.informasi, Bahan kerja yaitu masukan (input) kerja yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja dapat berupa:
a.benda;
b.jasa;
c.inforrnasi. Alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam mernproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dapat berupa:
a.mesm;
b.perkakas tangan;
c.perlengkapan;
d.alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas tangan dan perlengkapan. Hubungan dengan jabatan, bidang dan orang lain, dapat berupa: Untuk Mengidentifikasi Jabatan Secara Tepat dan Jelas
1. 9.Hubungan Jabatan
2. 8.Perangkat Kerja
3. 7.Bahan Kerja
4. 6.Hasil Kerja
5. 5.Tanggung Jawab
6. 4.Wewenang
7. 3.Rincian Tugas jabatan
8. 2.Ringkasan Tugas Jabatan 1.1 KodeJabatan 1.2 Nama Jabatan 1.3 Unit kerja
9. 1.Identitas Jabatan A. FORMULIRURAIANJABATAN TANGGAL : ~O NOPEMBER2016 TENTANG ANAUSIS JABATAN DAN ANALlSIS BEBANKERJA. :56 TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURANGUBERNUR SUMATERASELATAN NOMOR No Kode Arti 1 2 3
10. 1.Berdiri Berada di suatu tempat daJam posisi tegak di tempat tanpa pindah ke tempat lain
11. 2.Berjalan Bergerak dengan jalan kaki
12. 3.Duduk Berada dalarn suatu ternpat dalam posisi duduk biasa
13. 4.Mengangkat Menaikkan atau menurunkan benda di satu tingkat ke tingkat lain (termasuk menarik ke atas)
14. 5.Membawa Memindahkan benda, urnurnnya dengan menggunakan tangan, lengan atau bahu
15. 6.Mendorong Menggunakan tenaga untuk memindahkan benda menjauhi badan
16. 7.Menarik Menggunakan tenaga untuk memindahkan suatu benda ke arah badan (termasuk menycntak atau merenggut)
17. 8.Memanjat Naik atau turun tangga, tiang, lorong dan lain-lain dengan menggunakan kaki, tangan dan kaki
18. 9.Menyimpan imbangarr/ Agar tidak jatuh badan waktu berjalan, mengatur imbangan berdiri membungkuk atau berlari di atas tempat yang agak sempit, licin dan tinggi tanpa alat pegangan atau mengatur imbangan pada waktu melakukan olahraga senam
a.jabatan lain; 1)Jabatan Atasan 2) Jabatan Bawahan
b.bidang kerja;
c.orang lain. Keadaan tempat kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja, dapat berupa:
a.keadaan ruang kerja;
b.suhu;
c.penerangan;
d.suaraj'kebisingan;
e.letak;
f.getaran;
g.dan aspek-aspek tempat kerja lainnya yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekeIja. Upaya fisik merupakan gambaran penggunaan anggota tubuh dalam melaksanakan tugas jabatan. Penggunaan anggota tubuh dalarn upaya fisik adalah penggunaan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jari, bahu, kaki, dan pmggang 2 Tabel 1. Upaya Fisik
1. 11.Upaya Fisik
2. 10.Keadaan Tempat Kerja 1 2 3
3. 10.Menunduk Melengkungkan tubuh dengan cara melekukan tulang punzzunz dan kaki
4. 11.Berlutut Melengkungkan paha kaki pada lutut dan berdiam di suatu tempat dengan tubuh di atas lutut
5. 12.Membungkuk Melengkungkan tubuh dengan cara melengkungkan tuJang punggung sampai kira-kira sejajar dengan pinggang
6. 13.Merangkak Bergerak dengan menggunakan tangan dan lutut atau kaki dan tangan
7. 14.Menjangkau Mengulurkan tangan dan lengan ke iurusan tertentu
8. 15.Memegang Dengan satu atau dua tangan mengukur, menggenggam, memutar dan lain sebazainva
9. 16.Bekerja dengan jari Memungut, menjepit, menekan dan lain sebagainya dengan menggunakan jari (berbeda dengan "memegang" yang terutama menggunakan seluruh bagian tangan)
10. 17.Jari Meraba Menyentuh dengan jari atau telapak tangan untuk mengetahui sifat-sifat benda seperti, suhu, bentuk
11. 18.Berbicara Menyatakan atau bertukar pikiran secara ligan agar dapat dipaharni
12. 19.Mendengar Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara
13. 20.Melihat Usaha mengetahui dengan menggunakan mata ketajaman jarah jauh kejelasan penglihatan dalam jarak lebih dari 5 meter kejelasan penglihatan dalam jarak kurang dari 5 meter
14. 21.Pengamatan secara Penglihatan dalam 3 dimensi, untuk mendalam menetapkan hubungan antara jarak, ruang serta cara melihat benda dimana benda tersebut berada dan sebagaimana adanya
15. 22.Penyesuaian lensa mata Penyesuaian lensa mata untuk melihat suatu benda yang sangat penting bila melaksanakan pekerjaan yan perlu dengan melihat benda-benda dalam jarak dan arah yang berbeda
