DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2016

Nomor: 63
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Koperasi UKM, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2016 ten tang tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Se!atan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); Menetapkan

(1)Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah.

BAB II

KEDUDUKAN Pasal 2

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur rnenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pernerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UKM. BABIV URAIANTUGASDANFUNGSI

(2)Bagan Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. anggaran;

g.melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dan Subbagian Keuangan dalam hal evaluasi dan pelaporan;
h.memberikan araban, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan bidang perencanaan dan anggaran;
c.melakukan input data koperasi dan usaha kecil dan menengah dari masing-masing Bidang untuk penyajian pelaporan;
d.merencanakan program, kegiatan dan penganggaran;
e.menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;
f.membuat pelaporan pe1aksanaan program kerja dan

(1)Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
1. a.merencanakan program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
2. b.mengurnpulkan, mengeloia dan menyajikan data PasaI8 pengamanan barang milik negara/ daerah; dan
3. f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpman. danpemanfaatanpenatausahaan,e. pengelolaan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :
4. a.pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. b.pelaksanaan urusan Keuangan;
6. c.pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian;
7. d.pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; PasaI7 oleh pimpinan. pengawasan dan penilaianJ. memberikan arahan, terhadap staf; dan
8. k.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan informasi dan dokumentasi;
9. f.menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
10. g.melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan umum, humas dan kepegawaian;
11. h.melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
  1. 1.melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); kepegawaian,administrasibahane. menyiapkan
(3)Subbagian Umum dan Kepegawaian,mempunyai tugas :
1. a.merencanakan kegiatan dan memberikan pelayanan umum, humas dan kepegawaian;
2. b.mengerjakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
3. c.melakukan pengelolaan perlengkapan kantor dan barang milik daerah;
4. d.mengerjakan urusan umum, hukum kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan kehumasan; oleh pimpinan. pengawasan dan penilaianf. memberikan arahan, terhadap staf; dan
5. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
(2)Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
2. b.menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
3. c.melakukan verifikasidan perbendaharaan;
4. d.melakukan evaluasi dan pelaporan keuangan;
5. e.melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan; pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
6. e.pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
7. f.pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/jmit simpan pinjam;
8. g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
9. h.pembagian tugas, pemberian petunjuk dan penilaian kepada KepalaSeksi dan bawahan; dan
  1. 1.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. izindokumen Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perizinan dan Kelembagaan rnernpunyai fungsi :
10. a.pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi di provinsi yang akurat;
11. b.pelaksanaan verifikasi data dan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam di provinsi yang akurat;
12. c.pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
13. d.pelaksanaan koordinasi verifikasi Pasall0 Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perizinan, kelembagaan dan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.
(3)Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi, mempunyai tugas :
1. a.merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
2. b.meneliti data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjamjunit simpan pinjam yang akurat; pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjamjunit simpan pinjam;
3. d.menyiapkan data yang berkaitan dengan kelembagaan koperasi;
4. e.memberikan petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
5. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. dalamc. memberi bimbingan dan penyuluhan
(2)Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas :
1. a.meneliti berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
2. b.meneliti berkas pembubaran koperasi;
(1)Seksi Perizinan, mempunyai tugas :
1. a.meneliti dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
2. b.meneliti dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
3. c.me1akukan penyiapan dan rnenginventarisir izin usaha simpan pinjam;
4. d.melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan perizinan;
5. e.memberi petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 12, Bidang Pengawasan dan Perneriksaan mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
b.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
c.pelaksanaan pemantauan, anaJisis, evaJuasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, perneriksaan kelembagaan koperasi, perneriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
d.pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; PasaJ 13 Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas menyeJenggarakan kebijakan di bidang Penilaian Kesehatan Koperasi, Pemeriksaan KeJembagaandan Usaha Koperasi dan Pennerapan Peraturan dan Sanksi.

Pasal 12

c.melakukan penyiapan data pembubaran koperasi yang tidak aktif;
d.memberikan petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. perundang-peraturana. menganalisis penerapan undangan;
b.menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;

