DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 58 Tahun 2014

Nomor: 58
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang sistem pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, unsur-unsur sistem pendayagunaan, mekanisme kerja, keuangan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya peningkatan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk jejaring Intermediator Teknologi, dan Forum Koinunikasi Inkubator Teknologi Provinsi Sumatera Selatan;
b.babwa Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumatera Selatan berlandaskan Roadrnap Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang telah diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan;
c.babwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat Menimbang SISTEM PENDAYAGUNAANHASILPENELITIANDANPENGEMBANGAN TENTANG PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 58 TAHUN2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN r;tl

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor5589);
4.Peraturan Pemerintah Nomor20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan lntelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lernbaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeridan Pemerintahan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor290);
6.Peraturan Bersarna Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera SeJatan (Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri DJ, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir deogan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor II); T r
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah adalah Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kepala Badan Penelitian Pengernbangan dan Inovasi Daerah adalah Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Lembaga Penelitian baik Kementerian maupun Non Kementerian adaIah Lernbaga Penelitian baik Kementerian maupun Non Kementerian yang berkedudukan di Sumatera Selatan.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah suatu Dokumen yang memuat tentang rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan Sistern Inovasi Daerah.

BAB II

UNSUR-UNSURSISTEMPENDAYAGUNAAN Pasal 3 Tujuan disusunnya Sistem Pendayagunaan Basil Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai suatu acuan yang dipergunakan untuk mendayagunakan hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat melalui jejanng Intermediator Teknologi bekerjasama dengan Forum Jejaring Penel.itian dan Pengembangan Provinsi dan Forum Inkubator Tekoologi Sumatcra Sclatan.

Pasal 9

(2)Inkubator Teknologi dan bisnis menginkubasi tenant unruk menguasai teknologi inovatif siap pakai yang telah link and match.
(1)Inkubator Teknologi dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 angka 13 menginkubasi teknologi yang telah link and match sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun belum siap pakai. menjembatani untuk menciptakan akses supply dan demand teknologi sehingga link and match teknologi terbentuk.

Pasal 8

Intermediator Teknologi Provinsi selanjutnyaJejaring

Pasal 7

Jejaring Intermediator Teknologi Provinsi sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 angka 10 mengelola informasi teknologi maupun hasil kajian (supply) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan informasi teknologi yang dibutuhkan (demand) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya menyusun database teknologi potensial dan database teknoiogiyang dibutuhkan.

Pasal 6

PasalS Satuan Kerja Perangkat Daerah, Duma Usaha dan Masyarakat dapat memberikan informasi ten tang teknologi yang dibutuhkan (demand) kepada Jejaring Intermediator TeknologiProvinsi. BERITA DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 58 H. MUKTI SULAlMAN PROVINSI SUMC;;SELATAN, SEKRETARIS DAERAH Diundangkan di Palembang pada tanggal 51 ::loaeml>er 2014 ./'f"" GUBERNUR S~~ATERA SELATAN, Iu / #ft.ALEX NOEROIN " Ditetapkan di Palembang pada tanggal ,1 Dd" (1Il1h,r 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng- undangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. berlaku pada tanggalPeraturan Gubemur ini mulai diundangkan. BABV KETENTUAN PENUTUP PasaJ 11

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah danl atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…