16. 23.Melihat berbagai warna Membedakan warna yang terdapat dalam pekerjaan
17. 24.Luas Melihat suatu daerah pandang, ke atas dan ke bawah pandang atau ke kanan atau ke kiri sedang mata tetap berada di titik tertentu 3 Bakat kerja merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang disyaratkan bagi seseorang untuk dapat mempelajari, memahami beberapa tugas atau pekerjaan. Merupakan pengembangan pengetahuan. Keterampilan kerja, sikap mental, kebiasaan mental dan fisik yang tidak diperoleh dari pelatihan tetapi diperoleh dari masa kerja sebelumnya dalarn kurun waktu tertentu. Merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operasional PNS dalam suatu bidang tugas pekerjaan tertentu. Pendidikan formal minimal yang dipersyaratkan untuk mcnduduki suatu jabatan. Pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan non manajerial. Seperti kemampuan di bidang manajerial, teknis tertentu dan pengetahuan lainnya sesuai dengan syarat pekerjaan dengan memperhatikan fungsi pekerjaannya: 1) Kepemimpinan : .... 2) Teknis/Fungsional : .... Merupakan akumulasi hasil proses pendidikan formal atau informal yang dimanfaatkan oleh PNS di dalam pemecahan rnasalah, daya cipta serta dalam pelaksanaan tugas pekerjaan Pangkat minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan Merupakan rumusan tentang kemampuan kerja yang dituntut dapat melaksanakan tugas jabatan Kemungkinan risiko bahaya adalah risiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewaktu melakukan tugas jabatannya. Risiko bahaya dapat berupa risiko bahaya terhadap fisik atau mental. 4 13.7 Bakat Kerja 13.6 Pengalaman Kerja 13.5 Pelatihan/Kursus 13.4 Pendidikan Formal Minimum 13.3 Keterampilan 13.2 Pengetahuan Kerja 13.1 Pangkat 13 Syarat jabatan
18. 12.Kemungkinan resiko bahaya Temperamen kerja merupakan syarat kemampuan penyesuaian din yang harus dipenuhi sesuai dengan sifat pekerjaan. 13.8 Temperamen Kerja No KODE ARTI
19. 1.G Inteligensi Kemampuan belajar secara umum
20. 2.V Bakat verbal Kemampuan untuk memahami arti (Verbal Aptitude) kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif
21. 3.N Numerik Kemampuan untuk melakukan (Numerical Aptitude) operasi arithmatik secara tepat dan akurat
22. 4.S Pandang Ruang Kemampuan berpikir secara visual (Spatial Aptitude) mengenai bentuk-bentuk geometris, untuk memahami gambar-gambar dan benda-benda tiga dimensi
23. 5.p Penerapan Bentuk Kemampuan menyerap perincian- (Form Perception) perincian yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik
24. 6.Q Ketelitian Kemampuan menyerap perincian (Clerical Perception) yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel
25. 7.K Kondisi Motor Kemampuan untuk mengoordinir (Motor Coordination) mata dan tangan secara cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat
26. 8.F Kecekatan Jari Kemampuan menggerakkan jan- (Finger Dexterity) jemari dengan mudah dan perlu keterampilan
27. 9.E Kondisi Mata, Kemampuan menggerakkan tangan Tangan, Kaki dan kaki secara koordinatif satu (Eye-Hand-Foot sama lain sesuai dengan ransangan Coordination) penglihatan
28. 10.C Membedakan Warna Kemampuan memadukan atau (Color Discrimination) membedakan berbagai warna yang asli, yang gemerlapan
29. 11.M Kecekatan Tangan Kemampuan menggerakkan tangan (Manual Dexterity) dengan mudah dan penuh keterampilan Tabel 2. Bakat Kerja 5 No KODE ARTI 1 2 3
l.D Direction, Control, Kemampuan rnenyesuaikan diri Planning menerima tanggung jawab untuk (DCP) kegiatan memimpin, mengenda
1. 2.F Feeling, Idea, Fact Kemampuan menyesuaikan diri (FIF) dengan kegiatan yang me- ngandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pribadi
2. 3.I Influ/ Influencing Kemampuan menyesuaikan diri (I) untuk rnempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan
3. 4.J Sensory and Kemampuan menyesuaikan diri Judgemental Criteria pada kegiatan pcrbuatan (SJC) kesimpulan penilaian atau pembuatan peratu ran Ikeputus- an berdasarkan kriteria rangsangan indera stau atas dasar pertimbangan pribadi
