DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 58 Tahun 2016

Nomor: 58
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang tata kelola sekolah olahraga khusus catur negeri Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai visi, misi, dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kelola, pembiayaan/sumber dana, pengawasan dan akreditasi, kerjasama antar sekolah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk efektif, efisien, dan optimaJnya pembinaan akademik maupun prestasi olahraga catur di Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, dipandang perlu untuk mengatur Tata Kelola Sekolah Olahraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan PasaJ 25, PasaJ 134, PasaJ 135, dan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, diatur bahwa Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan sekolah khusus guna melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Sekolah Olabraga Khusus Catur Negeri Sumatera Selatan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, TATAKELOL'ASEKOLAHOLAHRAGAKHUSUSCATURNEGERI SUMATERASELATAN TAHUN2016NOMOR 511 TENTANG PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

2.Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubab, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penclidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 45, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik , Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
7.Peraturan Pemerintab Nornor 16 Tabun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolabragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 35, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4702);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 91, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4864); .' · .

BAB I

KETENTUANUMUM Pasa! 1 Da!am Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan SOKCNSS Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah di bidang ilrnu pengetahuan dan olahraga catur sesuai dengan satuan pendidikan, yang berbasis standar nasional dan/ atau internasional;
b.menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, atau bahasa asing bila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan danj' atau pelatihan keterampilan atau program tertentu;
c.menyelenggarakan pendidikan untuk 1 (satu) tahun akademik dalam 2 (dual semester;
d.menerima hasil seleksi siswa dan memberikan pembelajaran berdasarkan tingkat satuan pendidikan bagi peserta didik;
e.melaksanakan evaluasi satuan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional;
f.melakukan perencanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efesien, pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif; (
a.penampung dan penerima siswa sesuai tingkat satuan pendidikan berdasarkan kemampuan prestasi dan potensi olahraga catur atas rekomendasi Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI Provinsi, dari/atau PERCASI Provinsi melalui tes kemampuan skala kecerdasan intelektual (IQ) dan memori daya ingat;
b.pelaksana aktivitas latihan sesuai dengan cabang keahlian yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya; dan
c.pelaksana pembelajaran sesuai tingkat satuan pendidikan.
f.melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara SOKCNSS dengan induk organisasi olahraga dan masyarakat melalui kerja sama yang menguntungkan serta merupakan wahana belajar yang efektif bagi guru dan siswa. atlet, danyatau tahapan yang f.
a.memberikan rekomendasi pada pencrirnaan siswa baru dengan mengedepankan kemampuan skala kecerdasan intelektual (IQ), memori daya ingat dan bakat kemampuan olahraga carur yang akan dibina dengan mempedomani usia siswa/ atlet pada kompetisi belajar;
b.melakukan pemilihan dan penentuan calon atiet/ siswa sesuai standarisasi cabang olahraga catur;
c.mengusulkan pengangkatan tenaga pelatih dan asisten melalui rekomendasi Pengurus PERCASIProvinsi;
d.mengusulkan pemberhentian/penggantian pelatih dan asisten pelatih cabang olanraga catur atas dasar prestasi, dedikasi, dan kinerja;
e.rnenyelenggarakan evaluasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali meliputi keterampilan dan prestasi cabang olahraga catur oleh pelatih; meiakukan evaluasi, degradasi memberhentikan siswa/atlet sesuai ditetapkan. Pengeiolaasrama mempunyai tugas sebagai berikut:
a.mengarur' kegiatan harian siswa eli asrama;
b.mengatur dan mengkoordinir pengelolaan makan dan minurn siswa;
c.mengatur dan menata ruangan asrama serta lingkungannya;
d.melakukan koordinasi dengan pelatih/pembina, guru maupun orang tua siswa;
e.menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan eli lingkungan asrama; dan
f.bertanggung jawab kepada Kepala SOKCNSS atas pengelolaan asrarna.
g.menyiapkan dan menugaskan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan eliSOKCNSSyang terdiri dari Kepala Sekolah, tenaga penelidik/guru berdasarkan bidang studi, tenaga adrninistrasi, pustakawan, laboran, teknisi listrik dan air, keamanan, dau/atau kebersihan;
h.menyediakan sarana dan prasarana pendidikan; dan L menyelenggarakan, menyediakan, menganggarkan, memenuhi konsumsi, dan/ atau kebutuhan sekolah dan siswa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaany sumber dana SOKCNSSdapat diperoleh dari :
a.Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi; BABV PEMBIAYAAN/ SUMBERDANA
a.melakukan sertifikasi keahlian bidang olahraga bagi Pelatih SOKCNSS;
b.melakukan koordinasi dengan KONl Provinsi dalam penyediaan pelatih nasional dan /atau pelatih asing;
c.melakukan rekrutmen siswa/utlet dan pelatih cabang olahraga bersama-sama Dinas Pendidikan darr/atau Dinas Pemuda dan Olahraga;
d.merekomendasikan siswa/ siswi yang akan melanjutkan pendidikan;
e.merekomendasikan siswa/siswi ke KON!Provinsi dan Dinas Pemuda dan Qlahraga, induk organisasi cabang olahraga PERCASI untuk mengikuti kejuaraan nasional dan/ atau intemasional; dan
f.memilih dan mendampingi siswa atau atlet yang akan mengikuti berbagai kejuaraan catur. PERCAsrProvinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

