DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengelolaan pegawai non PNS pada RS Khusus Mata Masyarakat Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan status, perencanaan dan pengadaan pegawai, masa percobaan, penugasan dan pembinaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, masa kerja dan batas usia pensiun, hak dan kewajiban, anggaran, karier, pengawasan dan pengendalian, larangan, penyelesaian perselisihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 840/KPTS/BPKAD/2013 tanggal 09 Desember 2013 Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Pola Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap;
b.bahwa . sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengeJoladan pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari non PNS,diatur oleh kepala daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan; DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 1).1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMANPENGELOLAANPEGAWAI NONPEGAWAINEGERISIPIL PADARUMAHSAKlT KHUSUSMATA MASYARAKAT PROVINSISUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN .-.". BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Surnatera Selatan . PENGELOLAAN PEGAWAl NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKATPROVINSI SUMATERASELATAN. PEDOMANTENTANGGUBERNURMenetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN :
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5340);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/ Menkes/ Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah ; r /. «
6.Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, yang selanjutnya disebut RSKMM adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Kepala RSKMMadaJah Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat ProvinsiSumatera Selatan.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijuaJ tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan daJam rnelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak. lO.Pegawai Tetap adalah seseorang yang telah mernenuhi persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi, telah menjalani masa percobaan dan telah menyelesaikan masa kontrak dua kali kontrak dengan masa kontrak masing- masing 1 (satu) tahun. l1.Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah menjaJani masa percobaan.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
4.Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 12.Seleksi adalah aktivitas yang tahapannya dimulai dari pemilihan calon yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan secara administratif (termasuk pemeriksaan keabsahan dokumen lamaran), kemudian diikuti dengan wawancara (interview) oleh tim Rekrutmen, Psikotes, danfatau Tes Keterampilan Kerja (Skill Tes~ hingga diperoleh cajon yang sesuai dengan kebutuhan. 13.Pengadaan Pegawai adaJah aktivitas yang tahapannya dimulai dari penerimaan permintaan kebutuhan karyawan dari unit instaJasi yang membutuhkan, analisa kebutuhan berdasarkan rencana penambahan karyawan yang sesuai dengan strategi rumah sakit, publikasi kebutuhan, sampai dengan proses pengumpulan lamaran yang melamar untuk kebutuhan tersebut. 14.Forrnasi Pegawai adaJah kebutuhan tenaga daJam jumJah tertentu yang dlbutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas rumah sakit. 15.Kompetensi Jabatan adaJah karakteristik dasar yang disyaratkan untuk mampu melaksanakan jabatan tertentu yang terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku guna mencapai kinerja yang terbaik. 16.Kompetensi Pegawai adaJah karakteristik dasar dan kemarnpuan yang unggul dari individu yang terdiri dari keahlian, pengetahuan dan perilaku yang digunakan untuk mencapai kinerja yang terbaik dalam melakukan tugasnya. 17.Penempatan adalah aktivitas yang dimulai dari penyerahan cajon pegawai Non PNS kepada unit yang membutuhkan, pengawasan selama masa percobaan, evaJuasi setelah caJon pegawai Non PNS menjalani masa percobaan dan penyerahan hasil keputusan manajemen terkait status kandidat setelah melewati masa percobaan. IB.Jabatan FungsionaJ adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

(1)Pereneanaan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Kepala RSKMM atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan kebutuhan, arab kebijakan dan strategi serta rencana kerja dan anggaran RSKMM.
(2)Pereneanaan kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan formasi pegawai dan persyaratan kompetensi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai, manajemen kinerja serta kornpensasi.
(3)Perencanaan kebutuhan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan mernpertimbangkan :
1. a.jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
2. b.kemarnpuan pendapatan operasional; BABIII PERENCANAANDANPENGADAANPEGAWAI PasalS Dalam hal terdapat tugas /pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Kepala RSKMM dapat mengadakan peIjanjian kerja dengan pihak lain yang memiliki pengetahuan keterampiJan, pengalaman, dan kompetensi tertentu untuk melaksanakarr/ mengemban tugas/pekerjaan tersebut dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas RSKMM.

Pasal 4

Status Pegawai Non PNS terdiri dari:

a.pegawai tetap;
b.pegawai kontrak.

