DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemprov. Sumsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumsel Tahun 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, kebijakan pengawasan, pelaksanaan dan kegiatan pengawasan, pendanaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pcmerintah Kabupaterr/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2016; Mengingat Menimbang GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR s TAHUN2016 TENTANG KEBIJAKANPENGAWASANATASPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAHDI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSlSUMATERASELATAN DANPEMERINTAHKABUPATEN/KOTASE-SUMATERASELATAN TAHUN2016 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN,

7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor5);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara RcpubJikIndonesia Tahun 2015);
10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tabun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor3 Seri D) scbagaimana telah beberapa kaLidiubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Oubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5209);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera SeJatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5.Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENOGARAAN PEMERlNTAHANDAERAHDl LINGKUNGANPEMERlNTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PEMERlNTAH KABUPATEN/KOTA SE·SUMATERA SELATAN TAHUN 2016.

Pasal 3

a.meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi;
b.mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/lnspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaterr/Kota;
c.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).
1. 8.Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Seiatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(1)Gubernur rnelaporkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.hasil pengawasan umum; dan
3. c.hasiJ pengawasan dalam rangka pcrcepatan menuju good governance, clean government, dan peJayanan publik.

BAB II

KEBIJAKANPENGAWASAN Tujuan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2016 adalah untuk:

Pasal 8

Hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaterr/Kota se-Sumatera Selatan, dilakukan pembahasan bersama antara Inspektorat Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Gubemur.

Pasal 7

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.keuangan dan kinerja;
2. b.hasil pengawasan dalam rangka percepa.tan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik.
(1)Bupati/Walikota melaporkan hasiJ pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pernerintahan Kabupaten/Kota kepada Gubemur.

Pasal 6

Uraian kegiatan pengawasan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 5

c.pengawasan umum di Kabupaterr/Kota se-Sumatera Selatan. Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016.

Pasal 12

BABIV PENDANAAN Gubemur melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

(1)Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) had kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
(2)Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) had kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Gubemur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(3)Apabila tindak lanjut hasil perneriksaan dengan tujuan tertentu terkait kepala daerah, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasall0
(1)Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaterr/Kota wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
(2)Tindak Janjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat - lambatnya 60 (enarn puJuh) had kalender seteJah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
(3)Wakil Gubemur dan Wakil Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan danl atau temuan hasil pengawasan.

Pasal 9

BERITA DAERAHPROVlNSISUMATERASELATAN TAHUN 2016 NOMOR ..Q..•... ~H. MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal ")'e; ,~~t 2016 SEKRETARlSDAERAH PROVlNSISUMATERASELATAN, fl~ - J ~GUBERNUR SUMATERASELATAN, Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 15''tlpri! " 2016 orang mengetahuinya, rnemerintahkan Peraturan Oubernur iru dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 'I'ahun 2016 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016.

Pasal 13

BABV KETENTUANPENUTUP GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN JenderaJ Lembaga tertentu;

g.Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementeriarr/Inspektorat Utama/Inspektorat Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi.
h.Pemeriksaan Hibah/bantuan sosial. I. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi J. Tugas Pembantuan dan Dana Bantuan Keuangan; dan
k.Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubemur Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prioritas sa saran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sumatcra Selatan. Dalam upaya peniogkatan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang berorientasi pada hasil (outcome) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2016, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk mernbantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Provinsi Swnatera Selatan dapat dicapai secara efektif, eflsien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arab kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Talrun 2016, yaitu : A. Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :
1. 1.Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, an tara lain :
a.Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
b.Reviu Rencana Kerja Anggaran;
c.Reviu Laporan Keuangan;
d.Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e.Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
f.Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan URAIANKEGIATANKEBIJAKANPENGAWASANATAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAERAHDI L1NGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATANDANPEMERINTAH KABUPATEN/KOTASE-SUMATERASELATANTAHUN2016 LAMPIRAN : PERATIJRAN OUBERNUR SUMATERA SElATAN NOMOR : ?P. TAHUN 2016 TENTANO KEBIJAKAN PENOAWASANATIIS PENYELENOGIIRAAN PEMERlNTIlHANOAERAH01 LmOKUNOANPEMERINTAHPROVINSI SUMIITERA SEiATIlN DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTII SE-SUMATERASEIATAN TAHUN20 16 B. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota :
1. 1.Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosia!;
2. 2.Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang difokuskan pada:
a.Alokasi, penyaJuran, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa;
b.Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaterr/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran. bidang
1. 3.Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
a.Penyusunan peraturan perundang-undangan pengawasan;
b.Penyusunan pedoman standar di bidang pengawasan;
c.Koordinasi program pengawasan;
d.Tugas lain kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal - hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
1. 2.Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera SeLatan dan Pernerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, rneliputi :
a.Mengawalreformasi birokrasi melalui kegiatan : I). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2). Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan); 3). Pembangunan Zona Integritas; 4). Pengendalian Gratiflkasi; 5). Penerapan Sistern Pengendallan Internal Pemerintah (SPIP). 6). Penanganan Pengaduan Masyarakat; 7). Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
b.Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang undangan tindak lanjutnya;
c.Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan ·2·
c.Kegiatan pengawasan umum eli Kabupaten/Kota yang difokuskan pada:
1. 1.Pembagian Urusan Pemerintahan, Kele.mbagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah, yang berkaitan dengan Penyerahan Personil, Periengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan surnber daya mineral;
2. 2.Keuangan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),dana perimbangan dan sumber pendapatan iainnya serta pemanfaatan Aset Daerah dalam mendukung penyeienggaraan pemerintahan daerah; dan dukungan anggaran Pilkada Tahun 2017;
3. 3.Pembangunan dan keuangan Daerah yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosia1;
4. 4.Peiayanan Publik di Daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perijinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perijinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…