Pasal 11

a.rnelakukan koordinasi penyediaan pelatih nasional dan/ atau peJatih asing;
b.merekomendasikan siswaj siswi yang akan melanjutkan pendidikan; dan
c.merekomendasikan siswa/ siswi ke induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional dan/ atau internasional. KONIProvinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

Pasal 10

b.masyarakat; danjatau
c.pihak lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Penggunaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Zatau Pemerintah Provinsi, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembiayaan honorarium tenaga kependidikan, tenaga pendidik, tenaga keolahragaan, danjatau tenaga pendukung diatur dengan standar biaya umum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

(1)Biaya yang diperoleh dari masyarakat danjatau pihak lainnya berasal dari:
1. a.sumbangan wali siswa;
2. b.hasil kontrak kexja SOKCNSSdengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
3. c.hasil penjualan produk yang diperolen dari penyelenggaraan pendidikan;
4. d.sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan/ atau pihak lainnya; danj atau
5. e.penerimaan dari masyarakat danjatau pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat darr/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diatur dan dikelola oleh Kepala Sekolah dengan persetujuan Dinas Pendidikan dan Zatau Komite Sekolah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala Sekolah dengan persetujuan komite sekolah dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan SOKCNSSdan masyarakat.

Pasal 15

(1)Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SOKCNSS setelah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk disahkan. I , r"

Pasal 18

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (1)adalah:

a.kontrak manajemen;
b.program kernbaran;
c.program pertukaran guru dan/ atau srswa dalarn penyelenggaraan kegiatan akademik;
d.pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik; danjatau
e.keIja sarna lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-

BAB VII

KERJASAMAANTARSEKOLAH

Pasal 17

(1)Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan non akademik, Kepala SOKCNSS dapat menjalin kerja sarna dengan lembaga dan/ atau sekolah lain, baik dari dalam maupun luar negeri yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang olahraga catur.
(2)Kerja sarna sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada asas saling menguntungkan, saling rnenghormati, tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok atau fungsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABVl PENGAWASANDANAKREDITASI

Pasal 16

(1)Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan ditetapkan olehKepala Dinas Pendidikan.
(2)Pengawasan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keterkaitan antara tujuan, rnasukan, proses, dan keluaran yang merupakan tanggung jawab institusional SOKCNSS.
(3)Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rata cara pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan sebagaimana dimaksud pada a:yat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja SOKCNSSdimulai pada awal Tahun Anggaran yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja SOKCNSS dapat diawasi oleh Komite Sekolah dan/ atau badan pengawas lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TAHUN2016 NOMOR 5S H. M KTISULAIMAN Diundangkan di Palerobang pada tanggal 30 N"ovelltber. 2016 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN, t; H. ALEXNOERDIN Ditetapkan di Palembang pada tanggal 30 Novelllber 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, meroerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan peneropatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 20 Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini roaka :
1. a.siswa/ siswi Akademi Catur Sumatera Selatan dialihkan menjadi siswa/ siswi SOKCNSS;dan
2. b.tenaga pendidik, pelatih, dan/ atau tenaga kependidikan yang terlibat pada Akademi Catur Sumatera Selatan dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya sampai adanya ketentuan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VHf KETENTUANPERALIHAN Pasal 19 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 58 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasa! 1 Da!am Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

KERJASAMAANTARSEKOLAH

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasa! 1 Da!am Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

KERJASAMAANTARSEKOLAH

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010