4. 5.M Measurable and Kemampuan menyesuaikan diri Verifiable Criteria dengan kegiatan pengambilan (MVC) kesimpulan, pembuatan per- tirobangan atau pernbuatan peraturan keputusan berdasar- kan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji
5. 6.P Dealing Wtth People Kemampuan menyesuaikan diri (DEPLI) dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan perbuatan instruksi
6. 7.R Repettive and Kemampuan menyesuaikan diri Continuous dalam kegiatan-kegiatan yang (REPCON) berulang atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan pe- rangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu Tabe1.3 Temperamen Kerja 6 No Kode Arti 1 2 3
7. 1.R Realistik Pekerjaan-pekerjaan yang memiliki antara lain:
a.kegiatan yang membutuhkan ke- terampilan tangan
b.tugas mekanikal atau teknikal
c.aktifitas fisik
d.pekerjaan yang diJakukan di luar ruangan
e.menggunakan peralatan atau per- lengkapan yang spesifik
f.memperbaiki mesin atau benda-benda
g.bekerja dengan obyek nyata
h.dapat dilakukan seorang diri Tabe! 4. Minat Kerja Merupakan kecenderungan merniliki kemauan, keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik berdasarkan pengalaman dan pen~etahuan yang dimiliki Pilihan ('I) minat kerja diisi salah satu dari jenis minat kerja, dapat juga ditambahkan altematif yang lain dalam satu kelompok jenis minat kerja 13.9 Minat KeIja 1 2 3
1. 8.S Performinq Under Kemampuan menyesuaikan diri Stress untuk bekerja dengan ketegang- (PUS) an jiwa jika berhadapan dengan keadaan daru rat, kritis, tidak biasa atau bahaya atau bekerja dengan kecepatan kerja dan perhatian terus menerus merupakan keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan
2. 9.T Set of Limits Kemampuan menyesuaikan diri STS dengan situasi yang meng- hendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, to!eransi atau standar-standar tertentu
3. 10.V Variety, Changing Kemampuan menyesuaikan diri VARCH untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan elisiensi atau ketenangan diri 7 Persyaratan spesifik dari pekerjaan yang terkait dengan kondisi fisik pegawai, sedapat mungkin penentuan kondisi fisik didasarkan pada penelitian ernpirik, karena persyaratan fisik yang tidak relavan/ sesuai dapat mengarah pada diskriminasi pegawai. Persyaratan kondisi fisik terdiri:
a.jenis kelamin ....
b.umur
c.tinggi badan
d.berat badan
e.postur badan . .
f.keadaan fisik . . Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan antara lain: Q. membuat suatu karya tulis kreatif
b.mendesain sampul majalah/ kemasan produk
c.melakukan pengembangan produk
d.melakukan pernikiran kreatif
e.merubah dan roengembangkan sesuatu (yang bersifat abstrak)
f.menampilkan ekspresi yang orisinil dan artistik
g.memiliki jadwal kerja yang bervariasi
h.berada dalam struktur kerja otonoro Pekerjaan-pekerjaan yang meliputi antara lain:
a.melakukan penelitian
b.membutuhkan kemampuan matematis
c.membutuhkan analisis kritis
d.melakukan kegiatan brainstonning (penciptaan idej'konsep)
e.penyelesaian masalah-masalah abstrak
f.pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya akademis
g.tugas-tugas ilrniah
h.pekerjaan yang membutuhkan keteliti- an dan ketepatan tinggi 3 13.10 Kondisi Fisik Artistik Investigatif 2
1. 3.A
2. 2.I 1 8
3. 3.Jam KerjaEfektif Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan, Keterbukaanjtransparansi ini sebagai suatu syarat agar pelaksanaan analisis beban kerja dapat dilaksanakan secara obyektif, sehingga laporan hasil analisis beban kerja benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.Kriteriasuatu alat ukur yaitu :
a.valid, artinya alat ukur yang akan dipergunakan mengukur beban kerja sesuai dengan material yang akan diukur;
b.konsisten, artinya dalam melakukan analisis beban kerja harus konsisten dari waktu ke waktu;
c.universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus untuk suatu unit kerja atau hasil kerja. Sesuai dengan kriteria alat ukur, maka dalam pelaksanaan analisis beban kerja yang dipergunakan sebagai alat ukur adalah jam kerja efektif yang harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk balk yang bersifat konkrit (benda)atau abstrak (jasa).