(3)Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi, mempunyai tugas: oleh pimpinan. pengawasan dan penilaiand. memberikan araban, terhadap staf; dan
1. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
2. c.menyiapkan data yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi: pengawasana. merencanakan pemeriksaan dan kelembagaan dan usaha koperasi;
3. b.merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjamy unit simpan pinjam;
(2)Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, mempunyai tugas :
(1)Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, mempunyai tugas :
1. a.merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
2. b.meneliti data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam Zunit simpan pinjam;
3. c.menyusun data kesehatan koperasi simpan plnjamz unit simpan pinjam;
4. d.melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan kesehatan koperasi simp an pinjam/unit simpan pinjam;
5. e.memberikan araban, pengawasan dan penllaian terhadap staf, dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

e.pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
f.pelaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :
a.pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan/ permodalan, pemasaran produk, kernitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;
b.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaarr/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, saran a dan prasarana serta perlindungan koperasi;
c.pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaarr/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;
d.pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan koperasi;
e.pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
f.pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi dan sarana dan prasarana koperasi. tugasmempunyaiKoperasiPemberdayaanBidang pengawasan dan penilaianc. memberikan arahan, terhadap staf; dan

d.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan. pengawasan dan penilaiane. memberikan arahan, terhadap staf; dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

(3)Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi,mempunyai tugas :
1. a.merencanakan Program Pengembangan sarana dan prasarana koperasi;
2. b.melakukan koordinasi, melaksanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana koperasi;
3. c.menginventarisir, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan sarana dan perasarana koperasi;
4. d.meJakukan penyiapan data yang berkaitan dengan sarana dan prasarana koperasi;
(2)Seksi Pengernbangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, mempunyai tugas :
1. a.mengembangkan perluasan akses pembiayaan! permoda!an bagi koperasi;
2. b.merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
3. c.menyiapkan data yang berkaitan dengan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
4. d.memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. terhadap staf; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. pengawasan dan penilaian
(1)Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, mernpunyai tugas :
1. a.merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
2. b.membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
3. c.mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di da!am dan luar negeri;
4. d.meyiapkan data yang berkaitan dengan fasilitasi usaha koperasi;
5. e.memberikan arahan, Pasa! 17 oleh pimpinan. pengawasan dan penilaianc. memberikan arahan, terhadap staf; dan
6. d.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
(1)Seksi Fasilitasi Usaha Kecil,mernpunyai tugas :
1. a.melakukan fasilitasi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
2. b.menyiapkan data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)dan menginventarisir data Izin Usaha Mikro Kecil(IUMK);

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang mempunyai Iungsi :

a.pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana, usaha, sarana dan prasarana UKM;
b.penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM;
c.penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM;
d.penyelenggaraan administrasi di bidang Restrukturisasi Usaha;
e.pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
f.pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan pimpinan.

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecildan Sarana dan Prasarana Usaha Keci!.

Pasal 18

oleh pimpinan. pengawasan dan penilaianf. memberikan arahan, terhadap staf; dan

g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan terhadap sarana dan prasarana UKM;
e.melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana UKM;
d.melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap sarana UKM;
e.menyiapkan data yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana UKM; sarana prasarana dan saranapembinaana. melaksanakan peJayanan prasarana, pemanfaatan evaluasi:
b.melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan

(3)Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil, mempunyai tugas: oleh pimpinan. pengawasan dan penilaiane. memberikan arahan, terhadap staf; dan
1. f.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan
(2)Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil,mempunyai tugas :
1. a.mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha keeil;
2. b.mereneanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
3. c.mereneanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
4. d.menyiapkan data yang berkaitan dengan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha keeil;
(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKMProvinsi Sumatera Selatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
(2)KelompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsionaI yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BABVI KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 23
(1)UPTO dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
(2)UPTO dipimpin oIeh Kepala UPTO yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

(1)Pada Dinas dapat dibentuk UPTO yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pernbentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTO ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BABV UNIT PELAKSANATEKNIS OINAS Pasal 21
(1)Kepala Dinas Koperasi dan UKM diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oJeh Gubernur atas usul KepaJaDinas melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1)dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon ILa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Ill.a atau Jabatan Administrator, KepaJa Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. BABVIII KEPEGAWAIAN Pasa125
(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
(2)Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi peJaksanaan tugas.
(3)Setiap pimpinan satuan unit organisasi daJam lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
(4)Pimpinan satuan unit organisasi dalarn melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. BABVII TATAKERJA Pasa124 BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR 6,3> • Diundangkan di Palembang pad a tanggal !13 Desember 2016 PIt. SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMAT' SELATAN, Ditetapkan di Palembang pada tanggal e; Desember 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. denganinipengundangan memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Gubernur setiapAgar Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa127 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5 Seri D},dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasa126 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA .... --_j ,____J L...- _ .... '.---_1 I I , I L r ,- - ,- (JJ ~ x '" III t""(JJ -e "'''' '" OZ a'" Z ~~ x>!:!? ~i(JJ00... ."~,,, ~~ ('l Ol: !:?o~ ~~~ !!l~ !!l~~ ~ !/It'l ~ ~ ~~ - , $: ~ z §~ il III

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…