Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai pedoman penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan dalarn memberikan pelayanan perizinan/rion perizinan. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2
9.Penanarn Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanarn modal dalarn negeri dan penanam modal asing,
10.Pemohon adalah perorangan yang berwenang dan/ atau diberikan kewenangan untuk mengurus dan bertindak atas nama badan usaha untuk memohon izin dan/ atau non perizinan penanaman modal.
11.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai substansi atau jenis pelayanan.
1.lzin Usaha Perikanan (IUP);
2.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 10 GT- 30 GT (30 PK- 90 PK);
3.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPlI) 10 GT- 30 GT (30 PK- 90 PK);
4.Surat Izin Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan Indonesia (SIKPPII)(30 PK - 90 PK);
5.Surat Izin Perusahaan Pernboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
6.Surat Izin Pernanfaatan Air (SIPA)Bawah Tanah;
7.Surat lzin Pemanfaatan Air (SIPPAIR)Permukaan;
8.Izin Lembaga Penempatan Tenaga KeIja Swasta (LPTKS);
9.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
10.lzin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta; l1.lzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)s.d. 6.000 m3/thn;
12.Izin Perluasan IUIPHHKs.d. 6.000 m3/thn;
13.lzin Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang IUIPHHKs.d. 6.000 m3/thn;
14.lzin Vsaha Perkebunan (IVP)Lintas Kabupaten/Kota;
15.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Lintas Kabupaten/ Kota; 16.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (lUP-P) Lintas Kabupaten/Kota;
17.Surat Izin Vsaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar;
18.Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
19.Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
20.Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPJl;R);
21.lzin Prinsip Penanarnan Modal;
22.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
23.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
24.lzin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal; 25.lzin Usaha Penanaman Modal;
26.lzin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
27.lzin Vsaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
28.lzin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
29.lzin Usaha lndustri;
30.Izin Perluasan Industri.
31.Surat Izin Pengeboran (SIP)Air Bawah Tanah;
32.Surat Izin Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
33.Izin Pembukaan Kantor Cabang;
34.Izin Trayek AKDP;
35.lzin Trayek Angkutan Antar Jernput dalam Provinsi;
36.Izin Operasi Taksi untuk Lintas Kab/Kota dalarn Provinsi;
37.Izin Trayek Angkutan Perbatasan yang Melintas Lebih dari Satu Daerah Provinsi sebagai Tugas Dekonsentrasi;
38.Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalarn Provinsi untuk Antar Jernput; rt
(2)Jenis peJayanan non perizinan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2 ayat (2)yaitu :
a.Rekomendasi Penempatan Lokasi Penumpang Tipe B;
b.Rekomendasi Pengoperasian terminal Tipe B;
c.Rekomendasi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus yang Jaringan Jalumya Melebihi WiJayah Satu Kabupaten/Kota daJam 1 (satu) Provinsi;
d.Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal Sampai Dengan GT 300 di Tugas Pemantauan kepada Provinsi;
39.lzin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan;
40.lzin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Anglrutan Pemukiman;
41.Izin Angkutan Khusus Antar Kota dalam Provinsi untuk Angkutan Pemadu Moda;
42.Izin Operasi Angkutan Sewa Berdasarkan Kuota yang Ditetapkan Pemerintah;
43.lzin Trayek Angkutan Perkotaan yang Wilayah Pelayanannya Melebihi satu Wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi; 44.Izin Operasi Angkutan Taksi yang Melayani Khusus untuk Pelayanan ke dan dari Tempat Tertentu yang Memerlukan Tingkat Pelayanan Tinggi/Wilayah Operasinya Melebihi Wilayah Kab/Kota dalam Provinsi;
45.lzin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan/ atau Barang dengan Kereta Api Umum untuk PeJayanan Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi satu Kab/Kota;
46.Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan Provinsi; 47.Izin Galian untuk Keperluan Pergelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi
48.Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi;
49.lzin Operasional Rumah Sakit Tipe B;
50.Surat lzin Vsaha Pertarnbangan (IVP) Eksplorasi
51.Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
52.Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
53.Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
54.Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
55.lzin Usaha Jasa Penunjang (IUJP);
56.Jzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
57.lzin Operasi dengan Kapasitas Pembangkit > 20.000 KVA;
58.Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
59.Izin Pendirian Penggunaan Gudang Peledak
60.Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Burni;
61.lzin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
62.Izin Pendirian SekoJah Luar Biasa (SLB)Baru.
(1)Petugas Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas permohonan perizinan dan/ atau non perizinan.
(2)Petugas Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada Petugas Pengolahan dengan disertai pertimbangan.