Pasal 3

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai RSKMMyang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)seeara bertahap. BABII KEDUDUKANDANSTATUS

Pasal 2

19.KineIja adalah hasil kerja yang dicapai maupun perilaku nyata yang ditampilkan oleh individu, kelompok keIja, unit kerja dalam upaya mencapai tujuan. - S -

(1)Pemohon yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 6 ayat (3) wajib menja!ani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan, dengan sebutan Pegawai Percobaan. BABIV MASAPERCOBAAN,PENUGASANDANPEMBINAAN Pasal 8 dankeahlian,e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keterampilan yang diperlukan;
1. f.berkelakuan baik;
2. g.sehat jasmani dan rohani; dan
3. h.memenuhi persyaratan lain yang diperlukan. Persyaratan umum bagi Pegawai Non PNS,yaitu :
4. a.Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas] tahun dan paling tinggi 38 (tiga puluh delapan) tahun;
5. b.tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah rnernpunyai kekuatan hukum tetap;
6. c.tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atau sebagai Pegawai Swasta;
7. d.tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai NegeriSipil; Pasa! 7
(3)Pengadaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seleksi yang meliputi seleksi adrninistrasi, test psikologi, seleksi akademik dan keterampilan, wawancara dan test kesehatan.
(1)Pengadaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan secara terbuka dan dilaporkan kepada Oubernur melalui Dewan Pengawas RSKMM.

Pasal 6

c.prasarana dan sarana yang tersedia; dan
d.uraian dan peta jabatan.

(2)Pembinaan karier Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Kepala RSKMM,yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
(3)Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi pendidikan dan pelatihan, peningkatan pengalaman kerja, mutasi (rotasi, promosi, dan demosi) dan pemberian sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja masing-masing pegawai.
(4)Pengembangan karir pegawai dilakukan secara adil dan terbuka bagi setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kinerja pegawai yang bersangkutan.
(1)Pembinaan Pegawai Non PNS dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.

Pasal 10

(1)Penugasan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Kepala RSKMM dengan perjanjian kerja.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa percobaan atau masa kerja.

Pasal 9

(6)Terhadap Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atas permintaan sendiri atau atas keputusan manajemen RSKMMdilakukan sesuai perjanjian kerja
(2)Pegawai Percobaan yang selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berprilaku dan mempunyai kinerja yang baik dapat ditetapkan sebagai Pegawai Kontrak.
(3)Status Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama untuk 2 (dua) kali kontrak dengan masa kontrak masing-masing 1 (satu) tahun.
(4)Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah selesai masa dua kali kontrak dapat ditetapkan sebagai Pegawai Tetap apabila dinilai berperilaku dan mernpunyai kinerja yang baik.
(5)Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Percobaan dapat mengakhiri hubungan kerja dengan sukarela tanpa kompensasi apapun. BABVI MASAKERJA DANBATASUSIA PENSIUN

Pasal 14

(1)Masa kerja Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Kepala RSKMM.
(2)Masa kerja di luar atau masa kerja sebelum bekerja di RSKMM tidak dihitung sebagai masa kerja pegawai Non PNS.

Pasal 13

Pemberhentian Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.pemberhentian atas permintaan sendiri;
b.pemberhentian karena rnencapai batas usia pensiun;
c.pemberhentian tidak atas permintaan sendiri, apabiJa :
1. 1.tidak sehatjasmani danj'atau rohani;
2. 2.tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
3. 3.memberikan pemyataan/keterangan palsu pada waktu mengajukan lamaran;
4. 4.dijatuhi hukuman penjara atas putusan PengadiJan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. 5.melanggar ketentuan isi perjanjian kerja;
6. 6.tidak menjalankan tugas kedinasan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

(1)Kepala RSKMMmenyampaikan laporan ten tang pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas RSKMM.
(2)RSKMM memberikan hak-hak kepegawaian kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan sebagai pegawai RSKMMsesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan Rumah Sakit danj'atau perjanjian kerja yang disepakati.
(3)Pegawai Non PNS yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik tidak diberikan hak-hak kepegawaian.

Pasal 12

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BABV PENGANGKATAN,PEMINDAHANDANPEMBERHENTIAN

Pasal 11

(1)Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional RSKMM yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. BABVIII ANGGARAN Pasal 17
(1)Setiap Pegawai Non PNS berhak :
1. a.memperoleh gaji berdasarkan beban kerja dan tanggung jawabnya;
2. b.memperoleh kesempatan untuk lebih maju dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan prestasinya serta kebutuhan RSKMM;
3. c.mernperoleh remunerasi [tarnbahan penghasilan); dan
4. d.memperoleh cuti.
(2)Setiap Pegawai Non PNSwajib :
1. a.melaksanakan pekerjaan dan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
2. b.memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif RSKMM;
3. c.mematuhi dan menjalankan peraturan darr/atau tata tertib RSKMM;
4. d.bersedia ditugaskan di seluruh unit kerja pada RSKMM.
5. a.Dokter Konsulen/Konsultan/Spesialis/Dokter Umum/ Dokter Gigi dan Apoteker 70 (tujuh puluh) tahun;
6. b.Paramedis Keperawatan/Non Keperawatan 56 (lima puluh enam) tahun;
7. c.Administrasi Kesehatan 56 (lima puluh enam) tahun; dan
8. d.Adrninistrasi Umum 56 (lima puluh enam) tahun.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…