1. 2.VolumeKerja(VariabelTidakTetap) Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperolehhasil kerja/ produk. Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit/jabatan merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Contoh:
a.salah satu tugas Kepala Seksi Inventarisasi Jabatan adalah membuat laporan kegiatan Seksi lnventarisasi Jabatan. Tugas ini adanya seminggu sekali. MisalHari Kerja Efektif dalam 1 tahun untuk 5 hari kerja = 235 hari. Maka jumlah volume kerja untuk tugas membuat laporan kegiatan dalam 1 tahun adalah 235 : 5 = 47, satuannya frekuensi;
b.tugas membuat laporan bulanan, tugas ini adanya 1 bulan sekali. Maka jumlah volume kerja untuk tugas membuat laporan bulanan dalam 1 tahun adalah 235 : 20 = 11,75 dibulatkan menjadi 12, satuannya frekuensi.
1. 1.NormaWaktu (VariabelTetap) Waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan/menyelesaikan produk/hasil kerja adalah relatif tetap sehingga menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Norma waktu perlu ditetapkan dalam Standar Norma Waktu Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkannorma waktu tersebut berubah. Perubahan norma waktu dapat terjadi karena:
a.perubahan kebijakan;
b.perubahan peralatan;
c.perubahan kualitas SDM;
d.perubahan organisasi, sistem dan prosedur. B. TAHAPAN DALAM ANALISIS BEBAN KERJA 9
d.jam kerja efektif per hari : 5 hari kerja = 28 jam/ 5 hari = 5 jam 36 menit/bari 6 hari kerja = 28 jam/6 hari = 4 jam 23 menit /hari
c.jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti buang air, melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya. Allowance rata-rata sekitar 25% dari jumlah jam keIja formal. jam kerja formal per minggu = 37 jam 30 menit. jam kerja efektif per minggu (dikurangi waktu luang 25%) = 75/100 x 37 jam 30 menit = 28 jam
b.untuk 6 hari kerja : - jam kerja PNS per minggu ~ 37,5 jam (37jam 30 menit) jam kerja PNS per hari = 37,5 jam : 6 = 6,25 jam (6jam 15 menit) jam kerja efektif per hari B 75% x 6,25 jam = 4 jam 40 menit c 280 menit dibulatkan menjadi 275 menit (4jam 35 menit) jam kerja efektif per minggu = 6 hari x 275 menit = 1.650 menit jam kerja efektif per bulan = 24hari x 275 menit = 6.600 menit jam kerja efektif per tahun = 12 bulan x 6.600 menit = 79.200 menit = 1.320 jam = 1.300 jam
1. 4.Tata Cara Penghitungan
a.untuk 5 (lima)hari kerja : - jam kerja PNS per minggu = 37,5 jam (37 jam 30 menit) jam kerja PNS per hari = 37,5 jam : 5 = 7,5 jam (7jam 30 menit) jam kerja efektif per hari = 75% x 7,5 jam = 5 jam 37 menit = 337 menit dibulatkan 330 menit (5jam 30 menit) jam kerja efektif per minggu = 5 hari x 330 menit = 1.650 menit jam kerja efektif per bulan = 20 hari x 330 menit = 6.600 menit jam kerja efektif per tahun = 12 bulan x 6.600 menit = 79.200 menit ~ 1.320 jam = 1.300jam Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung jam kerja efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja. 10 ",. H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Jam kerja efektif tersebut akan menjadi alat pengukur dari beban kerja yang dihasilkan setiap unit kerja/jabatan
f.jam kerja efektifper tahun : 5 hari kerja = 235 hari x 5 jam 36 menit/hari = 1.324 jam = 1.300jam 6 hari kerja = 287 hari x 4 jam 23 menit/hari = 1.339jam = 1.300jam 11 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…